KESAH.ID – Kaltim membuat catatan sejarah baru dimana Hak Angket lahir dari desakan akar rumput. Berbeda dengan era sebelumnya di mana inisiatif datang dari partai, kali ini masyarakatlah yang memaksa para wakil rakyat di Karang Paci untuk bergerak. Ini dipandang sebagai momen di mana legislatif benar-benar dipaksa menjalankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar pelengkap birokrasi.
Banyak cerita seru tentang Alm. Achmad Amins, Walikota Samarinda dua periode dari tahun 2000–2010. Gaya bicaranya memang lugas, sehingga selama memimpin Kota Samarinda sering kali timbul ketegangan antara Eksekutif dan Legislatif. Ketegangan antara Walikota dan Wakil Rakyat Kota Samarinda umumnya dipicu oleh anggapan bahwa Walikota sering kali memutuskan sendiri kebijakan terkait pembangunan dan tata kota tanpa melibatkan wakil rakyat.
Waktu itu di Samarinda memang sering muncul desas-desus soal 3A, trio yang dianggap memimpin dan menentukan kebijakan Kota Samarinda. 3A adalah Achmad Amins, Said Amin, dan Abun—dua nama terakhir mendapat julukan Walikota Swasta. Komunikasi yang sering tak harmonis itu memicu munculnya rencana dari wakil rakyat Kota Samarinda untuk menggunakan Hak Angket. Wacana ini muncul dari kekecewaan anggota dewan yang menganggap Walikota Samarinda tidak akuntabel dan tak melibatkan wakil rakyat dalam keputusan-keputusan strategis.
Wacana itu sempat menguat karena menjadi perhatian media. Namun kemudian surut dan hilang begitu saja. Achmad Amins, sebagai Walikota, juga santai saja menghadapi rencana wakil rakyat itu. Dalam sebuah wawancara ketika ditanya soal rencana pengajuan hak angket, Achmad Amins menjawab, “Silakan saja.” Dan kemudian malah berseloroh, “Mau hak angket kah, hak angkot kah, terserah saja.”
Setelah masa kepemimpinan Achmad Amins yang kemudian diteruskan oleh Sjaharie Jaang dan Andi Harun, hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Kota Samarinda sepertinya adem ayem saja. Jarang ada kritik keras yang disampaikan oleh Wakil Rakyat di Kota Samarinda terhadap Walikota Samarinda. Lain halnya dengan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Baik Awang Faroek maupun Isran Noor pernah mendapat ancaman penggunaan Hak Interpelasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Partai PKB pernah mewacanakan penggunaan Hak Interpelasi ketika Awang Faroek disertai sejumlah pejabat lainnya melakukan kunjungan ke Rusia. Kunjungan dimaksudkan untuk melakukan penjajakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan rel kereta api. Kunjungan ini dianggap tidak pantas oleh Fraksi PKB karena Kalimantan Timur sedang dilanda bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Waktu itu statusnya dianggap siaga darurat. Wacana untuk menggunakan Hak Interpelasi ini beberapa kali menggema di ruang sidang, namun kemudian tak pernah terwujud.
Di masa kepemimpinan Isran Noor, PKB kembali melakukan gertak sambal. Kali ini wacana untuk menggunakan Hak Interpelasi kembali digulirkan oleh PKB. Pasalnya, Isran Noor dianggap membangkang terkait dengan penetapan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Abdullah Sani yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri tidak diterima sebagai Sekda Definitif oleh Isran Noor. Isran lebih memilih Muhammad Sabani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
Inisiasi yang dilakukan oleh PKB sebenarnya berpotensi untuk diwujudkan karena wacana itu telah mendapat dukungan dari 5 Fraksi dan 20 anggota DPRD Provinsi Kaltim. Tapi penggunaan Hak Interpelasi tak terwujud. Upaya itu nampaknya bisa diselesaikan secara adat karena sang inisiator nampaknya lupa minum Tolak Angin. Hubungan antara Isran Noor dengan para wakil rakyat di DPRD Kaltim sebenarnya memang tak mulus-mulus amat. Sering terjadi friksi dan Isran Noor terbilang jarang hadir di Gedung Wakil Rakyat di Karang Paci.
Namun kharisma Isran Noor sebagai politisi nampaknya cukup kuat sehingga ketika berhadapan satu lawan satu, wakil rakyat terbilang segan untuk berhadap-hadapan.
BACA JUGA : Kereta Api
Di mata masyarakat Kaltim, Isran Noor dipandang sebagai salah satu gubernur yang kuat dan populer. Walau suka ceplas-ceplos, Isran dipandang sebagai salah satu gubernur yang berani memperjuangkan kepentingan provinsi Kaltim di tingkat nasional. Sulit bagi warga Kaltim untuk melihat Isran Noor mencari kesempatan menebalkan rekening dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai gubernur; Isran merasa sudah kaya sebelum jadi gubernur. Yang paling epik adalah ketika Almh. Istrinya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, sang istri ternyata tidak terpilih. Anaknya memang sempat diberitakan terjun ke politik, namun tak lama.
Pemilu kepala daerah provinsi Kalimantan Timur yang terakhir kemudian menjadi anomali, karena Isran Noor yang masih berpasangan dengan Hadi Mulyadi ternyata kalah melawan pasangan yang jauh lebih muda yakni Rudi Mas’ud dan Seno Aji. Isran Noor mungkin kalah kuat dengan Rudi Mas’ud, kalah kuat dalam melakukan serangan udara, padahal Isran dan Rudi sama-sama kaya.
Mungkin Isran kalah kuat dalam beberapa hal. Soal anak misalnya, jelas Rudi Mas’ud adalah pria yang kuat karena jumlah anak pasangan Rudi Mas’ud dan Syarifah Suraidah melebihi jumlah anggota keluarga Gen Halilintar. Dan kiprah keluarga ini dalam politik begitu kelihatan karena istri Gubernur Rudi Mas’ud adalah anggota DPR RI. Ketika kampanye pemilihan kepala daerah provinsi Kaltim, salah satu anak Rudi Mas’ud juga aktif dalam mengampanyekan pencalonan bapaknya.
Selain keluarga inti, keluarga besar Rudi Mas’ud juga jadi kekuatan tersendiri, membuat Isran Noor kalah kuat. Dua saudara kandung Rudi Mas’ud menjadi kepala daerah, satu bupati dan satu walikota. Walau kemudian yang menjabat bupati sempat tersandung masalah hukum. Sementara dua saudara lainnya duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Kaltim. Saudara perempuan menjadi anggota DPRD Kaltim, saudara lelakinya menjadi ketua DPRD Provinsi Kaltim.
Saking kuatnya keluarga ini maka muncul sebutan Bani Mas’ud. Sementara dua gubernur sebelumnya yakni Awang Faroek dan Isran Noor lebih dikenal dengan sebutan Kai. Kekuatan Rudi Mas’ud ini kemudian dicerminkan dalam dua program strategisnya yakni Gaspol dan Jospol. Kemenangan yang gilang gemilang hampir di semua level politik membuat Rudi Mas’ud sangat percaya diri. Jabatan atau kedudukan baik di dalam maupun di luar pemerintahan mulai dibagi ke saudara lainnya, sepupu, kemenakan, ipar, kawan, dan tim suksesnya.
Salah satu yang terbilang paling berani adalah menunjuk saudari perempuannya untuk memimpin Tim atau tenaga ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Lalu kemenakannya yang masih muda menjadi Ketua Kadin Kalimantan Timur. Kepercayaan dirinya kemudian menjadi kontroversi. Sekontroversi gaya pasangan suami istri yang kontradiktif. Rudi Mas’ud cenderung bergaya dan berbicara seperti Rhoma Irama sementara Syarifah Suraidah bergaya ala Marilyn Monroe, termasuk dengan tahi lalat besarnya. Meski begitu, dengan gaya yang seolah bertabrakan, kisah romansa mereka layak untuk dianggap sebagai kisah Romi dan Juli.
BACA JUGA : Mengutuk Panas
Mungkin ekspektasi masyarakat Kaltim terhadap kepemimpinan Rudi Mas’ud kelewat tinggi. Keluarga ini sudah dianggap kaya raya, tak lagi memikirkan harta dunia. Dengan dipimpin oleh Rudi Mas’ud, keuangan provinsi Kaltim tak akan diganggu untuk menyejahterakan keluarga Gubernur yang sudah kelewat sejahtera. Tapi kenyataannya justru lain. Dimulai dengan pengadaan mobil dinas yang harganya terlalu-lalu. Lalu renovasi rumah jabatan, pengadaan kursi pijat dan lain-lain, semua membuat masyarakat Kaltim tersentak karena rasanya semua kemewahan itu sudah biasa dinikmati oleh Gubernur Rudi Mas’ud dengan uangnya sendiri.
Sebagian masyarakat kemudian kecewa, terutama karena “Gaspol” dan “Jospol” ternyata tidak sebernas yang direncanakan atau di-omon-omon-kan. Dulu Jatam Kaltim pernah demo dengan membawa tong kosong di depan kantor gubernur. Gubernur Awang Faroek disebut sebagai Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Gubernur Rudi Mas’ud mungkin tidak bisa dibilang tong kosong, karena kalau cuma tong itu terlalu kecil ukurannya. Keluarga Bani Mas’ud ukurannya sudah kapal tanker.
Tentu masyarakat yang kecewa tak mungkin membawa kapal tanker kosong ke depan kantor gubernur. Maka mereka mengorganisir diri dan kemudian membawa sebanyak mungkin orang ke depan kantor gubernur untuk melakukan aksi. Sebelum ke kantor gubernur, massa aksi melakukan demonstrasi di depan gedung wakil rakyat di Karang Paci. Di sana mereka mendesak wakil rakyat untuk menggunakan Hak Angket. Para wakil rakyat yang menemui ditekan untuk menyetujui, dan mereka setuju.
Begitu aksi berlalu, Gubernur juga secara khusus membuat video yang mengapresiasi sekaligus meminta maaf atas hal-hal yang tak berkenan kepada masyarakat. Namun, tuntutan untuk wakil rakyat memakai Hak Angket seperti tak ada geliat. Tuntutan itu ditagih lagi dan kemudian dibahas di DPRD Provinsi Kaltim dengan semua dramanya. Drama yang membuat wakil gubernur yang berasal dari Gerindra mungkin jadi tak enak makan dan tidur.
Akhirnya, rapat wakil rakyat menyetujui penggunaan Hak Angket terhadap Gubernur Kaltim. Ini menjadi catatan tersendiri di mana inisiatif Hak Angket justru muncul dari masyarakat. Sampai titik ini, wakil rakyat di DPRD Provinsi Kaltim boleh disebut sebagai penyambung lidah rakyat. Tapi jangan bersuka dahulu, proses masih panjang dan kita suka lupa kepada sesuatu yang diulur-ulur waktunya karena besok mungkin ada lagi hal-hal yang lebih mengecewakan sehingga membuat hal-hal yang mengecewakan sebelumnya terlupakan.
Agar apa yang telah menjadi komitmen para wakil rakyat di Karang Paci bisa dieksekusi, maka penting bagi masyarakat Kaltim untuk menyediakan Tolak Angin sebanyak mungkin di gedung wakil rakyat Karang Paci. Biar para wakil rakyat bisa wes ewes ewes bablas angine dan makin pintar karena rajin minum jamu Tolak Angin.
note : sumber gambar – CNN INDONESIA
