Sudah Semestinya Presiden Memindahkan Ibu Kota Negara

Urutan dan penamaan bulan dalam setahun dari Januari hingga Desember bukan berasal dari sistem yang merefleksikan musim serta iklim di Indonesia.

Namun bukan orang Indonesia namanya kalau tak pintar menjadikan apa-apa yang diimpor dari luar untuk kemudian dibumikan dalam perspektif dan paradigma lokal.

Hasilnya, bulan September berarti sat-satnya sumber, waktu paling kering karena tidak ada hujan. Lalu November artinya nom-nome sumber, hujan mulai turun dan Desember adalah gede-gedenya sumber atau kerap hujan deras.  Sedangkan Januari sering diartikan sebagai hujan sehari-hari, setiap hari turun hujan.

Dahulu kebetulan saja nama bulan cocok dengan cuaca dan iklim pada umumnya. Namun lama kelamaan ternyata cuaca dan iklim berubah. Jadi penjelasan tentang bulan yang berdasarkan ilmu titen itu sebagian besar telah meleset.

Awal tahun 2022 ini di Kota Samarinda hujan tidak turun setiap hari. Beberapa hari terkadang cuaca panas menyengat, namun beberapa hari kemudian mendung yang disertai hujan rintik hingga hujan deras terus menggayut.

Pendulum bergerak antara panas dan hujan. Dan setelah kurang lebih satu setengah tahun rencana pembangunan ibukota baru tiarap, kini atmosfer Kota Samarinda kembali menghangat dengan isu pengesahan RUU IKN.

Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, organisasi non pemerintah hingga akedemisi dan pakar dari perguruan tinggi menganggap pembuatan serta pengesahan UU IKN mempunyai cacat formil dan abai pada substansi proses pemindahan IKN.

Cepatnya pembuatan dan pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN seolah kembali mengulang praktik kebut ala UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. UU yang proses legislasinya menyimpan banyak masalah hingga kemudian disoal di Mahkamah Konstitusi.

DPR telah mengesahkan UU IKN, lewat paripurna yang kocak karena pimpinan sidang terus mengabaikan interupsi dari anggota.

Presiden juga sudah menentukan nama untuk Ibu Kota Negara dan akan segera memilih kepala otorita IKN yang kedudukannya setingkat menteri.

Dengan disahkannya UU IKN maka secara legal Presiden Jokowi telah berhasil memindahkan ibukota negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Nusantara.

BACA JUGA : Dulu, Lagu Syahdu Pengalaman Dibully

Setiap pemimpin mesti menorehkan catatan emas atau pencapaian baik sebagai pribadi maupun pemegang kedudukan untuk diwariskan kepada penerus  dan rakyatnya.

Presiden Sukarno mencatatkan diri sebagai proklamator dan mewariskan berbagai macam pemikiran yang terus menjadi diskursus hingga sekarang. Ada banyak orang mengaku sebagai anak ideologis dari Bung Karno, kaum soekarnois.

Presiden Suharto selain mencatat rekor sebagai presiden dengan masa jabatan terlama, juga dicatat sebagai bapak pembangunan. Ada banyak warisan pembangunan dalam bidang infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, irigasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan hingga fasilitas keagamaan.

Presiden Suharto lewat revolusi pertanian berhasil membuat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke makan nasi sebagai makanan pokok. Prestasi monumental lainnya adalah keluarga berencana lewat slogan ‘Dua Anak Cukup, Laki-laki atau Perempuan Sama Saja”.

Presiden Habibie meski tidak lama memerintah sebagai presiden namun akan dikenang sebagai bapak teknologi terutama teknologi dirgantara.

Presiden Abdulrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur walau masa pemerintahannya dihentikan oleh MPR juga tetap dikenang sebagai bapak humanisme universal, pejuang pluralisme dan multikulturalisme. Kaum minoritas di Indonesia akan selalu mengenang keberanian Gus Dur memutuskan kebijakan yang tak populer untuk memberi pengakuan dan hak yang sama dalam menjalankan kepercayaannya.

Presiden Megawati yang meneruskan kepemimpinan Gus Dur juga menorehkan catatan emas sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia dan satu-satunya hingga sekarang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dikenang sebagai presiden yang gemar menyanyi dan berhasil membuat satu album lagu dalam masa kepemerintahannya. Namun dalam sejarah politik Indonesia, SBY menorehkan catatan emas sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Presiden Joko Widodo dibandingkan dengan para presiden lainnya lebih istimewa. Sebab Presiden Joko Widodo mempunyai latar belakang yang paling biasa. Jokowi tidak berasal dari trah politik dan juga institusi yang punya pengaruh politik di Indonesia.

Berhasil menduduki jabatan untuk periode kedua sebagaimana SBY, Jokowi selama masa pemerintahannya fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi yang meliputi jalan tol, tol laut dan tol langit. Seperti Suharto, Jokowi juga membangun bendungan, mencetak sawah dan lainnya.

Namun Jokowi belum mampu melampaui Suharto dalam urusan pembangunan fisik. Tak heran jika kemudian ada yang berpikir aneh-aneh untuk memberi kesempatan kepada Jokowi sampai tiga periode. Sebuah keinginan yang mustahill.

Memindahkan Ibu Kota Negara akan menjadi catatan emas Jokowi dalam sejarah Indonesia jika mampu diwujudkan. Meski bukan inisiatif yang orisinil karena Sukarno, Suharto dan SBY pernah punya keinginan yang sama.

Dengan disahkannya UU IKN maka bisa dikatakan Jokowi lah yang berhasil mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Sampai nanti dipindahkan kembali entah kemana, nama Jokowi akan identik dengan Ibu Kota Negara Indonesia di Pulau Kalimantan.

BACA JUGA : Masyarakat Gorengan

Tentu saja ada faktor obyektif kenapa Ibu Kota Negara mesti dipindah dari Jakarta ke Nusantara, di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.

Dalam buku saku Pemindahan Ibukota Negara dituliskan urgensi pemindahan IKN adalah :

1. 57% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa.
2. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa 59% terhadap PDB Nasional.
3. Krisis air bersih di Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur.
4. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.
5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan dampak kemacetan lalu lintas yang tinggi dan kualitas udara yang buruk.
6. Penurunan daya dukung lingkungan Jakarta.
7. Ancaman bencana banjir, gempa dan tanah turun di Jakarta.

Melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibukota negara, beberapa diantaranya sebenarnya merupakan masalah yang tidak hanya khas Jakarta atau Pulau Jawa. Masalah yang sama juga terjadi pada banyak kota atau daerah di luar Pulau Jawa.

Sementara kenapa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi untuk memindahkan ibu kota negara dituliskan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar : Balikpapan dan Samarinda.
2. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah.
3. Pertahanan dapat didukung Tri Matra Darat, Laut dan Udara.
4. Kemampuan lahan sedang untuk bangunan.
5. Lokasi aman dan minim bencana.
6. Lahan luas berstatus hutan produksi dan perkebunan.
7. Infrastruktur utama jalan tol, trans Kalimantan, pelabuhan kariangau, pelabuhan semayang, pelabuhan palaran dan bandara di Balikpapan serta Samarinda.
8. Air baku dari 3 waduk, 2 direncanakan, 4 sungai dan 4 daerah aliran sungai.
9. Berada di jalur ALKI II Selat Makassar.

Membandingkan antara latar belakang atau alasan yang mendorong pemindahan ibukota dan potensi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara baru sejatinya tidak vis a vis menjawab permasalah di ibukota selama ini.

Kelak jika IKN berpindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara jika tak dikendalikan dengan sangat ketat sebagaimana Visi dan Prinsip yang dituliskan dalam buku saku Pemindahan Ibu Kota Negara niscaya dalam waktu yang tak lama juga akan berkembang sebagaimana Kota  Jakarta.

Jika benar tahun 2024 Nusantara akan ditempati sebagai Ibu Kota Negara Indonesia maka Jakarta bertahan sebagai Ibu Kota Negara selama 79 tahun.  Akankah Nusantara mencatatkan peradaban baru dalam mengelola Ibu Kota Negara sehingga melampaui angka DKI Jakarta sebelum kembali dipindahkan.