PEMERINTAHAN SANDIWARA

KESAH.ID – Politik kontestasi membuat para calon pemimpin mengobral janji yang menyenangkan rakyat. Setelah politik identitas tak lagi mempan, maka yang dijual adalah negara yang berpihak pada rakyat lewat program-program gratis. Dalam kenyataan ketika seseorang terpilih, apa yang dijanjikan kemudian membebani anggaran. Jika kemampuan anggaran tak memadai maka mesti dilakukan kutak-kutik anggaran. Efisiensi begitu bahasanya, tapi faktanya adalah pemangkasan anggaran pada bidang-bidang tertentu yang bisa menyebabkan layanan publik berkurang mutunya.

“Kalau masyarakat tidak percaya pada anda, anda tidak bisa menjalankan pemerintahan,”

Sepertinya seluruh politisi, pejabat dan elit pemerintahan pasti paham dengan hal ini. Yang menjadi masalah adalah bagaimana memperoleh kepercayaan itu.

Kalimat diatas berasal dari ucapan Konfusius, seseorang yang berhenti dari jabatan di pemerintahan pada usia 51 tahun karena kecewa pemimpin tidak menjalankan ajarannya. Dia lalu berkelana ke seluruh penjuru Tiongkok untuk mengajarkan ajarannya.

Para pengikutnya kita kenal sebagai Konghucu.

Konfusius percaya bahwa moral adalah alat utama agar pemerintahan atau pemimpin dipercaya. Bukan senjata atau makanan yang dipakai untuk menjaga ketertiban dan memperoleh hormat serta kesetiaan dari rakyat.

Menurutnya pemerintahan yang baik didasarkan pada kebajikan, kebenaran dan kesopanan. Pemimpin adalah contoh baik untuk masyarakatnya. Tanpa hal itu maka pemerintahan adalah sandiwara.

Dunia adalah panggung sandiwara, seperti yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar, sebagai single keempat dari Duo Kribo, grup musiknya bersama Ucok Harahap.

Pada dasarnya lagu ini tak menilai baik atau buruk, yang ditekankan adalah setiap orang punya peran masing-masing. Juga kisah dan ending masing-masing.

Pemerintahan adalah panggung para politisi, sandiwara mereka hanya saja penuh dengan kepalsuan. Sebab kepercayaan diperoleh lewat kontestasi, pemilihan umum.

Di panggung pemilu ini politisi ‘menipu’ lewat pencitraan. Bahasa dari para konsultan politik adalah perception enginering. Tugas konsultan politik bukan membuat politisi bermoral, melainkan kelihatan bermoral hingga dipercaya oleh pemilih dan kemudian menang.

Lihat saja kisah Pablo Escobar, pemimpin kartel narkoba yang mempunyai banyak sekali uang tapi tak bisa menyimpannya di bank. Dengan uangnya, Escobar menjadi orang yang berkuasa, bisa tampil sebagai malaikat di depan masyarakat terutama masyarakat miskin. Dia membangun ini dan itu untuk masyarakat, tampil manis.

Merasa dihormati oleh masyarakat, Juan Pablo Escobar kemudian berkeinginan menjadi presiden. Keinginan untuk menjadi Presiden Kolombia itu diungkapkan olehnya pada keluarga dan kerabat dekatnya. Tentu tidak ada yang bisa menentang, walau mungkin sebagian tahu kalau Pablo yang kaya raya itu tidak masuk dalam elit pemerintahan manapun.

Tapi dengan uangnya, Pablo Escobar berhasil terpilih sebagai anggota Pengganti Kongres Kolombia. Namun kemudian mendapat tentangan dari dalam dan kemudian dibongkar boroknya hingga kemudian dipaksa mengundurkan diri.

Merasa jalannya untuk menjadi pemimpin buntu, Pablo Escobar murka dan mulai membunuhi lawan-lawan politiknya. Escobar membunuh 3 calon presiden, Jaksa Agung dan banyak polisi.

Kolombia selamat dari seorang yang punya ambisi menjadi pemimpin yang tak punya modal moral, calon pemimpin yang hanya punya modal uang {makanan} dan senjata.

Untung Kolombia masih mempunyai sosok-sosok yang berani mengatakan kebenaran, yang artinya berani berkorban. Pada masa itu di Kolombia, mengatakan kebenaran tentang Juan Pablo Escobar artinya ditembak.

Pablo Escobar memang kerap merasa seperti Tuhan, jika dia memerintahkan untuk membunuh seseorang, maka pada hari itu orang tersebut akan mati.

BACA JUGA : Jogetin Aja

Dunia dengan semua kemajuan yang tak bisa diingkari ini ternyata tidak baik-baik saja. Indonesia misalnya jelas tahun 2025 ini jauh lebih baik dari tahun 1970, saat saya baru dilahirkan. Di masa itu masih banyak keluarga tidur beralaskan tikar di amben yang terbuat dari bambu.

Saya masih menemukan keluarga-keluarga dengan anak banyak namun makan seadanya. Terkadang makan nasi dengan minyak jelantah dan parutan kelapa.

Tapi rasanya masyarakat lebih bahagia. Tidak terlalu banyak kekhawatiran atau perasaan terancam.

Kini ketika hampir semua orang punya HP dan motor, terbiasa makan di warung atau restoran dan nongkrong di kafe, jumlah orang yang tak bahagia semakin banyak.

Memang di media sosial banyak orang salah menyebut bahagia. Dengan mengatakan “Bahagia itu sederhana” sambil memamerkan pose sedang makan bakso. Dia tak bisa membedakan antara bahagia dan senang.

Kesenangan memang mudah diciptakan. Bahkan kita terbiasa menjadikan kesialan, penderitaan atau kesakitan orang lain sebagai bahan untuk kesenangan. Makanya banyak orang menjadi tukang bully untuk memperoleh kesenangan.

Bahagia bukanlah perasaan personal dan internal. Kebahagian berasal dari luar, hasil dari moralitas komunal.

Kalau tak percaya coba lihat kehidupan di negara yang mempunyai indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Apa yang terjadi disana, apakah masyarakatnya senang?. Belum tentu.

Tapi mereka dikenal sebagai masyarakat yang bahagia karena angka kejahatan kecil, penjara kosong, kalau dompet atau barang berharga lain ketinggalan, jatuh dan lain-lain akan tetap berada di tempatnya. Orang tua tak khawatir anaknya belum pulang-pulang, karena kalau ada apa-apa pasti akan diurus oleh orang lain atau petugas.

Bagaimana di Indonesia?. Kalau ada dompet jatuh di jalan pasti tak lama kemudian lenyap. Yang menemukan bukan membawa ke kantor polisi atau ke petugas lainnya melainkan menganggap itu sebagai penemuan, rejeki anak sholeh.

Dan kemudian jika kehilangan lalu lapor polisi, bukannya segera dibantu. Ada yang bilang kalau kehilangan satu kambing lebih baik diam saja, daripada lapor ke polisi nanti malah kehilangan kambing satu kandang.

Dua contoh diatas itulah yang membuat masyarakat Indonesia susah bahagia karena mudah khawatir dan tidak memperoleh kepastian untuk keamanan. Bawaannya menjadi curiga terus menerus dan insecure.

Walau begitu tujuan hidup kita memang untuk bahagia. Namun bahagia harus diupayakan oleh pemerintah, negara dan masyarakat secara bersama. Tugas untuk membahagiakan masyarakat ada di tangan negara, dan pemerintahan yang mewujudkannya.

BACA JUGA : Brebet Pertamax

Populisme kemudian menjadi model paling terkenal saat ini untuk memperoleh kepercayaan dari rakyat. Di masa pemilu, atau kampanye para calon berlomba mengobral kepentingan rakyat dilawankan dengan kepentingan kaum elite. Di negeri oligarkis sekalipun para calon tak malu mengobral janji untuk ‘memuaskan’ rakyat.

Tawaran yang paling umum diobral adalah hal-hal serba gratis, pendek kata gratis poll.

Para calon pemimpin yang kapitalis menampilkan diri sebagai orang-orang sosialis.

Di Indonesia misalnya, selain Makan Bergizi Gratis, ada juga rencana soal Sekolah Rakyat dan kemudian Koperasi Merah Putih di setiap desa, mungkin Bumdes dianggap kapitalis.

Masyarakat memang mudah terlena, janji-janji yang menyenangkan walau berulang tak ditepati tetap saja ditelan. Bukan salah masyarakat, tetapi memang begitu cara kerja otak kita. Otak lebih memilih untuk cepat percaya pada yang menyenangkan. Hal-hal yang mungkin bisa mewujudkan kebahagiaan.

Hanya sedikit yang kemudian mau skeptis, atau mempertanyakan. Misalnya mempertanyakan dari mana uang atau anggaran untuk mewujudkan yang serba gratis itu, apakah negara punya kemampuan?.

Dan terbukti, pemerintahan Prabowo – Gibran yang sudah berjalan setengah tahun berlalu begitu saja.

Indra Piliang dalam salah satu podcast mengatakan Prabowo sebagai presiden belum berbuat apa-apa. Pasalnya semua yang diresmikan selalu dikatakan sebagai hasil dari kerja-kerja Joko Widodo.

Jadi siapa sebenarnya yang memimpin negeri ini, jangan-jangan masih Jokowi?

Apa yang dijanjikan Prabowo – Gibran dalam kampanyenya menjadi masalah. Janji yang terpatri di ingatan masyarakat itu ternyata kekurangan pembiayaan. Hasilnya perlu efisiensi, atau lebih tepatnya pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan badan agar populisme ala Prabowo – Gibran bisa dijalankan.

Itupun tetap setengah mati karena anggaran negara terancam defisit yang besar.

Senjatanya memang uang, tetapi ternyata uangnya tak cukup.

Dan tak ada cara untuk memperoleh uang secepat mungkin kecuali mengobral sumberdaya alam. Namun cara itu juga tetap tak punya jaminan karena komoditas selalu volatil, harganya naik turun tak stabil.

Memang kemudian ada proyek atau program yang khas Prabowo, namanya Danantara. Tapi ini juga masih merupakan sebuah spekulasi. Danantara dimaksudkan sebagai kendaraan untuk melakukan investasi negara sehingga bisa menjadi sumber pemasukan lewat investasi yang menguntungkan.

Masalahnya ketika kita bicara investasi maka yang diperlukan adalah ketersediaan uang cash. Dan Danantara tak punya, kalaupun ada data soal aset yang besar, persoalannya adalah bagaimana mengkapitalisasi itu sehingga menjadi uang.

Mengharap untung dari BUMN yang tergabung dalam Danantara jelas tak masuk akal. Dua yang dianggap punya untung, tujuannya bukan mencari untung. Pertamina dan PLN adalah perusahaan yang mempunyai Public Service Obligation, perusahaan yang lebih mengutamakan kepentinga publik sehingga negara sering menyalurkan subsidi melaluinya.

Jadi perusahaan mana yang punya untung didalan Danantara?. Kemungkinannya adalah bank kepunyaan negara. Masalahnya yang disebut aset bank adalah simpanan para nasabah, bukan uang sendiri.

Dan lagi-lagi negara kemudian menalangi, memberi modal bagi Danantara untuk melakukan investasi. Maka jangankan untung, negara malah buntung karena sebagian dari pemotongan anggaran kementerian dan badan dipakai sebagai modal untuk Danantara, modal yang mungkin bisa saja hilang. Atau kalaupun nanti mendatangkan keuntungan maka masih butuh waktu bertahun-tahun lagi.

Pemerintah sedang mementaskan sandiwara yang sulit. Di publik tampil dengan watak yang sosialis namun dalam mencari uang bersandar pada pola-pola kapitalis.

Akankah Prabowo berhasil memadukan kedua model ideologi itu sehingga akan mendatangkan kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia.

Entahlah, yang pasti kita sampai hari ini belum bisa membaca secara runut bagaimana Prabowo akan memadukan dua ideologi yang saling bertentangan itu. Kita belum bisa membaca pikiran atau gagasan secara utuh, karena Prabowo bukan Sumitro Djoyohadikusumo, Wijoyo Nitisastro aau Suharto yang punya dokumen Repelita.

note : sumber gambar – SUMEDANG