KESAH.ID – Sebuah percakapan singkat dengan seorang teman tentang rencana aksi 21 April mendatang membawa saya pada renungan yang lebih dalam. Bukan hanya soal jumlah massa yang akan turun ke jalan, tapi soal bagaimana wajah kekuasaan di Kalimantan Timur hari ini dijaga oleh narasi-narasi yang justru mencederai akal sehat kita sendiri.
Ada seorang teman bertanya, “Bakal besar nggak demo tanggal 21 nanti?”
“Bisa besar, bisa juga tidak,” sahut saya segera.
Sebuah jawaban yang bukan jawaban.
Saya memang tidak tahu persis soal rencana aksi ini; informasi yang saya dapatkan hanya dari lini masa media sosial. Dan di media sosial, segala sesuatu kerap membesar jauh melampaui fakta sebenarnya. Informasi digital cenderung menggelembung.
Namun ketika isu ini mulai bergulir, kecenderungannya memang membesar. Bukan karena kelompok yang merencanakan aksi semakin menemukan bukti yang adekuat atas tuntutannya, melainkan karena provokasi dari lingkaran dalam sosok yang menjadi sasaran rencana aksi.
Memasuki tahun 2026, Gubernur atau Wakil Gubernur Kaltim yang sedang disorot publik cenderung tidak menerangkan sendiri kontroversi yang terkait dengan mereka. Sebut saja mulai dari pengadaan kendaraan hingga renovasi rumah jabatan.
Berbagai kontroversi itu cenderung dijawab oleh birokrat, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi yang kini semakin rajin tampil di publik untuk memberikan latar belakang kebijakan atau argumentasi di balik rencana ini dan itu.
Hanya saja, penyampaian dari para birokrat dan pejabat tinggi di level provinsi nampaknya belum cukup. Dari lingkaran dalam kekuasaan, muncul pula sosok sentral yang kemudian menjadi “juru tangkis” atas kekritisan masyarakat umum.
Sosok ini bukan orang asing bagi masyarakat Kaltim, terutama mereka yang menyandang label aktivis pemuda, mahasiswa, atau politik. Sang jubir, yang jabatan resminya adalah Tim Ahli Gubernur, memang telah lama malang melintang dalam dunia aktivisme dan politik di Kalimantan Timur.
Namanya kembali naik daun menjelang pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur, setelah sebelumnya berkali-kali terpuruk ketika mencoba kembali ke jalur politik. Saat mendukung pasangan Rudi–Seno, wajahnya kerap tampil di publik karena menjadi juru bicara pasangan calon. Dalam fase ini, kerja-kerja politiknya terbilang sukses.
Hanya saja, setelah pasangan yang didukungnya menang dalam Pilkada, wajahnya sempat tenggelam. Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik seolah tak meliriknya. Sang mantan jubir yang berharap mendapat balas jasa namun tak kunjung tiba itu kemudian mulai memainkan intrik melalui media sosial.
Hampir setiap hari ada video yang diunggahnya, mengomentari berbagai hal di Kalimantan Timur dengan nada kritis. Dari pendukung fanatik, ia berubah menjadi “raja kritik”.
Namun tiba-tiba nadanya berubah saat kontennya mulai berisi tentang program “Gratis Poll”. Mengaku sebagai orang tua biasa, ia menyampaikan pujian dan terima kasih selangit kepada Gubernur Kaltim yang dinilainya punya program populis yang mampu meringankan beban biaya pendidikan tinggi.
Tak lama sesudah itu, namanya muncul dalam daftar panjang Tim Ahli Gubernur yang bertanggung jawab pada komunikasi publik. Saya jadi teringat cerita seorang teman tentang sepak terjang para penjilat ulung. Ulung karena jilatannya mampu membuat asbak rokok kembali kinclong.
BACA JUGA : Niagara Tembinus
Dengan gaji yang terbilang lumayan untuk orang yang sudah cukup lama menganggur, kedudukan yang diemban menambah energi kepercayaan diri. Sepak terjangnya sebagai Tim Ahli kemudian diplesetkan menjadi “Tim Hali”.
Entah diperintah atau tidak, kontennya di media sosial kemudian berisi pembelaan membabi buta terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur. Bukan hanya masyarakat, Wali Kota Samarinda pun tak luput dari bidikan silat lidahnya.
Seorang teman yang saya tahu punya kesabaran tinggi ternyata tak mampu lagi menahan sabar. Dia mengunggah kelakuan sang Tim Ahli ini dan menyamakannya dengan sosok-sosok yang dikenal jago bersilat lidah di level nasional. Menurutnya, “omon-omon” gaya Jakarta ternyata sudah menular ke Kalimantan Timur. Urusan “maju tak gentar membela yang bayar” yang tadinya terselubung, kini dipertunjukkan secara terang-terangan.
Selama ini di media elektronik nasional, kita sering menyaksikan debat kusir. Ada sosok-sosok yang merasa berargumentasi, padahal yang disemburkan hanyalah pembelaan tanpa tedeng aling-aling. Kini kelakuan seperti itu ditunjukkan di Kaltim, lewat sosok anggota Tim Ahli Gubernur yang entah apa keahliannya.
Dari apa yang disampaikan—yang menurut dirinya menunjukkan keahlian sebagai komunikator—nyatanya isi komunikasinya justru penuh provokasi. Logikanya terlihat dangkal. Lihat saja tuduhannya pada sekelompok warga yang mengorganisir diri untuk bersikap kritis pada pemerintah. Kelompok ini dianggapnya sebagai barisan sakit hati atau kelompok yang kalah dalam Pilkada lalu.
Maka sang Tim Ahli tak segan menantang: “nanti saja bertarung di 2029”. Seolah-olah alasan kelompok masyarakat sipil untuk mengonsolidasi diri guna melakukan aksi pada 21 April nanti tidak memiliki dasar yang kuat.
Pernyataannya menjadi lebih sesat lagi karena meminta para mahasiswa yang ikut berkonsolidasi agar mengurungkan niat bergabung dalam aksi tersebut. Mahasiswa seolah dianggap tak tahu diri, hanya karena Gubernur saat ini memiliki kebijakan beasiswa pendidikan tinggi.
Logika itu sesat karena mahasiswa yang diberi beasiswa seolah dilarang kritis. Padahal mahasiswa tahu bahwa beasiswa itu bukan berasal dari kantong pribadi Gubernur. Tidak ada kewajiban bagi penerima beasiswa untuk selalu sepakat dengan kebijakan penguasa. Tak ada utang budi dari mahasiswa kepada Gubernur Kaltim saat ini.
Sayangnya, para pemimpin sekarang suka sekali memelihara manusia sejenis ini; mereka yang menunjukkan loyalitas tanpa batas ketimbang kompetensi. Kekuasaan kini dijaga oleh loyalis, bukan oleh orang-orang yang tepat. Logika kekuasaan sudah tumpang-tindih tak keruan.
BACA JUGA : Sawer Kebangsaan
Kembali ke pertanyaan teman saya di awal tadi, saya akhirnya menambahkan satu hal. “Jika aksi 21 April nanti benar-benar membesar, itu bukan karena kehebatan provokasi massa, tapi karena kejenuhan publik melihat tontonan komunikasi yang antikritik seperti itu.”
Kita sedang disuguhi sebuah ironi di Kalimantan Timur. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim sedang membangun masa depan lewat beasiswa dan pembangunan fisik, namun di sisi lain, kanal-kanal suara rakyat justru coba disumbat dengan narasi-narasi dangkal dari mereka yang merasa menjadi tameng kekuasaan.
Sang Tim Ahli mungkin merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik, mengamankan wibawa pimpinan dari serangan kata-kata. Namun dia lupa, bahwa di tanah ini, masyarakatnya punya ingatan yang panjang. Mereka bisa membedakan mana argumentasi yang lahir dari ketulusan untuk membangun daerah, dan mana racauan yang lahir dari upaya mengamankan posisi dan isi piring sendiri.
“Ikut kah nanti?” tanya teman saya.
Saya tidak langsung menjawab. Saya menyesap sisa kopi yang kini telah sepenuhnya dingin, membiarkan pahitnya tertinggal di lidah. Di Kalimantan Timur yang kaya namun penuh kontradiksi ini, kita memang sudah terlalu lama disuguhi narasi yang manis-manis dari podium, sementara di balik layar, akal sehat sedang dipaksa menyerah oleh mereka yang menghamba pada jabatan.
“Saya akan tetap berjalan,” jawab saya akhirnya. “Sebab bagi saya, berjalan bukan sekadar memindahkan kaki, melainkan cara untuk merawat kewarasan. Saya ingin memastikan bahwa di sela-sela gang kota dan riuh rendah suara di linimasa, masih ada ruang bagi pemikiran yang merdeka—ruang yang tidak bisa dibeli dengan gaji tim ahli atau bungkam karena beasiswa.”
Pada akhirnya, sejarah Benua Etam tidak akan mencatat mereka yang hanya pandai memoles citra pimpinan hingga mengkilap seperti asbak rokok. Sejarah akan selalu memberikan tempat terhormat bagi mereka yang tetap tegak berdiri menyuarakan kebenaran, bahkan ketika suara itu harus bergetar melawan raksasa kekuasaan yang narsis. Karena setia pada kebenaran jauh lebih mulia daripada sekadar setia pada pemberi kerja.
note : sumber gambar – DARAS
