KESAH.ID – Kita sudah lama kenyang dengan janji kesejahteraan dari kerukan batu bara dan minyak bumi. Kini, saat anggaran triliunan dialirkan ke sektor pendidikan, kita justru mendapati fenomena unik: beasiswa yang berkejaran dengan viralitas, serta guru dan murid yang lebih sibuk mengejar FYP daripada mengasah logika. Apakah Indonesia Emas atau justru Indonesia Cemas?
Selama lebih dari 140 tahun, Kalimantan Timur telah menjadi sumber api bagi terang dunia. Dimulai sejak era Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, di masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang memberikan konsesi pertamanya untuk pertambangan batu bara. Setelah itu, Bumi Etam dipaksa untuk terus-menerus menyerahkan minyak bumi, gas alam, kayu, batu bara, dan kini lahan besarnya untuk sawit.
Boleh saja sejarah masa lalu dipuja-puja, tapi benang emasnya adalah ironi. Kekayaan alam yang berlimpah ternyata tak selalu berbanding lurus dengan kedaulatan dan kesejahteraan warga di atasnya. Aristokrasi komersial di zaman kesultanan sebagaimana ditulis oleh Burhan Magenda, terus berlanjut ketika zaman merdeka. Pembangunan masih tetap berwatak ekstraksi, namun yang mengambil untung atau memperoleh rente tetaplah pemuncak birokrasi, aristokrasi baru di zaman republik.
Hilirisasi yang ramai dibicarakan sejak zaman pemerintahan Presiden Jokowi, malah menyembunyikan praktik yang sesungguhnya karena sejak lama yang terjadi memang hilirisasi: mengambil dari pedalaman untuk memakmurkan para elit kekuasaan di pusat pemerintahan, baik di dalam pulau maupun di luar (nasional).
SDA ternyata berbanding terbalik dengan SDM. Di daerah dengan kekayaan SDA yang tinggi, ternyata SDM-nya rendah. Lihat saja siapa yang bekerja dan memperoleh pendapatan terbaik dari ekstraksi migas, kayu, batu bara, dan sawit? Dinas Tenaga Kerja bisa memberi gambaran bahwa kebanyakan yang bekerja langsung di sektor ini adalah orang luar.
Beberapa tahun lalu saya sempat melihat daftar siswa di salah satu sekolah yang ada di Kutai Timur. Rata-rata anak yang bersekolah di sana lahir di luar Kalimantan Timur. Kaltim Bangkit, tagline ini menjadi penanda kesadaran untuk membangun SDM secara lebih akseleratif. Dimulailah program beasiswa yang sistematis, bukan berdasar belas kasihan atau reward untuk prestasi. Beasiswa untuk semua diberikan lewat program Kaltim Cemerlang.
Pendidikan memang dipercaya akan mampu mengubah keadaan secara lebih sistemik. Membawa keadilan untuk semua agar orang Kaltim tidak hanya mengisi ruang kerja non-skill, yang itu pun kadang harus direbut dengan tekanan organisasi-organisasi yang seragamnya mirip pasukan perang. Ruang-ruang kerja kini mulai diisi oleh orang Kaltim sendiri, meski masih timpang. Dan pendidikan terus digenjot, termasuk dengan program beasiswa terbaru yang tetap berwatak akseleratif dari namanya, Beasiswa Gaspol.
Gratis Pol ini memberi beasiswa untuk semua mahasiswa Kaltim yang berkuliah baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, untuk pertama kalinya diberikan kepada mahasiswa baru di tahun 2025 karena keterbatasan penganggaran. Perubahan model pemberian beasiswa dari yang sebelumnya membuat pelaksanaan Gratis Pol ini belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Selain keluhan, ada pula mahasiswa yang membatalkan diri untuk menerimanya.
Apapun itu, mestinya dengan semua kekayaan sumber daya alamnya, Kaltim bisa menggratiskan pendidikan. Tak perlu rumit aturan atau syaratnya. Dan uang beasiswa, agar tidak digunakan untuk kepentingan lain, mestinya dibayarkan langsung ke lembaga pendidikannya.
BACA JUGA : Bom Waktu
Apakah pemberian beasiswa secara otomatis akan meningkatkan kecerdasan dan kecemerlangan warga Kalimantan Timur dalam bernalar? Tidak otomatis, persis sama dengan MBG yang juga tidak akan otomatis membuat siswa-siswa sehat dan cerdas. Elemen atau faktor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu banyak; biaya pendidikan hanya salah satunya. Yang terpenting justru ekosistem dalam ruang pendidikan kita, bagaimana nalar dibentuk di sana.
Lewat beberapa video yang diunggah di kanal YouTube, TikTok, dan juga IG, bisa disaksikan banyak bukti tentang degradasi kognitif yang dialami oleh siswa-siswi kita. Mereka gagal menjawab perkalian sederhana seperti $6 \times 4$, atau tak mengenal ibu kota provinsinya, apalagi provinsi lain. Bahkan ada banyak anak SMA belum bisa membaca, serta anak SMA yang membacanya masih mengeja.
Jangan-jangan ini hasil dari anggapan bahwa menghafal itu buruk. Sebuah anggapan yang populer dalam dunia pendidikan belakangan ini. Padahal ini jelas keliru. Soal menghafal itu baik atau buruk tergantung pada cara dan tujuannya. Cara menghafal yang buruk adalah yang seperti beo, hanya hafal saja. Padahal menghafal tujuannya adalah untuk memahami dan melatih otak dengan cara terus mengulang.
Bayangkan seorang penulis yang tak hafal huruf atau seorang matematikawan yang tak hafal tabel perkalian; mereka kemudian akan menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal teknis dasar. Hafalan akan disimpan di memori otak internal. Dengan mempunyai banyak hafalan, maka area working memory akan cukup punya energi untuk melakukan kerja analisis, berpikir kreatif, atau menciptakan sesuatu.
Paulo Freire memang mengungkapkan kritik atas hafalan; dia menyampaikan soal pendidikan model bank. Menurutnya, murid bukan celengan yang dijejali dengan pengetahuan tanpa tahu maknanya. Sekadar menghafal tanpa tahu makna memang buruk karena tidak akan bertahan lama dan sulit menerapkannya dalam situasi nyata.
Maka hafalan yang disertai pemahaman adalah yang terpenting, karena ini akan bertahan lama dan kemudian menjadi pengetahuan fungsional. Artinya, hafalan yang buruk adalah hafalan yang dijadikan pengganti logika, atau diimplementasikan dalam soal ujian tanpa meminta argumentasi, atau ketika sudah hafal definisi kemudian membunuh rasa ingin tahu siswa. Intinya, hafalan adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir.
Degradasi kognitif yang dipertontonkan di video-video yang viral nampaknya berkorelasi dengan kemalasan menghafal. Karena malas menghafal, kemudian enggan mencari tahu, bahkan mencari tahu lingkungannya sendiri, kota, atau daerahnya sendiri. Tanpa membiasakan diri untuk menghafal, otak menjadi beku, kurang “senam”. Dan terbukti, menghafal kutipan filosofis, puisi, lagu, dan istilah-istilah teknis akan membantu menjaga plastisitas otak dan mencegah degradasi kognitif.
BACA JUGA : Pesta Babi
Masalah pendidikan kini semakin berat karena sekolah kerap kali berubah jadi panggung audisi. Guru dan murid sama-sama bikin konten, kolaborasi demi memperoleh validasi likes dan FYP, bukan dengan materi pendidikan tetapi malah joget-joget. Guru dan murid sepertinya sepakat, sekolah butuh validasi.
Sayangnya, di panggung sosial media, validasi itu bukan diperoleh dengan prestasi atau kemampuan siswa yang mumpuni dalam bidang ini dan itu. Validasinya justru dibangun dengan video-video yang mengejar tombol jempol agar dibagikan sehingga viral atau FYP. Siswa dan guru kemudian bergoyang random ramai-ramai.
Di sekolah, siswa dan guru bukan sibuk belajar dan mengajar tetapi malah bikin konten. Guru mengajar sambil live, sehingga fokusnya lebih ke kamera daripada menatap siswa. Siswanya ingin cepat-cepat istirahat agar kembali bisa memegang gawai lalu mulai bikin konten. Teknologi informasi dan komunikasi dengan semua platform sosial medianya membuat dunia pendidikan memanen Generasi LC, Loss of Criticism.
Generasi yang mencemaskan untuk menghadapi Generasi Emas. Generasi LC ini tidak mungkin jadi harapan bangsa untuk melawan “penjajahan gaya baru” yang kini dilakukan oleh bangsa lainnya pada Indonesia. Pendidikan yang dibiayai dengan program-program populis hanya menguntungkan pemimpin secara politik. Beasiswa justru menjadi “politik uang” bagi pemimpin untuk mengamankan suara ketika maju dalam periode berikutnya.
Beasiswa gagal dikawal untuk menjadi alat scaffolding atau “tangga pemahaman” guna membangun harga diri bangsa. Uang besar yang digelontorkan untuk memajukan pendidikan justru membangun panggung yang menjadi ajang pendangkalan intelektual, karena hanya mengejar viralitas tanpa moralitas.
Triliunan rupiah sudah digelontorkan untuk program pendidikan di seluruh Indonesia, baru untuk MBG saja jumlahnya sudah banyak. Tapi masa depan Indonesia yang disebut “Emas” tetap terancam menjadi “Cemas”. Masa depan Indonesia untuk keluar dari berbagai jebakan memerlukan dukungan dari generasi yang memiliki nalar yang tajam dan etika yang kokoh. Namun pendidikan yang bertugas membangun fondasi itu justru sedang oleng oleh sirkus politik dan etik.
note : sumber gambar – VIVA
