KESAH.ID – Politik sering kali menampakkan wajahnya yang paling jujur dalam peristiwa-peristiwa kecil yang tak terduga. Di Kalimantan Timur, sebuah rencana aksi massa yang besar bertemu dengan respons birokrasi yang janggal. Sebuah video pendek memotret bagaimana sebuah ‘silaturahmi’ resmi justru berakhir menjadi panggung satir yang melukai logika publik.
Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 memang memiliki peran strategis sebagai “mata dan telinga” pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan keamanan daerah. Maka tidaklah salah jika Kesbangpol Provinsi Kaltim berinisiatif mengumpulkan ormas dengan tajuk silaturahmi. Kata silaturahmi terasa tepat karena masih relevan dengan Hari Lebaran yang belum lama berlalu, pun tepat karena tugas Kesbangpol memang menjaga agar komunikasi dengan berbagai elemen penting dalam masyarakat tetap terjalin baik.
Dalam atmosfer politik yang kian memanas dari biasanya, upaya ini memang bisa ditafsirkan macam-macam. Pemimpin daerah yang sedang dibidik oleh sekelompok masyarakat bisa saja memakai Kesbangpol untuk memoderasi narasi konsolidasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Memasuki bulan April ini, memang ada narasi besar yang sedang dikonsolidasikan oleh sekelompok warga di Kaltim. Kelompok ini mempunyai target yang tidak main-main: melengserkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim karena dianggap tak berpihak pada masyarakat, walau visi-misinya penuh dengan janji gratis dan “joss poll”.
Dilihat dari tumpukan bantuan logistik di depan sekretariat dan posko, gerakan ini nampaknya bukan sekadar riak kecil. Pihak yang dibidik tentu saja akan bertindak atau bergerak, baik melalui gerakan yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga kondusivitas daerah, Kesbangpol tentu wajib mengambil peran, melakukan antisipasi agar potensi kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi.
Amunisi utama gerakan konsolidasi rakyat untuk melengserkan pasangan pemimpin ini menarik; media sosial membantu menyebarkan pesan untuk menyulut sumbu kekecewaan yang mulai mengering dan siap terbakar. Tentu tak semua akan sepaham, meski sebagian besar masyarakat sudah kecewa dengan tingkah polah pemimpin tertinggi di Kalimantan Timur yang aroma dinastinya masih menguat.
Tanggal 21 April dipilih oleh kelompok ini untuk menyampaikan aspirasinya di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim. Sudah puluhan kelompok menyatakan bergabung dan akan turun aksi; diperkirakan aksi ini akan menjadi gerakan besar karena diikuti oleh ribuan orang. Di hari yang biasanya diperingati dengan nuansa kebaya dan semangat emansipasi ini, sekelompok warga Kaltim meminjam momentum tersebut untuk menuntut perubahan radikal di pucuk pimpinan Benua Etam.
Andai aksi ini terwujud, maka akan menjadi catatan penting dalam gerakan rakyat di Kalimantan Timur. Sejauh ini, isu melengserkan pemimpin dalam satu paket jarang muncul di Kaltim; kalaupun ada yang menyuarakan, biasanya hanya menjadi isu minor. Jangankan melengserkan, kritik keras dan frontal terhadap pemimpin di Kaltim selama ini hanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat. Para pengkritik konsisten ini mudah dikenali, namun lingkaran pengaruhnya tak terlalu besar serta jarang disertai langkah konsolidasi kekuatan massal. Kritiknya masih bersifat korektif, walau disampaikan dalam bahasa yang beragam agar ramah dengan algoritma platform yang digunakan.
BACA JUGA : Perang Bintang
Di tengah gaung rencana aksi yang makin meluas dan memanas, Kesbangpol muncul menjadi perbincangan. Soal rencana mengumpulkan ormas sebenarnya merupakan hal biasa bagi badan ini; tugas mereka memang melakukan pembinaan dan pendidikan politik untuk masyarakat. Agenda kumpul-kumpul ormas ini dilabeli “coffee morning”, walau acaranya sebenarnya tidak sekadar “ngopi-ngopi cantik” di pagi hari.
Namun, karena momentumnya bersamaan dengan geliat rencana aksi yang memanas, inisiatif Kesbangpol ini mudah ditafsirkan sebagai upaya perlawanan untuk menggembosi rencana aksi yang diletupkan kelompok masyarakat lain. Waktu memang telah membuktikan bahwa pemerintah dan institusinya cenderung tidak legawa membiarkan masyarakat mengekspresikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, apalagi demonstrasi besar-besaran yang dianggap mencoreng wajah pemerintah.
Diperintah atau tidak, pimpinan Kesbangpol pasti akan mengambil inisiatif memadamkan api. Pilihan paling gampang adalah konsolidasi tandingan. Jika ada pihak menuntut A, maka kelompok lain dikonsolidasikan untuk menyuarakan B. Tujuannya adalah melemahkan tuntutan di atmosfer publik. Yang terjadi kemudian adalah perang untuk membangun atau meruntuhkan opini publik.
Namun jika cara ini tak berhasil, maka apa yang menjadi rekomendasi dari pertemuan ini akan dipakai oleh pihak lain untuk mengambil langkah; misalnya pihak kepolisian yang kemudian tidak mengeluarkan surat izin aksi. Dengan berbagai alasan, polisi bisa berkelit untuk menghindari tugas mengawal dan memastikan demonstrasi berjalan kondusif.
Hanya saja, upaya konsolidasi yang dilakukan Kesbangpol Kaltim belum-belum sudah menuai kontroversi. Kesbangpol “dirujak” oleh warganet karena bocornya surat yang berisi rincian anggaran untuk moderator, narasumber, dan uang transportasi peserta. Entah mengapa surat ini dianggap “bocor”, padahal tidak termasuk kategori rahasia atau informasi yang dikecualikan. Angka yang ada dalam surat itu sebenarnya biasa saja, jumlahnya tidak berlebihan dan normal untuk praktik selama ini. Bahkan honor untuk moderator terbilang kecil untuk ukuran mereka yang terbiasa memfasilitasi acara publik.
Yang menjadi ironi justru urusan uang transportasi peserta; seolah iming-iming uang itulah yang menjadi penarik bagi undangan untuk hadir. Pada titik ini, uang transportasi menjadi jebakan; mereka yang datang bisa dianggap hanya memburu uang saku belaka. Padahal, dalam banyak pertemuan formal, banyak kelompok tetap antusias datang tanpa embel-embel uang transport. Niat baik silaturahmi malah tercederai oleh urusan “uang receh”.
BACA JUGA : Niagara Tembinus
Beredarnya surat rencana pertemuan ormas plus biaya tersebut rupanya membuat Kesbangpol “kebakaran jenggot”. Upaya memadamkan api pun dilakukan oleh pejabat terkait. Hal pertama yang disampaikan adalah bahwa kegiatan tersebut murni rutinitas, tanpa motif politik tertentu. Disampaikan pula penjelasan soal uang transport—sebuah basa-basi yang terasa hambar, apalagi ditambah pernyataan bahwa dirinya masih baru memimpin Kesbangpol.
Acara yang direncanakan pun terlaksana. Entah apa isi pembicaraan di dalamnya, namun di media sosial kemudian beredar rekaman video yang direkam salah satu peserta menjelang bubar. Acara itu nampaknya ditutup dengan menyanyi bersama dan joget-joget peserta. Di atas panggung, ada sosok tertentu yang ikut berjoget sambil membagikan saweran; nampak luwes sekali membagikan uang, seperti sudah terbiasa. Klarifikasi yang dibangun sebelumnya pun runtuh seketika.
Sungguh sebuah ironi: di saat sebagian warga mengonsolidasikan kemarahan karena ekonomi sulit dan kebijakan dianggap tak berpihak, sekelompok ormas dan birokrat justru terekam sedang bersukacita dengan lembaran uang yang dihamburkan. Aksi sawer yang mungkin dianggap hiburan selingan untuk meramaikan suasana ini jelas menjadi simbol yang melukai hati publik. Walau dilabeli “coffee morning”, kegiatan ini adalah agenda resmi pemerintahan, bukan dangdutan ala “sound horeg”.
Pada akhirnya, peristiwa ini menyisakan satu pertanyaan besar: apakah politik kita memang sudah sedemikian dangkal, di mana suara kritis dan stabilitas bisa diredam hanya dengan satu lagu dan beberapa lembar uang saweran?
Peristiwa ini juga membuktikan bahwa musuh terbesar demokrasi bukanlah demonstrasi besar-besaran, melainkan hilangnya rasa malu dalam birokrasi. Ketika ruang publik yang seharusnya diisi dengan adu gagasan justru disulap menjadi panggung saweran, di situlah marwah pemerintahan runtuh.
Politik kita telah menjadi sedemikian dangkal; di mana kemarahan rakyat dianggap sebagai api yang bisa dipadamkan dengan segelas kopi pagi dan beberapa lembar uang receh. Namun sejarah selalu mencatat: suara yang ditekan dengan pesta pora, biasanya akan meledak dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh badut-badut kekuasaan di atas panggung.
note : sumber gambar – KOMPASIANA
