MELAWAN GANDUM

KESAH.ID – Kebijakan pangan nasional yang sering kali kehilangan arah saat menyentuh tanah ulayat sejatinya tertaut dengan isu makro seperti ketergantungan gandum dan sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga realitas paradoks Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desa mungil seperti Lung Anai. Kedaulatan  pangan seharusnya tidak dibangun di atas ego birokrasi, melainkan di atas rasa keadilan dan martabat masyarakat lokal.

Tentang MBG atau Makan Bergizi Gratis, saya tak punya cukup pengetahuan. Namun, sewaktu ikut jalan-jalan susur gang, kamera HP merek Amerika yang dudah dibeli China milik saya kerap menangkap potret dapur-dapur pengap atau SPPG yang saya temui di sudut kota. Rasanya saya juga pernah tersenyum berfoto di samping mobil yang mendistribusikan paket makanan kepada anak-anak sekolah. Tapi saya tahu, MBG yang kemudian diplesetkan menjadi ‘Mas Bahlil Ganteng’ ini, sepanjang dilaksanakan justru tumbuh menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dan kemudian ada kabar mengejutkan tentang MBG: Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional yang berlatar pendidikan pertanian dari Institut Pertanian Bogor diganti. Penggantian ini merupakan konsekuensi logis dari berbagai temuan dan benang kusut dalam pelaksanaan program MBG selama tahun pertama ini. Temuan yang paling menghentak, sebagai program prioritas ternyata MBG tidak menyasar kelompok yang paling rentan, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini justru lebih genit berfokus pada anak sekolah yang mestinya menjadi sasaran berikutnya. Bayangkan, selama setahun, triliunan uang dan energi bangsa ini telah dipertaruhkan serta dihabiskan untuk urusan MBG yang ternyata salah alamat.

Urusan lain yang jadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa hari lalu, dalam perjalanan dari Samarinda ke Lung Anai, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, saya menemui tiga bangunan KDMP. Yang pertama di dekat Pasar Loa Kulu, berdiri di tepi Sungai Mahakam tak jauh dari bangunan bersejarah sisa peninggalan kolonial Belanda; bangunannya hampir jadi. Yang kedua di sisi jalan menuju Jembayan Dalam, bangunannya sudah jadi namun berdiri sunyi jauh dari permukiman, nampak asing seperti sebuah koperasi di tengah kebun atau hutan. Lalu yang ketiga, saya lihat juga sudah jadi, berada di Desa Sungai Payang, sederet dengan kompleks perkantoran pemerintahan desa. Koperasi Desa Merah Putih Sungai Payang ini berada di paling ujung, menghadap ke arah Desa Lung Anai.

Ketiga bangunan KDMP itu sama persis: sama ukurannya, sama modelnya, dan sama bahannya.

Di Lamin Adat Lung Anai, sambil menghirup udara desa, saya sempat berbincang dengan Philipus, Sekretaris Desa Lung Anai. Saya bertanya apakah KDMP juga akan dibangun di Lung Anai. Dia tak menjawab ya atau tidak, melainkan justru berbisik lirih, “Kami tak ada tanah desa.” Lung Anai memang desa yang bersahaja, luasnya hanya 185 hektar dan hanya terbagi dalam empat RT. KDMP nampaknya bukan hal yang dicita-citakan oleh masyarakat Lung Anai. Di dalam hati, mereka lebih rindu untuk membangun Lamin Adat yang baru, yang lebih besar untuk mengakomodir denyut tradisi dan budaya mereka. Gedung KDMP dengan enam pintu rolling door jelas terlalu overkill dan raksasa untuk desa Lung Anai yang mungil itu.

Pasti banyak desa di pedalaman mengalami gugat serupa dengan Lung Anai soal kehadiran KDMP. Koperasi yang didesain menjadi Warung Serba Ada Modern untuk tiap satu desa ini terlalu berlebihan untuk sekadar memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan pangan masyarakat setempat. Nampaknya, desain KDMP kembali mengulangi kutukan desain program-program lain yang bias Jawa—yang membayangkan desa selalu padat dengan jumlah penduduk ribuan orang per desa. Atau kalau tidak mau menuduh adanya aroma Jawanisasi, desain program KDMP nampaknya bias perkotaan. Di kota, jumlah penduduk satu kelurahan memang bisa ribuan, dengan jumlah RT yang mencapai ratusan.

BACA JUGA : Pasal 33

Gara-gara memikirkan MBG dan KDMP, ingatan saya melayang pada film dokumenter Pesta Babi. Bukan pesta babi penuh tawa yang dipikirkan oleh Mama Yasinta yakni makan-makan babi, yang kemudian membuat dirinya kecewa karena Pesta Babi malah memamerkan wajah muramnya. Kekecewaan yang kemudian berkembang menjadi mainan para babi, hingga berujung pada laporan ke Polda Metro Jaya. Yang dilaporkan adalah LBH Merauke dan penggagas atau pembuat film dokumenter tersebut. Ada seorang teman berbisik kalau Mama Yasinta ini lain di omongan, lain pula mainnya; mengatakan hidup serba berkekurangan tapi punya ongkos ke Jakarta untuk melapor ke Polda Metro Jaya. Tak perlu menyalahkan Mama Yasinta sebenarnya, karena apa yang sedang terjadi adalah permainan para babi—ya, babi-babi politik mulai bermain.

Sepanjang film Pesta Babi, kita memang ditunjukkan bagaimana babi bermain: ada perselingkuhan yang intim antara visi pembangunan, syahwat politik, dan keserakahan ekonomi.

Sepanjang sejarah kemerdekaan, cita-cita terkuat dari pemimpin tertinggi kita adalah berdikari dan mandiri dalam soal perut. Presiden Soeharto menyebutnya dengan swasembada beras. Cita-cita mencapai swasembada beras ini sayangnya membuat beras dipersepsikan sebagai satu-satunya pangan paling kasta tertinggi untuk masyarakat Indonesia, menyingkirkan singkong, ubi, jagung, hingga sagu ke pinggiran. Intinya, politik pangan kita disentralisasi menjadi seragam: beras.

Hanya saja dalam urusan selera lidah, masyarakat Indonesia semakin lama justru jatuh cinta pada gandum. Tingkat konsumsi gandum meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 70-an, konsumsi gandum per kapita kita belum mencapai sekilo. Kini, konsumsi gandum per kapita sudah melonjak tajam mencapai puluhan kilo, berkisar antara 20 sampai 30 kilo. Kini, apapun yang digoreng di warung pinggir jalan, pasti ditepung.

Kecintaan buta masyarakat Indonesia terhadap gandum tak bisa lepas dari gurita Indofood dengan produk andalannya: mie instan. Murah, enak, dan praktis membuat mie instan disukai dan tumbuh menjadi makanan utama yang menggeser posisi nasi. Mie bukan lagi camilan, tapi sudah menjelma menjadi penyelamat lapar yang utama. Deretan makanan utama berbahan gandum menjadi lebih panjang lagi dengan kebiasaan baru yang makin meningkat: mengonsumsi roti, pasta, pizza, dan lainnya.

Indonesia pun kemudian tercatat sebagai salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia, karena tanaman ini tak sudi tumbuh dengan baik di iklim tropis kita. Ketergantungan pada gandum ini sejatinya menyimpan bom waktu bagi ketahanan nasional. Posisi Indonesia berbahaya jika masyarakatnya semakin mencintai gandum impor. Bahaya karena sebagai ‘Duta Gandum’, Indofood punya sistem supply chain yang merasuk sampai ke pelosok. Selain melalui warung-warung kelontong warga, penetrasi produk mereka merasuk ke tulang sumsum lewat Indomaret dan Indogrosir. Jarang kita mendengar mie atau roti langka, atau harganya naik turun seperti ayunan. Sementara Bulog, yang diberi mandat untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas beras, terus terengah-engah; beras terkadang langka, sering harganya naik, dan teramat malas untuk turun kembali.

Memenuhi kebutuhan beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil sampai sekarang masih menjadi mimpi yang sulit diwujudkan oleh Bulog. Bahkan ketika sistemnya sudah direformasi dan diperbaiki dengan nasihat dari barisan tim ahli sekalipun, tetap saja Bulog masih menjadi kubangan tempat mainan para babi.

BACA JUGA : Tali China

Orang Jawa dulu sering menghibur diri dengan ungkapan, “Mangan ora mangan sing penting kumpul.” Itu cerita dulu ketika zaman sedang susah-susahnya; moral ceritanya adalah dalam kondisi getir, yang paling mahal adalah kebersamaan yang guyub dan rukun. Tapi tak bisa dipungkiri kalau zaman ini adalah zaman berkelimpahan. Ada banyak negara mampu memproduksi pangan jauh lebih besar dari yang diperlukan oleh perut penduduknya sendiri, sehingga pangan berubah menjadi komoditas jualan. Indonesia, yang terus menerus gagal dalam memproduksi pangan sampai tingkat swasembada, kemudian sekadar menjadi pasar empuk. Yang namanya penjual tentu hanya berpikir tentang laku dan untung; mereka tak ambil pusing apakah pangan itu sehat atau akan membantu anak-anak kita tumbuh menjadi generasi emas.

Maka tugas suci dari pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi pangan yang sehat, dalam jumlah yang cukup, dan tersedia setiap saat di atas meja makan. Dalam konteks ini, maka Food Estate, MBG, dan KDMP bisa dipahami mengapa dipilih sebagai program prioritas. Food Estate memang diperlukan agar ketergantungan pangan pada Jawa dan Sulawesi yang lahannya makin menyempit bisa diatasi. Produksi pangan harus diperluas keluar dari Jawa dan Sulawesi.

Tapi peningkatan produksi pangan, terutama beras, belum cukup untuk merubah pola atau kebiasaan makan kita yang terlanjur jatuh cinta pada gandum. Generasi emas Indonesia mesti dilatih dan dididik sejak dini untuk mencintai pangan produk tanah air sendiri, pangan yang lahir dari keringat petani negeri sendiri, bukan dari bahan dasar yang hanya bisa tumbuh di negeri orang.

Di situlah MBG mempunyai peran strategis. Kebiasaan makan sehat dan mencintai pangan lokal mesti dilatih dan ditanamkan lewat program ini. Maka, sasaran utama MBG adalah calon generasi penerus bangsa sejak dari dalam kandungan. Maka sudah benarlah jika sasaran utama program MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bukan seperti program MBG yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah kemarin, di mana anak-anak malah dibiasakan memelihara kebiasaan makan roti—makanan yang berbahan dasar gandum impor. Maka, salah satu parameter mutlak keberhasilan MBG nantinya adalah turunnya angka impor gandum dan tingkat konsumsi per kapita produk-produk berbahan dasar gandum.

Lalu apa fungsi KDMP, lepas dari perdebatan teoritis soal filosofi koperasi?

KDMP mestinya difungsikan sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan keadilan—terutama keadilan distributif. Lewat KDMP, harus dipastikan seluruh masyarakat Indonesia mempunyai akses pada kebutuhan pokok dengan kualitas yang sama dan harga yang sama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, persis sebagaimana senandung jingle iklan Indomie. Jika Indofood bisa menyatukan Indonesia lewat Indomaret dan Indogrosir untuk mempopulerkan gandum impor, maka KDMP seharusnya punya kekuatan moral lebih untuk memeratakan keadilan pada kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, KDMP tak perlu dibesarkan dengan cara feodal seperti melarang minimarket modern masuk ke desa-desa, apalagi dengan cara paksa yang dibekingi oleh kekuasaan. KDMP mesti keluar sebagai pemenang dengan cara terhormat: mengedepankan keadilan, memastikan masyarakat memperoleh pangan yang sehat secara adil dan cukup. Tugas utama KDMP bukan memupuk cuan atau keuntungan, tetapi melayani masyarakat dengan hati yang berkeadilan.

Masyarakat yang merasa puas dan dihormati pasti tidak akan keberatan memberikan bonus keuntungan bagi KDMP. Masyarakat bahkan akan lebih berterima kasih lagi jika KDMP diintegrasikan dengan MBG. Dengan demikian, program MBG tidak akan lagi dijadikan ladang buruan cuan oleh mereka-mereka yang punya akses istimewa pada lingkar kekuasaan.

note : sumber gambar – NONPROFITJOURNALISM