Di tengah segala keluhan tentang KPK yang konon kabarnya entah semakin lemah atau dilemahkan ternyata ada angin segar dalam sepak terjang KPK menerobos jantung korupsi.

Kini nampaknya KPK semakin piawai membongkar korupsi yang diatur dari tempat paling privat yaitu kamar suami dan istri.

Sepanjang catatan sampai hari ini KPK telah menangkap sebanyak 14 pasangan suami istri sebagai tersangka korupsi. Kasus pertama terjadi pada tahun 2012, saat Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Nazaruddin dan istrinya Neneng dijatuhi vonis dalam kasus suap pada lelang proyek Wisma Atlet serta tindak pidana pencucian uang. Nazaruddin divonis 13 tahun dan Neneng 6 tahun.

Angka 13 yang kerap disebut sebagai angka sial ternyata jatuh di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur. Ismunandar, Bupati Kutai Timur dan Encek UR Firgasih, Ketua DPRD Kutai Timur dicokok KPK pada tanggal 2 Juli 2020.

Ismunandar dan Encek yang adalah suami istri menjadi pasangan ke 13 yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi bersama-sama.

Sialnya ternyata angka 13 tidak menjadi angka terakhir, sekitar satu tahun kemudian KPK kembali menangkap pasangan suami istri sebagai tersangka pelaku korupsi. Puput Tantriana Sari yang adalah Bupati Probolinggo ditangkap bersama Hasan suaminya yang adalah juga anggota DPR RI dari partai Nasdem.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPR, Hasan adalah Bupati Probolinggo dua periode. Sebelum menjadi bupati, Hasan juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Probolinggo periode 1999-2004.

Maka bisa dikatakan pasangan suami istri ini adalah penguasa politik di Probolinggo setelah masa era reformasi hingga hari ini.

{ baca juga : Matinya Empati }

Korupsi Tak Lagi Mengejutkan

Entahlah apakah masyarakat terkejut atau tidak ketika pasangan penguasa ditangkap oleh KPK. Kalau beritanya ya pasti viral tapi tak akan lama.

Tapi rasanya masyarakat tak lagi terkejut, bahkan sebagian mungkin berkata “Nah, kan akhirnya sampai juga,”

Ya kebanyakan masyarakat sudah tahu kalau pemimpinnya bakal ditangkap oleh KPK.  Jangankan orang yang sudah memimpin lama dan hafal seluk beluk politik, yang baru menceburkan diri saja tak sedikit yang sudah terjungkal karena korupsi.

Kenapa masyarakat tak terkejut lagi ketika pemimpinnya melakukan korupsi?.

Sebab masyarakat tahu bahwa untuk menjadi pemimpin itu perlu banyak biaya dan semakin lama memimpin juga semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk membuat kedudukannya langgeng.

Jadi korupsi atau tidak korupsi bukan ukuran untuk membuat seseorang terpilih kembali. Tidak sedikit contoh yang menunjukkan dinasti keluarga korupsi ternyata tetap bisa memimpin sebuah daerah.

Bapaknya ditangkap karena korupsi dan anaknya mencalonkan diri mengantikan bapaknya lalu terpilih. Dan kemudian anaknya juga ditangkap karena kasus korupsi.

Lalu masyarakat kecewa?. Ya pasti tidak. Sebab yang memilih para koruptor adalah masyarakat. Jadi kalau kemudian pilihannya terbukti korupsi, masyarakat maklum saja, bahkan tak sedikit yang mengatakan pemimpin yang tertangkap sebagai sedang sial saja.

Lebih sial lagi ketika pemimpinnya tertangkap karena korupsi, rakyatnya malah garuk kepala. Merasa ikut gatal-gatal sebab kehilangan pemimpin yang murah hati menghambur bantuan sosial.

“Gak apalah korupsi asal uangnya dibagi-bagi untuk masyarakat,” 

Kata hati seperti itu pernah mahsyur di kalangan masyarakat pada sebuah Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu yang terkaya di Indonesia.

Dan kemudian pemimpinnya yang mencatatkan diri dalam lembaran demokrasi Indonesia sebagai Bupati pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat kelak kemudian hari dicokok oleh KPK.

{ baca juga : Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilwakot dan Pil Pahit

Paradoks Pemilihan Langsung

Satu orang satu suara adalah pencapaian tertinggi dalam demokrasi. Setiap orang dihargai sama dalam pemunggutan suara.

Masalahnya dalam mekanisme demokrasi semacam ini proses atau tahapan yang harus diikuti oleh calon pemimpin dalam kontestasi demokrasi menjadi berbiaya tinggi.

Ambil contoh untuk maju menjadi calon bupati misalnya, berapa ongkos yang harus dibayarkan untuk mendapat rekomandasi dari partai pengusung?.

Dan sebelum mendapatkan rekomandasi, ongkos yang dikeluarkan juga tak kalah banyak sebab harus memberi bukti kalau dirinya mempunyai tingkat keterpilihan yang tinggi.

Setelah mempunyai partai pengusung, biaya yang mesti dikeluarkan akan semakin membengkak. Alokasi biaya meliputi produksi dan pemasangan alat peraga kampanye, rapat-rapat tim pemenangan, biaya posko pemenangan di sana-sini, honor konsultan politik dan berbagai biaya proposal pencitraan.

Dan kemudian biaya besar lain yang jarang diakui oleh yang menang adalah ongkos yang dikeluarkan untuk mereka yang mulur besar menjanjikan limpahan suara warganya, plus amplop kasih sayang untuk sebagian warga yang memberikan suara.

Begitu dipilih dan menang, aliran uang belum terhenti. Ada banyak yang merasa berjasa dan butuh balas budi, bentuknya macam-macam mulai dari proposal syukuran hingga permintaan proyek ini itu yang mesti segera diwujudkan.

Makin besar kelompok pendukung akan makin besar pula datangnya berbagai undangan hajatan publik, kegiatan yang mesti dihadiri agar tak mengecewakan pendukungnya. Dan tentu saja kehadiran itu tak boleh kosongan.

Nah, sekarang berapa pendapatan legal seorang Walikota dalam sebulannya dan berapa ongkos yang mesti dikeluarkan dari kantongnya untuk semua sapaan dan undangan yang diperolehnya?.

Lalu ditambah lagi dengan berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan mencapai kedudukannya, bisa dipastikan yang diperoleh tidak akan mengembalikan yang telah dikeluarkannya.

Hitung-hitungan semacam ini tentu sudah menjadi pengetahuan umum. Maka ketika seorang pemimpin yang dipilih secara langsung dan kemudian dicokok KPK karena korupsi lalu ada warganya yang kaget, kemungkinan besar kekagetan itu hanya karena sopan santun.

Ya sopan santun sebab rasanya tak pantas kalau pemimpin yang kita banggakan ditangkap KPK lalu kita tidak sedih atau merana.

Memang banyak orang sudah muak pada korupsi dan kemudian mengusulkan agar kita tak lagi menyebut pencuri uang rakyat, uang daerah atau uang negara sebagai koruptor. Sebutan yang pantas untuk mereka adalah maling.

Masalahnya apapun sebutannya itu tak akan membuat mentalitas mencuri karena punya kuasa bakalan hilang.

Kok pesimis?. Ya iyalah, selama proses dan tahapan menuju kedudukan politik butuh banyak uang ya pasti ada kebutuhan untuk mengembalikan uang itu, bahkan kalau perlu dilipatgandakan.

Terkecuali nanti ketika orang-orang yang maju menjadi calon pemimpin adalah orang-orang super kaya yang sudah merasa bahwa uang yang dipunyai bukan lagi kepunyaan dia melainkan kepunyaan masyarakat banyak.

Tapi kapan kita akan punya calon pemimpin yang seperti itu?. Rasanya menunggu sampai ayam kencing sambil berjongkok akan sia-sia belaka.

Jadi bagaimana korupsi bisa dikurangi atau bisa diberantas?.

Ya jangan bercita-cita terlalu tinggi sebagaimana halnya urusan banjir. Tak usah berpikir soal mengatasi apalagi menanggulangi banjir selama belum bisa mengatasi persoalan dasarnya.

Nah, persoalan dasar korupsi itu apa?.

Selama kita suka uang dan mendapat uang dengan cara yang gampang ya korupsi akan tetap masih ada.

Ah, nggak solutif.

Ya sudah, minta saja solusinya ke KPK.

note : sumber gambar – tirto.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here