Salah satu ketrampilan dasar yang dikuasai oleh manusia tanpa usaha yang teramat keras adalah mengatakan yang tidak sebenarnya. Bahkan kemahiran mengatakan yang tak sebenarnya dilembagakan dalam bentuk sopan santun.

Merasa bisa memuwujudkan sesuatu di masa mendatang, sikap dan tindakan baik sadar maupun tidak  atau arketipe manusia yang paling primitif adalah janji.

Janji dalam sejarah peradaban manusia menjadi sebuah gejala kebudayaan yang paling tua. Berasal dari kata ‘promissum’ atau ‘pro-mittere’ janji adalah sebuah ucapan yang bernada untuk mengusahakan. Dibalik sebuah janji ada jaminan atau komitmen.

Dalam dunia politik terutama arena kontestasi, janji menjadi sebuah sikap dan tindakan yang paling terpolusi. Kalaupun tidak bisa dikatakan kehilangan makna, janji telah mengalami kemerosotan arti.

Bahkan ketika sebuah janji ditegaskan dalam bentuk ‘sumpah’ dan ‘ikrar’ nasibnya juga kurang lebih masih sama.

Dalam politik modern, para pemilih kritis yang sadar telah ditipu dengan janji-janji manis kemudian mengajukan sebuah metode agar janji bisa ditagih. Maka diajukan sebuah kontrak politik, sebuah janji yang tertulis dan ditandatangani.

Namun lagi-lagi setelah yang menandatangani terpilih, dokumen kontrak politik menjadi dokumen abal-abal. Dokumen yang tidak bisa dipakai untuk memakzulkan tatkala yang bertandatangan ingkar janji.

Janji memang selalu diselewengkan, tak heran jika mereka yang berjanji untuk sehidup semati, sama-sama dalam suka dan duka pada akhirnya bercerai.

Dunia saat ini yang serba dikuasai oleh bigdata ternyata juga tidak bisa menjamin janji tidak diingkari. Bahkan atas salah satu cara, internet sebagai tulang punggung bigdata ternyata malah dipakai sebagai sarana berbohong dan ingkar janji.

Janji memang tak indah, kecuali ‘Janji Joni’.

{ baca juga : Literasi Bacot

Saya Punya Solusi

Politik elektoral dalam bentuk pemilu yang terjadwal adalah sebuah sistem untuk menjaga agar mereka yang memimpin benar-benar orang yang amanah.

Dalam pemilu pemimpin yang baik akan dipilih kembali dan pemimpin yang buruk akan diturunkan. Namun itu normatif. Sebab pemilu bukanlah sesuatu yang sederhana, ada banyak proses dan tahapan yang harus dilalui sehingga tidak semua yang ditetapkan menjadi calon pemimpin benar-benar yang terbaik.

Baik atau tidak baik, calon pemimpin dalam pemilu adalah orang atau sosok yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan bersama di masa kepemimpinannya.

Maka dalam kontestasi pemilu, masing-masing calon akan menunjukkan diri sebagai orang yang paling punya solusi atas permasalahan pokok di dalam masyarakat yang nanti akan dipimpinnya.

Ada banyak masalah klasik dalam masyarakat seperti kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan, kualitas layanan publik yang buruk, sarana atau prasarana publik yang tidak memadai dan lain sebagainya.

Namun diantara masalah-masalah itu selalu ada yang dianggap paling mendesak untuk diselesaikan. Dan atas bantuan dari lembaga penelitian dan pemeringkatan, permasalahan utama dari kehidupan bersama dengan mudah disajikan.

Berdasar pada pemeringkatan itu, maka para calon dan timnya kemudian menyusun janji-janji. Membeber langkah atau program untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.

Slogan diciptakan, tagar digaungkan.

Nawacita, revolusi mental, Indonesia bangkit, Kaltim berdaulat, Samarinda pusat peradaban dan seterusnya digaungkan dalam kampanye. Namun begitu terpilih, apa yang diteriakkan itu kemudian menjadi surup.

Begitu yakin mendaraskan solusi di masa kampanye, ketika memimpin apa yang diucapkan di masa-masa membujuk pemilih menjadi buyar. Selalu saja ada sisipan-sisipan solusi baru yang sebelumnya tidak diungkap.

Pemimpin kita kebanyakan menjadi ahli manuver, mengajukan solusi yang mengejutkan yang oleh para ahli manajemen masalah disebut sebagai tiba masa tiba akal.

Berjanji mengatasi banjir di pusat kekuasaan yang dilakukan justru memindahkan ibukota.

{ baca juga : Mural, Moralitas Melukis Dengan Hati

Banjir Yang Bikin Tajir

Mari kita tenggok kegiatan para pemimpin kita saat meninjau banjir. Siapa yang selalu diajak atau menyertainya?.

Salah satu yang pasti diajak adalah pemimpin atau kepala departemen yang punya topuksi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.

Memang benar bahwa banjir selalu membawa kerugian terkait dengan sarana dan prasarana. Sebab banjir akan merusak segala sesuatu yang dibangun dengan tujuan untuk tidak digenangi air.

Masalahnya yang disebut dengan banjir pada beberapa puluh tahun terakhir ini adalah manifestasi dari krisis lingkungan hidup, banjir adalah persoalan ekologis akibat ketidakseimbangan dalam pemanfaatan lahan.

Maka mendekati banjir dengan paradigma pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana pengaliran air bukanlah sebuah jalan penyelesaian.

Pendekatan klasik semacam ini terbukti tidak efektif, banjir kemudian terpelihara dan makin hari makin parah. Kalaupun ada titik yang bisa diatasi, itu sesungguhnya bukan menyelesaikan. Sebuah titik bisa banjir selalu punya arti banjirnya pindah ke titik baru atau menambah volume di titik lain.

Ibukota Jakarta adalah sebuah contoh paling paripurna dimana bencana banjir kemudian dijadikan proyek. Sebuah proyek yang terus menerus berbiaya raksasa.

Para pengamat sejarah proyek pasti bisa menunjuk siapa yang kemudian kaya raya karena ketiban proyek banjir.

Banjir kemudian menjadi paradoks, karena bencana yang menyusahkan dan memiskin banyak orang ini ternyata bikin segentir orang menjadi tajir melintir.

Maka belajar dari banjir, jangan percaya pada janji para calon pemimpin yang berapi-api mengatakan akan mengatasi banjir. Dengan mempercayai itu maka pilpres, pilgub, pilbup dan pilwakot akan menjadi pil pahit.

note : sumber gambar – Media Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here