KESAH.ID – Subsidi selalu menjadi persoalan yang tak berujung di negeri ini. Negara semakin lama makin kehilangan kemampuan untuk memenuhi hak-hak warganya terutama mereka yang berkekurangan. Kemampuan untuk mendistribusikan subsidi secara tepat sasaran selalu menjadi persoalan sehingga setiap perubahan kebijakan subsidi selalu memakan korban.
Bisa dibilang Prabowo – Gibran memenangkan kontestasi pemilu presiden 2024 dengan modal tagline ‘Oke Gas’.
Hanya saja setelah menang secara meyakinkan dan kemudian membentuk kabinet dengan jumlah menteri serta pejabat setingkat menteri yang jumlahnya ‘oke’ banget, ternyata usai melewati 100 hari pemerintahannya ternyata nggak oke sama sekali.
Soal gas misalnya, Sri Mulyani kaget dengan harga gas subsidi 3 kg yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan gas melon itu.
Entah sejak kapan Sri Mulyani jadi kagetan?.
Apakah karena terlalu sibuk mendampingi presiden lantaran dirinya merupakan salah satu menteri terpintar sampai Sri Mulyani tak pernah berinteraksi dengan masyarakat.
Kalaupun tak punya waktu mampir ke warung atau singgah ke pasar. Toh, Sri Mulyani bisa membaca kabar tentang harga gas subsidi yang tak sesuai HET itu di media pemberitaan atau media sosial tempat para netizen kejam berceloteh.
Ah, entahlah. Mungkin Sri Mulyani kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu.
Tapi ya sudahlah, soal subsidi memang agak random di negeri ini.
Gas melon menjadi populer ketika pemerintah keberatan menanggung subsidi minyak tanah yang membengkak. Subsidi minyak tanah menjadi tak tertahankan karena Indonesia kemudian menjadi pengekspor minyak.
Maka dilakukan transisi energi untuk keperluan domestik dari minyak tanah ke gas elpiji.
Rakyat senang saja karena memakai elpiji terasa lebih bergengsi dibanding minyak tanah.
Di jaman masyarakat memakai minyak tanah, yang pakai gas elpiji hanyalah orang-orang kaya. Gas elpiji jadi lambang kemakmuran.
Dengan memakai elpiji mereka yang berjiwa miskin kemudian merasa bisa setara dengan orang kaya, kaum yang hidupnya makmur.
Saya sendiri di masa kecil akrab dengan lengo potro atau minyak tanah. Lampu dan kompor memakai bahan bakar minyak itu.
Nanti ketika di Manado baru saya sering tinggal di rumah keluarga yang memakai gas elpiji untuk memasak di dapur sehari-hari.
Sewaktu masih di kampung halaman, seingat saya gas elpiji hanya dipakai di dapur pastoran. Dulu jika saya dan teman-teman ngumpul di pastoran dan tak ada yang punya korek. Salah satu akan menyalakan rokok dengan menghidupkan kompor gas di dapur pastoran itu.
Beberapa teman keluar dari dapur sambil senyam-senyum lantaran tercium bau rambut terbakar. Alis atau bulu rambutnya terbakar karena menyalakan rokok yang sudah di-emut di mulut sambil mendekat ke nyala api.
Ketika pindah ke Samarinda, di dapur rumah ada dua kompor. Satu kompor minyak tanah dan satu kompor gas. Waktu itu gas kadang-kadang sulit didapat, tidak selalu ada di penjualnya.
Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan konversi minyak tanah yang oleh orang Samarinda disebut sebagai minyak gas diganti dengan gas elpiji.
Seingat saya Pak RT mengantar satu kompor gas mata tunggal dan satu tabung gas melon. Rasanya tidak pernah kami pakai dan kemudian diambil oleh anggota keluarga lainnya.
BACA JUGA : Bukit Steling
Karena harganya murah, gas melon kemudian banyak dipakai oleh mereka yang tidak berhak atau bukan sasaran subsidi. Bahkan banyak usaha yang juga memakai gas melon. Selain tidak tepat sasaran, distribusi gas melon juga melalui jalur yang tidak seharusnya. Gas banyak diedarkan melalui pengecer atau warung-warung.
Akibatnya harga gas melon melambung karena pengecer mencari keuntungan plus tambahan biaya lainnya seperti angkutan.
Walau sering dihina, gas melon menjadi sumber energi favorit masyarakat. harga antara gas yang disubsidi dan non subsidi jaraknya seperti bumi langit.
Tapi yang namanya subsidi selalu berantakan distribusinya. Gas yang didistribusikan lewat agen atau sub agen menjadi tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Gas melon kemudian diecer lewat warung-warung, bisa dibeli tanpa membawa KTP.
Dan disini berlaku hukum pasar, gas kadang-kadang kosong. Dengan adanya kelangkaan yang bisa saja karena permainan, harga terdongkrak. Harga gas melon di pasaran bisa dua sampai tiga kali lipat dari seharusnya.
Karena umumnya dipakai untuk memasak, ketiadaan gas sering membuat para emak-emak uring-uringan. Bapak-bapak pun ikut stress karena kesana-kemari namun tak menemukan gas melon yang bisa dibeli.
Di warung-warung hanya ada tumpukan tabung gas yang isinya kosong melompong.
Oke gas nggak oke lagi. Yang dulu memilih oke gas kini ngedumel.
Di rumah ada beras, sayur dan lauk. Bumbu-bumbu lengkap tapi tak bisa dimasak.
Mau memasak pakai kayu, dapur rumah sejak dibangun tidak dirancang untuk tungku.
Lagi pula di permukiman yang berhimpit, asap yang mengepul bikin warga lain jadi dag dig dug karena dikira ada kebakaran. Warga di permukiman padat sangat sensitif dengan bau kayu terbakar.
Dengan alasan distribusi yang berantakan dan segala masalah turunan lainnya, pemerintah oke gas membuat keputusan untuk mendistribusikan gas melon hanya melalui agen atau sub agen resmi.
Masyarakat hanya bisa membeli gas di tempat-tempat yang telah ditentukan.
Perubahan ini membuat warga pencinta oke gas kelimpungan. Karena lokasi distribusinya kemudian berkurang, terlihat antrian pembelian gas melon dimana-mana.
Selain keributan, konon ada warga yang kolaps karena kelamaan ngantri. Tragisnya ada yang bunuh diri gara-gara depresi akibat gas kosong. Energi adalah hak rakyat, tapi negara tak bisa memenuhi. Rakyat menjadi sangat rentan terhadap perubahan kebijakan tentang akses dan kontrol pada energi.
Karena kesulitan untuk menanggung subsidi, pemerintah tak lagi bisa jor-joran mengelontorkan anggaran. Subsidi menjadi sangat terarah, tak bisa diberikan untuk semua warga. Hanya warga miskin atau masyarakat kelas bawah yang menjadi sasaran subsidi, sementara hampir semua orang suka dengan yang serba murah.
Gas melon hanya dijual di agen dianggap sebagai cara untuk menseleksi pengkonsumsi gas subsidi. Mereka yang dianggap mampu dirasa bakal malu kalau ikutan mengantri. Tapi sekali lagi ini hanya pengandaian karena harga diri hanya sering ada di omongan.
Buktinya di SPBU, tak sedikit pemilik mobil yang kelasnya menengah dan mewah tak malu mengisi pertalite.
BACA JUGA : Gunung Jepang
Tentu saja masyarakat tak bisa menyalahkan presiden dan wakilnya. Terlalu jauh urusan gas 3 kg dengan kedudukan sebagai pemimpin negara. Yang harus maju adalah para pembantunya.
Jika di masa Joko Widodo, Lord Luhut yang akan maju menghadapi.
Dan kini yang jadi tukang sapu adalah Bahlil.
Jika Luhut bicaranya tas-tes, ucapan Bahlil lain lagi. Menteri lulusan universitas yang tidak ada di google maps ini ucapannya kerap bikin ramai. Awak media menyebutnya ‘quotable’.
Bahlil sering tak peduli, omongan recehnya di hambur di forum-forum yang mestinya menghindari gaya obrolan warung kopi. Tapi Bahlil tak peduli.
Ketika omong-omong ‘Raja Jawa’ masih jadi bisik-bisik tetangga, Bahlil mengucapkannya di forum resmi.
Omongannya kemudian jadi perbincangan, perhatian masyarakat teralihkan dari substansi atau masalah sebenarnya.
Bahlil pun berada di depan untuk mengatasi persoalan carut marut distribusi gas melon. Dan secepat omongannya, kebijakan perubahan distribusi juga diputuskan dengan sangat cepat.
Chaos-lah oke gas.
Bahlil pun dicerca di mana-mana. Banyak meme beredar, sebagian besar berisi kata-kata dan ucapan yang kasar sekali.
Tapi Bahlil sudah terbiasa di bahlul-bahlulkan. Omongan orang tak penting untuknya, karena dia merasa tak ada orang seperti dia yang bisa jadi menteri atau orang kepercayaan presiden. Siapa yang menyangka Bahlil yang sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kecerdasan bisa menjadi Ketua Partai Golkar.
Setelah subsidi-subsidi lain mulai dibereskan. Nampaknya oke gas masih kesulitan mengatur subsidi gas melon. Aturan memakai KTP untuk membeli gas 3 kg bikin tambah ruwet. KTP bukan dokumen yang bisa menunjukkan seseorang adalah penerima subsidi.
Omong-omong soal gas sebenarnya sumber energi ini termasuk mahal. Gas elpiji diproduksi sebagai turunan dari pengolahan minyak bumi. Sehingga energi gas termasuk energi yang kita impor.
Kenapa pemerintah tak memikirkan untuk mempopulerkan kompor listrik. Dalam konteks transisi energi yang berkeadilan, kompor listrik merupakan pilihan yang masuk akal untuk kebutuhan domestik di masa depan.
Sayangnya pemerintah lebih menyukai mempopulerkan mobil listrik. Padahal kita punya persoalan dengan mobil yang jumlahnya sudah kebanyakan. Pertumbuhan jalan kalah jauh dengan pertumbuhan mobil, maka kemacetan terjadi di mana-mana. Mudahnya membeli mobil membuat masyarakat enggan memakai angkutan umum. Angkutan umum massal kolaps dimana-mana.
Dan yang paling penting, kegemaran berkendara kemana-mana membuat masyarakat Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang paling malas jalan kaki.
Bangsa ini memang suka oke gas, gas poll.
note : sumber gambar – JABAREKSPRES
