KESAH.ID – Dari keangkuhan pengemudi Alphard di Bundaran HI hingga aksi saling serobot motor di gang-gang Samarinda, jalan raya menjadi cermin paling jujur dari ego dan kasta sosial kita. Bagaimana zebra cross—sebuah garis putih yang seharusnya menjadi altar kesetaraan—kini kerap dilindas oleh kesombongan dan kepasrahan kolektif. Sebuah perenungan bahwa ketika kita membiarkan pejalan kaki tersingkir, kita sebenarnya sedang meretakkan garis moral bangsa ini.
Lazimnya hari Jumat kerap disebut sebagai hari berkat. Dan hari Jumat menjelang akhir bulan Juli rasanya memang demikian. Sepanjang hari meski ada kesibukan sana dan sini, terasa menyenangkan, terutama di sore hari saat mengikuti kegiatan Susur Gang Samarinda, di mana saya bertemu dengan beberapa teman lama dan teman baru.
Tapi setelah semua kesenangan dan ketenangan itu, menjelang tengah malam hati saya gundah setelah melihat postingan seseorang di Facebook. Dia mengomentari sebuah kejadian yang bikin jengkel. Kejadian seorang satpam mengingatkan pengemudi mobil Alphard yang berusaha menerobos zebra cross saat banyak orang melintas. Satpam diintimidasi, diancam mau dilaporkan ke provider-nya yang dianggap tak akan membela sang satpam sehingga bisa saja dipecat. Satpam itu terpaksa meminta maaf sampai bersujud-sujud.
“Bajingan,” kata saya dalam hati. Kalau saja saya sakti pasti akan saya kirimkan pukulan pamungkas untuk menghantam wajah sang pengemudi Alphard itu sampai mukanya terbongkar-bongkar.
Dari kecil tak peduli bodoh atau pintar, kaya atau miskin pasti diajari bahwa garis-garis putih di aspal—yang para perancang jalan bermaksud menyediakannya sebagai tempat suci bagi pejalan kaki—adalah tempat menyeberang. Tapi di negeri ini gegara para pengendara yang hilang akhlak, zebra cross kemudian dianggap tak lebih dari dekorasi belaka.
Contohnya ya pengemudi Alphard yang menerobos penyeberangan di depan Hotel Pullman, Bundaran HI itu. Maka ketika satpam melongok dan menegur, terjadilah drama: cekcok, emosi, lalu serangkaian pemeriksaan polisi karena, ya, hukum masih mencoba bekerja di antara ego, kesombongan, dan pelat nomor yang merajuk.
Alphard memang mobil mewah, maka bukan hanya yang punya yang merasa gagah, sopirnya sekalipun ikut terangkat derajatnya sehingga merasa seperti raja di jalanan. Maka ketika raja ditegur otomatis akan marah, bukan merasa diingatkan melainkan serasa direndahkan. Karena memakai hal yang dianggap kelas tinggi, maka mereka merasa perlu dihormati. Menegur artinya menantang hak istimewa (privilege).
Satpam, tukang parkir, tukang sapu jalan jelas dianggap kasta terendah di jalanan. Kalau di film mereka adalah pemain figuran yang tak layak untuk mengajarkan etika jalanan.
Pun juga pejalan kaki, di lingkungan jalanan pejalan kaki adalah kasta rendahan, dianggap orang miskin yang mesti minggir ketika kendaraan lewat. Seolah yang boleh terburu-buru dan cepat-cepat hanyalah para pemilik kendaraan.
Mengendarai kendaraan terlebih kendaraan mewah jika terlibat drama dengan pejalan kaki mereka segera akan keluar dari kendaraan dan mengatakan “Anda tak kenal saya ya?” atau bahkan lebih arogan lagi dengan mengatakan “Saya enggak salah, ini wilayah saya.”
Ini menyedihkan, karena di jalan sering kali secara brutal ditunjukkan perselingkuhan kelas sosial dengan kuasa harta atau kedudukan. Mereka minta didahulukan, diberi jalan padahal kepandaian mereka hanya meremehkan orang, mengabaikan pejalan kaki.
BACA JUGA : Mundur Jantung
Kontras mencuat ketika saya kembali mengingat pengalaman sendiri: susur gang di Samarinda, dengan teman-teman yang kadang setengah sengaja, setengah tanpa malu menantang kendaraan.
Kita berdiri di zebra cross kecil—bukan Bundaran HI, tapi cukup untuk menyeberang—lalu menunggu. Selalu ada momen yang sudah seperti ritual: dari kejauhan terdengar deru motor; lalu, ketika semua lampu hati nurani kita berharap si pengendara akan mengerem, si motor itu justru mempercepat lajunya, seolah-olah menghindari kewajiban moral untuk memberi jalan.
Di Samarinda, lebih banyak improvisasi etika: pengendara memilih jalur bukan karena tujuan, melainkan karena mentalitas “aku duluan.”
Saya ingat suatu sore ketika kami, sekumpulan anak susur gang, membawa serta secangkir kopi hitam sebagai tanda keberanian—bukan untuk diminum, tapi untuk menengahi ketegangan antara manusia dan motor.
Seorang teman berdiri paling depan, tangannya melambai sopan, memberi isyarat “silakan lewat” agar para pejalan kaki bisa menyeberang. Motor datang, mengurangi jarak. Kita menahan napas. Motor itu tidak melambat; ia malah memberikan tambahan putaran gas yang, entah karena canggung atau keberanian, membuat kami harus mundur setengah langkah agar tidak jadi cerita kecelakaan.
Ada teori populer di komunitas kami: mungkin pengendara takut terlambat ke warung kopi, mungkin ia sedang menahan kencing, atau mungkin ia mengejar skor hidup yang hanya bisa dicapai di atas gas.
Kami bercanda bahwa motor-motor itu punya jam internal berbeda, satu yang selalu terlambat 30 detik dari rasa kemanusiaan. Lelucon itu mengurangi amarah, tapi tidak mengubah realitas. Kita sering tertawa setelah kejadian, menertawakan betapa absurdnya perilaku orang di jalan—tapi tawa tak cukup mengubah kebiasaan mereka.
Yang membuatnya lebih pahit adalah respons masyarakat. Ketika saya mengomel di warung setelah satu insiden, seorang bapak hanya mengatakan, “Ya sudahlah, itu biasa.” Sikap pasrah ini merepresentasikan kepasrahan kolektif yang memperbolehkan kekonyolan ini bertahan. Kita menyaksikan, tersenyum, dan kemudian pulang, sementara pengendara yang sama mungkin akan membual pada teman tentang betapa ia cepat melewati “rintangan” bernama zebra cross. Di sini, budaya diam dan normalisasi bersekutu dengan kebiasaan buruk; sementara hukum ada, ia tak punya suara kuat di gang-gang kecil.
Perumpamaan antara Bundaran HI yang megah dan gang sederhana di Samarinda menyingkap satu hal: ketidakpedulian itu lintas kelas. Baik pengendara Alphard maupun penunggang motor kampung sama-sama memilih dirinya sendiri. Bedanya: insiden di Bundaran HI ditonton ratusan ribu kali, sementara yang di Samarinda hanya menyulitkan satu keluarga pulang. Namun akar masalahnya sama—kegagalan membawa norma bersama ke dalam laju kendaraan sehari-hari.
BACA JUGA : Hormati Pejalan
Di titik ini, jelas bahwa zebra cross bukan sekadar garis putih di aspal. Ia adalah simbol: apakah kita masih punya ruang bersama yang dihormati, ataukah kita sudah menyerahkan segalanya pada ego di balik setir. Dari Bundaran HI hingga gang kecil Samarinda, pola yang sama berulang—pengendara memilih dirinya sendiri, pejalan kaki dipaksa menyingkir, dan masyarakat menormalisasi absurditas itu dengan senyum pasrah.
Zebra cross seharusnya menjadi altar kecil bagi kesetaraan: tempat di mana orang kaya dan miskin, pengendara Alphard dan penunggang motor, semua berhenti sejenak untuk mengakui bahwa hidup bersama butuh aturan sederhana. Namun ketika garis itu dilanggar, yang retak bukan hanya hukum lalu lintas, melainkan kepercayaan kita pada norma sosial.
Kita bisa menertawakan, bisa mengeluh, bisa menganggapnya biasa. Tapi setiap kali kita membiarkan pelanggaran kecil itu lewat tanpa konsekuensi, kita sedang menulis ulang kontrak sosial bangsa ini: bahwa yang kuat boleh mendahului, yang lemah harus menyingkir.
Zebra cross bukan sekadar garis putih. Ia adalah garis moral. Dan setiap kali sebuah Alphard atau motor kampung melanggarnya, kita sedang diuji: apakah bangsa ini masih punya keberanian untuk berhenti sejenak, memberi jalan, dan mengakui bahwa keselamatan bersama lebih penting daripada kecepatan pribadi.
Jika kita gagal menjaga garis putih itu, jangan heran bila suatu hari garis batas bangsa ini pun ikut pudar—dan kita semua hanya jadi penonton di jalan raya yang semakin liar.
note : sumber gambar – SUSURGANGSAMARINDA
