KESAH.ID – Sungguh sebuah prestasi bagi birokrasi kita di tahun 2025 yang sukses membubarkan diskusi buku Reset Indonesia seolah-olah catatan perjalanan motoran lebih mengancam negara dibanding korupsi massal. Ironisnya, di negeri yang lahir dari rak buku Hatta dan Sukarno, kita justru melestarikan mentalitas kolonial yang alergi terhadap dialektika. Mungkin para pelarang ini hanya panik: jika Indonesia benar-benar di-reset, eksistensi mereka akan terdeteksi sebagai bug atau virus yang layak segera dihapus dari sistem peradaban.
Sungguh sebuah pertunjukan kepahlawanan yang luar biasa: sebuah diskusi buku dilarang, atau tepatnya dibubarkan secara paksa. Padahal, buku ini bukanlah risalah gelap tentang cara merakit bom atau panduan pemberontakan ideologis yang mengancam pilar-pilar langit Nusantara. Judulnya sederhana saja, Reset Indonesia, sebuah karya yang lahir dari debu jalanan dan deru motor sekelompok jurnalis dalam Ekspedisi Indonesia Baru. Tampaknya, di mata para penjaga moralitas birokrasi, catatan perjalanan keliling negeri lebih menakutkan daripada laporan korupsi.
Namun, saya benar-benar terkesan melihat ketenangan Dhandy Laksono dalam sebuah unggahan video. Mewakili rekan-rekan penulisnya, ia menghadapi situasi itu dengan “santuy”. Tak ada pidato berapi-api, tak ada akting merasa terzalimi, apalagi memanfaatkan momen langka ini untuk sekadar endorsement pribadi agar bukunya makin laris manis. Saya hanya bisa membayangkan jika yang dibubarkan adalah diskusi buku Roy Suryo dan kawan-kawannya; pastilah dramanya akan berjilid-jilid, lengkap dengan narasi bakar-bakaran semangat yang meletup-letup.
Mengapa Dhandy bisa setenang itu? Jawabannya sederhana: dia adalah seorang pengelana profesional. Ia sudah khatam mencicipi aspal Indonesia, mulai dari Ekspedisi Indonesia Biru bersama Ucok, hingga Indonesia Baru bersama Farid Gaban dan beberapa jurnalis muda lainnya.
Dua pengembaraan besar ini tampaknya cukup untuk menyadarkan Dhandy bahwa kondisi demokrasi kita memang sedang masuk angin—kalau tidak mau dibilang sedang demam tinggi. Itulah mengapa ia tidak meradang meski yang menghadang diskusi bukunya—yang notabene melanggar hak konstitusional dalam UUD 1945—hanya segerombolan pejabat setingkat Forum Pemimpin Daerah Kecamatan (Muspika).
Sebenarnya, larangan itu sangat renyah untuk didebat. Tapi, buat apa mendebat gerombolan orang yang kemungkinan besar alergi membaca buku? Kalau buku saja tidak disentuh, apalagi lembaran Undang-Undang yang membosankan itu. Gerombolan tukang petenteng-petenteng ini toh tak punya urat malu, jadi apa gunanya mencoba mempermalukan mereka? Jalan pintas paling bijak adalah ikuti saja kemauan “ajaib” mereka. Toh, diskusi Reset Indonesia masih punya panggung di tempat lain, bahkan konon akan digelar di sebuah pendopo kabupaten atas undangan bupati yang mungkin sedikit lebih melek literasi.
Bagi penyelenggara dan penulis, pelarangan ini sama sekali tidak merugikan. Namun, jangan harap pihak yang melarang akan mendulang untung. Mereka tidak dapat apa-apa selain rasa bangga semu yang tak bisa diuangkan. Andaikan mereka lapor dengan dada membusung kepada Presiden Prabowo, “Pak, misi berhasil, diskusi buku Reset Indonesia sudah kami gagalkan!”, saya ragu mereka akan mendapat pujian. Ditempeleng Presiden mungkin sudah dianggap prestasi, karena ada kemungkinan mereka justru bakal dilempar meja—itu pun jika meja kerjanya sanggup diangkat. Dhandy sudah benar: menghadapi ketololan yang murni seperti itu tak perlu berlebihan, karena hanya akan membuang-buang umur dan liur.
Menurut saya, yang seharusnya lebih nyaring bersuara adalah para “pejuang literasi” yang gemar bikin seminar atau workshop gaya-gayaan di hadapan pejabat. Coba sesekali bisikkan di telinga para petinggi itu: “Bapak, karena rakyat kita malas membaca, janganlah sekali-kali membubarkan diskusi buku.” Sebab, di acara bedah buku itulah, para kaum pemalas baca bisa memahami isi buku cukup dengan mendengarkan, tanpa perlu bersusah payah membalik halaman.
BACA JUGA : Alas Tuo
Sebenarnya, apa sih yang mendasari hobi membubarkan diskusi buku ini? Meski pembelaannya sering berputar-putar, alasannya tidaklah rumit: ya sekadar tidak suka saja. Entah tidak suka pada sampul bukunya, tidak suka pada wajah penyelenggaranya, atau sekadar benci pada gaya bicara pembicaranya. Tapi tentu saja, di hadapan wartawan, alasan yang keluar haruslah terdengar “canggih” dan administratif. Yang paling favorit adalah soal izin, terutama izin keramaian—padahal diskusi buku biasanya tak lebih ramai dari antrean bansos.
Alasan bahwa diskusi akan memicu konflik horizontal jelas hanyalah fiksi yang dipaksakan. Konstitusi kita, lewat Pasal 28E ayat 3, menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Diskusi buku adalah aktivitas intelektual, bukan tawuran antarwarga. Jika tak setuju dengan isi buku, datanglah dan berdebatlah. Melarang diskusi adalah pengakuan jujur bahwa seseorang tidak punya kapasitas pikiran untuk beradu argumen, sehingga kekuasaan menjadi satu-satunya senjata yang tersisa. Orang-orang ini tampaknya mewarisi DNA buruk dalam sejarah pengetahuan: merasa bahwa jabatan otomatis menambah kadar kecerdasan.
Ironisnya, pelarangan semacam ini selalu kontraproduktif dan justru melahirkan apa yang disebut Streisand Effect. Semakin Anda mencoba menyensor informasi, informasi itu justru akan meledak secara digital. Buku Reset Indonesia yang dilarang di sebuah kecamatan terpencil itu, yang tadinya mungkin hanya diketahui ribuan orang, kini justru bakal dicari jutaan orang karena penasaran: “Memangnya ada apa sih di dalam buku itu sampai bikin pejabat gemetaran?”
Dalam salah satu videonya, Dhandy berkelakar, “Inilah kenapa kita perlu me-reset Indonesia.” Ternyata ia benar, Indonesia memang perlu di-reset. Sebab kalau tidak, negeri ini hanya akan menjadi “keset”—alias lap kaki yang di atasnya tertulis kata Welcome, tapi nasibnya diinjak-injak sesuka hati.
Apakah kata “reset” dianggap sebagai mantra provokatif yang berbahaya? Jika iya, maka kita perlu meragukan apakah para pelarang ini pernah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kamus, reset sering dikaitkan dengan gawai; tindakan mengembalikan perangkat ke pengaturan awal pabrik demi menghapus data dan konfigurasi pengguna yang bermasalah. Dalam konteks bernegara, ini setali tiga uang dengan reformasi atau “revolusi mental” yang dulu digaungkan Presiden Jokowi. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari kata itu. Mungkin, yang sebenarnya mereka takutkan adalah jika Indonesia benar-benar di-reset, mereka akan terdeteksi sebagai bug, malware, virus, atau spam yang harus segera dihapus dan dibuang ke tempat sampah peradaban.
BACA JUGA : Bencana Kebijakan
Mereka yang melarang diskusi buku ini pasti golongan orang yang malas membaca sejarah. Mereka tak paham bahwa kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini—termasuk gaji dan tunjangan jabatan mereka—adalah hasil dari tumpukan buku. Mereka mungkin tak tahu bahwa Sukarno, Hatta, dan Sjahrir adalah para pecandu literasi yang membawa perpustakaan pribadi ke mana pun mereka pergi.
Mengasingkan ketiga tokoh ini artinya pemerintah kolonial Belanda harus siap direpotkan oleh tumpukan buku. Hatta, jika dibuang, akan membawa koper-koper buku yang jumlahnya puluhan—ongkos angkutnya mungkin lebih mahal daripada tiket orangnya. Begitu juga Sukarno, yang di pembuangan pun masih asyik memesan buku dari luar negeri. Pemerintah kolonial sampai kewalahan menyensor buku-buku yang datang sebelum dinyatakan boleh dibaca oleh Bung Karno.
Hasilnya? Kebijakan kolonial itu jadi bahan lelucon sejarah. Di tempat pengasingan, Sjahrir malah mendirikan sekolah, Hatta membiarkan bukunya dipinjam warga, dan Sukarno merumuskan butir-butir Pancasila setelah “bertapa” bersama buku-bukunya di Ende. Negeri ini dilahirkan oleh mereka yang mencintai aroma kertas, maka alangkah busuknya jika menjelang satu abad kemerdekaan, masih ada mentalitas yang ingin mengganti aroma kertas itu dengan bau ludah para penjilat.
Dijajah Belanda sekian lama rupanya telah menyisakan warisan perilaku kolonial pada penguasa-penguasa kecil kita yang suka melarang tanpa nalar. Para penindas memang selalu dilanda ketakutan yang berlebihan. Mana ada diskusi selama dua jam bisa meruntuhkan stabilitas nasional? Itu jelas pikiran sekelas tahi musang. Sekali lagi, mereka tak belajar bahwa ide yang dilarang justru akan menemukan jalan bawah tanah untuk meledak lebih kuat. Jadi, tak perlu repot-repot mencari siapa sosok di balik pelarangan ini, tak perlu juga dibully berlebihan. Kasihan, biarkan saja mereka membusuk bersama ketololan berkuadrat-kuadrat mereka sendiri.
note : sumber gambar – GEMINI
