KESAH.ID – Menjelang pemilu semakin banyak politisi menjanjikan sesuatu yang oleh mereka sendiri tak diyakini akan terwujud. Janji yang sulit diwujudkan itu bahkan dilabeli dengan istilah perubahan. Dan rakyat masih saja percaya bahwa politik akan membawa perubahan drastis pada peri kehidupannya. Padahal kita tahu banyaknya perubahan dalam kehidupan bersama lebih didorong oleh pengetahuan dan teknologi. Bukan karena kebijakan politik.
Mendengar Baleg DPR RI menyetujui masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan Alokasi Dana Desa menjadi 2 milyard per tahun, Kardi mulai terangsang niatnya untuk menjadi Kepala Desa.
Diapun mulai kasak-kusuk kesana kemari dan mendekati beberapa orang yang dikenal sebagai dedengkot tim sukses di kampungnya.
Di warung wedangan Mbak Tilah, Kardi mulai membahas rencananya dengan Parmin dan Parman, kakak beradik yang lama malang melintang di dunia politik.
Kepada duet kakak beradik itu, Kardi mulai meminta wejangan bagaimana bisa memenangkan pertarungan, kalau perlu satu putaran saja biar tidak banyak uang terbuang.
Parmin mulai mengeluarkan jurus. Jurus politik lama namun masih ampuh sampai sekarang. “Siapkan uang dan janji,” ujar Parman.
Kardi bilang uang tak masalah, sudah lama dia menabung dan kalau kurang masih bisa jual tanah warisan dari bapaknya.
“Nah, kalau janji, saya harus berjanji apa?” tanya Kardi.
Sambil tertawa Parmin menyahut “Ya, janji menjalankan amanah pilihan rakyat, mengabdi dengan segenap hati untuk masyarakat,”
Kardi tahu bukan itu yang dimaksudkan oleh Parmin.
“Ya janji yang bernilai uang,” tambah Parman.
Kardi semakin bingung dengan jawaban Parmin dan Parman. Dia memang buta politik karena hari-harinya hanya diisi dengan kesibukan berdagang.
“Kamu mesti janjikan yang gratis-gratis. Biar masyarakat nggak mengeluarkan uang untuk bayar sekolah, bayar buku, berobat dan lainnya,” terang Parman.
Pikiran Kardi mulai terbuka, dia tahu masyarakat memang suka yang gratisan. Kalaupun mesti membayar, mereka suka yang murah-murah.
Kardi mulai tahu mesti berjanji apa pada masyarakat kalau dia maju dalam pemilihan kepala desa nanti.
“Oh, iya saya juga mau janji nggak akan ambil gaji kalau terpilih jadi kepala desa nanti,” ujar Kardi.
“Nah, itu lebih baik lagi,” ujar Parman.
“Lebih baik lagi kalau gaji itu akan dijadikan bantuan modal bergilir untuk masyarakat yang punya usaha,” sahut Parmin.
“Betul, keluhan masyarakat dari jaman merdeka sampai reformasi masih sama, modal usaha,” dukung Parman.
Dalam kesempatan pertama membincang rencana pencalonannya, Kardi sudah mendapat petunjuk bahwa politik itu janji. Janji yang melenakan walau sulit untuk diwujudkan.
Tapi tak apa batin Kardi dalam hatinya, toh janji itu hanya bertujuan untuk meraup dukungan. Janji adalah bagian dari taktik untuk meraih kemenangan.
BACA JUGA : Moto GP 2023 Jadi Ducati Cup
Di negeri manapun yang ingin menjadi pemimpin pasti mempunyai serangkaian janji-janji. Janji yang membawa harapan, karena rakyat berharap akan ada sebuah perubahan.
Janji akan semakin penting jika penentuan pemimpin dilakukan lewat kompetisi elektoral atau pemilu.
Dalam pemilu mereka yang bertarung akan melakukan perang janji.
Salah satu yang paling favorit untuk dijanjikan adalah mengratiskan ini itu kalau menang.
Mengratiskan artinya masyarakat tidak perlu membayar untuk sesuatu yang lazimnya harus dibayar. Ada subsidi untuk semua orang.
Pemerintah, negara, provinsi, kabupaten, kota dan desa akan mengalokasikan anggaran untuk membayarnya. Dana yang dikeluarkan akan dicatat sebagai bantuan.
Jadi yang dijanjikan sebagai gratisan itu akan dibiayai dengan anggaran pemerintah atau negara, bukan duit mereka yang berjanji.
Dan hampir tak ada satupun negara atau pemerintahan yang mampu mengratiskan banyak hal. Karena beban keuangan yang mesti ditanggungnya terlalu tinggi.
Menjanjikan pendidikan gratis untuk semua warganya mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi misalnya akan butuh biaya yang sangat besar. Karena biaya pendidikan bukan hanya uang sekolah tapi juga gaji pendidik, pengadaan fasilitas pendidikan, peningkatan mutu pendidik, buku dan kepustakaan, laboratorium, penelitian dan lain-lain.
Lazimnya dalah kehidupan bersama, yang dibantu adalah mereka yang berkekurangan, sementara mereka yang berkelebihan atau mampu di beri beban tanggungjawab untuk membantu.
Maka negara atau pemerintahan biasanya memberi subsidi kepada yang tidak mampu dengan cara menarik pajak yang lebih tinggi terhadap mereka yang berkecukupan. Pajak menjadi bagian dari mekanisme subsidi silang.
Praktek semacam ini sering diterapkan oleh Rumah Sakit dan Sekolah Swasta. Mereka menarik biaya yang lebih tinggi terhadap yang mampu dan kemudian kelebihan uang itu akan dipakai untuk menyediakan tempat tidur dan bangku untuk pasien serta murid yang kurang mampu.
Memupuk mentalitas gratisan lewat janji-janji menjelang pemilihan pada dasarnya merupakan sebuah pembodohan.
Yang bodoh bukan hanya yang percaya pada janji itu melainkan juga yang menjanjikan.
Calon pemimpin yang gemar menjanjikan berbagai macam hal digratiskan adalah calon yang rendah kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan. Mereka cari gampang untuk dikenang dengan cara mengabiskan uang negara atau pemerintah tanpa susah-susah berpikir.
Dan untuk keluar dari janji gratisan jika berkuasa nanti juga gampang. Tinggal mengatakan pada rakyat atau masyarakat bahwa keuangan negara atau pemerintah tak lagi memungkinkan. Maka semua yang tadinya gratis atau bersubsidi akan dikembalikan ke mekanisme pasar.
Janji-janji gratisan atau serba murah yang diobral menjelang pemilihan mestinya dicurigai sebagai sebuah pembodohan.
Bagaimana tidak bodoh jika yang dijanjikan adalah sesuatu yang tak mungkin diwujudkan.
Ambil contoh calon yang menjanjikan BPJS gratis. Sampai kiamat pasti tak akan terwujud.
Maka kalau ada calon yang berkampanye dengan janji kalau menang akan mengratiskan BPJS jelas dia sedang mbacot. Hanya membual karena otaknya kosong.
BACA JUGA : Melawan Deintelektualisasi
Setahun menjelang pemilihan, Kardi makin akrab dengan Parman dan Parmin, setiap hari mereka bertemu untuk membahas strategi dan taktik pemenangan pemilu.
Lewat jejaring politiknya yang luas, duet kakak beradik itu berhasil membuat hanya ada dua calon yang akan bersaing dalam pemilihan kepala desa, Kardi dan satu orang lawannya.
Kebetulan yang dilawan adalah incumbent, sudah cukup banyak dosa dan ada beberapa bukti ketidakcakapannya.
Semua itu jadi modal bagi Kardi dan tim kampanyenya untuk melakukan negative dan black campaign.
Karena punya uang, Kardi menuruti saran Parman dan Parmin untuk menyewa konsultan dari lembaga survey politik guna memetakan kelompok pendukung lawan.
Dari temuan konsultan politik disebutkan ada 500 dari 1500 suara yang sulit untuk digoyang. Kardi punya kesempatan untuk menang karena ada 1000 suara yang potensial untuk diraup.
Sang konsultan menyarankan pada Kardi untuk melakukan penjangkauan dengan sistem sel.
“Rekrut sebanyak mungkin tim sukses. Satu orang mencari dan menjaga 3 suara,” begitu nasehat konsultan.
“Beri honor pada mereka, begitu masuk 6 bulan sebelum pemilihan,” lanjutnya.
Kardi, Parman dan Parmin mengangguk-angguk setuju.
Berbekal hasil survey konsultan Kardi, Parman dan Parmin mulai bergerak.
Parman mengkondisikan calon tim sukses, Parmin mengkondisikan panitia dan kelengkapan pemilihan.
Mereka tahu untuk menang yang pertama mesti diketahui adalah ada berapa tempat pemungutan suara, lokasinya dimana dan siapa saja yang akan memilih di situ.
Dengan gambaran yang detail, maka taktik dan strategi pemenangan akan tepat serta bisa dieksekusi.
Yang pertama mesti dipastikan sang lawan harus dikalahkan di TPS tempat dia melakukan pencoblosan.
“Biar kena mental,” ujar Parman.
“Caranya?” tanya Kardi.
“Kita pengaruhi panitia pemilihan, biar TPS lawan kita ada di lokasi yang banyak pendukung kita,” ujar Parman.
“Dan pendukungnya kalau tak bisa kita pengaruhi untuk pindah, kita bayar untuk tidak pergi memilih,” sambung Parmin yang mulai terbuka otak kotornya.
“Kita juga mesti membentuk kelompok bayangan,” ujar Parman dan Parmin serentak.
“Kelompok apa?” tanya Kardi.
“Sebut saja Pemantau Pemilu,” sahut Parman.
“Kita tugasi mereka memantau lawan kita. Mencari-cari kesalahannya,” sambung Parmin yang otaknya makin kotor.
Kardipun mendapat insight.
“Kalau begitu saya anggarkan pendidikan politik,” serunya.
Parman dan Parmin senang, otak kotor mereka mulai menular pada Kardi.
“Ada dua fokus pendidikan politiknya. Pertama track records calon. Pasti lawan kita lebih buruk,” terang Kardi.
“Yang kedua pengabdian. Pasti saya lebih baik karena saya sudah kaya duluan baru menjadi calon. Masyarakat pasti lebih percaya kalau saya tak cari uang,” lanjut Kardi dengan percaya dirinya.
“Cocok,” seru Parman dan Parmin serentak.
Makin dekat pemilihan, otak Kardi, Parman dan Parmin makin nge-blend.
Pikiran mereka makin menyatu karena rencana kotornya makin banyak.
note : sumber gambar – WARTAINSPIRASI.COM
