KESAH.ID – Ketika sebuah perusahaan tambang melipat tenda karena cadangan batu bara habis, mereka tidak hanya meninggalkan lahan yang terbongkar tetapi juga ekonomi yang terburai. Di Tanjung Limau, Muara Badak, kepergian korporasi menyisakan lubang ekonomi yang dalam di tengah kehidupan warga yang terlanjur bergantung pada perputaran uang ekstraktif. Sebuah catatan perjalanan dari tapak, melihat bagaimana sebuah desa dipaksa merajut kembali sisa-sisa napas kehidupannya dari riuhnya ombak pantai dan rimbunnya akar mangrove.
Wacana transisi energi mungkin mulai terdengar di telinga kita yang berada di Kalimantan Timur sekitar tahun 2021. Dan “Transisi Energi Berkeadilan” menjadi agenda resmi pemerintah sejak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD} tahun 2025-2045. Namun, jika kita naik ke tingkat nasional, wacana ini terasa sangat elitis—hanya berkutat pada perdebatan pensiun dini PLTU dan angka-angka target bauran energi di atas kertas.
Saya selalu menahan diri untuk tidak larut dalam euforia istilah-istilah keren itu. Pertanyaan dasar saya selalu sama: bagaimana realitasnya di tingkat tapak? Bagaimana nasib desa-desa yang ruang hidupnya habis dikeruk, lalu ditinggalkan begitu saja ketika korporasi angkat kaki?
Untuk menjawabnya, saya menempuh perjalanan sekitar dua jam berkendara dari Samarinda menuju Kecamatan Muara Badak. Setiap akhir pekan, jalan poros Muara Badak-Samarinda ini riuh oleh deru mesin motor ribuan kawula muda. Mereka datang berbondong-bondong demi sebuah ritual urban bernama “healing”.
Tujuan mereka adalah Desa Tanjung Limau. Sebuah desa pesisir yang di atas kertas terlihat sangat makmur dengan 14 destinasi wisata pantai, 5 titik spot diving, serta lokasi memancing andalan. Jika kalian mengintip keriuhan di akun IG @panritalopi.beach, lautan manusia yang memadati pantai seolah memberikan kesan bahwa ekonomi desa ini sedang meledak, desa ini melimpah dengan vitamin sea.
Namun, pesona visual di media sosial sering kali menipu. Begitu saya bergeser dari garis pantai dan masuk agak ke dalam—ke wilayah “darat”—saya mendapati kelompok lain yang justru sedang meratapi nasib. Kontras ini begitu nyata. Di saat anak-anak muda bersenang-senang di tepi pantai, denyut nadi ekonomi Tanjung Limau yang sebenarnya justru sedang merosot tajam. Sekitar dua tahun ke belakang, perusahaan batu bara di desa ini mulai merumahkan karyawannya secara bertahap.
“Sempat kami nggak digaji berbulan-bulan karena ndada produksi. Kontrak nggak diperpanjang, akhirnya dirumahkan,” tutur seorang mantan pekerja tambang kepada saya. Ia meminta namanya dirahasiakan—sebuah tanda ketakutan yang lazim kita temui pada masyarakat lingkar tambang yang posisinya selalu rentan.
BACA JUGA : Peradaban Sungai
Sebelum tahun 2025, Tanjung Limau adalah magnet uang. Setidaknya ada dua raksasa batu bara yang beroperasi di sini: AKG (dengan kontraktornya KDC) dan MKE. Bagi warga lokal saat itu, kehadiran kedua perusahaan ini laksana durian runtuh. KDC sendiri sempat menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja dari wilayah Muara Badak hingga Marangkayu, sementara MKE menghidupkan isi dapur warga dengan menyewa truk-truk lokal untuk proses hauling.
Perputaran uang yang cepat ini membuat masyarakat berbondong-bondong banting setir. Usaha-usaha sekunder tumbuh subur demi melayani kebutuhan para pekerja tambang: warung makan, jasa laundry, katering, hingga rumah-rumah indekos. Namun, ketergantungan pada sektor ekstraktif adalah sebuah ilusi yang mematikan. Begitu cadangan habis, masa keemasan itu pudar tanpa sisa.
“Dulu saya bisa dapat 300 ribu per hari, sekarang pendapatannya cuma sisa 30 persennya saja,” keluh salah seorang pemilik warung makan tempat saya singgah.
Jejak runtuhnya ekonomi lokal ini terpampang jelas di sepanjang jalan desa. Kamar-kamar kos yang dulu sesak dan bising oleh tawa para pekerja tambang, kini melompong dan berdebu. Bahkan, seorang pemilik kos sempat menawarkan propertinya kepada saya untuk dibeli karena sudah putus asa tak ada lagi penyewa. Warung dan jasa laundry di sekitarnya perlahan-lahan bernasib sama: sekarat karena ditinggal pelanggannya.
Momen Idul Adha tahun 2026 ini menjadi puncak ironi yang paling kentara. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelataran masjid di Tanjung Limau selalu ramai oleh deretan sapi kurban gemuk dengan cap pilox bertuliskan “KDC”, tahun ini pemandangan itu lenyap total. Tak ada lagi sapi dari korporasi
Bukan cuma urusan sapi, jaring pengaman sosial warga pun ikut rontok. “Ngak ada lagi bantuan-bantuan sosial ataupun bantuan perbaikan infrastruktur semenjak mereka tutup,” keluh seorang pemuda setempat yang saya temui di jalan. Korporasi pergi membawa seluruh keuntungan, meninggalkan warga yang kebingungan merajut kembali sendi-sendi kehidupan mereka.
BACA JUGA : Agen Sosro
Dalam ketidakpastian itu, langkah kaki membawa saya ke Sekretariat Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) setempat. Di sana, saya bertemu dan berbincang hangat dengan Bapak Mansur. Ia adalah seorang penyelam (diver) yang sehari-hari memandu wisata diving dan pengamatan terumbu karang. Di tengah gempuran industri, Pak Mansur memilih jalan sunyi: ia gigih melakukan pembibitan dan penanaman mangrove untuk menjaga benteng terakhir pesisir Tanjung Limau.
Untuk urusan mangrove, ia memang kerap berkolaborasi dengan Pertamina Hulu Sanga Sanga dan Pertamina Hulu Mahakam. Namun, ketika saya menyinggung soal tambang batu bara yang bertahun-tahun mengeruk tanah desa mereka, senyumnya pahit. Ia mengaku tak pernah sekalipun tersentuh dana CSR dari emas hitam tersebut.
“Pernah ngajuin proposal tentang lingkungan, tapi nggak pernah digubris,” ungkap Pak Mansur jujur.
Melihat nasib pemuda Tanjung Limau pasca-tutupnya tambang, Pak Mansur hanya bisa prihatin. Kapasitasnya sebagai warga biasa tentu terbatas. Dengan modal seadanya, ia mencoba merangkul beberapa eks pekerja tambang agar tidak menganggur, salah satunya dengan mengaryakan mereka menjadi motoris kapal bagi para wisatawan yang ingin memancing. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif inilah yang kini dipaksa menjadi tumpuan baru, menggantikan posisi batu bara.
Apa yang terjadi di Tanjung Limau adalah potret nyata dari “transisi energi” yang terjadi secara alamiah, namun jauh dari kata berkeadilan. Ketika batu bara habis atau izin operasi selesai, perusahaan dengan sangat mudah melipat tenda dan angkat kaki. Masalahnya, mereka tidak hanya meninggalkan lubang menganga di bumi, tetapi juga lubang ekonomi yang dalam di tengah kehidupan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, warga dininabobokan oleh perputaran uang ekstraktif yang instan, membuat mereka gagap menghadapi fase pasca-tambang (post-mining). Transisi Energi Berkeadilan seharusnya tidak boleh hanya menjadi dokumen mati di meja-meja kementerian. Ia harus berupa kerja nyata: bagaimana negara memfasilitasi dan mempersiapkan masyarakat lingkar tambang agar memiliki ketahanan ekonomi mandiri jauh sebelum mesin-mesin tambang berhenti beroperasi. Jika fondasi itu ada, tumbangnya tambang tidak akan membuat desa ikut tumbang.
Tanjung Limau telah memberi kita pelajaran berharga yang sangat mahal. Keberlanjutan napas sebuah desa sama sekali tidak bisa disandarkan pada komoditas yang suatu saat akan habis dikeruk. Kini, di tengah sisa-sisa optimisme yang tersisa, warga Tanjung Limau menggantungkan harapan mereka pada riuhnya omak Pantai Panrita Lopi dan rimbunnya akar-akar mangrove yang sedang mereka rawat kembali.
Penulis : Andi Arief
Editor : Yustinus Sapto Hardjanto
Gambar : Amel
