PESTA BABI

KESAH.ID – Babi di Nusantara adalah jangkar kedaulatan yang melampaui urusan piring; ia adalah “emas hidup” di Papua dan simbol otonomi warga atas ruang kelolanya, namun kini kedudukan sakral tersebut tengah terhimpit oleh stigma sosioreligius dan syahwat ekspansi negara. Melalui refleksi atas dokumenter Pesta Babi, mengungkap bagaimana perjamuan adat yang dulunya merekatkan solidaritas sosial kini perlahan digantikan oleh “Pesta Oligarki”—sebuah drama ekstraksi di tanah Papua merampas lumbung pangan lokal demi kepentingan segelintir elit di bawah legitimasi pembangunan nasional.

Bagi masyarakat tertentu di Indonesia, babi bukan sekadar entitas biologis—binatang yang jorok dan suka berkubang dalam lumpur—namun dagingnya sering dianggap sebagai salah satu yang terenak. Untuk sebagian besar masyarakat Papua, misalnya, babi merupakan jantung dari kosmologi mereka. Masyarakat lain boleh mengagungkan emas, tapi bagi masyarakat Papua, babi adalah “emas hidup”. Standar nilainya hampir selalu berada di atas hal-hal lain yang angkanya sekadar ditorehkan di atas kertas.

Hampir semua upacara besar dan penting di Papua ditandai dengan babi. Masyarakat yang berkonflik dan kemudian bersepakat untuk berdamai akan mengadakan upacara Bakar Batu; dan yang dibakar untuk disantap bersama adalah babi. Babi menjadi mediator bagi perdamaian. Seperti emas, dalam acara perkawinan, babi adalah mas kawin—sarana utama untuk mengikat kekerabatan. Babi dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan dan keluarga, sehingga ia dirawat, dijaga, dan dihormati layaknya sesama manusia. Urusan babi melampaui urusan perut.

Masyarakat lain yang memiliki kedekatan serupa dengan babi tentu saja orang Manado atau Minahasa. Mereka yang muslim sekalipun sudah terbiasa dengan lingkungan, rumah makan, atau apa pun yang mengandung babi di sekitarnya. Dalam acara pesta, penyelenggara kerap menyediakan dua jalur makanan. Bagian makanan yang mengandung babi akan disebut “Makanan Khusus”, sementara yang tidak mengandung babi disebut sebagai “Makanan Nasional” atau “Nusantara”.

Kuliner Minahasa yang terkenal memang didominasi babi. Masakan yang diolah di dalam bambu seperti Pangi, Saut, Babi Buluh, dan Sayur Pahit hampir selalu mengandung babi. Selain itu, kuliner berbahan babi lainnya juga sangat ternama, seperti Babi Rica, Babi Leilem, Babi Garo, Babi Tore, Babi Kecap, Babi Tinorangsak, Babi Kinawok, Ragey, hingga Sate Babi. Di Manado, soto yang melegenda juga adalah Soto Rusuk Babi dengan pionirnya, Ko Petrus. Saking sayangnya orang Manado pada babi, mereka memiliki panggilan sayang khusus: Boke.

Di wilayah Sulawesi, selain Minahasa dan Manado, babi juga dipelihara dengan penuh cinta di Tanah Toraja. Orang-orang Toraja dikenal sebagai pemelihara babi yang sangat piawai. Jika ditelusuri lebih dalam, pengaruh kuliner berbahan babi juga besar di Jawa, terutama yang merupakan warisan kaum peranakan Tionghoa. Meski kini banyak yang tak lagi mengandung babi, namanya tetap mengabadikan resep awalnya. Semua makanan yang diawali dengan suku kata “Ba” umumnya berasal dari resep babi, seperti Bakpia, Bakso, Bakmi, Bakcang, dan lain-lain.

Dalam tradisi Nusantara, babi sebenarnya hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Pulau Rote. Di Sumatera terkenal Babi Karo, di Kalimantan ada Bipang Ambawang, di Timor ada Se’i Babi, dan tentu saja di Bali, yang terbaik adalah Babi Guling. Babi tidak hanya hadir di atas meja untuk memenuhi kebutuhan perut; ia hadir dalam upacara-upacara adat yang mengikat solidaritas sosial antarwarga. Di banyak tempat, babi melambangkan otonomi. Ketika seekor babi dipotong, di sana ada pengakuan atas ruang kelola, identitas, dan kedaulatan masyarakat atas wilayahnya. Babi adalah bukti bahwa sebuah masyarakat memiliki otonomi penuh atas pangan dan cara mereka menghargai hidup.

BACA JUGA : Drama Spanyol

Meski akrab atau bahkan lekat, kedudukan babi di Indonesia memang unik karena kerap dipakai sebagai umpatan. Di satu sisi, babi dianggap binatang kesayangan hingga menjadi bentuk boneka yang imut, namun di sisi lain, ia sering terbentur dinding stigma sosioreligius dan isu kesehatan. Babi, selain haram bagi mayoritas, juga dipandang jorok, kotor, bahkan simbol ketertinggalan. Hal ini kerap menciptakan friksi. Berkali-kali babi dianggap meresahkan, dan praktik budaya terkait babi dianggap tidak sesuai dengan selera dominan.

Jika masih ingat, pernah ada penjual kuliner babi yang dilarang menamai masakannya sebagai “Rendang Babi”. Baru-baru ini, sekelompok warga di sebuah kota bahkan berdemonstrasi menuntut penutupan kedai mi babi karena dianggap meresahkan. Padahal aturan teologis sudah jelas: bagi umat muslim, yang dilarang adalah mengonsumsinya. Maka, melarang orang lain berjualan makanan berbahan babi bukanlah persoalan akidah, melainkan urusan suka dan tidak suka. Dengan sentimen ini, mereka mencoba mendelegitimasi cara warga lain mencari penghidupan dan membatasi kedaulatan pangan pihak lain seolah itu adalah kesalahan.

Tetapi lupakan sejenak friksi itu, sebab ada “babi” lain yang lebih menarik perhatian dan relevan bagi kehidupan berbangsa kita. Babi yang dimaksud adalah sebuah film dokumenter berjudul Pesta Babi. Film ini diproduksi kolaboratif oleh Watchdoc bersama videografer dari Papua. Watchdoc sendiri dikenal sebagai rumah produksi yang melahirkan banyak dokumenter fenomenal, seperti Sexy Killers.

Dokumenter ini menguak kehidupan di Papua terkait kebijakan pemerintah pusat, mulai dari pertambangan hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disertai mobilisasi kekuatan militer demi menjaga “karpet merah” bagi para investor agar tak ternoda oleh “lumpur” perlawanan warga. Sebagian pihak mengapresiasi film ini karena membawa suara jernih Papua terhadap PSN yang akan mengubah tanah tersebut menjadi asing bagi orang Papua sendiri. Namun, sebagian lainnya menuduh suara kritis ini bernuansa separatis—sebuah tuduhan tendensius untuk mematikan nalar kritis. Kita tahu sumbangan Papua untuk Indonesia sangat besar, tetapi Papua terus dipaksa berkorban tanpa pernah dibangun berdasarkan langgamnya sendiri. Pulau terbesar ini, seperti halnya Kalimantan, seolah dikapling-kapling dan dibagikan kepada investor yang tak peduli pada kebatinan warga setempat. Di ibu kota, para petinggi seolah memandang Papua dan Kalimantan sebagai tanah kosong.

BACA JUGA : Bom Waktu

Sama-sama pulau besar, Papua dan Kalimantan memiliki nasib serupa. Pulau dengan konsentrasi sumber daya alam dan lahan luas ini terus diekstraksi oleh kekuatan nasional. Atas nama pembangunan, berbagai PSN dicanangkan. Investor diberi karpet merah untuk mengubah hutan adat, ladang, dan kebun rakyat menjadi perkebunan tebu, pertambangan, hingga Food Estate. Kalimantan di masa Orde Baru pernah menjadi lokasi konversi lahan gambut sejuta hektar untuk padi yang berakhir gagal total. Upaya serupa terus diulang di era SBY hingga Jokowi, dan tetap menemui kegagalan.

Papua pun demikian. Proyek lumbung pangan bernama MIFE (Merauke Integrated Food Estate) dicanangkan, dan kini diteruskan dengan pembukaan lahan skala masif. Diniatkan sebagai lumbung pangan nasional, proyek ini justru menghabisi pangan lokal. Hutan sagu hilang berganti sawit, tebu, dan sawah—model budidaya yang asing bagi warga setempat. Mungkin tanah Papua akan menghasilkan beras berlimpah, tapi masyarakatnya justru akan bergantung pada beras bantuan.

Kedaulatan pangan mereka dirampas, pun juga “Pesta Babi” yang tak lagi menggembirakan karena lahan tempat babi berbiak telah menjadi ladang perjamuan para elit negeri, elit politik, dan elit korporasi. Di Papua, Pesta Babi telah berubah menjadi Pesta Oligarki. Dalam pasar kerja PSN, masyarakat lokal hanya akan menjadi buruh terbawah atau tenaga kerja non-skill di tanah sendiri karena mereka tidak pernah disiapkan untuk mengisi ruang tersebut. Babi mungkin menjadi kekayaan dan kebanggaan satu-satunya, namun babi tanpa kedaulatan wilayah sama artinya dengan pesta yang hanya dinikmati oleh mereka yang sedang berkuasa.

note : sumber gambar – YAHUKIMO