Secara umum orang menganggap alam itu adalah rangkaian keteraturan. Ada pagi, siang, sore dan malam, ada musim panas dan musim hujan, berangin dan tak berangin dan seterusnya.

Hanya saja yang disebut dengan keteraturan alam maknanya adalah ketidakteraturan sebab alam selalu dinamis.

Pun demikian halnya dengan sungai, yang disebut dengan keteraturan sungai adalah ketidakteraturan. Seperti lebar sungai tidak akan sama dari hulu hingga hilir, kelokan sungai juga tidak seragam, pun juga kedalaman palungnya, arus airnya bahkan mutu atau kualitas airnya bisa berbeda-beda mulai dari hulu, tengah hingga hilir.

Dinamika inilah yang harus dijaga agar perkembangan tidak merugikan siapapun yang mendapat manfaat dari adanya sungai.

Alat atau perangkat untuk menjaganya adalah peraturan hukum dalam bentuk Undang Undang dan peraturan lainnya.

Ada banyak UU atau peraturan hukum yang mengatur atau berhubungan dengan sungai. Karena aspek yang terkait dengan sungai meliputi air, lahan, hutan, sampah/limbah.  Sungai selalu meliputi sebuah kawasan yang luas dari sisi ekosistem maupun administrasi.

Dan dalam kenyataannya kemudian UU atau peraturan terkait dengan sungai kemudian menjadi salah satu yang paling banyak dilanggar.

Pelanggaran yang paling umum adalah okupasi atau perampasan ruang lindung, ruang keamanaan dan ruang ekologis sungai.

Bentuk pelanggarannya bermacam-macam, namun yang paling popular adalah perampasan bantaran sungai untuk permukiman.

Saking populernya kemudian kebanyakan orang akan menganggap tumbuhnya permukiman di bantaran sungai yang kemudian akan digusur ketika ada proyek normalisasi sungai sebagai pelanggaran utama terhadap semua UU atau peraturan yang terkait dengan sungai.

Kelembagaan Sungai

Sungai dan Daerah Aliran Sungai pasti akan ditautkan dengan UU tentang Sumber Daya Air, UU Pemerintahan Daerah, UU Kehutanan, UU Pengairan, UU Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya yang tak kalah banyak.

Berkaitan dengan banyak UU dan Peraturan kemudian menimbulkan pertanyaannya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap sungai?.

Di masyarakat umum yang paling dikenali sebagai yang bertanggungjawab atas sungai adalah Kementerian Pekerjaan Umum lewat perangkatnya yang disebut dengan Badan Wilayah Sungai {BWS}.

Kementerian PU menjadi terkenal karena merekalah yang bertanggungjawab untuk melakukan normalisasi sungai. Sebuah pendekatan pembangunan sungai yang muncul dari kenyataan bahwa banyak sungai bermasalah sehingga perlu ‘dinormalkan’ kembali.

Hanya saja yang disebut ‘normal’ adalah alirannya. Maka kegiatan atau proyek normalisasi tujuan utamanya adalah membuat aliran sungai menjadi cepat dan lancar, harapannya adalah sungai tidak lagi menjadi penyebab banjir.

Kelemahan dari pendekatan ini adalah terlalu menekankan pada aspek sungai sebagai sistem pengaliran dan abai pada hakikat lain sungai sebagai sistem pengairan. Sungai alami kemudian didekati dengan pendekatan teknik keairan sehingga diperlakukan layaknya kanal atau drainase.

Alih-alih membuat sungai menjadi normal, proyek normalisasi justru menghasilkan sungai dengan wajah baru, sungai yang tidak lagi alami, sungai yang kehilangan dinamika asalinya.

Problema ini muncul karena aspek lain dari sungai yaitu sebagai sistem keairan yang direpresentasikan dalam istilah Daerah Aliran Sungai berada dalam tanggungjawab kementerian lain. Badan yang mengurusi hal ini adalah Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai {BP DAS} yang berada dalam naungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

BP DAS kalah popular dengan BWS, salah satunya karena tidak mempunyai anggaran yang besar untuk melakukan proyek-proyek pemulihan.

Penanggungjawab lain terhadap sungai terutama lahan yang terhubung dengan sungai adalah pemerintah daerah, sebab sungai akan selalu mengalir melewati wilayah pemerintahan tertentu.

Sinergi antar pihak yang bertanggungjawab ini yang kemudian kerap menjadi bermasalah. Sehingga masalah sungai kemudian menjadi semakin berlarut-larut.

Dan diluar semua masalah itu, di dalam UU atau peraturan terkait sungai yang dikedepankan adalah partisipasi masyarakat.

Namun secara umum dalam kenyataan dan pemberitaan masyarakatlah yang selalu menjadi kambing hitam atas semua permasalahan yang terjadi di sungai.

Bencana Sumber Daya Umum

Sungai termasuk salah satu sumberdaya umum sehingga banyak pihak yang memperoleh manfaat dan memanfaatkannya. Banyaknya kepentingan di sungai membuat sungai menjadi medan pertempuran kepentingan.

Dalam banyak kasus sungai kemudian menjadi wilayah yang ‘abu-abu’, yang berkuasa di sungai bukan UU atau peraturan, melainkan kekuasaan baik politik maupun non politik.

Maka tak mengherankan jika ada banyak pelanggaran di sungai yang seolah ‘dilestarikan’.

Banyaknya pelanggaran yang berlangsung lama membuat sungai kemudian menjadi ‘bencana sumberdaya umum’. Ada banyak masalah di sungai namun ujung pangkalnya tak diketahui atau bahkan coba disembunyikan.

Jika cara mengatasi bencana sumberdaya umum di sungai masih seperti biasanya niscaya semua proyek bahkan yang bernilai trilyunan tidak akan pernah menuntaskan permasalahan. Yang terjadi justru sebuah proyek akan melahirkan proyek susulan sehingga menjadi proyek berkelanjutan, bukan sungai yang berkelanjutan.

Di berbagai daerah sudah muncul kelompok masyarakat sipil yang berkolaborasi dengan kelompok akademisi untuk menyuarakan paradigma baru tentang mengatasi masalah sungai. Kelompok ini mengajak para pemangku kepentingan untuk tidak terpaku pada paradigma pembangunan sungai untuk kemudian beranjak pada paradigma baru yang disebut dengan restorasi sungai.

Sebuah pendekatan yang mengisyaratkan adanya pendekatan holistik pada sungai, pendekatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang dikenal dengan istilah ‘one river one integrated plan’.

Di dalam bidang kehutanan dikenal istilah perhutanan sosial. Sebuah pendekatan untuk pelestarian hutan yang berbasis masyarakat.

Pendekatan ini juga bisa diimplementasikan dalam urusan sungai, dimana kelembagaan sungai dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat dikonsolidasikan untuk menjaga kelestarian sungai, memanfaatkan sungai secara berkelanjutan.

sumber gambar : beritasatu.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here