RESIDU DEMOKRASI

KESAH.ID – Demokrasi sering kali melahirkan kejutan yang getir. Dari panggung politik Amerika Serikat yang memunculkan fenomena Donald Trump, hingga merambat ke politik lokal di jantung Kalimantan Timur yang kini dicengkeram kuat oleh narasi diinasti. Supremasi sipil pasca-Reformasi justru terjebak dalam “DNA kerajaan” yang baru—sebuah gurita kekuasaan yang menguasai berbagai lini pemerintahan. Aksi massa di Hari Kartini, merupakan ajakan untuk merenungkan kembali: apakah demokrasi kita sedang tumbuh, atau justru sedang mengalami regresi yang mengkhawatirkan?

Mari kita lihat sejenak Amerika Serikat, negeri yang dikenal dengan sebutan Paman Sam itu, secara objektif. Bisa dikatakan mereka punya banyak hal terbaik. Amerika Serikat punya Harvard dan Yale, universitas papan atas dunia. Ada pula Silicon Valley sebagai pusat penelitian teknologi, serta Hollywood sebagai pusat perfilman global.

Masih banyak deretan lain yang membuat Amerika Serikat layak disebut sebagai negara dengan modal besar untuk membangun peradaban. Namun, dengan segala hal terbaik itu, hasil pemilu mereka bahkan sebanyak dua kali justru memunculkan Donald Trump—presiden yang keputusan dan tingkah lakunya kerap dianggap tidak mencerminkan peradaban tinggi yang dicapai AS.

Tentu ini sebuah anomali yang tak mesti diratapi, bahkan oleh rakyat Amerika sendiri, walau dengan memilih Trump, dunia ikut merasakan dampaknya. Donald Trump memang melakukan regresi; membuat pencapaian presiden sebelumnya terhadap Iran kembali ke titik nol. Langkah mundur itu menjadi alasan bagi Trump untuk menyerang Iran. Akibatnya, yang sengsara bukan hanya rakyat Iran, melainkan juga masyarakat di belahan benua lain.

Walau mengklaim banyak kemenangan, Trump tidak membawa kebanggaan bagi rakyatnya. Langkah militer terhadap Iran justru menyulitkan warga Amerika sendiri, mulai dari kenaikan harga BBM hingga ekonomi yang makin morat-marit. Berkaca dari sana, apa yang terjadi di AS bisa menjadi “vaksin” atau vitamin penghibur agar kita tidak frustrasi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Reformasi pernah membawa angin segar, terutama pada aspek demiliterisasi. Orde Baru yang ditopang tiga partai—PPP, Golkar, dan PDI—bertahan lama karena fondasi militerisme yang halus. Militer merasuk ke berbagai lini, mulai dari pembangunan desa lewat AMD (Abri Masuk Desa), hingga program pertanian dan KB. Pembangunan SDM agar menjadi manusia nasionalis pun berkiblat pada militer; Pramuka, Paskibraka, hingga sekolah kepemimpinan sering kali dilatih oleh militer.

Reformasi berhasil mengembalikan militer ke barak. Namun, tumbuh anomali lain terkait supremasi sipil yang tak terhindarkan akibat “DNA kerajaan” di tubuh kekuasaan. Perubahan dari pemilu tak langsung menjadi langsung, serta otonomi daerah, ternyata justru melahirkan pemimpin yang berwatak membangun dinasti politik. Salah satu tuntutan reformasi adalah menghapus nepotisme agar kekuasaan tidak dibangun atas perkoncoan, namun hasilnya justru kekuasaan dibangun atas hubungan keluarga.

Di Sulawesi Utara pernah muncul istilah “Ampibi” (Anak, Menantu, Ponakan, dan Bini), di mana kekuasaan terbagi di antara mereka. Dinasti politik ini muncul dari daerah, dan Presiden Joko Widodo yang meniti karier dari daerah hingga ke tingkat nasional, seolah membawa serta naluri dinasti tersebut ke kancah pusat.

BACA JUGA : Sejuta Kedai

Dinasti politik kemudian mewabah. Dalam banyak kasus, calon kepala daerah yang meninggal dalam proses pemilu digantikan oleh istrinya dan menang, padahal sang istri belum tentu memiliki rekam jejak kepemimpinan. Jabatan orang tua yang diwariskan ke anak terjadi di mana-mana. Politik daerah pun dengan mudah dikuasai oleh keluarga tertentu.

Setelah Banten yang pernah dikuasai keluarga tertentu, kini yang paling fenomenal adalah Kalimantan Timur. Kekuasaan satu keluarga mengular ke mana-mana hingga diumpamakan sebagai “Bani”—istilah yang merujuk pada keturunan, seperti Bani Adam. Penguasa di Kaltim kini disebut sebagai “Bani Mas’ud”.

Memang, yang menduduki jabatan publik saat ini baru anak dan menantu. Ada anak yang menjadi Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, hingga Wali Kota. Anak lainnya, andai tidak tersandung kasus di KPK, kemungkinan besar masih menjabat Bupati. Sementara menantunya duduk sebagai anggota DPR RI. Cucu-cucunya pun mulai dikader dan diorbitkan meski belum di jabatan resmi. Salah satu rekor yang dipecahkan Bani Mas’ud adalah menduduki posisi ketua termuda di sebuah organisasi ternama yang usianya jauh lebih tua.

Menduduki berbagai lini pemerintahan di Kaltim mestinya mampu mengakselerasi pembangunan yang komprehensif. Alih-alih bersinergi, kepemimpinan keluarga ini malah lebih asyik melakukan pencitraan demi popularitas. Belum tampak gagasan strategis, meski program-programnya dilabeli dengan jargon “gas” dan “jos”.

Bahkan yang terlihat justru kontradiksi. Di tengah ekosistem efisiensi yang membuat organisasi perangkat daerah seolah kehabisan napas, Gubernur Kaltim malah terkesan menghamburkan anggaran tanpa argumen kuat. Upaya pemborosan paling kontroversial adalah pembelian mobil dinas SUV mewah berharga selangit. Kaltim sempat menjadi sorotan nasional karena hal ini. Karena sulit mencari argumen meyakinkan, mobil tersebut akhirnya batal dibeli menggunakan APBD Provinsi.

Mungkin Gubernur memang perlu kendaraan tangguh untuk perjalanan dinas ke daerah dengan jalan rusak. Namun, rencana ini terasa egois karena hanya memecahkan masalah pribadi sang pejabat. Pemimpin semestinya memecahkan masalah rakyat; jika jalan rusak, perbaikilah jalannya agar bisa dilewati kendaraan biasa, bukan membeli mobil mahal untuk melewatinya. Pemborosan lain yang jadi perbincangan adalah renovasi rumah jabatan yang anggarannya setara dengan lima rumah mewah. Konon, rumah itu perlu direnovasi karena lama tak ditinggali. Pertanyaannya, apakah selama ini rumah dinas tersebut dibiarkan layaknya rumah hantu tanpa pemeliharaan?

BACA JUGA : Merawat dan Merayakan Kemandirian Energi Lewat Uman Undat

Secara konstitusi, model dinasti politik ini memang tidak melanggar hukum karena jabatan diperoleh melalui pemilu. Namun, dinasti menjadi bermasalah dalam filosofi demokrasi karena mempersempit ruang kesempatan bagi orang luar. Esensi demokrasi adalah membuka ruang yang sama bagi siapa pun. Jadi, secara etik, dinasti penguasa dalam iklim demokrasi sangatlah bermasalah.

Terlebih jika kekuasaan diperlebar ke bidang ekonomi, sosial, hingga olahraga. Cengkeraman itu menjadi seperti gurita. Masyarakat Kaltim sebenarnya tidak asing dengan dinasti politik, namun yang berkuasa kali ini dirasa sudah keterlaluan. Wajar jika sebagian masyarakat merasa kesal dan marah, yang kemudian diekspresikan dalam aksi besar pada 21 April, tepat di Hari Kartini.

Di hari yang biasa diwarnai kebaya, dua pusat pemerintahan Kaltim justru disekat rapat dengan kawat berduri, seolah menganggap demonstran adalah perusuh. Pengamanan di gedung DPRD dan Kantor Gubernur terasa berlebihan. Aksi tersebut disiarkan secara langsung di media sosial. Di gedung wakil rakyat, demonstran ditemui meski Ketua DPRD tidak hadir. Setidaknya, ada komitmen dari wakil rakyat untuk meningkatkan pengawasan.

Namun, di Kantor Gubernur, hal serupa tidak terjadi. Gubernur dan wakilnya tidak keluar menemui massa. Padahal biasanya, Gubernur berani berdialog sambil lesehan. Kali ini mereka bungkam, seolah mengulur waktu hingga matahari terbenam agar aparat bisa bertindak membubarkan massa dengan water cannon. Bagi polisi, hilangnya sinar mentari adalah penanda waktu untuk sterilisasi. Sayangnya, fenomena ini tidak dianggap sebagai residu politik oleh tokoh seperti Bambang Widjojanto, yang meski bukan warga Kaltim, kehadirannya tak dipersoalkan oleh Sudarno.

note : sumber gambar – CNN INDONESIA