Andai saya jadi Walikota Samarinda lalu ditanya oleh wartawan soal kejadian banjir, maka saya akan mengambil referensi jawab dari Gubernur Kalimantan Timur.

Saya akan jawab “Samarinda banjir itu biasa, kalau tidak banjir baru luar biasa,”

Cukup begitu saja, jawaban itu pasti sudah jadi berita dan bla..bla..bla sesudahnya menjadi tidak penting.

Toh, begitu esok air sudah surut dan tinggal menyisakan serakan sampah serta tumpukan sedimen soal banjir tak lagi penting sebab sudah ada deret masalah lain yang akan menutupinya.

Lagi pula berita soal banjir yang dimuat berdasarkan wawancara dengan pejabat bakal ditanggapi oleh netizen lewat status facebook “Banjir tak bisa ditangani dengan wawancara,”

Ngomong-omong soal banjir perlu ada yang diluruskan agar kita semua sepaham. Banjir itu perlu ditangani atau diatasi?.

Sejauh yang saya tahu selama ini, nampaknya pilihan mengatasi yang lebih dominan. Mengatasi artinya membuat area yang seharusnya tidak digenangi kemudian ditinggikan. Hasilnya area itu kemudian berada di atas banjir.

Hanya saja model menyelesaikan persoalan banjir dengan cara mengatasi kemudian melahirkan fenomena balapan liar. Balapan terjadi antara jalan dan pondasi. Ketika permukiman terendam, kebanyakan warga akan menaikkan pondasi rumah agar air tak masuk. Hasilnya air kemudian mengenangi jalanan.

Ketika jalanan tergenang pemerintah kemudian meninggikan jalan dengan semen, tebalnya bisa puluhan sentimeter. Hasilnya air kemudian kembali melimpas ke permukiman. Air kembali masuk ke rumah warga. Warga kemudian meninggikan lantai rumah.

Begitu berulang-ulang hingga sampai akhirnya ada warga yang tak lagi mampu meninggikan pondasi atau lantai rumahnya. Rumah kemudian dijual dan dibeli oleh orang lain lalu dibongkar dan dibangun kembali dengan pondasi yang lebih tinggi dari pondasi sebelumnya.

Jalan kemudian kembali terendam, lalu ditinggikan lagi dengan menumpuk semen diatasnya. Begitu seterusnya antara jalan dan pondasi saling membalap agar tetap berada diatas ketinggian air genangan.

Dan modus mengatasi banjir bukan hanya terjadi pada jalan dan pondasi rumah. Sebagian besar taman-taman di Samarinda juga dibuat untuk mengatasi banjir. Makanya taman kelihatan seperti pot raksasa karena lebih tinggi dari daerah di sekelilingnya.

Banjir tentu harus ditangani, tapi cara menangani dengan mengatasi ternyata tak membuat banjir hilang.

BACA JUGA : Kalau Bisa Semua Ingin Jadi Kapitalis

Mungkinkah kita menangani banjir?.

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia {KBBI} versi online arti dari kata menangani adalah 1. memukuli {menghajar dan lain sebagainya}, 2. mengerjakan {menggarap} sendiri.

Menilik arti menangani, nampaknya menangani banjir tidaklah mungkin. Sebab ‘memukuli’ banjir bakal memercik ke muka sendiri. Atau ‘mengerjakan [menggarap} sendiri’ banjir juga tidak mungkin kecuali banjir lokal karena genting bocor.

Lalu apakah banjir tidak bisa tertangani. Tentu saja banjir dapat tertangani, dapat digarap dan dapat diselesaikan.

Yang paling umum adalah banjir dapat digarap, digarap sebagai proyek yang berkelanjutan. Jakarta misalnya selama puluhan tahun terus berkutat dengan proyek-proyek banjir. Pun demikian dengan Kota Samarinda. Dalam APBD selalu ada anggaran untuk proyek mengatasi banjir, baik yang dianggarkan sendiri maupun ada dalam anggaran pemerintah provinsi maupun nasional.

Lewat proyek-proyek itu ada jenis banjir yang bisa tertangani seperti banjir karena sumbatan sampah, banjir karena tanggul atau bendungan jebol. Namun banjir karena terganggunya siklus hidrologi, hilangnya ruang tangkapan, resapan dan ruang air lainnya serta erosi umumnya menjadi banjir yang abadi atau berulang.

Dulu banjir terjadi dalam siklus tahunan, bisa 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Namun kini banjir terjadi setiap hujan, maka tak layak disebut banjir tahunan karena sudah jadi langganan.

Karakter proyek untuk mengatasi banjir umumnya adalah proyek-proyek jangka pendek. Padahal yang disebut siklus hidrologi tidak bisa dipulihkan dalam jangka waktu yang segera. Sebab permasalahannya lintas sektoral dan lintas wilayah.

Banjir di Kota Samarinda terutama yang terjadi di DAS Karang Mumus punya hubungan dengan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama wilayah Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Tenggarong seberang.

Biar Sungai Karang Mumus dikerak keruk tetap saja jika penggunaan lahan di DAS Karang Mumus tidak berkesesuaian dengan air niscaya sedimentasi dan limpasan air permukaannya akan tetap tinggi. Dan Sungai Karang Mumus tetap tidak akan mampu menampung dan mengalirkan segera andai air permukaan itu secara serempak masuk ke badan sungainya.

BACA JUGA : Fast Fashion – Tak Lagi Menunggu Hari Raya Untuk Beli Pakaian Baru 

Banjir sebetulnya bukan masalah karena merupakan peristiwa alam biasa. Jika kemudian banjir dianggap masalah, itu dikarenakan terjadi pada wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki.

Genangan air jika pada tempatnya justru merupakan anugerah. Air yang tergenang kemudian bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang percuma ke laut.

Agar banjir tidak menjadi masalah maka diperlukan upaya untuk mengelola air hujan. Yang paling pertama mesti dilakukan adalah memastikan sebagian besar air hujan terserap ke dalam tanah. Untuk itu diperlukan ruang resapan, area lahan yang tanahnya tidak diperkeras dengan semen dan ditutupi oleh vegetasi yang akarnya akan membantu meresapkan air ke dalam tanah.

Selain ruang resapan diperlukan juga ruang tangkapan atau penampungan air. Secara alamiah ruang ini disebut sebagai lahan basah atau rawa-rawa. Baik rawa periodik maupun rawa permanen, rawa yang terhubung maupun tidak terhubung dengan sungai.

Harus diketahui sejak jaman dinosaurus sekalipun yang disebut dengan hujan sudah menimbulkan genangan. Dan air tidak bertambah atau berkurang. Sehingga daerah-daerah yang sejak semula tergenang pasti akan terus tergenang.

Yang setia itu bukan hanya merpati, melainkan juga air. Meski sekali waktu bisa disingkirkan namun suatu saat air akan selalu kembali ke rumahnya.

Mengembalikan ‘rumah’ air yang sudah kita ambil, kita rubah fungsinya adalah jalan untuk menyeimbangkan lagi siklus air. Andai rumah air kita ambil ruang lebarnya maka mesti diganti dengan ruang dalam. Itulah yang disebut dengan kompensasi ruang air.

Jika kompensasi itu tidak dilakukan maka air akan mengambil ruang lain, ruang yang mungkin saja adalah ruang permukiman, ruang fasilitas umum dan lain-lain.

Jadi kalau tak mau kebanjiran ya jangan mencuri atau merampas ruang air.

Karena pengetahuan dan teknologi, mungkin kita yakin bisa mengatasi banjir dengan cara membuat infrastruktur untuk mengalirkan air secapat mungkin menuju laut. Namun kelakuan ‘mengeringkan’ air hujan yang mengenangi daratan secepat mungkin justru mengundang bencana lain. Bencana itu adalah kekeringan di musim kemarau.

Maka mereka yang paham air dan siklus air akan mengelola banjir sebagai jalan untuk mencegah kekeringan. Sebab banjir dan kekeringan adalah saudara kembar, penyebabnya interdependen.

Bicara lantang soal mengatasi atau menangani banjir namun tanpa kesadaran mencegah kekeringan adalah pertanda bahwa cara pikir kita tidak tuntas. Cara pikir yang mengambarkan tiba masa tiba akal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here