Indra Kesuma atau kemudian lebih dikenal dengan nama Indra Kenz, awal tahun 2022 merilis sebuah buku berjudul “Miskin = Privilege”.
“Sebenarnya lahir miskin itu privilege sih, bisa merasakan berjuang dan jadi sukses,” begitu katanya menghadapi berbagai serangan dan kritik tajam atas judul dan isi bukunya.
Saya belum membaca buku itu dan memang tak berniat untuk membacanya. Namun hipotesis sebagaimana dicerminkan dalam judul bukunya sesungguhnya menarik.
Miskin selama ini memang lebih dipandang sebagai kekurangan, halangan atau tak punya daya saing. Kemiskinan kerap distigma sebagai penyebab kejahatan, orang miskin lebih mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma baik susila maupun hukum.
Padahal tidaklah demikian. Kemiskinan mungkin memang erat dengan penderitaan, namun orang-orang miskin lebih mempunyai ketahanan dalam menghadapi penderitaan.
Soal kejahatan, Abraham Lincoln yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke 16 dan memerintah dari tahun 1861 – 1864 menuturkan bahwa untuk menguji karakter seseorang, itu tidak terletak pada soal miskin atau kaya. Dalam artian tertentu orang miskin atau orang kaya bisa saja sama-sama tahan menderita. “Watak asli orang akan muncul jika diberi kekuasaan,” begitu tegasnya.
Salah satu godaan terbesar dari kekuasaan adalah ingin terus berkuasa. Dan kita dengan mudah menunjukkan contoh akhir yang buruk dari penguasa yang ingin terus berkuasa.
Pemimpin yang lama berkuasa biasanya berakhir buruk karena seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup.
Korup karena di sekeliling penguasa akan selalu ada orang-orang yang gemar membujuk atau bahkan menjerumuskan demi kepentingan tertentu.
Dalam cerita Epos Mahabarata ada seorang patih bernama Sengkuni. Patih adalah jabatan tinggi di sebuah kerajaan. Dan patih yang bernama Sengkuni adalah seorang yang licik dan pintar membujuk rajanya agar berkuasa selama mungkin.
Karakter patih Sengkuni ini ada dalam semua organisasi baik yang berbasis struktur maupun kultur. Mereka terus saja menggoda yang tengah memegang tampuk pimpinan untuk terus berkuasa. Bujuk rayu Sengkuni meski berasal dari kisah fiksi namun sampai hari ini masih nyata dalam kehidupan bersama di muka bumi.
BACA JUGA : Kendi Nusantara Perayaan Simbolik Antiklimak IKN
Kekuasaan lebih dari uang, begitu ujar seorang teman. Dia menerangkan, seseorang bisa saja kaya raya, paling kaya di sebuah wilayah atau daerah. Namun dengan kekayaan itu dia tak akan bisa menutup jalan ketika akan lewat, melawan arus di jalan raya, datang ke sembarang tempat setiap waktu, memerintahkan orang berkumpul dan lain sebagainya.
“Jika kita punya kekuasaan meski tak terlalu kaya, berbagai kelebihan akan kita nikmati,” tegas teman saya itu.
Sepertinya memang benar karena terbukti kemudian orang-orang kaya tergoda untuk berkuasa. Dan senyatanya dengan kekayaan, kekuasaan lebih mudah untuk direngkuh.
Kalau tak percaya, coba tanya kepada mereka yang pernah mengikuti kontestasi pemilu, berapa uang yang mereka habiskan untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil rakyat, calon bupati, calon walikota, calon gubernur dan lainnya.
Memang ada yang maju dengan modal dengkul, namun sangat sedikit yang bisa menang.
Karena atribut kekuasaan memberikan banyak keuntungan dan keistimewaan maka kekuasaan cenderung menjadi candu. Kata iklan Ligna “Kalau sudah duduk susah berdiri,”
Oleh karenanya kekuasaan selalu dibatasi. Batasan itu kalau dalam tata negara disebut dengan konstitusi.
Hanya saja yang disebut konstitusi selalu bisa diperbaharui, atau dilakukan amandemen dengan berbagai alasan. Atau bahkan tanpa sebuah amandemen peraturan khusus untuk memberi alas perkecualian terhadap amanat konstitusi juga dimungkinkan. Dalam keadaan darurat, konstitusi bisa dilanggar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam biografi berjudul “SBY Selalu Ada pilihan” menceritakan tentang pertanyaan dari koleganya di luar negeri tentang kemungkinan untuk maju atau dipilih kembali setelah memimpin dua periode.
Pertanyaan yang tidak langsung disampaikan oleh koleganya itu kemudian dijawab oleh pembantu presiden. Pembantu presiden menegaskan tidak mungkin karena jabatan presiden di Indonesia dibatasi sebanyak-banyaknya dua kali oleh konstitusi. Presiden SBY mengamini hal itu tanpa ragu.
Yang bertanya masih menelisik. “Bagaimana kalau prestasinya baik, apa tidak mungkin untuk dilanjut?”.
Pembantu presiden masih dengan tegas mengatakan “Tidak,”.
Presiden SBY sendiri mengungkapkan bahwa menjabat selama 5 tahun saja sudah bisa berbuat banyak untuk negeri. Menurutnya jika terlalu lama, atau ditambah satu periode 5 tahun berikutnya justru cenderung melakukan segala sesuatu sebagai rutinitas, menjadi tidak kreatif.
Meski tegas ingin tunduk pada konstitusi, sebenarnya SBY masih mempunyai keinginan untuk meneruskan kekuasaan. Memang tidak melalui dirinya melainkan lewat anaknya. Agus Harimurti Yudhoyono yang mempunyai karir bagus di militer, kemudian mundur dari dinas kemiliteran dan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrat yang dikenal sebagai partai keluarga SBY.
Dalam prakteknya, memperpanjang kekuasaan kerap dilakukan oleh penguasa eksekutif yang purna tugasnya, kemudian masuk ke wilayah legislatif. Setelah selesai jadi bupati, walikota atau gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Atau sebaliknya mereka yang telah paripurna menjadi wakil rakyat kemudian mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Alhasil banyak orang bisa terus duduk dalam kekuasaan, berganti-ganti dari kekuasaan eksekutif ke legislative atau sebaliknya.
Yang berkuasa meski taat pada konstitusi juga cenderung memperluas kekuasaannya. Bukan hanya bertumpu pada dirinya sendiri melainkan juga berupaya untuk mendudukkan istri, anak, keponakan, menantu dan lainnya dalam tampuk kekuasaan.
Pada dasarnya seseorang lewat keluarga atau kroninya bisa terus memegang kekuasaan tanpa harus melanggar konstitusi.
BACA JUGA : Kedelai Asli China Tempe Asli Indonesia
Kuasa memang merupakan pertarungan. Dan yang ingin berkuasa tidak selalu seseorang, sebuah keluarga melainkan juga institusi/perkumpulan atau organisasi.
Sebuah institusi atau organisasi bisa menjadi sangat ‘berkuasa’ karena menyebarkan dan mendudukkan orangnya di mana-mana. Mempunyai daya tawar yang kuat sehingga dalam setiap posisi atau jabatan dalam struktur pemerintah atau semi pemerintah selalu ada jatah kursinya.
Dengan watak seperti ini maka sebuah organisasi atau institusi yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai organisasi politik kemudian tampil dan berperilaku sangat politis.
Organisasi yang berbasis masa selalu dengan mudah digoda untuk menjadi kendaraan politik menuju kekuasaan. Godaan yang kemudian kerap menimbulkan keriuhan-keriuhan.
Dan beberapa waktu terakhir ini Presiden Jokowi juga digoda untuk memperpanjang kekuasaan. Ada yang mengusulkan periode ketiga ada pula yang mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan secara otomatis.
Dan usulan ini justru muncul dari para pembantunya, kelompok koalisi atau orang-orang dalam istana.
Mungkin mereka terlanjur nikmat berada dalam lingkungan istana dan merasa belum punya kekuatan atau keyakinan untuk ‘disapih’. Maka berlaku menjadi Sengkuni adalah jalan untuk menambah waktu agar persiapan untuk bertarung dalam pemilu berikutnya bisa lebih baik.
Bisa jadi watak Sengkuni ini muncul karena melihat Presiden Jokowi bisa digoda untuk memperluas kekuasaan, terbukti anak dan menantunya ternyata ‘direstui’ untuk maju hingga menang menjadi walikota.
Kita semua tahu, pencalonan Gibran sebagai calon walikota Solo dari PDIP saat itu ‘melabrak’ aturan internal PDIP.
Usulan perpanjangan masa jabatan Presiden atau penundaan pemilu 2024 nampak berjalan secara sistematis dan sistemik. Ada banyak riset atau survey politik yang dilakukan dengan hasil yang berpretensi untuk membuka ruang itu.
Dalam iklim demokrasi memang tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengusulkan ini dan itu. Konstitusi juga bukan ayat suci yang tidak boleh dirubah atau dikoreksi.
Untung saja Presiden Jokowi menganggap segala usulan itu sebagai tamparan yang mempermalukan dirinya.
Presiden Jokowi mengatakan sama sekali tidak punya pikiran untuk memperpanjang masa jabatan atau maju kembali untuk menduduki periode ketiga.
Selain ingin setia pada konstitusi, mungkin Presiden Jokowi pernah membaca pepatah latin yang berbunyi : exeat aula, qui vult esse pius.
Presiden Jokowi ingin mengakhiri periode kepemerintahannya dengan baik dan ingin tetap menjadi orang baik. Mengikuti apa yang disampaikan oleh penyair dan filsuf Romawi, Marcus Annacus Lucanus hampir dua ribu tahun lalu, katanya “Yang ingin tetap menjadi orang baik hendaknya meninggalkan istana,”
Hanya saja sebaiknya sebelum meninggalkan istana alangkah baiknya jika Presiden Jokowi bisa membebaskan istana dari gerombolan Sengkuni.
Note : Sumber gambar Narasi TV – IG Najwa Shihab
