KESAH.ID – Pati, kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah, dikenal lewat kuliner khasnya Nasi Gandul, namun belakangan jadi sorotan nasional karena kebijakan kontroversial Bupati Sadewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Keputusan itu memicu gelombang protes warga, yang diperparah oleh sikap arogan pemerintah dan pembubaran posko bantuan. Wargapun bergerak, bukan hanya memprotes kenaikan PBB tetapi juga berniat melengserkan Sadewo dari kursi Bupati.
Pati, kabupaten kecil di utara Jawa Tengah, terletak di antara Kudus dan Rembang. Bagi saya, yang lebih akrab dengan jalur selatan Jawa, Pati bukan wilayah yang sering saya lewati. Seingat saya, hanya sekali saya melintasi jalur pantura dari Surabaya ke Semarang. Kota terakhir itulah yang paling saya kenal—tempat saya kerap berkunjung ke saudara, kenalan, atau menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Elizabeth.
Tentang Pati, saya mengenalnya lewat bacaan. Yang paling membekas: kuliner khasnya, Nasi Gandul. Awalnya saya kira, nasi itu disajikan dengan sayur gandul—oseng pepaya muda. Ternyata keliru.
Nasi Gandul adalah nasi putih dengan empal daging sapi yang disiram kuah gurih, disajikan di atas daun pisang. Rasanya manis, asin, dan gurih—perpaduan yang menggugah selera. Desa Gajahmati disebut-sebut sebagai tempat asal kuliner ini. Tak heran, nama desa itu kerap dipakai sebagai label warung Nasi Gandul, meski kini tak semua penjual berasal dari sana.
Ada banyak versi soal asal-usul nama “Gandul”. Salah satunya menyebut gentong berisi nasi dan kuah yang dipikul keliling kampung oleh orang tua Pak Meled, bergoyang-goyang atau “gondal-gandul”. Versi lain menyebut tampilan nasi dan lauk yang dialasi daun pisang lalu disiram kuah, tampak seperti menggantung.
Di Kalimantan Timur, tepatnya di Kuaro, Kabupaten Paser, ada warung legendaris bernama Gandul. Di simpangan menuju Banjarmasin, warung ini jadi tempat persinggahan favorit. Tapi tak semua tahu, Nasi Gandul sejatinya berasal dari Pati.
Kini, nama Pati dikenal bukan karena kulinernya, melainkan karena gejolak sosial-politik yang dipicu kebijakan sang bupati.
BACA JUGA : Marc Lagi
Sadewo, Bupati Pati, menang telak dalam pilkada. Didukung banyak partai, ia melenggang ke kursi bupati dengan 53 persen suara. Namun, tak lama setelah menjabat, ia membuat keputusan yang mengejutkan: menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Kenaikan dua setengah kali lipat itu memicu kemarahan warga. Protes pun menggelora. Sadewo tak gentar. Ia menyebut, “Didemo 5.000 orang pun saya tak mundur. Bahkan 50 ribu pun saya hadapi.”
Pernyataan itu justru menyulut konsolidasi warga. Posko bantuan untuk aksi demo didirikan. Ketika Satpol PP membubarkan posko dan menyita bantuan, amarah warga makin membara.
Sadewo tampak percaya diri. Ia punya rekam jejak panjang sebagai aktivis sejak mahasiswa. Di Demokrat, ia pernah jadi pimpinan pusat dan operator lapangan yang memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, meski tak direstui SBY. Ia dua kali terpilih sebagai anggota DPR RI—pertama lewat Demokrat, lalu Gerindra.
Pengalaman politik itu membuatnya yakin. Tapi keyakinan itu berujung pada kebijakan yang membuat Pati jadi sorotan nasional menjelang HUT RI ke-80.
Demo besar memang tak mencapai 50 ribu orang, tapi cukup masif untuk ukuran kabupaten. Aksi itu bukan sekadar soal pajak, tapi juga soal arogansi. Ketika konsolidasi warga mulai menguat, pihak yang sebelumnya vokal mulai melempem. Ada yang “masuk angin” setelah bertemu Sadewo. Pertemuan Sadewo dengan Yayak Gundul jadi pemantik. Aksi yang awalnya menolak kenaikan PBB berubah menjadi tuntutan pelengseran.
Demo memanas. Lemparan batu terjadi. Bupati dievakuasi. Polisi pun kelabakan. Satpol PP tak mampu menahan gelombang massa.
Akhirnya, kebijakan itu dikoreksi. Sadewo menyebut ada kekeliruan: yang dimaksud bukan 250 persen, melainkan 120 persen. Tapi tetap saja melanggar. UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membatasi kenaikan PBB maksimal 100 persen.
BACA JUGA : Tujuhbelas Tujuhbelas
Tak banyak pemimpin daerah yang piawai mencari pendapatan. Di seminar dan dokumen resmi, potensi daerah selalu digembar-gemborkan. Tapi mengubah potensi jadi uang bukan perkara mudah. Pemerintah daerah bergantung pada investor dan transfer dari pusat: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan lainnya.
Di luar itu, pendapatan daerah berasal dari pungutan. Semua hal dipungut. Rakyat pun jengkel.
Kebijakan kontroversial seperti yang dilakukan Sadewo bukan hal baru. Tapi kenaikan pajak yang melebihi 100 persen, apalagi dilakukan tiba-tiba, membuat rakyat terkejut. Pajak yang tak naik selama 10–15 tahun lalu dirapel sekaligus, seperti petasan di telinga orang tidur.
Kebijakan mestinya mempertimbangkan kondisi warga. Ekonomi sedang rapuh. Rakyat sedang susah. Tapi pemerintah justru memungut lebih banyak.
Janji kampanye yang muluk-muluk akhirnya dibayar oleh rakyat. Pemimpin sering abai pada timing. Kebijakan minim penjelasan. Komunikasi dengan warga nyaris tak ada.
Pembangunan butuh dana. Tapi kemampuan pemerintah mencari uang tak bertambah. Jalan pintas: rakyat diminta menanggung.
Di tengah semua itu, kepercayaan rakyat pada pemerintah terus terkikis. Pungutan sering kali tak berujung pada kesejahteraan, melainkan mempertebal kantong pejabat.
Dalam urusan pajak, rakyat tak lagi percaya. Bukan sekali dua kali, tapi berulang kali. Dan Pati, lewat nasi dan pajaknya, kini jadi cermin retaknya relasi antara rakyat dan pemimpin.
note : sumber gambar – KUMPARAN
