KESAH.ID – Regim pemilu Indonesia menempatkan partai sebagai pilar penting demokrasi. Meski dalam beberapa level kepemimpinan dibuka peluang adanya calon independen, namun makin lama makin tak populer. Masalahnya ada banyak partai yang dikelola mirip perusahaan keluarga hingga dalam pengambilan keputusan yang penting demokrasi menjadi dikesampingkan.
Di masa orde baru setelah pemilu pertama tahun 1971, partai disederhanakan lewat fusi. Ada 3 partai yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar waktu itu memang tak pernah secara ekplisit menyebut diri sebagai partai.
Karena hanya 3, identitas partai menjadi jelas. PPP mewakili kelompok religius {muslim}, PDI mewakili kelompok nasionalis dan Golkar yang tanda gambarnya selalu nomor 2, berada di tengah-tengah, ya nasionalis ya religius.
Komposisi 3 partai ini bertahan selama lima pemilu, diwakili oleh warna hijau, kuning dan merah , tafsir warna itu selama orde baru menjadi politis. Mungkin pengaruhnya masih terasa hingga saat ini.
Dan dari pemilu 1977 hingga 1997, Golkar yang tanda gambarnya selalu nomor dua, ternyata selalu menjadi pemenang pemilu. Selalu menjadi nomor satu bahkan sebelum pemilu. Golkar pasti menang.
Situasi berubah ketika Suharto lengser. Pemilu 1999, pemilu pertama paska Suharto diikuti oleh 48 partai. Spektrum partai menjadi lebih luas, yang jalur tengah bukan hanya Golkar, yang religius bukan hanya PPP dan yang nasionalis bukan hanya PDI.
Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan stelsel tertutup. Yang dicoblos adalah tanda gambar. Konon saking terbiasanya pemilih dengan nomor urut 1 sampai 3, dimana yang gampang dicoblos adalah yang ditengah atau nomor dua. Partai Kristen Nasionalis atau Krisna yang kemudian punya nomor urut 2 mendapat banyak suara yang tidak sengaja.
Terbiasa mencoblos nomor 2, ketika di dalam bilik suara pemilih berpikir yang dicoblosnya adalah Golkar, namun karena reformasi pohon beringin sudah diganti jadi pohon cemara.
Pemilu selanjutnya pada tahun 2004, yang memakai sistem proporsional terbuka dimana yang dicoblos adalah nama orang atau gambar partai diikuti oleh 24 partai peserta pemilu. Jumlah partai peserta pemilu menyusut. Partai-partai religius non muslim seperti Partai Kristen Nasional, Partai Katolik Demokrat dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa tak lagi ada.
Memang masih ada partai yang memakai simbol salib yakni Partai Damai Sejahtera.
Jika pemilu 1999, PDI punya kembaran yakni PDI-P, giliran pemilu 2004 yang punya kembaran adalah PPP yakni PBR.
Pemilu 2009 jumlah partai peserta pemilu kembali naik. Ada 44 partai yang ikut berlaga. Kali ini yang punya kembaran adalah PAN, partai yang kerap diidentikan dengan Muhammadiyah. Kader muda Muhammadiyah pada pemilu 2009 mendirikan Partai Matahari Bangsa.
Partai yang bernuansa Kristen juga masih ada yakni Partai Damai Sejahtera {Pembaharuan} dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
Jumlah partai peserta pemilu kembali menyusut pada pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum hanya menetapkan 12 partai sebagai peserta pemilu.
16 partai kemudian dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu pada tahun 2019, pemilu kali ini ditandai dengan upaya kebangkitan klan Suharto lewat Partai Berkarya. Partai ini didirikan setelah pada tahun 2009, Tommy Suharto gagal menjadi Katua Golkar.
Berkarya singkatan dari Beringin Karya, lambang dan warnanya mirip Golkar. Namun nasib Tommy sama dengan kakaknya, Siti Hardiyanti Rukmana yang gagal meraup banyak suara lewat Partai Karya Peduli Bangsa.
Pemilu 2019, jumlah partai peserta pemilu kembali naik, ada 20 partai yang bersaing untuk memperebutkan suara. Dan pemilu berikutnya yakni 2024, KPU telah meloloskan 24 peserta pemilu, pas tahun 2024 diikuti oleh 24 partai. Dan partai yang punya ‘kembaran’ adalah PKS dengan Gelora serta PAN dengan Partai Ummat.
BACA JUGA : Kopi Antara Aroma, Rasa dan Keringat Petani
Pemberlakuan sistem multipartai sejak pemilu 1999 membuat banyak partai datang dan pergi, hidup mati lalu muncul kembali dengan wajah yang sepintas berbeda. Makin banyak politisi yang menyandang track records sebagai kutu atau bajing loncat, berpindah dari satu partai ke partai lainnya mencari peluang terbaik.
Wali Kota Samarinda saat ini, Andi Harun kalau tidak salah memulai karir politiknya dari PAN, kemudian Partai Patriot Pancasila lalu masuk Partai Golkar dan kemudian berlabuh ke Partai Gerindra.
Di pentas politik nasional ada banyak sosok yang bisa jadi contoh, namun yang paling fenomenal adalah Ruhut Sitompul, pengacara yang juga terkenal dalam dunia hiburan dengan julukan sebagai Raja Minyak.
Ruhut masuk ke politik pertama lewat Golkar kala diminta oleh Akbar Tanjung menjadi pengacara bagi yayasan-yayasan Suharto. Ruhut tampil mencolok dengan warna kuning, semua serba kuning sampai dengan communicator, gadget terkenal buatan Nokia.
Namun angin kemudian membawanya ke Partai Demokrat. Luhut sukses menjadi elit partai dan duduk di kursi DPR RI. Namun kemudian Ruhut kemudian berseberangan dengan Demokrat karena mendukung Basuki Tjahaya Purnama sebagai Calon Gubernur DKI.
Setelah dari kuning ke biru, Ruhut Sitompul kini berpindah ke merah. Dia kini dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan.
Ideologi partai terasa menjadi cair, yang penting adalah peluang. Apa yang umumnya dipandang tidak mungkin bisa terjadi, seperti Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian pindah ke PDIP. Atau Misbakhun, yang juga dari PKS kemudian pindah ke Golkar.
Partai diposisikan menjadi perahu yang bisa dinaiki oleh siapa saja asal cocok ha-hi-hu-nya.
Diantara timbul tenggelamnya banyak partai sejak pemilu 1999, beberapa partai yang mampu bertahan kemudian berkembang menjadi partai mapan.
Partai papan atas ini antara lain dihuni oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Realitas anggota partai berbeda dengan realitas kepengurusan atau elit partai. Dari beberapa partai papan atas bisa disimpulkan pucuk pimpinannya terasa ajeg. Partai dikelola seperti perusahaan keluarga, ada pemegang saham tunggalnya.
PDI Perjuangan sejak berdiri dipimpin oleh Megawati dan anaknya menjadi ‘Putra Mahkota’. Demikian juga Gerindra yang masih terus dipimpin oleh Prabowo. Partai Demokrat yang didirikan oleh trah Sarwo Edi Wibowo, pernah dipimpin oleh orang luar, namun kemudian kembali ke menantu Sarwo Edi Wibowo dan diteruskan oleh cucunya. Nasdem sejak berdiri juga diketuai oleh Surya Paloh. Demikian juga dengan PKB, setelah mengulingkan Gus Dur, Muhaimin terus menjadi ketuanya hingga sekarang.
Sirkulasi kepemimpinan yang ajeg dan terbuka ditunjukkan oleh Golkar dan PKS.
Merujuk pada salah satu demokrasi yang ditandai oleh sirkulasi kepemimpinan yang terbuka, partai-partai papan atas yang merupakan tonggak demokrasi di Indonesia justru menunjukkan watak anti demokrasi dalam kepemimpinan. Para pendiri dan keluarganya tidak rela melepaskan genggaman tangannya.
Pengaruh partai dengan pemegang saham tunggal kemudian menjadi sangat kuat dalam politik di Indonesia. Hampir tak ada urusan yang tidak diurusi partai.
Memenangkan pemilu membuat sebuah partai akan menguasai semua lini, trias politika tidak jalan.
BACA JUGA : Plastik Kisah Cinta Beracun
Joko Widodo bagus ketika memimpin Solo hingga membuat dirinya dilirik untuk memimpin DKI Jakarta. Dipasangkan dengan sosok double minority ternyata tak masalah, kursi gubernur DKI berhasil didudukinya.
Pemilih di Jakarta barangkali terkesan dengan pemimpin yang rajin turun ke lapangan.
Terbukti ketika memimpin Jakarta, Joko Widodo rajin walau belum terlalu kelihatan hasilnya karena keburu dicalonkan menjadi Presiden RI.
Berpasangan dengan Jusuf Kala, bolehlah hasilnya. Presiden dan wakil presiden bisa bekerja sama, sama-sama bekerja.
Jokowi dan Jusuf Kala sama-sama kelihatan sebagai pemimpin yang leadership-nya kuat.
Dianggap sukses, kepemimpinan Joko Widodo mesti dilanjutkan. Jusuf Kala tak mungkin jadi pasangan karena sudah dua kali menjadi wakil presiden walau presidennya berbeda.
Walau dianggap sukses sebenarnya ada yang bolong dalam masa kepemimpinan Jokowi periode pertama, soal hukum, HAM dan korupsi agak mengecewakan. Maka ketika Mahfud MD dipilih jadi pasangan ada angin segar yang mengembirakan.
Namun di tikungan terakhir ternyata berubah. Mahfud yang sudah memakai baju seragam untuk mendaftar ke KPU tiba-tiba diganti oleh Ma’ruf Amin.
Terlihat Jokowi tak bebas lagi, ada pengaruh partai yang mengatur-atur disini.
Dan drama partai-partai makin kelihatan saat penyusunan kabinet. Walau kerap mengatakan urusan menteri adalah hak prerogratif presiden, nyatanya partai-partai tak malu minta jatah menteri.
Jokowi tak sekuat yang dibayangkan hingga perlu menambah banyak kedudukan wakil menteri untuk mengakomodir kemahakuasaan partai-partai pengusung dan pendukungnya.
Jokowi tersandera oleh partai-partai yang cengkeramannya sudah merajalela.
Seorang teman mengatakan pada saya bahwa orang Indonesia sungguh percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, namun yang benar-benar maha kuasa di Indonesia bukan Tuhan melainkan partai.
“Mau jadi apapun harus lewat dan dapat restu partai,” ujarnya.
Dan yang disebut partai itu bisa jadi ketua partai. Asal ketua partai sudah oke, habis perkara.
Kapling ketua partai sudah jelas, sabdanya seperti sabda Tuhan. Yang coba-coba melawan pasti disuruh menyingkir.
Dan sayangnya sebagian partai papan atas wataknya seperti itu.
note : sumber gambar – NARASI.TV
