Berlimpah tak sama artinya dengan semua kebutuhan akan terpenuhi secara mudah dan murah. Kerap menyebut diri sebagai Negeri gemah ripah loh jinawi, nyatanya potensi sumber daya Indonesia nan berlimpah cukup untuk mensejahterakan warganya lebih tampil sebagai mitos.
Sebagai lumbung energi, miyak dan gas serta batubaranya menerangi berbagai penjuru dunia, di dalam negeri ternyata PLN kesulitan memperoleh bahan bakar batubara untuk mengerakkan turbin pembangkit listriknya.
Harga jual di luar negeri lebih mahal ketimbang harga beli PLN maka produsen batubara lebih suka mengekpor daripada menjual kepada PLN yang listriknya akan dikonsumsi oleh masyarakat, warga negara yang secara konstitusional dilindungi oleh ‘Kekayaan negara –tentu saja termasuk batubara– digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’.
Berhasil mengalahkan Malaysia sebagai produsen CPO terbesar di dunia, namun apa yang terjadi dengan harga minyak goreng. Masyarakat di negeri penghasil CPO ternyata tercekik oleh harga minyak goreng yang melejit.
Padahal sawit dikebunkan di tanah-tanah negara, namun perusahaan perkebunan yang sekaligus juga pengolah CPO lebih suka menjual hasilnya ke luar negeri. Andai mereka pun mengolahnya menjadi minyak goreng ternyata harga dalam negeri didasarkan pada harga jual CPO di pasar dunia.
Produk lokal, dikerjakan oleh perusahaan lokal, pegawainya orang lokal pun juga konsumennya namun ternyata harganya global.
Padahal semestinya yang global adalah kualitasnya namun harganya tetap lokal.
Itulah realitas di negeri yang menganut ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila namun watak dan perilakunya ternyata ekonomi pasar {dunia}.
Soal batubara untuk PLN nampaknya Presiden marah sehingga mengeluarkan kebijakan larangan ekspor. Namun kebijakan itu tentu saja kontroversial dan bakal diprotes bukan hanya oleh penambang melainkan juga negara importir. Dan nampaknya kemarahan Presiden cepat mereda sehingga kebijakan larangan eksport urung diterapkan.
Tapi untuk urusan minyak goreng Presiden belum ‘marah’ sehingga pilihan kebijakannya justru akan mengelontorkan subsidi harga minyak goreng untuk masyarakat. Jumlahnya tentu saja trilyunan rupiah.
Jumlah subsidi untuk menstabilkan harga minyak goreng sangat besar mengingat masyarakat kita memang doyan goreng mengoreng. Segala sesuatu yang dimakan butuh digoreng, agar terasa renyah, gurih dan kemripik ketika dikunyah.
BACA JUGA : Yang Disukai Rakyat Selalu Dibenci Negara
Tidak banyak yang tahu kepanjangan dari Bimoli adalah Bitung Manado Oil Limited. Pabrik pengolahan minyak goreng itu memang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Bahan baku utamanya dulu adalah kopra, hasil olahan dari daging kelapa yang dijemur atau di’fufu’ {diasapi}. Kopra didatangkan bukan hanya dari Sulawesi Utara atau daerah Sulawesi lainnya melainkan juga dari Maluku Utara bahkan hingga pulau Pam di kepulauan Raja Ampat.
Sulawesi Utara dulu memang dikenal sebagai daerah nyiur melambai, dimana-mana isinya pohon kelapa. Selain Bimoli, di Sulawesi Utara juga ada PT. Poleco yang merupakan produsen tepung kelapa.
Produk kopra berjaya hingga awal tahun 2000-an.
Di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah tepatnya di Senopo Kidul Sepur dulu juga berdiri pabrik pengolahan kopra, kalau tidak salah namanya Sin Hin. Namun sekitar tahun 90-an kemudian tidak lagi beroperasi.
Minyak kelapa dulunya juga banyak dihasilkan oleh pengrajin rumahan, bahkan banyak keluarga yang membuatnya sendiri. Namun lama kelamaan memang terkikis oleh minyak kelapa sawit. Kelapa yang banyak dihasilkan oleh petani bisa jadi tidak efektif untuk menopang industri minyak goreng yang dari tahun ke tahun kebutuhannya meningkat.
Pada sisi lain telaah dari bidang kesehatan juga tidak menguntungkan posisi minyak kelapa dibanding minyak sawit. Sebagai minyak goreng, minyak kelapa dipandang kurang sehat dibandingkan dengan kelapa sawit. Minyak kelapa selain kurang vitamin, kandungan lemak jenuhnya lebih tinggi ketimbang minyak sawit.
Sebetulnya keduanya sama-sama tidak menyehatkan jika dikonsumsi berlebihan namun minyak kelapa dianggap lebih tidak sehat ketimbang minyak sawit.
Oleh karena itu minyak sawit kemudian mendapat angin, perkebunan sawit tumbuh dimana-mana bahkan di lahan-lahan yang mengkonversi hutan. Produksi minyak sawit semakin efektif karena perusahaan perkebunan sekaligus juga merupakan perusahaan pengolahan.
Bimoli yang mempunyai slogan ‘Kesempurnaan Minyak Goreng’ kini dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Mamur Tbk dan PT Indofood Agri Resources Ltd menjual produk minyak goreng berbahan kelapa sawit dengan merek selain Bimoli juga Simas dan Palmia.
BACA JUGA : Politik Dinasti
Dari jalan Kinibalu, Samarinda seputar Kuburan Katolik yang telah dipensiunkan dan lapangan bola yang berubah menjadi masjid megah, muncul hype ayam dan bebek ganja. Trend kekinian itu berasal dari sajian ayam atau bebek goreng yang disertai dengan sayur kangkung yang juga digoreng.
Kangkung goreng ternyata bisa menjadi mahakarya kuliner yang tidak tumbuh dari kompetisi masak-memasak yang melahirkan para master chef. Booming kangkung goreng justru muncul dari lanskap street food.
Bermula dari dua kios, kangkung goreng kini juga disertakan sebagai kondimen di warung-warung nasi uduk bandung yang ledakannya mulai menurun.
Kangkung goreng menambah panjang deretan sayur yang dimasak dengan cara dibenam dalam minyak panas. Sebelumnya yang terkenal adalah keripik bayam, kol goreng dan buncis cabe garam.
Popularitas kangkung goreng semakin memperjelas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat gorengan. Segala sesuatu dimakan dengan cara digoreng.
Gorengan menjadi populer karena selain praktis dan cepat, penampakannya juga lebih menarik. Faktor lain yang menjadi penyokong popularitas gorengan adalah kebiasaan nyemil. Dan yang disebut gorengan selalu bisa menjadi camilan yang nikmat apalagi disertai dengan sambal sebagai cocolan.
Sensasi makanan yang digoreng dengan bunyi kriuk-kriuk terasa merdu di telinga. Paduan dengan rasa pedas aneka sambel juga bisa membuat bibir meletup-letup bahkan serasa meledak.
Alhasil meski tak termasuk dalam kategori narkotika dan bahan adiktif lainnya ternyata gorengan kemudian menjadi candu, tiada hari tanpa gorengan.
Dan untuk para produsen, kesukaan ini adalah sebuah peluang pasar yang besar. Industri minyak goreng terus bertumbuh. Dengan kekuatan kapitalnya, para produsen terus beriklan, cara pemasaran yang secara tak langsung terus memompa semangat untuk goreng mengoreng.
Masyarakat yang dulu gemar menumis, memasak dengan sedikit minyak goreng kin lebih suka membenamkan bukan hanya lauk namun juga sayuran dalam lautan minyak goreng.
Yang menjadi masalah ketika kegemaran pada gorengan makin meningkat, kemampuan atau kemandirian untuk menghasilkan minyak goreng menurun. Ketergantungan kepada produsen menjadi sangat tinggi. Alhasil ketika harga minyak goreng melonjak mau tak mau kantong menjadi terkuras.
Semahal apapun minyak goreng mesti dibeli. Sialnya kenaikan harga minyak goreng juga seiring dengan kenaikan harga cabe. Masyarakat terkena sial dua kali, tapi apa boleh buat, gorengan tanpa sambal tentu tak afdol.
Pemerintah mestinya waspada pada urusan semacam ini. Urusan perut terutama gorengan dekat sekali dengan perasaan. Kondisi semacam ini bakal jadi makanan bagi mereka yang doyan mengoreng isu.
Perasaan masyarakat yang digoreng-goreng bukan tidak mungkin bisa menjatuhkan sebuah regim, atau sekurang-kurangnya tidak populer. Maka sungguh tidak keren sebuah pemerintahan ‘jatuh’ dimata rakyat hanya karena tak sanggup memenuhi ‘kesenangan’ masyarakat mengunyah gorengan.
