KESAH.ID – Menjelang pencalonan sebagai presiden pada pemilu 2024, Prabowo menampilkan sosok sipil. Terkenal istilah gemoy lalu dijogetin aja. Prabowo tampil dalam sosok yang humanis, suka bergurau, santai dan seterusnya. Rekayasa persepsi ini berhasil sehingga mata masyarakat kabur atas sejarah masa lalu Prabowo. Kampanye “Orang Baik Pilih Orang Baik” tidak berhasil mempengaruhi persepsi publik. Publik merasa Prabowo orang baik. Kini Prabowo tidak gemoy lagi, juga tak mengucapkan “Dijogetin aja”, Presiden tak segan mengucapkan “Ndasmu”. Gemoy dan dijogetin aja ternyata hanya strategi.
Entah siapa yang memulai melekatkan celetukan ‘Dijogetin aja’ pada Prabowo. Di masa kampanye, kata ini sakti. Prabowo yang bekas tentara dan dimasa lalu dianggap sebagai bagian dari ‘kekejaman’ regim kemudian terlihat tampil lebih santai, bahkan mengemaskan. Gemoy kata banyak orang.
Para konsultan komunikasi di tim Prabowo berhasil memenangkan perang persepsi. Kampanye negatif atas Prabowo berdasarkan sepak terjangnya di masa reformasi tidak menang. Perception Enginering yang dilakukan untuk Prabowo dengan sendirinya menangkis serangan itu.
Tampil menyenangkan, Prabowo seolah menjadi pemuncak dari keberhasilan Joko Widodo. Masyarakat yang puas pada kinerja Jokowi sepertinya juga sudah puas pada Prabowo walau baru mencalonkan diri.
Tanda kepuasan itu jelas. Prabowo memenangkan pemilu dalam satu putaran. Padahal pemilu diikuti oleh 3 calon. Dimana dua calon lainnya jelas bukan calon boneka atau calon jadi-jadian. Maka secara hitung-hitungan sebenarnya agak sulit menang dalam satu putaran.
Dengan tingkat kepuasan yang tinggi pada pemerintahan Jokowi di masa akhir kepresidenan, banyak yang tidak awas dengan lubang-lubang yang tercipta selama pemerintahan Jokowi.
Atmosfer publik memang penuh pujian, hal-hal yang perlu diwaspadai kemudian diabaikan.
Pertumbuhan ekonomi di masa Joko Widodo sebenarnya didorong oleh belanja negara, uang yang digelontorkan oleh negara untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Keberhasilan proyek infrastruktur memang nyata, dengan cepat bisa dirasakan. Tapi apakah itu akan jadi beban atau tidak, baru kemudian akan terasa beberapa tahun kemudian.
Ucapan ‘Dijogetin aja’ kemudian seperti mereduksi berbagai persoalan fundamental. Rakyat percaya, permasalahan bangsa dan negara tidak begitu besar. Tak usah dipikirkan dalam-dalam, cukup dijogetin aja.
Rakyat memang terlena oleh masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo. Segala hal berjalan mulus, seperti dipersiapkan dengan sangat baik. Presiden lama dan presiden baru sangat akrab.
Modal Prabowo memang kuat, tidak seperti Jokowi ketika pertama kali menduduki kursi presiden. Pada waktu itu partai-partai tidak terkonsolidasi, selama hampir setahun memerintah, Jokowi seperti tidak bisa berbuat apa-apa, selalu diganggu di parlemen.
Tidak demikian dengan Prabowo. Bahkan PDIP yang merupakan partai pendukung lawan di Pemilu Presiden tidak tegas-tegas menyatakan diri ingin menjadi oposisi setelah Prabowo melantik kabinetnya.
Mungkin Prabowo menjadi kelewat percaya diri hingga kemudian seperti ‘sesuka hati’ ketika membentuk kabinet dan lembaga atau badan-badan lain. Prabowo merombak-rombak ini dan itu.
Melewati bulan madu masa pemerintahannya, mulai terlihat ada bolong dan compang-camping disana-sini. Program Makan Bergizi Gratis yang konon sudah dirancang dengan sangat baik ternyata tidak mulus di lapangan.
Problem utamanya satu, anggaran.
Ya nampaknya pemerintah menghadapi defisit anggaran yang besar. Dan langkah Prabowo untuk menaikkan pundi anggaran pertama kali lewat pajak, gagal dilakukan.
Kita semua tahu, pendapatan terbesar dari pemerintah adalah pajak. Setelah itu baru komoditas, yakni kelapa sawit dan batubara.
Pajak gagal digenjot, sementara harga kelapa sawit dan batubara fluktuatif. Cenderung turun karena perang dagang.
BACA JUGA : King of COTA
Mimpi Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sebuah keinginan yang amat ambisus mengingat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3-4 persen alias cukup lesu.
Angka pertumbuhan seperti itu menuntut investasi besar-besaran, inovasi produk dan efisiensi. 3 hal yang hampir tidak dipunyai oleh Indonesia.
Di Asia negara yang ekonominya tumbuh 8 persen hanya Vietnam. Negara yang kebanjiran investasi setelah China, atau bahkan mendapat limpahan dari China karena masalah perang dagang dengan Amerika Serikat.
Investasi besar apa yang akan datang ke Indonesia?.
Rerata investasi yang cukup besar ke Indonesia masih dalam bentuk bisnis ektraksi sumberdaya alam. Bisnis yang bermasalah, terutama dari aspek sosial dan lingkungan. Investasi yang padat teknologi dan dimaksudkan untuk bertahan dalam jangka panjang, hampir-hampir nol. Ada masalah kepercayaan disini.
Bayangkan perusahaan sekelas Apple saja tidak mau membangun pabrik di Indonesia, padahal sumbangsih Indonesia pada pendapatan mereka cukup tinggi. Diancam juga tidak bergeming, mereka santai saja ketika produk terbarunya dilarang penjualannya di Indonesia. Mungkin mereka yakin lama-lama akan diijinkan juga dengan syarat yang tidak ketinggian.
Dan nyatanya terjadi, line produk Iphone 16 akan bisa dibeli mulai Mei nanti.
Sadar kalau investasi dari luar negeri bakal seret, Prabowo kemudian menginisiasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Badan pengelola investasi negara yang modalnya bersumber dari keuntungan BUMN, atau dari sumber lainnya.
Prabowo berharap lewat Danantara investasi akan terkonsolidasi dan optimal sehingga mendatangkan pemasukan untuk negara. Tapi sekali lagi itu adalah angan-angan. Namanya juga badan usaha, tidak semua akan berkembang seperti yang diangankan.
Singapura memang berhasil lewat Temasek, tapi kita semua tahu bagaimana provennya Singapura mengelola bisnis, menjaga kepercayaan dan kestabilan politik ekonomi.
Dan kalaupun Danantara nantinya berkinerja baik, toh pendapatannya juga belum akan bisa dirasakan dalam waktu dekat ini. Tidak ada investasi yang sim salabim, kecuali investasi yang diiklankan lewat berbagai aplikasi media sosial.
Tekanan anggaran pada pemerintahan Prabowo makin menguat karena Indonesia harus mulai mencicil utang luar negerinya. Sudah defisit harus bayar utang pula, mau dibayar pakai apa?.
Tapi Prabowo terlanjur punya janji, janji politik yang sangat populer yang harus dipenuhi.
Tak ada cara lain, pengetatan anggaran yang kemudian disebut sebagai efisensi.
Entah sejak kapan pemangkasan anggaran sama artinya dengan efisiensi.
Toh, biar dipotong anggaran tetap saja tidak efisien. Salah satu hal yang paling menyumbang ketidakefisienan adalah perilaku koruptif. Kelakuan koruptif itu sudah sampai ke tulang sumsum birokrasi kita, mulai dari yang terendah hingga tertinggi.
BACA JUGA : Revolusi Dimulai
Jelas situasi politik ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, jadi nggak bisa di ‘jogetin aja’.
Mulai ada kekecewaan di sana-sini, bahkan dari kelompok masyarakat terbawah.
“Prabowo, nggak ada pembangunannya,” ujar mereka.
Mereka tak tahu kalau negara sedang tak punya uang untuk membangun.
Sedangkan kelompok masyarakat sipil yang kritis mendeskripsikan Indonesia sebagai Indonesia gelap.
Memang gelap, karena tidak terlihat ada langkah inovatif yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan untuk sekedar menghibur rakyat. Semua sedang tiarap.
Satu komando sepertinya tak jalan. Wajar saja, sebab bagaimana mungkin satu komando dibangun dalam semalam, hanya lewat sebuah retreat.
Sukarno memang pernah mengajarkan “Gantungkan cita-citamu setinggi langit,”
Okelah sebagai sebuah penyemangat agar kita punya harapan.
Tapi harapan selalu harus berdasar pada kenyataan, bukan angan-angan.
Maka kalau kucing jangan bercita-cita jadi macan.
Pun kita, walau harus diakui punya sumberdaya alam yang besar, tanah yang kaya raya menurut lagu. Namun masalahnya juga tak kalah besar karena sumber daya manusia rendah. Dan mereka ini yang kemudian mengelola sumberdaya alam yang kaya. Hasilnya kerusakan alam yang hebat, korupsi yang dahsyat dan ancaman ketidakberlanjutan.
Modal kita pun lama-lama menipis. Hingga pondasi ekonomi bangsa ini menjadi semakin melemah.
Fakta yang sering ditutup-tutupi, dengan berbagai pembangunan yang kebanyakan dibiayai dengan hutang.
Masalah kian bertumpuk dan makin ruwet, sulit untuk mengurai mulai dari mana. Dan dalam kondisi seperti ini pemerintah selalu tergoda untuk menjadi pemerintah yang kuat. Yang lebih menggunakan kekuasaan untuk mengatur rakyatnya.
Jalan bagi pemerintah untuk mengatur namun dengan bahasa lain dikatakan mendisiplinkan adalah merepresi. Dan alat represi terkuat adalah TNI.
Maka tak ada pilihan bagi Prabowo, presiden yang dicitrakan ‘gemoy’ itu untuk memberi tempat lebih luas lagi bagi TNI masuk dalam kehidupan sosial, politik, budaya bahkan ekonomi.
Padahal kita tahu, amanat utama reformasi salah satunya adalah menjauhkan TNI dari kehidupan dan urusan sipil.
note : sumber gambar – KOMPAS
