KESAH.ID – Prabowo tahu kalau Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap, maka target pertumbuhan ekonomi dipatok delapan persen—angka sakral nan ambisius. Masalahnya, ekonomi kita masih mengandalkan komoditas dan ekstraksi sumber daya alam yang harganya bisa naik turun seperti mood netizen. Industri padat karya juga sudah pindah ke negara tetangga, meninggalkan Indonesia seperti mantan yang nggak sempat pamit. Sementara itu, warisan “kepuasan publik tinggi” dari era Jokowi justru menjadi beban baru: masyarakat katanya puas, tapi APBN-nya ngos-ngosan. Jadi, untuk lepas dari jebakan ekonomi dan menjaga martabat sebagai sang harimau, Prabowo perlu lebih dari sekadar semangat—ia butuh taring, bukan cuma raungan.
Harimau, ya, bukan macan. Meski sering dianggap sama, keduanya sebenarnya berbeda. Harimau termasuk kucing besar—bertubuh kekar, berotot, dengan bulu oranye kemerahan dihiasi garis-garis hitam tegas. Sebaliknya, macan bertubuh ramping dan memiliki corak bintik-bintik, lebih mirip kucing liar kecil. Habitat pun berbeda: harimau mendiami hutan lebat, sementara macan lebih fleksibel—bisa ditemukan di padang rumput, sabana, bahkan pegunungan.
Tak heran jika Kutai Barat memilih macan dahan sebagai lambang daerahnya, bukan harimau. Pemilihan ini bukan sekadar soal estetika, tapi cerminan identitas ekologis dan lokalitas.
Di sisi lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto punya kedekatan tersendiri dengan sosok harimau. Ia kerap menyatakan harimau sebagai simbol kekuatan dan karakter bangsa—jauh dari asosiasi ringan seperti “macan” yang sering dijadikan singkatan lucu “mama cantik.” Harimau dalam narasi Prabowo adalah lambang ketegasan dan visi besar.
Belasan tahun sebelum menjadi Presiden, Prabowo menyuarakan keresahannya terhadap kondisi Indonesia lewat sebuah film dokumenter berjudul Hungry Tiger. Film ini diproduksi oleh perusahaan media milik Hasjim Djoyohadikusumo, dengan talenta seperti Christine Hakim dan Sujiwo Tejo. Film itu menggambarkan Indonesia sebagai negeri kaya raya yang ironisnya masih dihantui kemiskinan, kelaparan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Krisis global, jatuhnya harga komoditas, dan lemahnya sistem dalam negeri menjadi titik tekan narasi.
Terinspirasi dari berbagai negara, termasuk gagasan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank, film itu menyodorkan solusi unik: pengembangan peternakan sapi sebagai upaya mengatasi gizi buruk dan mendongkrak ekonomi petani. Inisiatif ini diberi nama “Revolusi Putih”.
Karakter Prabowo sebagai figur nasionalis, emosional, dan revolusioner tampak jelas. Saat kampanye, ia sering tampil berapi-api, membawa semangat besar layaknya Sukarno. Ia menggambarkan Indonesia dalam dua sisi: kebesaran sejarah dan potensi versus ancaman kehancuran jika tidak ditangani dengan serius.
Maka, saat dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia—angka yang kerap disebutnya sebagai simbol kebangkitan—langkah awal yang diambil adalah memperkuat barisan pembantunya. Ia membentuk kabinet besar, mungkin karena yakin tantangan besar memerlukan pasukan besar pula.
Namun, di tengah barisan itu, ada tantangan koordinasi. Menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dipilih dengan pertimbangan politik tentu membawa kepentingan masing-masing. Prabowo menyadari itu, dan sebagai solusi ia menggelar retret khusus di Akademi Militer Magelang—Kawah Candradimuka tempat para pembantunya ditempa visi dan misi pemerintahan: semangat Satu Komando.
BACA JUGA : Revolusi Kopi
Sang Harimau menetapkan target ambisius: pertumbuhan ekonomi 8 persen. Yup, angka 8 lagi. Saking seringnya disebut, ada yang mulai menganggap angka itu keramat—kayak angka 13 yang bikin orang merinding.
Sri Mulyani, si penjaga dompet negara, pasti tahu kalau target segitu itu bukan main. Para ekonom pun angkat alis: ekonomi global lagi limbung, lokal pun belum tentu siap jadi mesin pendorong sekuat itu.
Tapi Prabowo tetap kukuh. Bukan asal nekat, tapi karena ia percaya tanpa lompatan besar, negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini bisa balik lagi ke babak miskin. Mungkin bukan kelaparan, tapi gizi buruk. Kalau gizi nggak terpenuhi, kita bisa kekurangan tenaga dan pikiran jadi tumpul—jatuh, susah bangkit.
Lihat saja, pertumbuhan ekonomi di masa SBY dan Jokowi bertahan di kisaran 4–5 persen. Stabil, sih, tapi kayak lari di treadmill: keringetan, tapi nggak maju-maju. Dampaknya ke masyarakat? Baru terasa pas Bansos atau BLT dibagikan.
Dan, katanya, bahagia karena uang itu nggak bertahan lama. Di awal dapat penghasilan gede, rasanya wow. Tapi kalau nominalnya stagnan bertahun-tahun, pelan-pelan muncul rasa hampa. Tetap gede, tapi tetap berasa kurang.
Nah, negara juga bisa begitu. Meski pertumbuhannya nggak minus, kalau datar bertahun-tahun, euforia sebagai bangsa bisa ikut menurun.
Ekonom menyebut fenomena ini sebagai middle income trap—jebakan negara berpenghasilan menengah. Negara udah nggak miskin, tapi belum sanggup jadi kaya. Di tengah-tengah, terjebak. Pertumbuhan ekonomi mandek, pendapatan per kapita juga stagnan. Biaya hidup makin naik, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Rakyat jadi rentan jatuh miskin lagi.
Indonesia punya risiko masuk MIT, karena terlalu bergantung pada eksploitasi alam—industri sedot, keruk, dan tebang. Transformasi ke ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi? Masih PR panjang.
Prabowo tahu ini. Sebagai putra dari ibu Minahasa, tentu dia tak mau kalah nasi dan hanya menang aksi. Tapi lucunya, negeri ini justru punya prinsip lain: biar kalah nasi, yang penting menang aksi.
Realitanya, aksi yang ditunjukkan sering kali palsu. Di medsos, kita terlihat happy, stylish, seolah mapan. Tapi gemerlap itu bisa jadi hasil pinjaman online atau pay later. Saat tagihan datang? Dompet cuma isi bon, hp penuh notifikasi tagihan.
BACA JUGA : Jurnalisme Lambat
Eep Saifulloh Fatah, seorang konsultan politik dan pakar penelitian, pernah menyampaikan kritik tajam terhadap narasi kampanye kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam masa akhir pemerintahannya, berbagai lembaga survei politik merilis data yang konsisten menunjukkan tingkat kepuasan publik tinggi, berkisar antara 70–80 persen. Fenomena ini memunculkan anomali yang signifikan, mengingat pada umumnya seorang kepala pemerintahan cenderung mengalami penurunan dukungan menjelang masa jabatannya berakhir—sering disebut sebagai “lame duck”, ketika pengaruh politik mulai melemah.
Namun, kondisi tersebut tidak berlaku dalam kasus Joko Widodo. Kekuatannya tetap dominan hingga menjelang transisi kepemimpinan, bahkan diakui secara eksplisit oleh Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat berikutnya. Eep memperingatkan bahwa glorifikasi atas tingginya angka kepuasan publik bersifat problematis. Di satu sisi, masyarakat secara statistik tampak puas, namun realitas kehidupan sehari-hari menunjukkan ketidakpuasan yang nyata—terhadap tingginya biaya hidup, sulitnya akses lapangan pekerjaan, hingga buruknya infrastruktur publik.
Pertanyaan kritis pun muncul: bagaimana mungkin masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan mendasar dapat secara bersamaan menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah? Apakah ini mencerminkan praktik kemunafikan publik, atau bentuk relasi patronase yang permisif? Eep tidak menyimpulkan secara keras, melainkan merujuk pada norma sosial “tepo seliro” sebagai penyebab masyarakat cenderung enggan mengungkapkan kondisi sebenarnya dalam survei.
Fakta menunjukkan bahwa euforia statistik itu tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Negara dinyatakan “puas”, tetapi mengalami defisit fiskal dan tantangan dalam pemasukan negara. Kebijakan hilirisasi belum memberikan hasil signifikan; sebaliknya, menimbulkan kerusakan lingkungan serta risiko kecelakaan industri, seperti insiden smelter yang meledak atau terbakar. Peningkatan cukai rokok sebagai alternatif pemasukan justru memperluas pasar rokok ilegal, melemahkan industri resmi, bahkan mengancam eksistensi perusahaan sebesar Gudang Garam.
Rantai birokrasi dan hambatan sosial membuat berbagai sektor industri memilih relokasi ke negara-negara lain seperti Vietnam, Kamboja, atau Bangladesh. Bahkan praktik judi daring turut berpindah ke luar negeri, sementara konsumennya tetap berasal dari Indonesia. Dampaknya, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat secara signifikan, menciptakan gelombang baru ketidakpastian sosial dan ekonomi.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen—sebuah angka yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai “hukum besi”, sekaligus simbol ambisi politik. Namun, sejumlah ekonom menilai target tersebut sebagai tidak realistis. Dalam istilah populer yang digunakan Prabowo sendiri, target ini dianggap sebagai “omon-omon”, atau harapan yang sulit diwujudkan.
Berbagai strategi telah diusulkan, seperti program Koperasi Merah Putih hingga pengembangan sektor pariwisata desa. Namun, pelaksanaannya belum menunjukkan hasil konkret. Di banyak daerah, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) justru lebih aktif dalam kunjungan studi tiru dan pelatihan antarwilayah dibanding menghadirkan wisatawan riil. Pola ini menimbulkan repetisi dan homogenisasi destinasi wisata yang tidak berdampak signifikan pada perekonomian lokal.
Prabowo tetap optimis dan membawa semangat harimau dalam menjawab tantangan ini. Namun, kritik terhadap retorika tersebut muncul melalui analogi populer: “harimau tanpa taring”, atau “macan ompong”—yang melambangkan semangat besar tanpa eksekusi yang tajam dan efektif. Dalam konteks akademik, ini menjadi simbol pergeseran dari idealisme transformatif menuju pragmatisme kebijakan, yang masih membutuhkan validasi empiris agar tidak sekadar menjadi narasi retoris tanpa hasil substantif, alias omon-omon belaka.
Tapi kata orang Jawa, harimau tanpa taring ataupun macan ompong masih ada untungnya. Masih menakutkan jika tak mengaum. Saya juga ompong, jadi tak bisa mengigit atau mengunyah lagi, tapi ya masih untung sekurangnya masih bisa ngemut-ngemut.
note : sumber gambar – ANTARA
