Kendi Nusantara Perayaan Simbolik Antiklimak IKN

Hari Kamis lalu {24/03/2022} melalui WA seseorang memperkenalkan diri sebagai awak Lembaga Penyiaran Komunitas bernama DNK TV.

Untuk keperluan produksi berita, dia meminta kesediaan saya menjadi narasumber dengan tema “Kritik Terhadap Pemindahan IKN”. Menurutnya saya dianggap cocok berbicara tentang hal itu berdasarkan rekomandasi dari seorang.

Saya menyanggupi untuk ngobrol-ngobrol, pilihan saya lewat zoom saja karena kurang familier dengan google meet dan bakal pegel di tangan dan telinga jika pakai telepon.

Soal IKN meski saya tidak mengamati atau mendalami isu ini secara khusus, namun sebagai warga Kalimantan Timur tentu saja saya sering kali memperbincangkannya dalam berbagai kesempatan dengan kawan-kawan sepergaulan.

Sesekali saya juga membaca dokumen terkait dengan rencana pembangunan IKN baik dari lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil atau apa saja yang muncul di media online dan media sosial.

Sejak semula wacana pemindahan IKN ini menyeruak, saya menanggapinya dengan biasa-biasa saja, tidak sinis melainkan skeptis. Masalahnya wacana pemindahan IKN adalah cerita lama yang berkembang sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wacana itu ramai sesaat dan kemudian menguap. Jadi ketika Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu di pertengahan tahun 2019, saya beranggapan nasibnya akan sama dengan yang sebelumnya.

Seingat saya, wacana pemindahan IKN selalu muncul ketika sehabis mudik lebaran atau ketika ada bencana di Jakarta. Jakarta yang makin padat, macet dan rutin kebanjiran selalu menjadi pemicu kemunculan kembali wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Baik Presiden Sukarno maupun Presiden Suharto sudah cukup serius untuk melakukan proses pemindahan, lokasinya juga sudah ditunjuk. Namun rencana menjadi urung karena ketidakmampuan keuangan negara. Ketika rencana ditetapkan, Indonesia kemudian dihantam krisis ekonomi dan politik. Rencana yang sudah setengah matang kemudian terkubur.

Rencana pemindahan IKN yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo juga hampir mengalami nasib yang serupa. Beberapa bulan setelah disampaikan, Indonesia kemudian ditimpa masalah multidimensional akibat pandemi Covid 19 yang hingga hari ini belum berakhir.

Dan, wow… Presiden Joko Widodo ternyata tidak menyerah, sembari berjibaku menghadapi pandemi Covid 19, Presiden tetap mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk membuat rencana pemindahan IKN terwujud.

Buku putih yang berisi A sampai Z sehubungan dengan pemindahan IKN telah disusun, lokasi dan kawasannya telah ditunjuk dan ditentukan, nama IKN juga sudah dipilih, UU juga sudah disahkan serta Kepala Otorita dan Wakilnya sudah dilantik.

Cita-cita Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru pada tahun 2024 sebelum masa jabatan periode keduanya habis nampaknya bakal terwujud.

BACA JUGA : Kedelai Asli China Tapi Tempe Asli Indonesia

Memasuki tahun 2022, cerita tentang IKN kembali menguat dengan ditetapkannya UU IKN, diberi nama yakni Nusantara, dipilih dan dilantik Kepala Otorita IKN dan dirayakan dalam bentuk kemah oleh Presiden, Para Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara dan Gubernur se Kalimantan di titik nol IKN.

Di titik nol itu siang harinya juga dilakukan upacara Kendi Nusantara. Para gubernur seluruh Indonesia datang dengan membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing untuk kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara sebagai perlambang kesatuan Tanah Air di Nusantara.

Ramai media memberitakan tentang kegiatan Kemah Nusantara ini. Nampak jelas suasana perkemahannya berbeda dengan kemah-kemah anak gunung dan anak senja. Lokasi yang dipersiapkan cukup lama lebih mirip glamping yang kini banyak diselenggarakan oleh para operator wisata.

Tidurnya memang ditenda namun layanan dan fasilitas lainnya tak beda jauh dengan hotel serta resort, tinggal datang dan menikmati segala sesuatu yang telah tersedia.

Kegiatan Kemah dan Kendi Nusantara buat saya menjadi titik klimak wacana pemindahan IKN. Tensi perbincangan kemudian menurun karena telah beralih dari moda politik ke moda teknik operasional. Kendali pembangunan IKN kini berada di tangan Kepala Otorita IKN dan Wakilnya.

Sosok yang dipilih untuk memimpin IKN dan pembangunannya adalah sosok yang selama ini tidak digadang-gadang oleh masyarakat dan kekuatan politik lainnya.

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada hari Kamis, 10/03/2022 di Istana Negara.

Bambang adalah ahli perencanaan infrastruktur dan transportasi, pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Plt Menteri Perhubungan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak 2015, Bambang berkarir sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia.

Sedangkan Dhony Rahajoe merupakan petinggi di salah satu pengembang property terbesar di Indonesia yakni Sinar Mas Land. Dhony juga merupakan Anggota Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung {YITSB}.

Dalam UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tugas Kepala Otorita IKN adalah melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Otorita IKN dibantu oleh Wakil Kepala Otorita IKN.

Berbeda dengan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang adalah gubernur, Kepala Otorita IKN merupakan jabatan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan menjabat selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Namun Presiden juga mempunyai kewenangan untuk menganti atau memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan dilantiknya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, kini bandul pemindahan Ibu Kota Negara ada di tangan mereka.

BACA JUGA : Perang Ukraina Rusia Harga Barang Naik Harga Diri Turun

Hampir dua setengah tahun wacana IKN bergulir ada banyak dinamika antara yang mendukung, yang menolak, yang sinis, yang skeptis hingga yang merasa biasa-biasa saja.

Ada ratusan bahkan ribuan seminar, lokakarya, diskusi, studi dan demonstrasi. Di dalam mesin pencarian google, kata kunci IKN menghasilkan 20.200.000 entry dalam waktu 0.46 detik.

Sebagai warga Kota Samarinda tentu saja saya senang IKN Nusantara akan menjadi daerah tetangga. Sekurangnya saya bisa punya perasaan dengan teman-teman di Tangerang, Depok, Bekasi atau Bogor yang bertetangga dengan DKI Jakarta. Ikut keren lah ceritanya.

Namun masih saja ada yang mengganjal. Mengikuti wacana dan diskursus tentang pemindahan IKN, sampai saat ini saya belum menemukan alasan yang sangat adekuat sehingga pemindahan IKN menjadi mendesak untuk segera dilakukan.

Saya menemukan sekurangnya dua alasan besar yakni alasan ekologis dan alasan pemerataan pembangunan.

Secara ekologis pemindahan IKN dianggap bisa meringankan beban lingkungan di Jakarta dan Jawa pada umumnya.

Sementara dari sisi pemerataan pembangunan, pemindahan IKN ke kawasan tengah Indonesia diharapkan bisa menyebarkan pembangunan secara merata.

Secara ekologis benar bahwa Jakarta sudah kepayahan. Namun pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara tidak otomatis akan meringankan beban lingkungan Kota Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta juga akan terjadi pula di Nusantara. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertambahan infrastruktur, beban lingkungan yang berat juga segera akan menekan Nusantara.

Penjelasan tentang smart and forest city tidak bisa menjadi patokan bahwa IKN Nusantara akan menjadi kota yang berkelanjutan, tidak ada jaminan kepastiannya.

Sedangkan dari konteks pemerataan pembangunan, ketimpangan pembangunan tidak berhubungan langsung dengan posisi ibukota. Di manapun ibukotanya, yang mempengaruhi pemerataan pembangunan adalah kebijakan dan perilaku kebijakan pemerintah. Selain itu ada faktor lain yang terkait dengan putaran ekonomi.

Saat ini putaran ekonomi terutama terkait produksi dan konsumsi lebih terkait dengan jumlah populasi. Para investor atau industriawan lebih memilih untuk beraktivitas di kawasan yang banyak penduduknya dengan pengandaian selain ada pasar, infrastukturnya juga baik.

Investor yang memilih untuk berinvestasi di kawasan yang rendah populasinya adalah investor industri ekstraktif dan perkebunan. Selain karena lahan luas tersedia, jumlah penduduk yang sedikit akan mengurangi kemungkinan konflik dengan warga.

Pola investasi semacam ini membuat kawasan pedalaman atau kawasan yang tidak padat penduduknya sama-sama mengalami kerusakan lingkungan sebagaimana halnya kawasan perkotaan. Hanya model kerusakannya saja yang berbeda.

Jadi membayangkan kawasan IKN sebagai hutan adalah sebuah kesesatan berpikir. Dahulu memang hutan tapi kini tidak lagi. Walau banyak ditumbuhi oleh pepohonan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara adalah perkebunan pohon komoditas. Kawasan itu menjadi hutan karena diberi nama sebagai hutan produksi atau hutan industri. Hutan adalah status bukan kondisi ekologi.

Dan meski sudah di tetapkan sebagai kawasan IKN, sebagian wilayahnya kini masih beroperasi tambang, terutama tambang batubara. Jumlah ijinnya ada ratusan, di kawasan IKN dan kawasan Perluasan IKN.

Ibukota provinsi saja jarang ada yang ditambang, kecuali Kota Samarinda. Kini saya menemukan yang lebih memiriskan dan mengenaskan, Ibu Kota Negara diaduk-aduk oleh tambang batubara. Kenyataan ini bisa membuat IKN Nusantara segera mencatat rekor dunia sebagai satu-satunya Ibu Kota Negara yang membiarkan wilayahnya ditambang.

Sebenarnya memang sulit menemukan alasan obyektif soal pemindahan Ibu Kota Negara. Yang paling mungkin adalah alasan subyektif.

Dan alasan subyektif yang paling masuk akal menurut saya adalah keinginan Presiden Joko Widodo untuk menorehkan tinta emas dalam sejarah kepemerintahan di Indonesia.

Kelak ketika mengakhiri masa jabatan periode kedua, secara valid dan sahih Presiden Jokowi akan tercatat sebagai satu-satunya Presiden yang berhasil memindahkan Ibu Kota Negara yang merupakan warisan kolonial Belanda, ke Ibu Kota Nusantara yang benar-benar mencerminkan Tanah Air Indonesia.