KESAH.ID – Seperti Habibie, Joko Widodo akan menjadi mantan presiden yang tak punya partai setelah lengser dari jabatannya. Akankah Joko Widodo bisa menjalani masa pensiunnya dengan manis tanpa serangan dari lawan politik atau kawan yang kemudian berpaling. Menarik untuk melihat perkembangan dan dinamika politik setelah Prabowo dilantik.
4 Juli 1927 Sukarno membentuk gerakan yang dinamai Persatuan Nasional Indonesia. Organisasi ini dilahirkan untuk mengekpresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra kemerdekaan.
Kurang lebih setahun kemudian tepatnya pada Mei 1928, Persatuan Nasional Indonesia kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan utamanya memajukan kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia.
Dalam kurun waktu setahun saja, Partai Nasional Indonesia mampu meraup anggota kurang lebih 10,000 orang dan segera menjadi ancaman untuk regim kolonial waktu itu.
Sukarno dan sejumlah pimpinan PNI lainnya kemudian ditangkap dan diadili karena dianggap menganggu ketertiban umum. Para tokoh PNI dimasukkan ke pejara Sukamiskin Bandung, PNI juga dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 25 April 1931.
Mohammad Hatta menolak intimidasi pemerintah Hindia Belanda dan keputusannya terhadap PNI. PNI baru dibentuk olehnya dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan, Sukarno dalam rapat dengan PPKI mengusulkan untuk membentuk partai negara sebagai sarana rakyat untuk mendukung pemerintahan. PPKI kemudian mendirikan partai yang kembali dinamakan Partai Nasional Indonesia.
Pada pemilu 1955, PNI menjadi pemenangnya.
Pada tahun 1973, PNI digabungkan dengan beberapa partai peserta pemilu 1971 menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.
Pada pemilu 1999, PNI kembali menjadi peserta pemilu dan pada tahun 2002 PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme dibawah pimpinan Sukmawati Soekarnoputri.
Jejak panjang PNI menunjukkan Presiden Pertama RI Sukarno mempunyai partai atau bahkan menginisasi sebuah partai politik.
Diganti oleh Suharto sebagai pemimpin orde baru, model multipartai di masa orde lama disederhanakan. Ada fusi atau pengabungan partai sehingga hanya menyisakan dua partai yakni partai bercorak nasionalis berada di Partai Demokrasi Indonesia dan partai bercorak religius {Islam} ada di Partai Persatuan Pembangunan.
Kelompok lainnya yang oleh Suharto disebut sebagai kelompok kekaryaan digabungkan dalam Golongan Karya.
Presiden Indonesia kedua ini kemudian menjadi Golkar sebagai mesin politiknya. Dan Suharto tak pernah mau menyebut Golkar sebagai partai. Makanya dijaman orde baru pemilu diikuti oleh dua partai dan satu golongan.
Dimasa pemerintahan Suharto, Golkar selalu menjadi pemenang pemilu dan selalu mencalonkan Suharto sebagai presiden.
Paska Suharto lengser, Golkar kemudian menjadi Partai Golkar dan mengikuti pemilu 1999 dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung.
Pada pemilu yang diikuti 48 partai dari 141 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman, suara Partai Golkar merosot jauh dibanding dengan masa keemasan Golkar di jaman Suharto.
Partai Golkar tercatat hanya memperoleh suara sebesar 22,44 persen, kalah dari PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang memperoleh dukungan sebesar 33,74 persen.
BACA JUGA : Blunder Misano
Presiden Ketiga RI, BJ Habibie tidak mempunyai partai tapi menginisiasi organisasi yang kuat yakni ICMI, hanya saja kekuatan politiknya tidak cukup untuk membuat kursi kepresidenannya bertahan. Habibie bertahan menjadi presiden selama 1 tahun 5 bulan, pertanggungjawabannya sebagai Presiden ditolak oleh DPR/MPR. Habibie kehilangan dukungan pada pemilu 1999, pemilu yang dipercepat.
Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP yang diketuai oleh Megawati. Dalam dalam sidang MPR RI yang terpilih sebagai Presiden adalah Abdurahman Wahid, Megawati terpilih sebagai wakil presiden.
Presiden Abdulrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, pada tahun 1998 mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, partai nasionalis yang mendapat dukungan dari kyai-kyai besar di Nahdatul Ulama.
Tapi kursi kepresidenan Gus Dur tidak bertahan lama. Sekitar 9 bulan berkuasa, Gus Dur kemudian dicopot dari kursi presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.
Partai Kebangkitan Bangsa yang di pemilu 1999 mampu meraih suara terbesar keempat setelah PDIP, Partai Golkar dan PPP tak mampu mempertahankan Gus Dur di kursi kepresidenan.
Presiden Kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semenjak jaman Suharto. PDIP lahir karena regim orde baru tidak merestui Megawati memimpin PDI.
Pada masa ini PDI terpecah menjadi faksi Suryadi dan faksi Megawati.
Setelah Suharto lengser, Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan kembali PDI dengan tambahan Perjuangan.
Dan PDIP sukses memenangkan pemilu pertama di masa reformasi.
Tapi kursi presiden diperoleh oleh Megawati karena menggantikan Gus Dur.
Pada pemilu 2004, suara terbanyak diraih oleh Partai Golkar, disusul PDIP, PKB, PPP dan Partai Demokrat.
Pemilu presiden yang untuk pertama kali dilakukan secara langsung, ternyata dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Partai Persatuan Pembangunan.
Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi, kalah.
Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah menteri di kabinet Megawati, popularitasnya menanjak dengan topangan dari partai baru yakni Partai Demokrat.
Dengan dukungan dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono kembali berhasil memenangkan pemilu presiden untuk kedua kalinya mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, pendiri partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.
Setelah tidak menduduki jabatan sebagai Presiden, SBY kemudian memimpin Partai Demokrat dan kepemimpinan di partai itu kemudian diteruskan oleh anaknya yakni Agus Harimurti Yudhoyono.
BACA JUGA : Mudiko Ergosum
Seperti halnya Habibie, Joko Widodo bukanlah aktifis partai. Jika Habibie masuk dalam pemerintahan karena kecerdasan dan visinya dalam hal teknologi, Joko Widodo masuk dalam pemerintahan karena latar belakangnya sebagai pengusaha.
Di rekrut oleh PDIP Surakarta untuk menjadi Walikota, nama Joko Widodo berkibar hingga kemudian terus dilirik oleh PDIP sampai kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI dua kali.
Selama menjadi presiden oleh PDIP Joko Widodo disebut sebagai petugas partai.
Anak dan menantunya ketika memasuki lapangan politik juga memakai kendaraan PDIP. Gibran menjadi Walikota Solo dan Bobby menjadi Walikota Medan.
Menjelang pemilu 2024 hubungan Joko Widodo dan PDIP renggang. Joko Widodo tak lagi menjadikan PDIP sebagai kendaraan politiknya. Selama periode kedua kepresidenannya Joko Widodo berhasil mengkonsolidasikan partai pendukung tanpa campur tangan PDIP.
Partai-partai pemerintah non PDIP terang-terangan menyebut diri sebagai ‘orangnya presiden’.
Putra bungsunya yang menyusul masuk lapangan politik kemudian ditunjuk menjadi ketua umum oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Partai pendukung Joko Widodo yang mengkonsolidasi diri menjadi Koalisi Indonesia Maju berhasil memenangkan pemilu presiden.
Joko Widodo diisukan akan mengambil alih Golkar lewat Musyawarah Luar Biasa. Namun sebelum Munaslub bisa dilakukan, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar lebih dahulu mundur. Dan musyawarah nasional Golkar yang dipercepat secara aklamasi memilih Bahlil sebagai ketua. Bahlil diidentifikasi sebagai orangnya Jokowi.
Namun nama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka tidak muncul dalam susunan pengurus maupun dewan penasehat.
Entahlah, apakah setelah menyerahkan jabatan presiden kepada Prabowo Subianto, Jokowi akan bergabung dengan Golkar atau tidak.
Yang jelas, ada suara-suara bahwa Jokowi sesungguhnya anggota Golkar jauh sebelum menjadi anggota PDIP.
Kaesang pun diguncang dengan isu gaya hidup yang mewah. Partai yang dipimpinnya juga tak menguat setelah pemilu 2024.
Meski mampu menempatkan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia, posisi dan pengaruh politik keluarga Joko Widodo mungkin saja akan menurun drastis setelah Joko Widodo lengser dari kursi presiden.
Dan tanpa partai akan sulit bagi Joko Widodo untuk menangkis serangan setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Para pendukungnya yang mapan lewat gerakan non partai, sepertinya kelak juga akan menjadi obyek serangan yang juga bakal lemah karena tak punya backing partai.
Rasanya menarik menunggu dinamika dan gejolak politik setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI ke Delapan.
note : sumber gambar – SOLOPOS
