KESAH.ID – Fenomena kepengurusan kembar ada di berbagai organisasi. Namun jika itu terjadi pada organisasi wartawan menjadi agak mengejutkan, terlebih disaat tantangan yang dihadapi oleh media begitu kompleks. Untuk bertahan menghadapi tantangan jaman saja sudah sulit, ditambah lagi dengan konflik yang bisa membuat jurnalisme semakin tidak dipercaya. Menjadi tetap relevan adalah persoalan yang dihadapi oleh dunia jurnalistik saat ini. Sebab terbukti informasi dan warta bisa tetap tersebar dengan atau tanpa jurnalis.
Presiden Prabowo Subianto tidak seperti para presiden sebelumnya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tanpa menghadiri perayaannya.
Padahal kehadiran Presiden pada puncak perayaan Hari Pers Nasional sudah menjadi tradisi sejak jaman Suharto.
Hari pers sendiri identik dengan PWI karena perayaan yang diperingati setiap tanggal 9 Februari ini merupakan tanggal berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia.
Presiden nampaknya tak ingin berpihak dalam konflik kepengurusan PWI yang pecah dua. Ada dua orang yang mengklaim sebagai Ketua PWI Nasional. Dan masing-masing menyelenggarakan HPN, satu di Kalimantan Selatan dan satunya di Riau.
Maka Presiden Prabowo menyampaikan pesan dan ucapan selamatnya lewat pidato yang disampaikan melalui kanal youtube. Dalam pesannya Presiden mengatakan pers adalah pilar penting dalam demokrasi. Namun Presiden juga mengingatkan perihal tantangan pers yang makin kompleks.
Salah satu yang diingatkan adalah isu pecah belah.
Prabowo sensitif dengan isu ini, sebab pengalamannya berkontestasi dengan Joko Widodo sempat menimbulkan pembelahan yang sangat dalam di masyarakat. Muncul sebutan Cebong dan Kampret untuk mengambarkan kelompok pendukung masing-masing.
Pembelahan masyarakat ini tak mudah untuk diselesaikan, bahkan ketika Prabowo Subianto menerima tawaran menjadi Pembantu Presiden, bergabung dengan kabinet Joko Widodo.
Berkaca dari pengalaman ini, mungkin Prabowo memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam perayaan HPN tahun 2025 agar pembelahan tak makin tajam.
Fenomena organisasi kembar sebenarnya merupakan hal yang biasa. Tapi banyak yang tak menyangka hal itu akan menimpa organisasi semacam Persatuan Wartawan Indonesia.
Kalau pengurus atau kepemimpinan kembar terjadi dalam partai, kebanyakan orang akan maklum. Karena politik memang penuh intrik.
Dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa, karena banyak contohnya.
Salah satu yang paling diingat tentu saja Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian punya kembaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kepengurusan partai sering kembar karena ada mekanisme Konggres Luar Biasa. Banyak partai telah menggelar KLB. Ada ketua dan pengurus lama yang tidak melawan, tetapi ada punya yang terus bertahan.
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP juga pernah punya pengurus kembar. Namun pemerintah dengan kewenangannya hanya akan mengakui legitimasi satu partai saja. Kalau pecahan atau reformatornya mau diakui maka harus mendirikan dan mendaftarkan partai baru dengan nama berbeda. Dari kepengurusan kembar PPP kemudian lahir Partai Bintang Reformasi. Sama seperti PDI yang kemudian melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Yang paling rajin punya pengurus kembar atau pengurus versi ini dan itu adalah organisasi pemuda. Komite Nasional Pemuda Indonesia misalnya punya pengurus sampai beberapa versi. SK kepengurusannya menjadi laku untuk KNPI daerah.
Yang pegang SK di daerah harus pandai-pandai melobi pemerintahnya agar menjadi versi yang diakui. Jika diakui maka dana pembinaan untuk pemuda akan disalurkan melaluinya.
BACA JUGA : Oke Gas
Para aktivis mahasiswa pasti punya memori tentang organisasi mahasiswa yang pecah-pecah. Selain Himpunan Mahasiswa Islam ada juga HMI Majelis Penyelamat Organisasi, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ada istilah PMII Metro.
Urusan pengurus kembar atau kepengurusan yang pecah bukan melulu pada hal-hal yang bersifat sekuler. Organisasi keagamaan sekalipun juga bisa punya kepengurusan yang kembar, terpecah-pecah.
Aspirasi memang sulit untuk ditunggalkan. Persatuan atau kesatuan dalam satu hal tanpa membuka ruang untuk pluralitas memang hanya merupakan ilusi, idealisasi yang dipaksakan.
Reformasi membuka ruang itu. Paska reformasi organisasi-organisasi tidak lagi berversi tunggal. Selain PWI, dunia pers Indonesia kemudian melahirkan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI.
Baik PWI maupun AJI sangat bercorak media cetak, hingga kemudian lahir pula organisasi jurnalis Radio dan Televisi. Jurnalis televisi berkumpul dalam organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.
Begitu juga dengan pengacara, jumlahnya malah puluhan. Ada PERADI, IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI, dan PPKHI.
Walau pluralitas diakui toh tetap saja dalam setiap organisasi masih kerap terjadi kepengurusan ganda. Karena tidak semua organisasi punya mekanisme yang valid untuk menyelesaikan konflik internal, terlebih jika punya ikatan dengan kekuasaan.
Diturunkan paksa dari suatu jabatan atau kepengurusan memang tidak enak, orang akan merasa kehilangan harga dirinya.
Dan salah satu energi perlawanan paling kuat adalah harga diri.
Dalam banyak kasus kisah pelengseran atau perebutan kekuasaan tak akan menimbulkan kisruh berkepanjangan jika yang dilengserkan punya timbunan kasus hukum yang bisa membuatnya membusuk di penjara.
Kedudukan kemudian akan diserahkan dengan cara barter, kasusnya tak akan disoal. Atau kemudian diberi kedudukan lain sehingga tak terlalu mempermalukan.
Kisah Munaslub yang kemudian dengan cepat berakhir manis adalah pelengseran ketua Kadin. Arsjad Rasyid yang dalam pemilu presiden menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Ganjar – Mahfud dilengserkan oleh Anindya Bakrie pada September 2024.
Meski ada perlawanan dari Kubu Arsjad, namun empat bulan berselang kemudian terjadi rekonsiliasi. Anindya dan Asjad lewat Munas Konsolidasi Persatuan Kadin, dimana Anindya Bakrie diresmikan menjadi Ketua dan Asjad Rasyid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan periode 2024 – 2029.
Faktanya konflik di kalangan organisasi pengusaha atau industriawan mungkin memang lebih mudah diselesaikan dengan take and give. Sebab bagi pengusaha atau industriawan, konflik memang buruk. Maka manajemen konflik menjadi salah satu hal yang paling dikuasai oleh mereka.
Lain halnya dengan organisasi wartawan.
BACA JUGA : Ruang Kota
Dalam catatan hariannya, Dahlan Iskan merunut kejadian ‘kembar siam’ PWI ini pada sosok sentral di PWI dalam sepuluh tahun terakhir ini. Dia adalah Ilham Bintang, pemilik media Check & Recheck.
Pada pemilihan Ketua PWI terjadi persaingan antara Hendry Ch Bangun dan Atal Depari. Ilham mendukung Atal, Henry kalah. Namun lima tahun kemudian Ilham mendukung Hendry dan Atal kalah.
Pada pemilihan lima tahun berikutnya, Ilham Bintang balik mendukung Hendry dan Atal kalah.
Saat kepemimpinan Hendry berjalan ada yang menyoal penggunaan dana CSR dari pihak tertentu. Hendry dianggap mengambil keuntungan dan diminta mempertanggunjawabkan. Namun hal itu disangkal hingga terjadi selisih pendapat.
Kemudian muncul gerakan untuk melakukan Konggres Luar Biasa, Hendry diturunkan dan terpilih Zulmansyah Sekedang. Ilham Bintang pun mendukung Zulmansyah, tapi Hendry tak mau mengalah sehingga muncul dua matahari kembar.
Efeknya perayaan Hari Pers Nasional yang bertepatan dengan hari lahir PWI dirayakan di dua tempat yang berbeda.
Karena perpecahan ini tak segera bisa diselesaikan maka mulai merembet ke daerah-daerah. Tanda-tanda adanya PWI kembar di daerah-daerah mulai terasa meski belum ke seluruh penjuru negeri.
Disaat tantangan pada jurnalisme menjadi sangat kompleks, organisasi wartawan tertua di Indonesia justru berseteru.
PWI bakal kehilangan banyak jika persoalan ini tak segera diselesaikan. Bisa-bisa PWI menjadi tidak relevan, toh pada faktanya jurnalisme bisa berjalan dengan atau tanpa PWI.
Terlebih lagi perpecahan ini bukan karena perbedaan ideologi, prinsip atau paradigma dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik. Perpecahan ini lebih terjadi karena urusan yang paling primitif, piring nasi.
Kepercayaan masyarakat pada pers bisa menurun jika para awak pers hanya dianggap mementingkan perutnya sendiri, ketimbang mengabdi pada masyarakat dengan memberikan informasi dan pemberitaan yang berpihak pada kepentingan publik.
Padahal tanpa organisasi pers yang kuat, jagat berita bakal dipenuhi oleh kabar-kabar bohong, berita hoax, warta yang tidak terpercaya.
Pers dan informasi adalah salah satu pilar kunci untuk membentuk masyarakat madani, jika organisasi pers terus berkelahi jangan mengeluh jika warga bangsa ini menjadi random kelakuannya soal berita dan informasi.
Wajar jika kemudian netizen di Indonesia dikenal sebagai netizen paling tidak sopan sedunia.
note : sumber gambar – RAJAMEDIA
