KESAH.ID – Selama 44 tahun Kota Samarinda berjuang untuk menambah ruang terbuka hijau. Namun sampai sekarang capaiannya baru 5 persen dari yang diisyaratkan. Janji mengatasi banjir belum beranjak dari warisan kolonial yakni solusi yang bernuansa infrastruktur. Kota bercita-cita menjadi kota hijau namun giat membangun dengan bahan abu-abu, yakni semen.

Kalau ada yang bertanya kesibukan saya di pagi hari maka akan saya jawab “ternak”.

Di rumah saya memang banyak kucing, tapi ternak tidak ada hubungannya dengan itu karena yang saya maksud adalah anter anak.

Setiap pagi, Senin sampai Jum’at saya memang mengantar anak ke sekolah. Dan semingguan ini udara pagi Samarinda terasa menyenangkan karena dinihari hujan sering turun, terkadang deras terkadang rintik.

Dan Samarinda jika permukaan tanahnya basah udaranya akan terasa segar.

Ini bukan hanya perasaan saya saja, sebab data dari dari IQAir, menunjukkan prakiraan indeks kualitas udara selama bulan September 2022 umumnya masuk dalam kategori baik. Tingkat polutannya rendah sehingga kita warga Kota Samarinda tak perlu khawatir untuk beraktivitas di luar rumah yang bisa menyebabkan menghirup udara kotor.

Indeks kualitas udara nampaknya dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu rata-rata di Kota Samarinda berada di bawah 34 derajat celcius, kualitasnya udaranya baik.

Masalahnya udara pagi yang sejuk tiba-tiba bisa memanas menjelang siang. Matahari terasa mencubit kulit. Jalanan yang tadinya basah mengering lalu mulai menebarkan debu halus.

Suhu yang memanas ini akan menyebabkan kualitas udara menurun karena terjadi peningkatan polutan yang disebut PM2,5.

PM2,5 adalah partikel udara yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Partikel ini dapat mengendap di permukaan dan bagian dalam paru-paru jika terhirup hingga menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi {peradangan} paru.

Kandungan polutan PM2,5 ini kemungkinan besar membuat penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas menjadi salah satu penyakit tertinggi yang diderita oleh warga Samarinda.

Kenapa Kota Samarinda cepat memanas?.  Berada di dekat garis Khatulistiwa penyinaran mataharinya optimum. Ketika cuaca cerah penerimaan sinar mataharinya rata. Panas sinar matahari sekaligus penguapan kelembaban pemukaan tanah berpadu menjadi terik.

Andai saja Ruang Terbuka Hijau cukup luas terik matahari bisa dikurangi. Sayang data menunjukkan ruang terbuka hijau Kota Samarinda baru 12 sekian persen dari kondisi yang ideal yakni 30 persen dari luas wilayah.  Bahkan yang 12 persen itu jika didalami lebih lanjut sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau privat, sehingga keberlanjutannya sulit untuk dijaga.

Maka kalau dihitung dengan lebih teliti lagi, ruang terbuka hijau di Kota Samarinda baru sekitar 5 persen dari yang diisyaratkan oleh Undang Undang.

Upaya Kota Samarinda untuk menambah ruang terbuka hijau sesungguhnya sudah dimulai sejak 44 tahun lalu, sewaktu Walikota Kadrie Oening mulai merelokasi dan membongkar kampung di tepian Sungai Mahakam.

Perkampungan yang bermula dari kawasan Selili hingga Jembatan Mahakam dikenal dengan nama Kampung HBS, kependekan dari Handel Maatshappij Borneo. Cikal bakal kampung ini bermula dari rumah-rumah para saudagar yang berdagang hasil hutan non kayu seperti rotan, damar dan lainnya.

Apa yang dimulai oleh Kadrie Oening kemudian dilanjutan oleh Anang Hasyim hingga Waris Husein.

Kelak upaya untuk memperluas kawasan hijau di tepian sungai dilanjutkan ke Sungai Karang Mumus oleh Walikota Achmad Amin, Sjahrie Djaang dan hingga Andi Harun Walikota saat ini.

Lalu apakah hunian pinggir sungai yang digusur itu kini sudah berhasil menjadi ruang terbuka hijau?.

Dilihat dari statusnya memang merupakan ruang terbuka hijau, namun kondisi eksistingnya tidaklah demikian. Banyak warga yang dulu digusur mulai menyesalkan ternyata apa yang dulu menjadi alasan untuk penggusuran tidak terbukti.

Apa yang terjadi di tepian Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus ternyata tidak seperti yang dicita-citakan dahulu.

Lokasi bekas gusuran yang kemudian dijadikan taman, ditanami dengan aneka pepohonan dan tumbuhan lainnya, tetap saja fungsinya sebagai kawasan resapan air tidak efektif karena areanya banyak ditutupi oleh perkerasan dengan semen.

Kawasan tepian Sungai Mahakam terutama di area belakang Pasar Pagi sampai dengan Pelabuhan Samarinda sama sekali tidak terlihat karakter ruang terbuka hijaunya sama sekali.

Upaya untuk memperluas ruang terbuka hijau kurang lebih selama 44 tahun ternyata belum menambah luasan yang berarti dalam pencapaian target tersedianya ruang hijau hingga 30 persen di Kota Samarinda.

BACA JUGA : Pak Jokowi Tidak Dilarang Menjadi Cawapres Pemilu 2024

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan didefinisikan sebagai suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Adapun bentuknya berupa ruang area berkelompok maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Sebagian besar kota di Indonesia termasuk Samarinda belum atau bahkan mungkin sulit untuk berhasil mencapainya karena tipikal pembangunan atau pertumbuhan kota sejak semula memang tak mengalokasikan lahan untuk ruang terbuka hijau.

Baik pemerintah maupun masyarakatnya tidak patuh pada Koefisien Lahan Bangunan. Lahan yang dipunyai habis terbangun dan tak sedikit yang menambah luas bangunan dengan mencuri lahan milik jalan, sungai, parit dan lainnya. Yang dinamakan sempadan banyak dilanggar.

Umumnya lahan juga berada dalam penguasaan masyarakat sehingga bebas diperjualbelikan, pemerintah tidak punya cukup kekuasaan untuk mengatur penggunaan lahan milik masyarakat.

Bahkan pada kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang sekalipun pemerintah sulit untuk menerapkan dan menegakkan aturan. Perumahan-perumahan yang cukup mempunyai ruang terbuka hijau umumnya merupakan perumahan yang dibangun oleh pengembang besar. Kebijakan untuk menyediakan ruang terbuka hijau bukan atas tekanan pemerintah melainkan karena pengembangnya berniat menyediakan kawasan hunian yang eklusif.

Pertambahan jumlah penduduk yang cepat dan kebutuhan lahan yang meningkat juga membuat kaplingan tanah semakin lama semakin mengecil. Dengan ukuran kapling tanah 10 x 12 meter sulit diharapkan yang punya akan menyisakan cukup lahan untuk dijadikan lahan terbuka. Lahan yang tersisa umumnya dilakukan perkerasan dengan semen.

Semen dimana-mana inilah yang membuat Kota Samarinda terasa makin panas dan makin berdebu.

Semen pulalah yang kemudian menyebabkan Kota Samarinda semakin akrab dengan genangan, Samarinda sering calap.

Sebab di saat hujan, sebagian besar lahan yang mengalami perkerasan tidak bisa menyerap atau meresapkan air, sebagian besar air hujan kemudian menjadi air permukaan.

Koefisiensi run off yang tinggi kemudian menjadi genangan di mana-mana mengingat Kota Samarinda adalah kota di dataran rendah, airnya tidak bisa dengan cepat dialirkan ke outlet yang segera mengirimnya ke lautan.

BACA JUGA : Kompor Listrik Keruwetan Paradoks Berkelimpahan

Sempat melesu di masa kepemimpinan Sjahrie Djaang, upaya untuk menambah ruang terbuka hijau terutama di tepian Sungai Karang Mumus kembali digiatkan saat Kota Samarinda dipimpin oleh Andi Harun.

Giatnya Andi Harun melakukan penertiban ruang publik baik yang hijau maupun non hijau bisa dimaklumi sebab salah satu janji politiknya yang paling kencang adalah membebaskan Samarinda dari banjir.

Janji yang menyenangkan untuk sebagian besar warga Kota Samarinda, terlebih lagi upaya untuk mengatasi banjir berorientasi pada solusi infrastruktur. Bukan hanya lewat revitalisasi drainase sehingga sampai membuat gorong-gorong ditengah jalan besar, melainkan juga lewat proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat {Pokmas} di setiap RT.

Samarinda nampaknya memang berbenah, dimana-mana ada papan proyek mulai dari yang bernilai jutaan, puluhan juta, ratusan juta hingga milyardan.

Akankah itu semua mampu mengatasi banjir Kota Samarinda?. Dalam jangka pendek atau pendek sekali mungkin iya. Tapi tidak dalam jangka panjang, bahkan kemungkinan akan jadi warisan persoalan.

Kelak akan tiba saatnya ada walikota yang program mengatasi banjirnya adalah menyingkirkan sebanyak mungkin semen dari permukaan lahan di Kota Samarinda.

Kapan?. Kita tidak tahu kapan waktunya ada seorang Walikota yang sadar bahwa semen memperkeruh persoalan banjir karena membuat Kota Samarinda yang kemampuan lahannya menyerap air sangat rendah menjadi semakin kedap air.

Masalahnya untuk melakukan pendekatan ekologis terhadap banjir pemerintah tak punya cukup kuasa pada lahan. Lahan-lahan di perkotaan berada dalam tangan masyarakat. Sedangkan lahan yang bermakna ekologis seperti sempadan sungai juga tak bebas dari pendudukan.

Bukan hanya di Sungai Karang Mumus melainkan juga anak-anak sungai lainnya yang sebagian bahkan sudah hilang bentuknya. Orang tak lagi mengenali sebagai sungai melainkan hanya mengenalnya sebagai parit tanpa nama.

Kampung di Kota Samarinda pada awalnya tumbuh dari pinggiran sungai. Dan dalam perkembangan selanjutnya area-area tutupan lahan yang jauh dari sungai kemudian dikonversi menjadi ruang-ruang komersial, seperti pusat pertokoan, real estate dan lain sebagainya.

Konversi lahan termasuk rawa-rawa kemudian membuat beban sungai menjadi lebih berat. Semua air permukaan segera mengalir ke sungai, tidak ada yang menahannya. Hingga kemudian sungai ‘dituduh’ sebagai penyebab banjir.

Penduduk miskin yang berhimpit di pinggiran sungai kemudian menjadi kambing hitam. Dalam logika publik dan logika kebijakan menyingkirkan {membersihkan} permukiman mereka dari pinggir sungai dianggap akan menghilangkan banjir.

Lahan bekas gusuran kemudian akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau, yang nantinya belum tentu hijau. Dengan dalih keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau, warga yang sudah beranak pinak di tepi sungai kemudian tergusur, tersingkir. Mereka menjadi tumbal bagi janji politik untuk membebaskan Kota Samarinda dari banjir.

Sementara itu mereka yang mengaduk-aduk lahan kota dengan menambang, meratakan bukit dan menguruk rawa terus dibiarkan. Padahal mereka inilah yang membuat banjir menjadi seperti lingkaran setan.

note : sumber gambar – Grup Keindahan Nusantara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here