KESAH.ID – Konstitusi menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat paling lama dua periode, baik berturutan maupun tidak. Konsensus ini tidak melarang presiden yang telah menjabat dua periode untuk kemudian maju sebagai wakil presiden dalam periode berikutnya.

Perbedaan sistem monarki dan demokrasi terletak pada sirkulasi pemimpinnya. Dalam sistem monarki, pemimpin akan diganti jika mangkat atau mundur. Yang berhak menjadi penganti adalah keturunannya.

Sedangkan dalam sistem demokrasi, sirkulasi kepemimpinan terjadwal dan dilakukan lewat kontestasi {pemilu}.

Meski pemilu terjadwal ternyata dalam negara demokrasi tidak semuanya melakukan pembatasan masa atau periode jabatan untuk pemimpinnya.

Ada banyak pemimpin republik yang memegang jabatan hampir atau lebih dari 40 tahun.

Mereka antara lain :  Fidel Castro yang memerintah Kuba selama 49 tahun; Chiang Kai Sek memerintah daratan utama China dan Taiwan selama 47 tahun; Paul Biya memerintah Kamerun selama 47 tahun; Kim Il Sung pendiri Korea Utara memerintah selama 46 tahun; Muammar Khadafi memerintah Libya kurang lebih 42 tahun; Omar Bongo Odimba berkuasa di Gabon selama 41 tahun; Enver Hoxha memerintah Albania selama 40 tahun dan Robert Mugabe yang berkuasa di Zimbabwe selama 37 tahun.

Indonesia juga pernah mempunyai presiden yang berkuasa cukup lama yakni 32 tahun. Presiden Suharto terpilih lewat pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Memang tidak dipilih secara langsung lewat pemilu melainkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR hasil pemilu dan utusan golongan.

Konstitusi memang tidak membatasi masa jabatan presiden, yang diamanatkan oleh undang undang adalah presiden dipilih 5 tahun sekali, oleh MPR setelah pemilu.

Walau terpilih sebanyak 6 kali, Presiden Suharto dikenal sebagai sosok yang tidak menampakkan ambisi untuk terus berkuasa. Proses untuk menjadikan Suharto kembali dan kembali menjadi presiden dilakukan dengan sangat halus.

Ketika ditanya apakah mau menjadi presiden kembali, Suharto selalu mengatakan “Bila rakyat menghendaki saya untuk menjalankan tugas negara, saya bersedia mengemban tugas tersebut,”

Yang dimaksudkan dengan kehendak rakyat adalah berbagai pernyataan kebulatan tekad yang disampaikan oleh masyarakat kepada MPR.

Model pertemuan dengan pernyataan kebulatan tekad ini marak sebelum pemilu 1982. Menurut pemberitaan Sinar Harapan edisi 13 Agustus 1982 dituliskan ada 2,372 pernyataan kebulatan tekad yang disampaikan kepada MPR agar Suharto dipilih lagi sebagai presiden dan 2,341 pernyataan yang mengusulkan agar Suharto ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan.

Berbekal kebulatan tekad itu biasanya MPR akan mengunjungi Suharto di kediamannya untuk menanyakan kesediaan Suharto dipilih kembali sebagai presiden. Bagi MPR pernyataan kebulatan tekad dari berbagai kelompok masyarakat pertanda tekad masyarakat bulat artinya tidak ada pilihan lain kecuali Suharto.

Selain Suharto yang sudah pasti selalu jadi presiden, setiap pemilu juga bisa dipastikan yang akan menjadi pemenang adalah Golongan Karya.

Terlena oleh kebulatan tekad yang beriringan dengan suara-suara menolak yang juga semakin keras, Suharto tetap nekat.  Suharto yang pertama kali menjadi presiden karena ditunjuk oleh MPRS pada tahun 1967, akhirnya mengundurkan diri tak lama setelah dilantik sebagai presiden hasil pemilu 1997.

Berkaca dari pengalaman pemerintahan Suharto, UUD 45 kemudian diamandemen. Masa jabatan presiden dan wakil presiden kemudian dibatasi hanya dua periode, baik berurutan maupun tidak. Undang-undang pemilu juga direformasi, pemilu diikuti oleh multi partai dan dilaksanakan secara langsung. Bukan hanya wakil rakyat yang dipilih secara langsung melainkan juga pemimpin daerah {Bupati, Walikota. Gubernur} dan pemimpin nasional {Presiden}.

BACA JUGA : Kompor Listrik Keruwetan Paradoks Berkelimpahan

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” demikian bunyi Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama paska amandemen UUD 1945 yang tidak bisa mencalonkan dirinya kembali. Sedangkan Yusuf Kalla menjadi orang pertama yang tidak bisa mencalonkan diri kembali untuk menjadi Wakil Presiden.

Joko Widodo akan menjadi presiden kedua yang tidak boleh lagi mencalonkan dirinya kembali. Walau ada suara-suara yang menginginkan agar masa jabatannya diperpanjang. Jokowi tiga periode.

Tentu saja keinginan ini melanggar konstitusi selama ayat tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden belum dirubah kembali.

Walau memungkinkan untuk melakukan re-amandemen UUD 1945, namun tidak ada alasan yang cukup kuat pada saat ini.

Anggapan atau penilaian bahwa Joko Widodo berhasil memimpin Indonesia, popularitasnya tinggi dan lain-lain tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatannya.

Andai ingin tetap mempertahankan Joko Widodo maka satu-satunya peluang yang tidak melanggar konstitusi adalah menjadikannya sebagai wakil presiden.

Sebab dalam konstitusi tidak ada pasal atau ayat yang menyatakan bahwa presiden yang telah habis masa jabatannya dilarang untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai wakil presiden.

Memang belum pernah ada presiden Indonesia yang kemudian mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden. Kalau walikota yang habis masa jabatannya dan kemudian mencalonkan diri sebagai wakil walikota pernah ada, yakni Bambang DH di Kota Surabaya.

Tapi konon Bambang DH maju sebagai calon wakil walikota bukan atas kemauan sendiri melainkan karena tekanan partainya. Bambang DH dipasangkan dengan Risma untuk memastikan kemenangan dalam pemilihan walikota Surabaya.

Maka Bambang DH berjanji jika dia berhasil menghantar Risma menduduki kursi Walikota Surabaya, nanti dia akan mengundurkan diri. Dan Bambang DH kemudian memang mundur dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Surabaya.

Ada sekelompok orang yang mulai mengotak-atik kemungkinan Joko Widodo maju sebagai wakil presiden, dipasangkan dengan Prabowo. Mungkin mereka berpikir pasangan Prabowo – Joko Widodo akan menjadi pasangan ideal untuk memenangkan pemilu presiden 2024 nanti.

Dilihat dari popularitas dan elektabilitas memasangkan Prabowo dengan Joko Widodo mungkin bakal menjadikan mereka pasangan paling super.

Masalahnya politik tidaklah hitam putih, hitungannya tidak selalu matematis.

Secara konstitusi pasangan Prabowo – Joko Widodo tidak cacat, namun tidak demikian pada tataran persepsi dan opini dalam kepantasan publik.

Seorang Presiden yang kemudian maju sebagai wakil presiden dalam pemilu berikutnya bisa dianggap ‘menurunkan’ kewibawaan kedudukan presiden sekaligus kewibawaan dirinya sendiri.

BACA JUGA : Ada Banyak Tanda Kiamat Namun Dunia Belum Akan Tamat

Barangkali para ‘pencari untung’ dari kepresidenan Joko Widodo, siapapun mereka belum siap kehilangan ladang peruntungannya. Mereka merasa masa kekuasaan Presiden Jokowi perlu diperpanjang dengan berbagai alasan.

Pilpres 2024 kemudian digoreng dengan isu memperpanjang kepresidenan Jokowi. Isu pertama adalah Jokowi 3 periode.

Sempat memanas dan sebagian sudah termakan namun kemudian ternyata tak cukup kuat. Karena keinginan untuk memperpanjang lebih dari 2 periode menabrak konstitusi.

Maka mesti dicari jalan lain.

Menyandingkan Prabowo dan Joko Widodo menjadi pilihan. Prabowo dalam berbagai survey menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden terkuat pada pemilu 2024.

Joko Widodo juga populer, tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintahannya cukup tinggi.

Dengan tingkat popularitas, niscaya akan punya dampak elektoral tinggi apabila maju kembali.

Dan satu-satunya cara agar tidak terganjal konstitusi adalah dengan maju sebagai calon wakil presiden.

Dalam hitungan matematis, pasangan Prabowo – Jokowi {ProJok} bakal menjadi pasangan paling kuat.

Namun pemilu bukan matematis melainkan juga psikologis.

Dan aspek psikologis lah yang sering menentukan kemenangan. Seperti yang terjadi dalam pemilu Presiden Amerika Serikat, saat Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton.

Bagi publik gorengan isu Joko Widodo menjadi calon wakil presiden bisa dianggap cacat nalar dan cacat moral.

Konstitusi memang memperbolehkan namun publik kemungkinan besar akan mengatakan tidak bisa.

Maka memaksakan Joko Widodo untuk maju bertarung dalam pemilu 2024 akan menjadi pertanda bahwa mereka yang mengusungnya adalah gerombolan putus asa.

note : sumber gambar – CNNINDONESIA.COM

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here