KESAH.ID – Ada fenomena menarik menjelang pilkada serentak Kaltim 2024 dimana incumbent mulai dari gubernur hingga walikota/bupati akan maju kembali dalam pilkada lewat jalur independen. Adakah arus pencalonan melalui jalur independen berhubungan dengan dinamika partai dan koalisi partai pada pemilu presiden dan legislatif 2024 yang baru berlalu?
Di negeri demokrasi yang konon berlandaskan pada semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tetap saja hegemoni partai politik yang paling besar. Bahwa setiap orang punya hak untuk dipilih diakui oleh undang-undang, namun semua itu mesti melalui partai politik.
Bagaimanapun juga partai adalah kendaraan untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Siapapun dia, seterkenal apapun tanpa ‘kebaikan’ partai politik tak mungkin maju dalam kontestasi. Sebegitu pentingnya partai politik kemudian dikenal istilah mahar. Seseorang harus ‘membayar’ ongkos tertentu agar bisa menunggang partai politik untuk maju dalam pemilu.
Tak ada makan siang gratis dalam politik. Maka seseorang bahkan kader partai sekalipun tidak juga akan diberi tiket gratis. Selalu ada pamrih dari partai politik terhadap seseorang yang diberi tumpangan. Bentuknya macam-macam, kursi bupati, walikota atau gubernur bisa ditukar dengan proyek, sementara kursi presiden bisa dibarter dengan jabatan basah, entah menteri, direktur utama, komisaris dan lain-lain.
Di negeri mbah-nya demokrasi, hegemoni partai dalam pencalonan presiden dilawan oleh calon independen. Salah satu calon independen yang terkenal adalah Ross Perot. Pengusaha kaya asal Texas itu menjadi legenda politik Amerika Serikat karena berani menantang calon presiden dari dua partai besar. Meski begitu belum pernah ada calon presiden dari jalur independen yang berhasil di Amerika Serikat.
Rizal Malarangeng pernah mengkampanyekan dirinya sendiri untuk maju sebagai calon presiden dari jalur independen. Rizal sempat memasang iklan pada koran-koran besar., tetapi kemudian kembali pasang iklan mundur dari pencalonan. Dan Fajroel Rahman mengajukan judicial review ke MK atas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden terutama pada pasal yang menegaskan bahwa calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Tapi gugatan Fajroel kandas. MK menolak permohonannya hingga kemudian sampai pemilu terakhir calon presiden tetap diajukan oleh partai atau gabungan partai.
Untungnya untuk pemilu kepala daerah baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi berkat gugatan dari Lalu Langgalawe kemudian bisa diikuti oleh calon independen.
Pada tahun 2007, Lalu Langgalawe mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU No. 32 Tahun 2004. Gugatan itu dikabulkan oleh MK dan kemudian UU No 32 Tahun 2004 itu diubah menjadi UU No.12 Tahun 2008 yang mengakomodir calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Berkat UU itu calon kepala daerah tidak hanya tergantung pada partai politik untuk mengikuti pemilu.
Irwandi Yusuf menjadi gubernur pertama yang menang melalui jalur independen dalam pemilu kepala daerah Provinsi Aceh. Lalu disusul oleh Christian N Dillak di Rote Ndau, Arya Zulkarnai di Batubara dan Aceng Fikri di Garut.
Pada mulanya pengakuan pada jalur independent di pemilu kepala daerah mendapat sambutan meriah dari para aktivis demokrasi. Mereka melihat sosok-sosok non partai akan punya peluang untuk maju dalam pemilu.
Namun seiring dengan waktu, jalur independen ini kemudian lebih dikuasai oleh orang-orang partai yang tidak diakomodir oleh partainya untuk maju dalam pemilu kepala daerah.
Dan dengan persyaratan dukungan yang besar, untuk maju di jalur independen juga membutuhkan ongkos yang besar guna menggalang dukungan.
Jalur independen kemudian tak seksi lagi untuk orang-orang independen atau non partai.
BACA JUGA : Obat Puskesmas
Menjelang pemilu kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi Kalimantan Timur ada selentingan yang menarik. Ada beberapa pemimpin yang populer dan merupakan pimpinan partai namun diisukan akan maju kembali dalam kontestasi pemilu kepala daerah lewat jalur independen.
Entah apa alasan pastinya, namun bisa diduga pilihan maju melalui jalur independen ada hubungannya dengan dinamika pada pemilu presiden dan legislatif 2024 yang baru berlalu.
Isran Noor dan Hadi Mulyadi, maju dalam pemilu kepala daerah sebelumnya dengan didukung oleh Partai Gerindra, PKS dan PAN. Isran yang kemudian menjadi ketua Partai Nasdem Kaltim menyerahkan pengunduran diri sebagai ketua partai menjelang akhir 2023.
Sedangkan Hadi Mulyadi yang sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR RI dari PKS, kemudian ketika menjabat sebagai wakil gubernur justru berpindah ke Partai Gelora.
Sebagai incumbent, Isran Noor tidak mempunyai partai, sementara Hadi Mulyadi partainya gagal lolos dalam pemilu 2024.
Dalam bursa calon gubernur Kaltim 2024, ada beberapa nama yang dianggap merupakan penantang serius Isran Noor. Yang paling populer adalah Rudi Mas’ud, anggota DPR RI dari Partai Golkar.
Publik mengenal keluarga Mas’ud sebagai keluarga pengusaha kaya dan menduduki jabatan publik di legislatif dan eksekutif.
Bekal Rudi Mas’ud untuk maju dalam pemilu kepala daerah Kaltim 2024 cukup besar. Selain karena Partai Golkar berjaya dalam pemilu 2024 lalu, Rudi Mas’ud dipandang mempunyai kemampuan logistik untuk memborong dukungan dari partai-partai lainnya.
Logikanya amat sederhana, jika partai tak punya calon untuk dimajukan maka partai akan mengambil keuntungan dari pemilu kepala daerah dengan menjual kursi sebagai dukungan. Partai yang habis-habisan di pemilu 2024 lalu tentu ingin kembali mengisi pundi-pundinya.
Meski percaya diri, Isran Noor dan Hadi nampak gamang soal dukungan partai pada pencalonan mereka. Kabarnya tim Hadi Mulyadi bergerak cepat dengan membentuk posko untuk penggalangan dukungan. Selain itu juga muncul kelompok relawan untuk mendukung pilihan Isran dan Hadi maju di jalur independen.
Di media massa maupun media sosial muncul postingan yang menunjukkan pernyataan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, sepertinya tak susah bagi Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk maju dalam pemilu kepala daerah Kaltim 2024 melalui jalur independen.
Sampai dengan hari terakhir pendaftaran calon independen di KPU Kaltim ternyata tidak ada satupun calon pasangan yang mendaftarkan diri. Pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi urung mencalonkan diri melalui jalur independen.
Akankah Gerindra, PKS dan PAN tetap mendukung pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi maju kembali dalam pemilu kepala daerah Kaltim 2024?. Belum ada yang tahu walau dalam salah satu pernyataannya Partai Gerindra masih menyebut Isran Noor sebagai salah satu calonnya.
Dan dari postingan di Facebook, Isran Noor nampaknya juga melakukan pendekatan ke Partai Kebangkitan Bangsa dengan menghadiri pertemuan para calon kepala daerah di Kalimantan bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Postingan lain di Facebook juga menunjukkan Ketua Demokrat Kaltim membuka tangan untuk Isran Noor.
Dukungan partai masih dinamis, namun yang pasti pemilu kepala daerah provinsi Kaltim tidak akan diikuti oleh calon independen.
BACA JUGA : SPG Kambing
Lain halnya dengan yang terjadi di Kota Samarinda. Memasuki tahapan pilkada, Walikota incumbent diberitakan mencetak persepsi luar biasa. Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya absolut, 96,4 persen. Lebih tinggi daripada yang pernah dicatatkan oleh Presiden Joko Widodo.
Seabsolut ganja atau sabu-sabu, bukan alkohol. Sebab ada saja yang tak akan mabuk walau menenggak alkohol, namun nyimeng dan nyabu pasti akan fly karena otak kebanjiran dopamin.
Pun dalam demokrasi one man one vote, tingkat kepuasan terhadap pemimpin yang lebih dari 70 persen hampir dipastikan susah dikalahkan, jaminan menang ada di tangan kecuali ada kejadian luar biasa.
Berbekal keyakinan itu mungkin saja Walikota Incumbent kemudian memilih untuk test the water dengan cara maju lewat jalur independen. Dan yang digandeng adalah orang terdekatnya, yang sama-sama berasal dari Partai Gerindra.
Menjadi satu-satunya pendaftar lewat jalur independen ternyata sesudahnya pasangan calon ini masih sibuk konsolidasi di internal partainya dan mendatangi partai lainnya. Dan dalam sebuah pernyataan di media, Walikota Incumbent ternyata masih menjadikan jalur partai sebagai prioritas untuk maju kembali dalam pilkada 2024.
Nampaknya strategi yang dipakainya adalah pasang dua kaki. Sebagai antisipasi kalau-kalau jalur partai sulit didapat.
Pasalnya sebelumnya partainya sendiri menyampaikan ke publik sosok lainnya untuk diajukan sebagai calon walikota.
Ketua KPU Kota Samarinda tidak keberatan pada pasangan calon yang sudah mendaftar namun masih sibuk kanan-kiri untuk mendaftar kembali lewat jalur partai.
Mungkin ketua KPU Kota Samarinda membandingkan dengan lulusan SMA yang hendak masuk Perguruan Tinggi dengan mendaftar melalui semua jalur, mulai dari SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri.
Ketiganya sama saja, tidak saling membatalkan. Andai lolos lewat semua jalur itu, calon mahasiswa bisa memilih mana yang disukai. Karena pada akhirnya sama saja, UKT sama-sama tinggi.
Akankah Kota Samarinda bakal mempunyai pemimpin dari jalur independen?. Kita tunggu saja, namun saya menyarankan untuk tak terlalu di-PHP dengan istilah independen. Sebab di Indonesia, independen tidak sama artinya dengan non partai atau non partisan.
Yang mendaftar ke KPU melalui jalur independen untuk pilkada 2024 baik di Kota Samarinda atau kabupaten/kota lainnya di Kaltim adalah sosok-sosok yang terhubung dengan partai, mereka elit partai, pengurus atau bahkan petinggi.
note : sumber gambar – RADAR BALI
