DRAMA MBG

KESAH.ID – Glorifikasi program mulia ini justru bermutasi menjadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan dan bancakan anggaran akibat suburnya mentalitas “Asal Bapak Senang” (ABS). Melalui jalinan fakta pelik di lapangan—mulai dari petaka keracunan massal, jeritan peternak susu lokal, hingga penangkapan para petinggi Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung—ada alarm keras: ketika tertib anggaran diabaikan demi memuaskan kehendak subjektif penguasa, sistem keuangan akan rusak dari hulu dan ekosistem korupsi akan tumbuh subur tanpa pernah usai.

Saking buntunya masyarakat mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai-sampai muncul lagu plesetan satire: Mas Bahlil Ganteng. Sejak awal kemunculannya, MBG memang sudah bermasalah dan kerap membuat mereka yang pasang badan menerangkannya terpeleset—efek samping dari jilatan lidah yang kelewat basah.

MBG digambarkan secara hiperbolis sebagai program mesias yang akan menyelamatkan masa depan bangsa, melahirkan generasi genius yang sehat walafiat, sekaligus menjadi dinamo penggerak ekonomi UMKM. Namun, di tengah glorifikasi itu, muncul seorang bintang muda: Tiyo Ardianto, Ketua BEM KM UGM. Dengan berani, ia memplesetkan MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”. Istilah menohok itu dilemparkan sebagai tamparan protes terhadap potensi penyelewengan anggaran, petaka keracunan massal, dan aksi pangkas anggaran pendidikan demi ambisi satu program ini.

Nama Tiyo langsung melejit, mengulang kembali romantisme popularitas para ketua BEM di era menjelang Reformasi. Gaya bicaranya yang tenang dan tertata mengingatkan publik pada pesona Anas Urbaningrum, Rama Pratama, atau Budiman Sudjatmiko sewaktu muda.

Plesetan “Maling Berkedok Gizi” ini sempat diledek oleh Naniek S. Deyang, yang kini mendekam di kursi empuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan nada mencibir, Naniek kala itu berujar, “Kok sampai sekarang tidak ada yang ditangkap?” Ia menuduh narasi itu sekadar omong kosong tanpa bukti. Di mata Naniek, Tiyo yang dianggap mewakili kaum intelektual mahasiswa ternyata hanya mahir bernarasi tapi mandul dalam pembuktian.

Namun, ucapan Naniek S. Deyang kini resmi kedaluwarsa. Kepala BGN dan dua petinggi lainnya justru diberhentikan, dicopot, dan langsung diringkus oleh Kejaksaan Agung. Entah apa klausul hukum pastinya, yang jelas jargon “Maling Berkedok Gizi” kini terbukti nyata. Ironisnya, mereka yang dulu mengolok-olok istilah ini justru mendapat rezeki nomplok berupa naik jabatan.

Sebenarnya, tak perlu detektif partikelir atau intelijen profesional untuk mencium bau amis permalingan di dalam MBG. Ada terlalu banyak tenggara bahwa program mulia ini telah bermutasi menjadi ajang bagi-bagi kue bagi mereka yang dianggap berjasa kepada kekuasaan.

Dadan Hindayana, sang Kepala BGN, bahkan belum sempat berkeringat bekerja tapi sudah dianugerahi bintang penghargaan. Berbekal medali kehormatan itulah, Dadan melangkah dengan rasa percaya diri berlebih demi mengeksekusi program prioritas Prabowo—sekaligus menyenangkan sang presiden.

Alhasil, gerombolan yang dianggap berjasa mulai kebagian jatah pengelolaan dapur. Ada yang memonopoli hingga puluhan titik dapur komersial, padahal nihil pengalaman dan gagap dalam mengurusi manajemen makanan porsi raksasa.

Dampaknya instan: gelombang anak-anak penerima manfaat bertumbangan akibat keracunan. Pengelola dapur karbitan ini tidak memiliki pengetahuan elementer tentang bagaimana memperlakukan bahan makanan dan menjaga higienitas masakan. Hidangan terkontaminasi bakteri dan cepat basi.

Nahasnya, sikap Kepala BGN yang menyepelekan tragedi ini justru mengikis habis simpati publik. Sang Kepala Badan bahkan berhasil meyakinkan Presiden Prabowo bahwa urusan nyawa anak-anak yang keracunan makanan ini bukanlah persoalan besar.

BACA JUGA : Ketika Panggung dan Kenyataan Dibenturkan, Tubuh Politik dan Karnaval Absurditas dalam Ibu Negara

Di tengah derasnya air bah kritik, Kepala BGN tetap bebal dan justru makin gila menglorifikasi programnya. Ia sempat sesumbar bahwa demi MBG, ada sekian ribu ekor sapi yang disembelih demi memenuhi standar gizi. Faktanya, klaim itu hanya omon-omon belaka. Menu yang mendarat di meja anak-anak lebih sering mentok pada potongan daging ala kadarnya atau sebutir telur ayam.

Menurut kesaksian seorang rekan yang bergelut di bisnis coffee shop, MBG justru memicu kelangkaan susu UHT di rak-rak minimarket modern. Sebuah ironi yang menyakitkan, sebab di saat bersamaan, susu segar produksi peternak lokal di berbagai daerah justru tidak terserap pasar. Karena frustrasi dan marah, para peternak sapi perah memilih membuang ribuan liter susu mereka ke dalam got. Klaim bahwa MBG menguntungkan petani, peternak, dan pengusaha gurem terbukti hanyalah sebatas imajinasi di atas kertas.

Bisa jadi, saking sibuknya mengorkestrasi panggung megah ini, sang Kepala BGN buta terhadap realitas lapangan. Ditambah lagi, para pembantunya hanya menyetor laporan-laporan yang mengelus telinga. Pak Harto dulu mengingatkan tabiat buruk semacam ini dengan istilah ABS: Asal Bapak Senang.

Sejak awal, eksekusi program ini memang didesain untuk memanjakan para makelar yang membantu mensukseskannya. Untuk membangun satu unit dapur MBG saja diperlukan dana miliaran rupiah. Di bawah kalkulasi anggaran normal, investasi sebesar itu akan sangat sulit mencapai break-even point (BEP) dalam kurun 3 hingga 5 tahun. Maka, demi menyenangkan investor dapur yang telanjur “berkorban”, BGN menggelontorkan insentif fantastis sebesar 6 juta rupiah per hari.

Dengan subsidi segila itu, modal pembangunan dapur dijamin balik modal dalam waktu satu hingga dua tahun saja. Ini mengubah dapur MBG menjadi ladang bisnis paling profitable di negeri ini, karena seluruh risiko modal dicover penuh oleh negara.

Walhasil, instrumen yang paling laku di sini adalah akses kelayakan, bukan kompetensi. Dan kita semua tahu hukum besinya: orang-orang yang mendapat berkah jalur nepotisme cenderung tahu cara membalas budi. Mereka tidak akan segan menyisihkan sebagian keuntungan gurih itu ke dalam amplop tebal sebagai uang setoran. Dengan uang pelicin, semua pihak sama-sama senang.

Maka jangan kaget jika penegak hukum tak butuh waktu lama untuk mengendus aroma busuk pengelolaan anggaran ini. Penyakit ini tidak hanya menjangkiti MBG, melainkan juga menular ke program strategis nasional lainnya yang bernilai politik dan elektoral tinggi. Di dalam program-program bermuatan politis seperti ini, bancakan uang negara terjadi begitu telanjang karena tata kelola keuangan sengaja menabrak berbagai regulasi baku. Para pengelolanya pun sering kali mati rasa; mereka merasa memegang mandat suci dari Kepala Negara sehingga bertindak atas nama hak istimewa kekuasaan, bukan ketertiban anggaran.

BACA JUGA : Marquez Joss

Akrobat pengelolaan anggaran negara ini tercermin benderang dari pernyataan Sekretaris Kabinet saat dihujani kritik terkait gemuknya rombongan delegasi kunjungan Presiden ke luar negeri. Dengan enteng ia berdalih bahwa jika APBN tekor, kekurangan anggaran akan ditutupi langsung menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo.

Teddy tampaknya tidak sadar bahwa logika itu sedang melecehkan tata kelola uang negara.

Pola pikir purba ini mengingatkan kita pada memori beberapa tahun lalu di sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Sang bupati kala itu kerap pamer di podium bahwa acara seremonial ini-itu tidak memakan duit APBD. Ia mengucapkannya dengan busung dada, seolah telah berbuat heroik menyajikan hiburan bagi rakyat tanpa menggerogoti kas daerah.

Namun di situlah letak jebakan mautnya: bagaimana pertanggungjawaban anggarannya? Dan sejarah mencatat, sang bupati berakhir dicokok KPK. Nestapanya belum usai, setelah mendekam bertahun-tahun di jeruji besi, kasus susulan kembali menjeratnya, memaksa dirinya membusuk lebih lama di dalam penjara.

Kini, pernyataan offside serupa justru meluncur jumawa dari mulut Sekretaris Kabinet yang dalam banyak pemberitaan memang kerap bertindak melampaui wewenangnya. Di level puncak kekuasaan, alur birokrasi kita sedang berantakan.

Bahkan ketika Presiden Prabowo rajin bersafari ke luar negeri, wajah politik luar negeri kita justru amburadul. Merujuk analisis Dino Patti Djalal, ada banyak Duta Besar negara sahabat yang terlunta-lunta berbulan-bulan di Indonesia tanpa status resmi, hanya karena belum mendapat slot waktu untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden.

Namun, bom waktu paling berbahaya tetap berada di sektor tata kelola keuangan negara. Selain kecerobohan mencampuradukkan uang dinas dan uang pribadi, banyak belanja program prioritas yang sengaja memotong kompas regulasi anggaran. Tengok saja bagaimana Agrinas yang ujug-ujug memborong unit mobil dari India.

Presiden Prabowo memang selalu berapi-api menegaskan akan menggebuk para koruptor. Namun jika sistem keuangan sudah dibiarkan rusak dari hulu, siapapun akan terseret menjadi maling. Ini bukan lagi soal memperkaya kantong pribadi secara konvensional, melainkan akibat hancurnya prinsip kehati-hatian (prudence) dalam pembelanjaan, yang membuat uang rakyat menguap secara tidak efisien, tidak tepat guna, dan salah sasaran.

Ketika kehendak subjektif penguasa tertinggi wajib dituruti tanpa batas, di sanalah korupsi akan tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Dalam ekosistem yang korup, para sekrup penjalannya akan otomatis menyeleweng demi memuaskan dahaga validitas sang penguasa. Pemerintahan yang fondasinya dibangun dari jilat-menjilat dan laporan Asal Bapak Senang hanya akan melahirkan lingkaran pejabat korup. Sepanjang estafet kekuasaannya, rakyat hanya akan terus disuguhi drama teatrikal korupsi yang tidak pernah usai.

note : sumber gambar – TI