Bangun Desa Wisata dan Berdayakan Masyarakat Lewat Pokdarwis, Mungkinkah?

Laporan paling baru dari We Are Social dan Hootsuite menyatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia  telah ‘melek’ atau aktif bermedia sosial pada Januari 2021.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 274,9 juta, 170 diantaranya telah menggunakan media sosial, maka  angka pengguna sosial mencapai 61,8 persen dari jumlah penduduk.

Angka pertumbuhan tahunan dari 2020 sampai dengan 2021 mencapai 6,3 persen, sementara penetrasi penggunaan internet pada periode yang sama meningkat sebanyak 15,5 persen. Pengguna internet di Indonesia kini tercatat sebanyak 202,6 juta.

Pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh kelompok umur 25-34 tahun, kelompok yang disebut sebagai generasi Y dan generasi Z. Hampir seluruhnya mengakses media sosial dengan menggunakan perangkat mobile, terutama smartphone.

Karakter pemakai media sosial yang umumnya orang muda, usia aktif dan produktif serta menggunakan perangkat mobile berdampak besar terutama pada sektor pariwisata.

Dalam 5 tahun terakhir ini sektor pariwisata tumbuh sangat aktif, salah satunya dipicu oleh destinasi digital. Destinasi wisata yang menjadi viral dan ramai dikunjungi karena diperkenalkan melalui media sosial.

Selain itu juga muncul banyak destinasi wisata dengan label ‘instagramable’ karena menyediakan banyak spot menarik untuk berfoto. Foto yang kemudian akan diupload di media sosial.

Dalam bincang-bicang pariwisata bersama dengan awak media di Taman Gubang, Kutai Kartanegara, Rabu, 17 November 2021 yang lalu, Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pariwisata mengamini fenomena pertumbuhan kesadaran berwisata.

“Sejak tahun 2013, pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata di Kutai Kartanegara sangat cepat. Dalam satu tahun bisa ada sekitar 4 sampai 5 Pokdarwis baru. Kini di Kukar ada sekitar 40 Pokdarwis,” kata Sri Wahyuni.

Kelompok Sadar Wisata merupakan kelompok penggerak wisata desa yang didirikan oleh masyarakat setempat dengan tujuan utama menumbuhkan kesadaran dan iklim wisata pada masyarakat sebagai tuan rumah dari destinasi wisata.

“Kini di Kalimantan Timur ada 175 Pokdarwis dan 65 Desa Wisata. 3 dari 65 Desa Wisata sudah mencapai level Desa Wisata Mandiri,” lanjut Sri Wahyuni.

Jika satu Pokdarwis mewakili sekurangnya 1 destinasi wisata unggulan, maka Kalimantan Timur mempunyai tujuan wisata yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya berwisata.

“Masa pendemi ini bisa menjadi kesempatan bagi destinasi wisata lokal untuk bangkit. Sebab wisata daerah atau lokal akan menjadi pilihan. Apalagi kebanyakan destinasi wisata di Kaltim adalah wisata luar ruangan sehingga lebih aman dari resiko saling menularkan penyakit dibanding dengan wisata dalam ruangan,” terang Sri Wahyuni.

Berkaitan dengan wisata lokal, Sri Wahyuni mengakui bahwa ada hukum besi pariwisata dimana wisatawan akan menentukan pilihan berdasarkan jarak paling dekat, harga termurah dan daya tarik tertinggi.

Oleh karenanya masing-masing destinasi wisata perlu meningkatkan daya saing dengan memberi nilai lebih pada daya tariknya yang bisa jadi sama dengan destinasi lainnya.

“Mengembangkan narasi yang khas dan berbeda bisa menjadi nilai jual masing-masing destinasi wisata,” ujar Sri Wahyuni.

“Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kurang lebih 200 desa wisata, namun hanya puluhan saja yang terkenal,” tambah Sri Wahyuni.

BACA JUGA : Pekan Kreatif 2021, Aktivasi Event Ekraf dan Kukuhkan Komite Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur 

Berdasarkan kajian dari Bank Indoneisa Kantor Perwakilan Wilayah Kaltim, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selalu lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan juga lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan.

Hal ini disebabkan oleh model ekonomi provinsi Kalimantan Timur yang bertumpu pada komoditas tertentu, komoditas yang dieksport sebagai bahan mentah.

Dominasi sektor tertentu walau menghasilkan uang yang besar namun rambatan ekonominya sangat terbatas. Sektor dominan ini tidak terlalu berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja dan tidak menjadi pemantik kesempatan ekonomi atau usaha bagi masyarakat setempat.

Tutuk SH Cahyono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur yang turut hadir dalam acara bincang-bincang membeberkan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kalimantan Timur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seimbang, inklusif dan berkelanjutan.

“Kami menemukan bahwa salah satu sektor unggulan adalah pariwisata. Karena Kalimantan Timur mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi.” kata Tutuk.

Menurutnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu menumbuhkan ekonomi yang berdampak luas, terutama untuk masyarakat bawah.

Untuk itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur melakukan permodelan pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dan salah satu area yang dipilih untuk menjadi model pengembangan adalah Pulau Maratua, Berau.

“Bank Indonesia tidak langsung masuk ke sektor pariwisata, melainkan sektor pendukungnya yaitu Usaha Mikro dan Kecil,” terang Tutuk.

Dan kini program bimbingan terhadap pelaku UMK di Maratua telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim ini dilakukan secara serius dengan mengandeng Pusat Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan Intitut Teknologi Bandung.

“Kami ingin kapasitas pelaku UMK di Maratua berstandar internasional. Usaha boleh kecil tapi berkualitas agar nilai ekonomi yang didapat dari sektor pariwisata tinggi. Potensi pariwisata bahari Maratua sangat luar biasa,” lanjut Tutuk.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur ini juga berharap bahwa apa yang dilakukan oleh BI di Maratua bisa dijadikan model dan direplikasi oleh para pihak yang lain.

“BI tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk membangun infratruktur, maka fokus pada pengembangan sumberdaya manusia dan sistem keuangan.” kata Tutuk.

Kesempatan bincang-bincang pariwisata juga dimanfaatkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim untuk mensosialisasikan perluasan akseptasi pembayaran digital. BI telah mengembangkan Quick Response Indonesian Standard.

QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran {PJSP} menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan PJSP agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. Semua PJSP yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

“QRIS ini sangat mudah digunakan yang penting ada tabungan di bank, kartu kredit atau uang elekronik. Yang penting ada saldo,” kata Tutuk.

Lebih lanjut Tutuk menerangkan keunggulan dari QRIS yang bisa menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code. Jadi pengguna QRIS tak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

QRIS juga mudah digunakan,  masyarakat tinggal scan, klik dan bayar, sementara penyedia layanan tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS yang akan dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR Code manapun.

Pengguna QRIS akan diuntungkan karena dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar sedangkan penyedia layanan cukup punya satu akun untuk menerima semua pembayaran QR Code.

Dan penggunaan aplikasi pembayaran dengan QRIS akan diproses secara langsung. Pengguna dan penyedia jasa atau layanan langsung akan memperoleh notifikasi.

“Pengelola destinasi wisata yang memakai QRIS akan dimudahkan terutama jika ingin mengajukan dukungan pembiayaan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. Dengan QRIS semua transaksi dicatat sehingga menjadi data yang berguna bagi lembaga keuangan untuk menilai layak tidaknya memberi dukungan pendanaan.” terang Tutuk.

Dan di masa pandemi ini transaksi non cash dipandang lebih sehat dan aman. Selain aman dari penularan penyakit juga aman dari kejahatan karena uang tidak disimpan dalam bentuk fisik di brankas atau laci meja pembayaran.

BACA JUGA : Pertempuran Bahasa

Sektor pariwisata secara nasional kini menjadi primadona baru dalam pembangunan. Sumbangan devisa maupun penyerapan kerja dalam sektor ini amat berarti.

Sejak tahun 2016 perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sudah mengalahkan pemasukan dari dari migas. Pemasukan sektor pariwisata hanya kalah dari CPO.

Pada tahun 2019, kontribusi sektor pariwisata tercatat mencapai Rp. 280 trilyun. Atau setara dengan 5,5% pada Pendapatan Domestik Bruto Nasional. Serapan tenaga kerjanya kurang lebih mencapai angka 13 juta orang.

Apakah sektor wisata bisa diandalkan untuk menjadi pendapatan utama di Provinsi Kalimantan Timur?.

Baik Tutuk SH Cahyono maupun Sri Wahyuni sepakat bahwa potensi alam Kalimantan Timur siap untuk mendukung, namun masyarakatnya masih perlu untuk disiapkan.

Masih diperlukan waktu untuk merubah paradigma ekonomi dari ekonomi esktraksi menuju ekonomi berkelanjutan yang berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pembangunan sumberdaya manusia dan iklim yang mendukung pariwisata serta ekonomi kreatif mesti terus ditingkatkan. Dan Pokdarwis akan menjadi garda depan, menjadi sebuah gerakan di masyarakat,” ungkap Sri Wahyuni.

Bank Indonesia yang secara tidak langsung berhubungan dengan sektor pariwisata telah memberi contoh mengembangkan sumber daya dan potensi UKM pada masyarakat sekitar destinasi wisata yang berdaya saing.

“Ke depan semoga banyak perusahaan juga akan melakukan hal yang sama, mendukung pengembangan pariwisata melalui tanggung jawab sosial perusahaan,” ujar Sri Wahyuni sambil menyebutkan nama perusahaan yang telah membantu pengembangan wisata di Putak dan Muara Siran.

Tutuk SH Cahyono di akhir perbincangan kembali menegaskan potensi sektor wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi , membuka peluang kerja, kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat sehingga terwujud ekonomi inklusif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan.

“Investasi di sektor pariwisata tidak sebesar sektor lainnya, namun investasi yang tidak besar itu akan menghasilkan rambatan ekonomi yang merangsang sektor lainnya untuk ikut berkembang terutama UKM,” tegas Tutuk.

Ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon sebagaimana didengungkan oleh pemerintah Kalimantan Timur selama ini akan terbukti apabila Kelompok Sadar Wisata sebagai tulang punggung pengembangan wisata desa mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di perdesaan.

Jika berhasil mewujudkan sapta pesona maka kepariwisataan akan meningkatkan pembangunan daerah dan memberi manfaat sebesar-besar serta merata bagi masyarakat desa.