KESAH.ID – Di tengah cuaca ekstrem yang diibaratkan sebagai “neraka bocor”, pengamatan berkembang melampaui urusan debu dan perbaikan jalan yang tak kunjung usai. Ada benang merah yang ditarik antara fenomena alam “hujan tokek” dengan suhu politik di Kalimantan Timur yang kian memanas—sebuah panggung “perang bintang” dan manuver kekuasaan yang mulai terang-terangan menunjukkan ambisinya. Sebuah potret tentang ironi para pemimpin yang sibuk beradu popularitas di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan petaka yang mengintai di depan mata.
Seminggu saya meninggalkan Samarinda, mudik ke hulu melewati jalanan Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat yang fisiologinya hampir tak berubah. Ada hal konstan yang saya lihat setiap kali melintasi jalan poros antara kedua kabupaten ini: kesibukan jalanan. Selalu ada perbaikan di banyak titik, namun yang tak pernah berkurang adalah sosok-sosok yang menambal lubang jalan dengan tanah atau batuan ala kadarnya sembari menyodorkan kotak sumbangan.
Ketika saya meninggalkan Samarinda, cuaca dalam seminggu terakhir terasa bagai “neraka bocor”; panasnya menyengat hingga sore. Sering kali semburat mendung muncul, namun hujan urung turun. Pun ketika sampai di Kutai Barat, suasananya setali tiga uang; panas membakar dan debu berhamburan. Di dalam mobil sekalipun, tubuh seperti tersugesti rasa gatal.
Cuaca panas di luar mungkin membawa berkah tersendiri. Melewati tiga malam di Kutai Barat, saya bisa tidur nyenyak di balik selimut dengan AC yang tetap menyala—padahal biasanya tidur malam saya terganggu oleh hawa dingin hingga AC harus dimatikan. Bagi sebagian orang, AC itu menyenangkan, namun bagi saya itu siksaan. Pertama, saya tak bisa merokok, dan kedua, saya selalu otomatis pilek atau mengalami gangguan pernapasan jika berada di ruang ber-AC terlalu lama.
Sehari menjelang kepulangan, Kutai Barat baru diguyur hujan deras yang membawa hawa dingin. Hujan itu memaksa saya tidur lebih awal; bercengkerama di teras kamar yang lebar pun tak sanggup menahan dinginnya. Kabarnya Samarinda juga hujan, begitu pun daerah lain. Bahkan seorang teman menunjukkan foto bahwa Tabang sedang banjir.
“Samarinda sejuk tapi udaranya panas,” tulis seorang teman. Saya meraba-raba pernyataan itu. Kondisi demikian biasa disebut “hujan tokek”—hujan turun sementara matahari masih menyala. Namun dari foto yang menyertai unggahan tersebut, pernyataan kawan itu mengandung makna lain. Ada situasi yang berkembang di Samarinda, lepas dari urusan cuaca atau iklim. Teman saya sedang memanfaatkan metafora cuaca untuk menyentil suhu politik lokal. Mungkin ia enggan menyebut “perang bintang” karena pemilu masih jauh.
Pemilu memang masih jauh, namun kerap hadir secara prematur. Bahkan sehari setelah dilantik, kebanyakan kontestan sudah memikirkan periode berikutnya, entah untuk mempertahankan kursi atau membidik jabatan yang lebih tinggi. Pola ini tak hanya terjadi di level kabupaten/kota, tapi hingga tingkat provinsi dan nasional. Meski masih tiga tahun lagi, desas-desus siapa yang akan maju di Pemilu 2029 sudah mulai riuh. Sosok-sosok tertentu mulai bersiap, bahkan melakukan aksi “sowan” ke sana-kemari.
BACA JUGA : Sepuluh Persen
Perbincangan tentang pemilu, terutama kepala daerah dan presiden, adalah obrolan tentang bintang; tentang yang sudah bersinar dan enggan redup, juga tentang yang ingin semakin cemerlang. Di Kalimantan Timur, “bintang kejora” dalam konteks ini adalah Rudi Mas’ud dan Andi Harun. Sinar Rudi Mas’ud mulai mencuri perhatian sejak ia menjabat anggota DPR RI. Nama ini menjadi sorotan karena secara bersamaan mampu mendudukkan anggota trah keluarganya menjadi dua kepala daerah—di Balikpapan dan Penajam Paser Utara—serta anggota keluarga lain di DPRD Kaltim.
Menduduki level eksekutif dan legislatif sekaligus jelas bukan sekadar keberuntungan beruntun, melainkan sebuah rancangan keluarga untuk menguasai pemerintahan. Politik dinasti ini begitu mencolok karena ambisinya ditunjukkan tanpa ragu. Sang kakak, yang kiprah politiknya semula tak menonjol, begitu duduk di DPRD Kaltim langsung melakukan manuver untuk merebut kursi Ketua DPRD Provinsi. Operasi itu sukses. Nama keluarga ini makin “moncer” setelah Rudi Mas’ud menang meyakinkan melawan Isran Noor, sang petahana populer. Di saat bersamaan, sang istri yang kerap menarik atensi juga duduk sebagai anggota DPR RI. Kedekatan kuasa ini membuat mereka kerap dijuluki “Bani Mas’ud”. Guritanya meluas hingga ke jabatan-jabatan lain di sektor ekonomi, olahraga, dan budaya.
Sepak terjang keluarga ini kemudian menuai sorotan dan serangan. Konsultan komunikasi yang andal beberapa kali berhasil menepis serangan tersebut. Misalnya, olok-olok netizen terhadap gaya busana istri gubernur ditepis enteng oleh Rudi Mas’ud dengan mengikuti sebutan “Noni Belanda”. Namun, ada serangan yang tak mampu ditangkis: isu mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar untuk tamu VIP. Harga tersebut dianggap kelewat mahal dan bukan prioritas. Isu ini diserang netizen lintas batas, bahkan melibatkan influencer nasional.
Andi Harun, sebagai bintang lawan, memanfaatkan celah ini. Namun ia diserang balik dengan isu serupa: sewa mobil tamu yang nilainya juga fantastis. Sebagai Walikota Samarinda yang tidak bisa mencalonkan diri kembali di posisi yang sama, Andi Harun diprediksi akan naik kelas demi menggoyang kursi Rudi Mas’ud. Kesalahan sekecil apa pun dari Pemprov akan dijadikan peluru popularitas. Salah satu serangan Andi Harun adalah soal pematangan lahan RS Korpri di Stadion Kadrie Oening. Serangannya mulai demonstratif, seperti mendatangi Kantor Gubernur (ngluruk) untuk mempertanyakan usulan pengangkatan Sekda Kota yang belum ditanggapi. Konon, perang bintang ini menyulitkan birokrat, terutama panitia acara, karena keduanya enggan berada dalam satu ruang transit yang sama.
BACA JUGA : Jantur Inar
Setelah isu mobil dinas yang akhirnya urung dipakai, Rudi Mas’ud diterpa kabar pergantian Direktur Bank Kaltim yang prematur, yang dikaitkan dengan dugaan macetnya cicilan utang ratusan miliar milik Hasan Mas’ud (Ketua DPRD Kaltim). Belum reda, muncul angka Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur yang menyeret nama baik pimpinan Kaltim.
Suhu politik makin memanas karena protes keras Andi Harun perihal penghentian pembayaran BPJS puluhan ribu warga Samarinda oleh Pemprov. Andi Harun meradang, dan kegaduhan ini memicu sahut-menyahut di publik. Sayangnya, suara gubernur justru diwakili oleh tim ahli komunikasi yang pernyataannya malah memperkeruh suasana. Sang ahli tampak lebih menunjukkan keterampilan silat lidah ketimbang meluruskan masalah, hingga Andi Harun menantang debat terbuka. Publik pun mengenal sang “ahli” ini sebagai sosok yang berkali-kali menelan ludahnya sendiri.
Seiring itu, kursi Walikota Samarinda mulai “digoyang” untuk mengenalkan calon baru kepada publik, salah satunya adalah Hasan Mas’ud. Di jagat maya, berkembang pula isu pengerahan massa dari puluhan organisasi untuk mengepung Samarinda guna melengserkan gubernur dan wakil gubernur dalam satu paket. Menarik, karena jarang ada aksi pelengseran pemimpin di Kaltim; dahulu, saat ada pemimpin tertangkap KPK pun, masyarakat cenderung pasif.
Banyak pihak menyayangkan kegaduhan ini. Saat ekonomi sulit, para pemimpin justru sibuk berbalas pantun demi menurunkan popularitas lawan. Padahal, mereka seharusnya bahu-membahu membangkitkan ekonomi Kaltim tanpa menggadaikan kekayaan alam. Seminggu meninggalkan Samarinda dan bertemu warga pelosok di Kubar, Mahulu, Kutim, hingga Kukar, saya menangkap firasat petaka. Warga bercerita tentang kian maraknya tambang emas ilegal yang daya rusaknya tinggi meski tanpa alat berat.
Jika tahun ini belum terdengar bencana besar, itu bukan karena pemulihan lingkungan, melainkan karena iklim yang sedang ramah melalui cuaca panas. Namun jika panas ini bertahan lama, kebakaran hutan mengancam di banyak titik. Dan seperti biasa, antisipasi selalu minim karena bencana besar kerap kali hanya dijadikan panggung pencitraan bagi para pemimpin. Celakalah kita yang dipimpin oleh mereka yang sibuk berisik namun lalai mengantisipasi bencana.
note : sumber gambar – HYBRID








