KESAH.ID – Drama politik mirip dengan drama sinetron, kisahnya terus berulang-ulang dan hanya didaur ulang. Sehebat sinetron tetaplah palsu, bukan kisah yang sebenarnya. Jadi meski mengharu biru para bintang hanyalah pelakon. Begitu juga dengan politik, kisah haru biru dalam dinamika politik kerap kali mirip tontonan, panas di mata publik namun adem-adem saja di belakang. Aktor politik seperti halnya sinetron, kebanyakan hanya pelakon yang mengikuti apa kata sang sutradara. Dalam politik, sutradaranya adalah oligarki.
Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia {PSI} dalam sebuah jumpa pers sehabis bertemu dengan Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden memintanya ojo kesusu. Maksudnya jangan buru-buru melabuhkan pilihan karena masih akan ada banyak manuver-manuver menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres.
“Masih banyak drama-drama sinetron yang akan terjadi,” begitu Grace mengulangi perkataan Joko Widodo.
Pak Jokowi memakai kata sinetron, bukan drakor atau telenovela. Sinetron atau sinema elektronik adalah sebutan untuk tayangan di televisi nasional yang identik dengan jalan cerita abai akal, kemampuan akting rendah, pengetahuan kurang memadai hingga debatnya eyel-eyelan dan lain-lain.
Dalam persepsi publik sinetron distigma sebagai acara yang kurang berkualitas. Dan kemudian sinetron tidak hanya merujuk pada drama atau film tunggal maupun serial televisi, talk show, berita dan acara lain yang dianggap kurang bermutu, banyak dramanya kemudian kerap disebut sambil lalu sebagai sinetron.
Kejadian sehari-hari pun kerap disebut sinetron. Ungkapan kayak sinetron saja gampang ditemui di berbagai tempat.
Di televisi kehidupan para artis bahkan sering ditampilkan bak sinetron lewat acara yang dilabeli infotainment. Acara yang sama sekali tidak informatif karena berisi gosip-gosip dan peristiwa-peristiwa yang kadang dicomot dari akun sosial media para pesohor atau sumber lainnya.
Televisi sebagai media hiburan, informasi dan pengetahuan memang tengah berada dalam posisi yang sulit. Perjuangan untuk merebut penonton sungguh berat. Maka pesan positif atau materi-materi edukatif kurang menjadi perhatian, yang dikejar adalah segala sesuatu yang menurut mereka disukai orang.
Dan rumus dari jaman batu hingga sekarang belum berubah. Manusia selalu ingin tahu tentang manusia lainnya. Maka mengaduk-aduk kelakuan orang lain, untuk dipertontonkan pada orang lainnya selalu menarik.
Berlomba-lomba membongkar aib bahkan bisa dilabeli sebagai tayangan eklusif. Bertarung dengan cara seperti ini untuk menarik perhatian pemirsa kemudian menjadi lebih murah. Dari pada berlomba-lomba menyajikan liputan yang mendalam, investigasi panjang, yang selain butuh banyak biaya mungkin juga menimbulkan resiko bahaya untuk tim kreatif dan stasiun televisinya.
Karena berjuang untuk urusan hidup mati maka jangan tanya soal kualitas. Demi mengejar penonton dan slot iklan, yang diutamakan adalah muatan daya tarik, hal-hal yang disukai orang. Bukan soal mutu apalagi nilai pendidikan. Yang diikuti adalah selera, selera terendah dari masyarakat.
Sayangnya situasi seperti ini bukan hanya ada di televisi, melainkan juga media-media lainnya termasuk jenis media baru seperti media sosial, youtube dan juga tik tok. Yang diburu adalah view, jumlah penonton dan lama menonton. Tak peduli isinya benar atau salah, mendidik atau tidak mendidik. Biaroun itu tahayul atau setengah tipu-tipu asalkan yang nonton banyak dan akunnya tumbuh, yang ada di depan mata hanya cuan, cuan dan cuan. Adsense gajah, begitu kata seorang komedian.
BACA JUGA : Kenapa Rencana Hijau Sering Menyengsarakan Rakyat
Yang lebih memprihatinkan lagi ternyata situasi yang sama, senada dan seirama juga ditemukan dalam partai dan tokoh politik kita. Banyaknya partai dan tokoh-tokoh politik ternyata tak membuat kita dengan mudah menemukan tanda-tanda politik yang bermutu. Politik bahkan lebih dipahami sebagai intrik, utak-atik kepentingan, asalkan pembagiannya rata dan memuaskan kongsipun akan terbentuk tak peduli secara platform atau visi misi jauh berbeda.
Politik di Indonesia hari ini menjadi sangat pragmatis, tujuannya hanya kekuasaan atau meraih kedudukan politik. Sebagian bahkan mencapainya secara instan, tanpa jalur pengkaderan atau persiapan yang panjang. Tak heran kalau banyak tokoh politik sebenarnya merupakan tokoh karbitan, matang cepat, bukan masak di pohon tapi diperam.
Yang disebut koalisi politik tidak didasarkan atas prinsip atau nilai-nilai yang diusung oleh partai, bukan program kerja yang dibicarakan terlebih dahulu melainkan hanya hitung-hitungan peluang besar untuk menang. Kemenangan bukan diraih atas dasar tawaran politik yang menarik untuk para pemilih.
Demi meraih kemenangan partai-partai rela bermesraan dengan partai lain yang secara ideologi dan karakter politik berseberangan. Partai yang menempatkan semua golongan secara setara, membela dan menjaga minoritas bisa saja kemudian berada satu payung dengan partai yang dikenal mempunyai tujuan identitas tertentu, partai yang berjuang untuk memperoleh keistimewaan untuk sebuah golongan.
Apapun nama dan platform partainya semua menjadi sama seperti bandul jam yang bergerak kanan-kiri menyesuaikan dengan gelombang. Partai dengan mudah mengabaikan yang lain untuk kemudian melunak kepada yang lainnya demi memuaskan harapan atau merebut suara dari kelompok yang ingin diambil simpatinya.
Antara partai nasionalis, religius, sosialis dan lainnya tidak beda-beda jauh. Label itu bisa dimainkan sesuai dengan kepentingan yang ingin didapat.
Demi meraih kedudukan tertentu seorang tokoh yang sangat jelas juntrungannya, tiba-tiba bisa melepas semua latar belakangnya untuk kemudian melebur dan seolah merasa nyaman berada dalam kelompok lain, seolah dia sudah lama berada di dalamnya. Tanpa tedeng aling-aling mengatakan bahwa dia di luar karena piknik, namun sesungguhnya dia sudah lama di dalam.
Ketika butuh kendaraan politik dan dukungan, partai dan tokoh partai memang piawai layaknya para bintang sinetron memainkan peran dalam drama-drama yang ujung pangkalnya sebenarnya sudah diketahui oleh pemirsanya. Ending-nya selalu mudah untuk ditebak.
Benar kata Pak Jokowi, politik tak ubahnya seperti sinetron yang terus menjual drama-drama murahan, kencang di retorika, minim akal dan etika. Drama politik ditujukan hanya untuk meraih rating, meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Seperti acara sinetron, politik dan demokrasi tumbuh menjadi produk yang mengikuti selera pasar.
BACA JUGA : Ada Apa Dengan Tik Tok
Walau kerap meneriakkan kata-kata perubahan, manusia sejatinya tidak mudah berubah. Cara berpikir atau bertindak manusia relatif sama antara manusia modern dengan manusia purba. Yang berubah hanya casing dan teknologi serta pengetahuan yang mendasarinya.
Para pembuat sinetron sadar betul meski gadget untuk menghasilkan film dan video sudah berubah banyak namun yang namanya selera cenderung menetap. Penonton dari jaman dahulu kala hingga terkini tetap saja menyukai semua hal yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Penonton suka darah, kisah yang sarat dengan kekerasan, pertempuran, perjuangan habis-habisan.
Penonton juga menyukai keringat, kisah-kisah yang inspiratif, perjalanan meraih sukses lewat kerja keras, ketekunan dan giat bekerja.
Linangan air mata juga selalu menarik perhatian, kisah sedih dan pilu, penderitaan dan lainnya yang kemudian akan diakhiri dengan derai air mata bahagian. Seperti pepatah, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.
Dan cairan tubuh yang lainnya, yang selalu menjadi bumbu-bumbu dalam drama karena kalau dipertunjukkan secara vulgar akan dianggap bertentangan dengan moral. Meski begitu drama yang berisi perselingkuhan, ketidaksetiaan dan tebar-tebar pesona menjadi cara agar selera pada cairan tubuh tertentu tidak ditunjukkan secara ekplisit.
Selera pada politik yang hampir senada dengan selera pada sinetron inilah yang kemudian membuat lembaga-lembaga survei politik di Indonesia menjadi digdaya. Hasil-hasil surveinya hampir selalu tepat karena memang pemikiran, harapan dan kelakuan politik kita sudah bisa ditebak.
Meski dalam konperensi pers menunjukkan hasil dan pola kerja ilmiah, namun dibelakang itu lembaga survey sering kali bertindak sebagai mahkluk lapar uang yang mengeruk keuntungan dari survei dengan menjadikannya sebagai bahan konsultasi politik.
Kenapa para konsultan politik yang cemerlang bisa dengan jitu melahirkan strategi politik untuk kandidat atau partainya. Karena mereka dengan mudah mengekstrak opini dan kehendak publik lewat sosial media.
Seperti produsen acara televisi yang meramu program dari cuitan status atau video netizen yang beredar di jagad maya, demikian juga para peramu strategi politik melakukan hal yang sama.
Politik yang cenderung ingin mendulang kuantitas dukungan untuk menang memang cenderung tidak ingin pemilih yang punya sikap kritis. Sama dengan acara gosip, pesan-pesan politik kerap menguatkan mitos-mitos dan tahyul-tahyul politik.
Para calon digambarkan sebagai pahlawan yang sim salabim langsung bisa melakukan perubahan. Masyarakat memilih karena bayangan yang bersifat delusional.
Politik menjadi demikian karena sistem politik hanya dikuasai oleh segelintir oligarki, hanya sedikit orang yang punya akses pada dalang di balik layar kekuasaan. Mereka yang berkemampuan dan punya prinsip dalam berpolitik sulit untuk menembus oligarki untuk mendapat akses politik. Politik kemudian diswarnai dengan drama-drama karena orang hanya berpikir bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan selama mungkin.
Negeri ini kemudian kita bangun seperti tayangan sinetron di televisi. Sinetron yang itu-itu saja karena layar kaca memang hanya dikuasai oleh production house yang itu-itu saja.
note : sumber gambar ilustrasi – DETIK.COM
