KESAH.ID – Demokrasi secara sederhana dirumuskan sebagai pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat. Namun demokrasi modern tidak sesederhana itu karena ada banyak elemen yang terlibat didalamnya. Dan pada kenyataannya di Indonesia, yang kemudian menjadi elemen paling kuat adalah Partai Politik, bukan rakyat
Arman mulai gerah melihat poster, spanduk dan baliho para bakal calon legislatif di sepanjang jalan yang selalu dilaluinya.
Dalam politik curi start memang biasa. Makin cepat memperkenalkan diri dianggap makin baik. Biar tingkat keterkenalannya tinggi sebelum waktu kampanye tiba.
Tapi tetap saja Arman merasa itu keterlaluan. Bayangkan, Daftar Calon Tetap saja belum ditetapkan namun para Bacaleg sudah mencantumkan nomor urut dan dapilnya.
Yang membuat Arman lebih jengkel adalah keluhan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang dimana-mana padahal belum saatnya tidak mendapat tanggapan dari yang berwenang.
Badan Pengawas Pemilu belum bisa bertindak karena belum masuk tahapan kampanye. Kewenangannya belum bisa digunakan.
Pun demikian juga dengan Komisi Pemilihan Umum. Mereka juga belum bisa bertindak. Para bakal calon itu belum resmi sebagai peserta pemilu.
Arman tahu, pelaksana dan pengawas pemilu bersikap seperti itu karena tak mau bekerja lebih, tak sudi menambah-nambah pekerjaan yang bisa meningkatkan kualitas pemilu.
“Jadi siapa yang harus bertindak?” tanya Arman pada dirinya sendiri.
Beberapa saat kemudian Arman mendapat jawabannya.
“Satpol PP,” ujarnya sendiri.
Ya, Satuan Polisi Pamong Praja bisa bertindak dengan memakai peraturan tentang iklan atau reklame di ruang publik.
Ada banyak alasan yang dipakai oleh Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye para bakal calon mulai dari kesesuaian tempat, retribusi dan lainnya.
Tapi tetap saja Satpol PP tak mau menggunakan kewenangannya. Walau mereka rajin berpatroli namun alat peraga kampanye tidak menarik perhatian mereka. Mereka lebih tertarik menertibkan rombong atau kios-kios pedagang kaki lima.
Aparatur pemerintah dan penegak hukum atau peraturan memang kerap enggan bertindak jika bersentuhan dengan urusan politik.
Pasalnya tidak ada aspek dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bebas dari pengaruh anasir politik. Maka demi karir dan masa depan yang paling penting diusahakan adalah sekecil mungkin punya masalah dengan aktor-aktor politik.
Arman kemudian teringat pernyataan seorang sahabatnya yang pernah mengatakan bahwa selain Tuhan Yang Maha Kuasa, di negeri Indonesia tercinta ini yang menentukan segala sesuatunya adalah politik.
“Kalau tak punya koneksi dengan partai dan aktor politik jangan harap bisa jadi apa-apa di negeri ini,” begitu ujaran sahabatnya.
Lagi-lagi Arman berguman dalam hatinya “Semua pelajaran politik kenegaraan di sekolah itu omong kosong,”
Betul di sekolah selalu diajarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Tapi dalam kenyataannya yang menjadi panglima adalah politik.
BACA JUGA : Larang Melarang Nyanyi Lagu Ciptaan
Dalam dunia kesehatan dikenal istilah precaution universal atau standar kewaspadaan umum.
Seorang petugas kesehatan dalam melakukan pertolongan terhadap pasien harus memakai alat perlindungan diri.
Tujuannya agar tidak tertular penyakit dari pasien atau tidak menularkan penyakit kepada pasien.
Standar kewaspadaan universal ini mesti diterapkan terutama pada pasien yang mengalami kecelakaan atau perlakuan yang membuat pekerja medis bersentuhan dengan luka terbuka, darah atau cairan tubuh lainnya.
Standar kewaspadaan ini penting karena banyak penyakit ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh tempat berbagai macam virus, bakteri dan lainnya menumpang hidup.
Ketika pandemi Covid 19 baru mulai banyak petugas medis yang menjadi terinfeksi dan menjadi korban karena kekurangan Alat Perlindungan Diri.
Dalam situasi yang darurat petugas dan masyarakat umumnya bisa dipaksa untuk menetapkan standar kawaspadaan. Namun dalam situasi yang normal banyak kali kewaspadaan dini menjadi rendah. Resiko sering diabaikan.
Begitu juga dalam politik karena menganggap demokrasi di Indonesia baik-baik saja ada banyak resiko politik yang diabaikan atau bahkan dianggap sebagai praktek yang biasa saja. Salah satunya adalah curi start kampanye.
Bahkan semacam ada kesengajaan, seperti curi start kampanye pemilu presiden. Kontestasi menuju pencapresan bahkan sudah dimulai sejak Presiden Joko Widodo dilantik.
Lembaga-lembaga survey politik mulai melakukan polling untuk membuat rangking siapa-siapa yang diinginkan oleh rakyat untuk menjadi presiden menggantikan Joko Widodo yang telah dua kali menjabat.
Beberapa nama yang menduduki posisi tinggi sebagai capres versi lembaga survey masih menduduki jabatan sebagai gubernur. Dan kemudian mereka memakai kedudukannya untuk memulai kampanye, memanfaatkan pandemi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.
Memasuki tahun 2022 mulai jelas siapa yang akan menjadi capres dalam kontestasi pilpres 2024. Namanya sudah mengerucut, persis sama dengan yang dilist oleh lembaga survey.
Seolah-olah sosok yang masuk dalam daftar calon potensial versi lembaga survey adalah pilihan rakyat.
Karena publikasinya teramat gencar dan hasil antara lembaga survey yang satu dengan yang lainnya mirip maka opini publik kemudian terbentuk, seperti mengamini yang disajikan oleh berbagai lembaga survey.
Pada akhirnya ada yang tidak disadari oleh semua elemen politik bahwa lembaga survey melakukan marketing politik. Dan mereka berhasil menjual calon-calon yang nampaknya memang mereka inginkan sejak awal.
Partaipun kemudian terpengaruh hingga kemudian menetapkan mereka yang paling populer sebagai calon presidennya.
Penetapan calon presiden berdasarkan hasil survey membuat mekanisme pengkaderan kepemimpinan dalam partai menjadi tidak jalan. Partai sebagai lembaga politik tempat menggodok calon pemimpin kemudian kerap menetapkan pilihan pada sosok-sosok instan dengan logika popularitas dan elektabilitas versi lembaga survey.
Iklim demokrasi yang membaik paska reformasi belum mampu menghasilkan calon pemimpin yang kuat, yang sejak awal memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin.
BACA JUGA : Pertashop VS Pertamini
Arman tercenung melihat timeline media sosialnya. Isinya semakin lama semakin tak menarik.
“Norak,” teriak Arman dalam hatinya.
Berapa tidak, karena sosok capres sudah mulai mengental maka media sosial mulai ditaburi postingan yang isinya sebagian besar tak bisa dipertanggungjawabkan. Pujian yang berlebihan dan cacian yang tak pakai takaran.
Segala sesuatu dihubungkan dengan prestasi dan wanprestasi capres.
Padahal yang dibahas atau disampaikan tak ada hubungannya dengan pencapresan. Tapi semua dipaksa seolah-olah berhubungan. Yang mendukung memakai sebagai bahan bakar untuk menunjukkan keberhasilan sebagai pemimpin. Sementara yang tidak mendukung memakai sebagai alat untuk mengembosi kompetensinya sebagai pemimpin.
Arman ingat dulu guru sejarahnya kerap mengajarkan bahwa PKI atau kaum dalam mencapai tujuan memakai prinsip menghalalkan segala cara.
Dan sekarang nampaknya prinsip itu dipakai oleh semua orang yang sebagian besar mengaku sebagai orang beriman dan benci komunis.
Demokrasi memang tak gampang walau yang sering diajarkan sungguh sederhana yakni dari, untuk dan oleh rakyat.
Melihat sejarah demokrasi dari jaman Yunani hingga sekarang ini, Arman pun mulai memaklumi.
“Dulu demokrasi memang ekplorasi gagasan, ada pertukaran pemikiran karena masih banyak filsuf,” batin Arman.
Tapi lama kelamaan para pemikir tersingkir dari demokrasi, pertengkaran gagasan mulai jarang terjadi. Demokrasi bukan lagi nalar tapi siasat untuk memperoleh kekuasaan.
Diantara kepul asap rokok yang tertiup angin sepoi Arman melihat bayang yang semakin gelap.
Dalam beberapa bulan kedepan akan semakin banyak sampah digital dan sampah visual karena demokrasi abal-abal.
note : sumber gambar –KOMPASIANA.COM
