KESAH.ID – Kurang dari 50 hari lagi kita akan memilih presiden untuk memimpin 5 tahun ke depan. Soal siapa yang menjadi pilihan tentu selera masing-masing, parameter yang dipakai untuk menentukan pilihan juga berbeda-beda. Ada yang ingin presiden seperti Sukarno, ada pula yang ingin seperti Suharto tapi tak sedikit juga yang pingin seperti Joko Widodo. Saya sendiri suka calon atau pasangan calon yang punya kadar Gus Dur.
Konon menurut para ahli neurosains hidup manusia itu nggak rumit-rumit amat. Menyangkut perilaku yang didasari oleh cara berpikir, kelakuan manusia sebenarnya default saja, ada template-template tertentu yang berasal dari bawaan.
Kalaupun kemudian dibilang rumit, itu semata-mata dikarenakan oleh spektrum sebab rentang yang disebut persepsi, pikiran, perilaku dan lainnya berada antara kutub A atau B. Dan pada umumnya rerata manusia berada dalam golongan kaum rata-rata atau kebanyakan. Yang ekstrim berada di kutub A atau kutub B biasa akan disebut sebagai kelainan.
Fakta lain yang dikemukakan oleh para ahli neurosains adalah kegemaran manusia untuk memakai otak emosional. Sebab memakai otak rasional selalu melelahkan karena harus meng-call back banyak ingatan serta memori pengetahuan lainnya dan juga proyeksi yang membandingkan antara hal lampau dengan kemungkinan di masa depan.
Dampak kegemaran semacam ini kemudian akan berpengaruh pada pilihan, termasuk pada pilihan ketika mengikuti pemilu atau pemilihan umum.
Pada umumnya orang akan memilih dengan menggunakan pendekatan otak emosional, pilihan yang didasari atas suka atau tidak suka serta rasa lainnya seperti iba, kasihan, kagum dan lain sebagainya.
Walau begitu, demokrasi yang dalam pemilu digambarkan lewat pemilu yang jujur dan adil selalu mengajarkan agar pemilih bersikap rasional. Artinya pemilih mestinya memilih pemimpin tidak semata tergantung dari sosok atau figur semata melainkan berdasarkan track records, visi misi, program dan lain sebagainya yang rumit-rumit itu.
Oleh karenanya diperlukan pendidikan politik, sebuah latihan yang terus menerus agar dalam kegiatan berpolitik diwarnai oleh pemikiran rasional, bukan emosional.
Sayangnya pendidikan politik reguler lebih bersifat indoktrinasi ketimbang latihan untuk berpikir kritis, pun juga pendidikan politik biasanya hanya marak menjelang tahun politik atau pemilu sehingga tak cukup bermakna karena yang lebih dipentingkan adalah aspek kognitif ketimbang ketrampilan.
Hanya saja diluar itu semua, politik sebenarnya memang sulit untuk menjadi rasional. Sebagai sebuah ilmu bisa jadi ada penjelasan yang rigid dan ndakik-ndakik terkait politik, namun di tataran praksis ketika politik masuk ke wilayah perebutan kekuasaan atau kedudukan maka yang paling penting adalah menang dengan cara apapun.
Dengan demikian semakin mendekati saat pencoblosan atau pemilu, politik menjadi semakin emosinal.
Para calon akan berlomba-lomba menyenangkan pemilihnya dengan cara apapun. Pemilu kemudian menjadi ajang politik transaksional, yang disebut sebagai altruisme kemudian menjadi altruisme bersyarat.
Menjadi wajar jika kemudian pemilu yang merupakan sarana demokrasi kemudian dalam prosesnya menjadi tidak demokratis.
Dalam pemilu para calon akan lebih cenderung bergandengan tangan dengan kaum mayoritas {dalam artian apapun}, sebab akuisisi suara pada kaum mayoritas akan lebih mengamankan potensi untuk meraih kemenangan.
BACA JUGA : Tongseng Asu Dan Tahun Baru
Pemilu 2024 akan menjadi pemilu kelima dimana rakyat Indonesia akan memilih presidennya secara langsung. Empat pemilu sebelumnya telah menghasilkan dua presiden yang memerintah secara penuh sesuai yang diijinkan oleh konstitusi.
Dari pemilu ke pemilu, suasananya semakin menjadi rumit karena preferensi pilihan menjadi semakin banyak. Dengan telah atau akan mempunyai 7 mantan presiden, ingatan kolektif masyarakat menjadi semakin luas.
Duapuluh tahun lalu, preferensi orang ketika akan memilih adalah Sukarno dan Suharto. Dua gambar presiden pertama dan kedua RI itu sering muncul menyertai alat peraga kampanye. Para pengagum Sukarno selalu mengingatkan soal Marhenisme, sementara para pengagum Suharto mengingatkan tentang betapa enaknya masa di jaman pemerintahan Suharto.
Dan kini menjelang pemilu 2024, preferensi kepemimpinan menjadi lebih panjang lagi. Selain Sukarno dan Suharto, ada juga orang-orang yang merindukan jaman Habibie, jaman Gus Dur, jaman Megawati, jaman SBY dan jaman Jokowi.
Sosok Sukarno sudah jelas muncul dimana-mana terutama dalam APK yang dipasang oleh peserta pemilu dari PDIP. Dan pengagum Sukarno masih banyak walau bukan dari kalangan yang terafiliasi dengan PDIP. Bahkan mereka yang kurang hati pada calon dari PDIP karena merasa ‘merah’ sebagai pengagum Sukarno maka akan memilih PDIP. Yang dicoblos bukan calonnya tapi lambang partainya.
Sedangkan yang suka Suharto mungkin agak tiarap, tak berani menunjukkan simpatinya terlalu kentara karena pada pemilu 2024 ini tak ada partai yang benar-benar terus terang untuk menghidup-hidupkan jamannya Suharto.
Preferensi yang justru menguat sebagai benchmark atau patokan para pemilih sekarang ini justru Jokowi. Presiden yang secara konseptual dan pemikiran tidak sekuat Sukarno, Suharto atau Gus Dur. Dalam artian tertentu Joko Widodo justru mirip Suharto dengan wajah yang lebih ramah, sederhana dan rendah hati.
Seperti Suharto, Joko Widodo rajin membangun infrastruktur, infrastruktur yang sesuai dengan patokan jaman. Kalau dulu Suharto rajin membangun bendungan, puskesmas, sekolah, rumah ibadah dan lainnya, Joko Widodo rajin membangun jalan tol, bandar udara, pelabuhan dan rumah sakit.
Kalau dulu Suharto rajin membagi uang ke masyarakat lewat banpres dan subsidi, kini Joko Widodo juga melakukan hal yang sama tapi secara lebih terukur dan spesifik lewat kartu-kartu.
Boleh dibilang Joko Widodo adalah neo-orba.
Sama dengan Suharto masyarakat kemudian puas dengan kepemimpinan Joko Widodo, sehingga ada yang beranggapan dua periode saja tidak cukup. Maka ada suara-suara soal melanjutkan masa kepemimpinannya. Hanya saja kekuatan Joko Widodo tidak sekuat Suharto yang menguasai infrastruktur politik waktu itu.
Sosok presiden lain yang menjadi benchmark bagi para pemilih adalah Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Meski masa pemerintahannya pendek namun Gus Dur dianggap sebagai salah satu presiden yang visioner.
Lahir dari rahim reformasi, Gus Dur melakukan reformasi besar-besaran untuk mewujudkan demokrasi yang lebih mengakar dalam masyarakat. Gus Dur membubarkan Kementerian atau Departemen Penerangan yang dianggap sebagai lembaga indoktinasi atau corong negara.
Gus Dur juga berani mengakui Konghucu sebagai agama dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Selain itu Gus Dur juga mencabut Tap MPRS No 25 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia.
Namun kebijakan-kebijakan Gus Dur yang berpihak pada demokrasi, HAM dan rekonsiliasi serta komitmen untuk menegakkan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekwen pada akhirnya sering dianggap kontroversial, kaum elit politik dan pemerintah seperti tidak siap. Gus Dur kerap dianggap keblabasan sehingga lawan-lawan politiknya bersekongkol untuk menghentikannya.
Dan ketika jabatannya dicopot, lagi-lagi Gus Dur menunjukkan sikap kenegarawanan yang tinggi. Gus Dur menerima dan tidak melawan meski gelombang dukungan untuk mempertahankan kursi kepresidenannya sangat besar. Gus Dur tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar bangsa sendiri hanya untuk mempertahankan jabatannya.
BACA JUGA : Merayakan Wedhus
Jika ada yang bertanya pada saya soal pertimbangan dalam memilih presiden pada pemilu 2024 nanti maka meski mengagumi Sukarno namun saya lebih memakai sosok Gus Dur sebagai dasar pertimbangan.
Yang jelas saya akan memilih pasangan yang saya anggap paling ‘Gus Dur’.
Dengan basis pilihan ini maka jelas bahwa yang menjadi lawan dari pilihan saya adalah calon yang diusung oleh mereka-mereka yang ‘mengidolakan’ Jokowi.
Kenapa demikian?.
Diantara semua presiden, Joko Widodo menjadi satu-satunya presiden Republik Indonesia yang ingin punya penerus. Dimulai dari penyataannya soal cawe-cawe, ternyata Joko Widodo memang aktif turut menentukan bagaimana pemilu 2024 akan berlangsung.
Jokowi ingin pemilu hanya berlangsung satu putaran. Maka Jokowi ingin pasangan yang memenangkan adalah gabungan dari dua kekuatan politik terbesar di Indonesia. Namun skenario itu gagal, dan Joko Widodo tidak hilang akal.
Dia membangun kekuatan sendiri karena pada dasarnya Joko Widodo memang punya kekuatan non partai. Dengan modal itu kemudian Joko Widodo mampu ‘mengakuisisi’ partai-partai medioker dan kecil lainnya untuk memudian bersinergi dengan partai besar. Hasilnya sang anak yang kemudian dipasangkan menjadi wakil presiden dengan cara yang lagi-lagi tak diduga banyak orang.
Maka satu-satunya jalan untuk melawan calon yang ‘direstui’ Joko Widodo adalah memilih calon yang paling Gus Dur. Pasangan yang paling berpotensi menghormati demokrasi, hak asasi manusia dan rekonsiliasi nasional, bukan negosiasi politik kekuasaan.
Kubu Prabowo sendiri berusaha untuk mewartakan bahwa mereka ‘direstui’ oleh Gus Dur. Selain datang dan mengunjungi keluarga Gus Dur, mereka juga menyampaikan narasi soal ramalan Gus Dur yang mengatakan “Prabowo nanti jadi presiden kalau sudah tuwek {tua},”
Boleh saja Prabowo – Gibran yakin akan memenangkan pemilu karena sudah diramalkan oleh Gus Dur, tapi buat saya itu tak membuat pasangan ini punya aroma Gus Dur. Tidak nampak kadar atau kualitas Gus Dur dalam pasangan ini.
Pasangan Anies – Muhaimin juga punya kadar Gus Dur, sebab pasangan ini didukung salah satunya oleh PKB, partai yang dilahirkan dan turut dibesarkan oleh Gus Dur. Namun kadarnya juga menurun karena PKB yang sekarang ini dianggap bukan lagi PKB Gus Dur, bahkan ada yang mengatakan mengkhianati Gus Dur.
Dengan demikian tersisa hanya satu pasangan yakni Ganjar – Mahfud. Mungkin bukan faktor Ganjar yang membuat pasangan ini punya kadar Gus Dur yang terbesar, melainkan Mahfud MD.
Mahfud selain sahabat Gus Dur, juga rekan yang dipercaya. Dan dalam artian tertentu punya kualitas atau kadar Gus Dur menyangkut penghormatan pada hukum, hak asasi manusia dan pembelaan pada kaum terpinggirkan.
Kualitas ini menjadi penting mengingat dalam sepuluh tahun terakhir ini ditengah semua klaim kemajuan, penghormatan pada hukum, hak asasi manusia dan keberpihakan pada kaum terpinggirkan terasa menurun atau kurang menjadi prioritas.
Saya tak hendak mengatakan bahwa pasangan Ganjar – Mahfud sebagai pasangan terbaik, namun berkaca pada situasi saat ini dan bertahun-tahun mendatang serta berdasarkan cara pandang saya dalam terang Gus Dur, maka saya berani menyimpulkan inilah pasangan yang dibutuhkan saat ini untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Sekali lagi ini selera saya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan kalau anda-anda tidak setuju. Selera kok diributkan ya dungu lah sampeyan.
note : sumber gambar – WWW.PINTERPOLITIK.COM
