KESAH.ID – Kalimantan Timur hari ini adalah sebuah ruang di mana kesucian kosmologi masa lalu berbenturan keras dengan syahwat ekstraksi masa kini. Dari akar filosofi Batang Garing yang memuliakan keseimbangan semesta, kita dibawa melintasi waktu menuju tepian Sungai Mahakam tahun 1888, saat konsesi pertama dibuka dan mengubah DNA ekonomi Bumi Etam selamanya.
Masyarakat tradisional di Kalimantan Timur memandang dunia sebagai sebuah tatanan yang integral, sakral, dan saling terhubung. Dunia tidak dilihat sebagai benda mati yang bisa dikeruk semaunya; bagi mereka, dunia adalah organisme besar yang mempunyai jiwa.
Secara struktur, alam semesta atau Tribuana dibagi dalam tiga lapis yang disimbolkan dalam bentuk pohon kehidupan atau Batang Garing. Ada Dunia Atas, tempat kediaman Sang Pencipta seperti Ranying Hatalla Langit, beserta roh-roh suci. Dunia ini kerap disimbolkan dengan Burung Enggang. Lalu Dunia Tengah, ruang di mana manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Bagian ini dianggap sebagai ruang ujian sekaligus harmoni. Terakhir adalah Dunia Bawah, tempat kekuatan gaib atau penjaga keseimbangan air berdiam, yang kerap disimbolkan dalam bentuk naga atau buaya.
Dinamika kondisi dunia digambarkan mirip Yin dan Yang, namun bukan hitam-putih, melainkan “dingin” atau “panas”. Harmonisasi semesta amat tergantung pada keseimbangan energi tersebut. Kondisi “dingin” adalah situasi ideal di mana manusia sehat, alam subur, dan nihil konflik. Sementara kondisi “panas” muncul akibat pelanggaran adat, pembunuhan, atau perusakan alam. Jika semesta memanas, musibah seperti penyakit, kebakaran, hingga gagal panen akan muncul. Dalam kondisi ini, masyarakat perlu melakukan upacara adat untuk “mendinginkan” kembali semesta.
Dengan cara pandang ini, manusia adalah bagian utuh dari alam. Relasinya tidak bersifat antroposentris (manusia sebagai pusat), melainkan antropomorfis. Masyarakat tradisional sangat menghormati hutan sebagai “ibu” yang menyediakan pangan, obat-obatan, hingga identitas. Merusak hutan berarti melukai hati ibu. Karena percaya alam selalu menyediakan kebutuhan, berlaku prinsip “secukupnya”. Mengambil secara berlebih dianggap mencuri dari penjaga hutan, leluhur, dan generasi masa depan. Roh leluhur dianggap tak pernah pergi; mereka mengawasi dari Dunia Atas. Itulah mengapa tanah adat dan tempat keramat seperti Simpukng atau Alas Tuo sangat dijaga sebagai ruang bersemayamnya ingatan para pendahulu.
Konsepsi ini kini berada di simpang jalan. Pemerintah memiliki paradigma tersendiri dalam memandang lahan: tanpa kosmologi, tanpa landasan spiritual. Lewat proyek ekstraksi, hutan dan lahan hanya dipandang sebagai titik koordinat ekonomi.
BACA JUGA : Residu Demokrasi
Kalimantan Timur memiliki sejarah panjang ekstraksi sumber daya alam. Burhan Magenda, dalam karyanya yang monumental “East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy” (1991), memberikan analisis sosiopolitik tajam mengenai rezim ekstraksi ini. Eksploitasi skala industri dimulai sejak masa Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1845–1899), Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-18—yang namanya kini diabadikan sebagai nama bandara di Balikpapan.
Dengan membuka keran investasi asing melalui konsesi, Sultan AM Sulaiman dikenal sebagai sosok terkaya dan visioner, atau lebih tepatnya pragmatis. Pada 1888, ia memberikan hak konsesi penambangan batu bara kepada perusahaan Belanda, Oost-Borneo Maatschappij (OBM). Jejak tambang pertama mereka masih bisa ditemukan sisa-sisanya di Loa Kulu. Tambang OBM ini, bersama tambang di Teluk Bayur, menjadi pionir pertambangan modern yang kemudian marak pada masa republik.
Konsesi lain diberikan kepada geolog Jacobus Hubertus Menten yang menemukan sumur migas Louise di Sanga-Sanga dan sumur Mathilda di Balikpapan. Penemuan ini memicu lahirnya perusahaan raksasa Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), cikal bakal Shell. Di bawah Sultan AM Sulaiman, Kesultanan Kutai berubah dari kerajaan agraris-dagang tradisional menjadi kerajaan yang menopang ekonominya dari royalti pertambangan. Dengan fee tersebut, Sultan membangun Istana Kedaton di Tenggarong dengan arsitektur Eropa. Walau megah, ketergantungan pada kontrak ekonomi tersebut membuat pengaruh geopolitik Belanda semakin kuat di dalam istana.
Berbeda dengan raja lain yang berkuasa karena penguasaan lahan, kekuatan Sultan Kutai terletak pada uang konsesi dan kontrol jalur Sungai Mahakam. Komoditas hasil hutan, emas, dan mineral yang melewati Mahakam dipungut pajak oleh kesultanan. Masa keemasan ini surut seiring kemerdekaan. Aristokrasi tradisional “dikebiri” oleh kekuatan politik nasionalis dan militer. Politik formal bangsawan berakhir saat status Daerah Istimewa Kutai dihapuskan, digantikan oleh birokrat, militer, dan elit lokal baru hasil kaderisasi partai.
Berdiri di tepi Sungai Mahakam hari ini, sejarah ekstraksi itu terus berlanjut. Sultan AM Sulaiman memulai modernisasi yang kemudian menjadi DNA ekonomi Kaltim. Sejak saat itu, rakyat yang semula “berumah hutan” harus rela berbagi ruang dengan alat berat yang tak pernah berhenti bekerja. Mahakam tak pernah tidur; mulai dari era kolonial, era kayu di awal Orde Baru, era “emas hitam” (batu bara), hingga era sawit.
BACA JUGA : Drama Spanyol
Secara formal, kekuasaan Sultan berakhir pada 1959. Namun, pola “Aristokrasi Komersial” yang dijelaskan Magenda diadopsi oleh elit politik baru pasca-otonomi daerah. Banyak tokoh politik lokal masih memiliki pertalian darah atau kedekatan simbolis dengan kesultanan, menggunakan “Gelar Bangsawan” sebagai modal simbolis untuk mendulang suara di Pilkada.
Dalam Festival Erau, elit politik hadir di panggung berselimut pelestarian budaya untuk menegaskan identitas “Kutai”. Di sana ditunjukkan koalisi antara bangsawan dan birokrat demi legitimasi. Namun, ini hanya simbolis karena elit saat ini telah menjadi “Sultan” yang sesungguhnya. Jika dulu Sultan memberi konsesi ke perusahaan Belanda, “Sultan Kaltim” sekarang memberikan logistik politik dan akses jaringan nasional kepada pengusaha.
Demokrasi justru melahirkan Aristokrasi Baru yang tetap berbasis pada ekstraksi SDA. Jika aristokrasi lama meredup karena transisi politik, aristokrasi baru terancam redup karena gagal melahirkan ekosistem ekonomi budidaya yang berkelanjutan. Ekonomi Kaltim rentan karena SDA mulai terkuras habis. Ekstraksi ugal-ugalan ini sulit dipertanggungjawabkan karena lebih banyak digunakan untuk logistik politik ketimbang infrastruktur dasar—bahkan hingga ada pejabat yang meminta kursi pijat seharga mobil LCGC.
Adakah di atas kursi pijat itu Sang “Sultan Kaltim” berpikir tentang cara memperbaiki jalan di seluruh pelosok provinsi? Mungkin tidak. Pijatan nikmat itu justru memicu mimpi tentang Ekonomi Hijau atau Carbon Trading. Sang Sultan ingin menguasai narasi baru itu demi mengamankan konsesi-konsesi yang baru.
note : sumber gambar – MBTECH
