KESAH.ID – Kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara dijamin oleh konstitusi. Namun dalam prakteknya lebih banyak penguasa, pejabat dan elit politik serta elit-elit lainnya lebih suka dipuji. Suara keras, kritik yang pedas selalu tidak disenangi. Ada banyak cara dilakukan agar mereka yang suka bersuara pedas dibungkam, mulai dari cara paling halus hingga paling kasar. Kini pemerintah misalnya lebih suka meminjam tangan para pesohor baik di dunia selebritas maupun civitas akademika untuk meredakan atau membungkam kritik yang dianggap sebagai biang kegaduhan.
Sewaktu hendak pergi ke Pineleng, Sulawesi Utara saya dan teman-teman seangkatan dipertemukan dengan beberapa alumni atau sebut saja seniores. Mereka memberi pembekalan agar kami tak kaget dan bisa cepat menyesuaikan diri ketika nanti tinggal disana.
Ada banyak hal yang disampaikan, namun salah satu yang ditekankan adalah soal makanan. Saya dan teman-teman lainnya yang berlatar budaya kuliner Jawa kemungkinan memang akan kaget dengan ragam makanan disana.
Para seniores mengingatkan tentang makanan yang serba pedas. Makanan Manado atau Minahasa memang kaya bumbu, namun berlimbah dengan cabe dan merica.
Bagi yang tak biasa, mulut akan terasa terbakar dan kemudian perut juga akan dihajar. Bisa-bisa bakal bolak balik ke WC dan pantat terasa perih.
Manado memang dikenal serba pedas atau rica-rica.
Tak heran jika salah satu yang mulutnya paling pedas adalah Rocky Gerung, karena dia lahir dan dibesarkan di banua rica-rica.
Jaman pemerintahan Presiden Joko Widodo memang dihiasi dengan hal-hal yang serba pedas.
Trend makanan pedas mulai melanda Indonesia dimulai dengan munculnya warung-warung makan dengan label serba sambal.
Dalam perkembangan berikutnya yang namanya sambal kemudian diberi titel dengan istilah level. Makin naik levelnya makin terasa pedasnya dan hanya mereka yang sanggup menyakiti diri yang mampu menelan makanan dengan tingkat kepedasan level tertinggi.
Yang serba pedas bukan hanya menjadi trend di makan besar. Cemilan pun ikut-ikutan. Yang paling terkenal adalah macaroni goreng pedas, pembelinya sampai mengantri. Antri menyiksa diri.
Lama-lama yang serba pedas bukan hanya pelengkap atau sesuatu yang ditambahkan. Makanan kemudian pedas dari dalam dirinya sendiri. Kalau sebelumnya rica-rica identik dengan Manado atau Minahasa, kini sepertinya sudah menjadi milik kuliner Nusantara.
Di Jawa populer rica-rica entok atau bebek. Kemudian ada juga rica-rica kambing. Selain itu muncul juga masakan-masakan yang meledak di mulut seperti oseng-oseng mercon.
Gudeg yang sebelumnya berideologi manis tak luput dari serbuan trend serba pedas. Muncullah gudeg mercon dan lagi-lagi yang membeli juga ngantri.
Semesta Nusantara nampaknya memang mendukung iklim serba pedas ditengah puja-puji untuk pemimpinnya yakni Joko Widodo.
Jokowi memang terus dipuji, daftar pujiannya bisa sepanjang jalan tol atau jalan raya yang berhasil dibangun semasa pemerintahannya.
Sampai menjelang akhir masa jabatannya Jokowi terus dipuji. Terbukti dalam survey tingkat kepuasan masyarakat pada kepemimpinannya begitu tinggi.
Sampai-sampai ada yang menyebut Jokowi tidak terkena Syndrome Lame Duck atau bebek lumpuh. Pengaruh Jokowi masih terus tinggi walau mendekati akhir masa pemerintahannya. Terbukti pasangan Prabowo – Gibran menang secara meyakinkan dalam pemilu karena pengaruh Jokowi.
Pasangan ini menang karena dianggap merupakan penerus Jokowi. Padahal dalam demokrasi tidak dikenal istilah penerus atau pewaris seperti dalam kerajaan.
BACA JUGA : Tahu Tempe
Tapi begitulah demokrasi, selalu ada yang berupaya untuk mereduksi atau membajaknya. Mereka yang berkuasa dengan kendaraan demokrasi setelah menikmati indahnya kekuasaan bisa jadi terlena dalam rasa nyaman.
Jika sudah merasa nyaman, apapun jalan untuk mengamankannya akan selalu bisa ditempuh. Dan demokrasi memang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk terus mengamankan kekuasaannya.
Jika terus berpikir dalam utopia bahwa dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat atau pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat niscaya kita akan frustasi. Demokrasi semacam itu akan sulit diwujudkan dalam saat ini karena negara atau pemerintahan tidak sekecil di jaman negara-negara kota.
Yang dipilih dan terpilih selalu sudah ada jarak. Bahkan dengan mereka yang mendapat mandat untuk mewakili rakyat.
Maka demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang kepada rakyat untuk menyampaikan unek-uneknya secara langsung, di ruang-ruang publik.
Pemerintahan yang demokratis ditunjukkan lewat daya tahannya pada yang serba pedas. Mau mendengarkan dan tidak risih pada kritik-kritik pedas dan suara-suara keras.
Sayang untuk urusan kritik, siapapun pemimpin di negeri ini baik pemimpin di pemerintahan, perwakilan, maupun organisasi atau kelompok lainnya bersikap hampir seragam. Mulanya ketika dalam kontestasi mereka selalu meyakinkan bahwa dirinya terbuka pada kritik. Mereka kerap mengatakan kritik adalah nutrisi atau energi untuk berbuat lebih baik.
Tapi kelak ketika memimpin, rata-rata menjadi alergi pada kritik. Dan cara menangkis atau mematikan para pengkritik hampir seragam. Mereka selalu mengatakan pada sosok atau kelompok yang mulutnya pedas agar jangan hanya suka mengkritik tanpa memberi solusi.
Sekilas tangkisan ini masuk akal. Tapi sebenarnya mengandung cacat logika.
Bagaimana mungkin rakyat atau masyarakat memberi solusi, misalnya pada kemacetan jalan karena pembangunan infrastruktur air. Masyarakat hanya bisa menyampaikan keluhan, tapi tak bisa mengurai kemacetan itu. Yang bisa tentu instansi atau badan atau apapun yang diberi mandat untuk mengurusi jalan dan mengkoordinasikan dengan instasi atau badan lainnya.
Pun juga pendidikan, bahwa orang tua harus ikut aktif atau berpartisipasi dalam pendidikan memang benar. Tapi kurikulum, sop, jam pelajaran dan lain-lain bukan urusan orang tua. Ada kementerian, instasi atau dinas yang mengurusi. Jika ada masalah merekalah yang mencari solusi bukan yang mengkritiknya.
Tugas masyarakat adalah mengkritik atau mengeluh jika ada yang kurang dan memuji atau mengapresiasi jika ada yang lebih.
Yang tidak boleh mengkritik tanpa solusi itu pemimpin atau lembaga, badan dan instansi yang diberi mandat. Solusi hanya bisa dilahirkan oleh mereka yang diberi kuasa dan wewenang. Solusi yang diambil oleh mereka yang tidak berwenang namanya offside atau melampaui kewenangan. Yang begini malah bisa dipidanakan karena mengambil keputusan tanpa kewenangan alias solusi palsu.
“Ah, bisanya mengkritik. Coba kalau jadi presiden, belum tentu mampu juga,” begitu sering diucapkan oleh mereka yang tak tahan pada kata-kata pedas.
Yang ini lebih ngawur lagi. Sebab Presiden tidak akan mengkritik, tugas Presiden memutuskan. Dan akan lebih baik lagi jika keputusannya mempertimbangkan berbagai kritik.
Presiden yang begini jelas doyan sambal.
BACA JUGA : Primadona Merana
Pada masa orde baru dikenal istilah WTS, bukan Wanita Tuna Susila melainkan Waton Suloyo. Istilah ini juga sering diartikan dengan nada satire sebagai Wartawan Tanpa Suratkabar.
Para sejarawan memang mencatat Suharto kerap membungkam suara-suara pedas. Dia menyebutnya sebagai Waton Suloyo atau asal berbeda untuk merendahkannya.
Pembungkaman dilakukan secara sistematis lewat kelembagaan Pangkomkatib. Dimasanya diberlakukan SIUP atau Surat Ijin Usaha Penerbitan yang bisa dicabut jika isi pemberitaannya membuat Suharto tidak berkenan. Istilahnya dibredel.
Pada tahun 1980 muncul kelompok kritis yang dinamai Petisi 50. Penandatangannya adalah tokoh-tokoh nasional termasuk para jenderal. Kelompok ini mengalami pengancaman dan pengucilan. Mereka diancam akan dipenjarakan seperti eks PKI, akan dikirim ke Pulau Buru.
Mereka juga dijauhkan dari kegiatan kemasyarakatan, media dilarang mengutip ucapan mereka. Para Jenderal dicoret dari daftar undangan acara militer dan kenegaraan.
Telinga Suharto memang tipis.
Jaman berganti, setelah reformasi iklim keterbukaan dan partisipasi dianggap lebih baik.
Tapi suara-suara kritis atau pikiran alternatif masih tetap dianggap gangguan. Mungkin kelasnya tidak sampai ke tuduhan makar namun tetap saja masih bernuansa negatif.
Kini suara-suara kritis atau kata-kata yang kerap bernada pedas lebih sering dianggap sebagai noise.
Yang punya nada suara lain dari pemerintah atau penguasa dianggap berisik. Apa yang diungkapnya dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Negara atau pemerintah memang tak memakai tangan besi untuk menumpasnya. Tapi lebih sering meminjam tangan.
Ditenggarai ada buzzer, influencer, key opinion leader yang diendorse oleh pemerintah atau penguasa untuk menjadi noice cancellation. Meredakan apa yang dianggap berpotensi untuk menimbulkan gemuruh di masyarakat.
Secara jelas baik di dunia maya maupun di dunia nyata muncul sosok-sosok yang tanpa tedeng aling-aling membela pemerintah dan penguasa. Mereka kerap berlaku layaknya jubir resmi, bertindak seolah mewakili sosok yang dibelanya.
Kadang pembelaannya sudah sangat kelewatan.
Dan belum lama ini ada drama yang menyesakkan dada. Sekelompok orang-orang kritis yang selama ini dikenal kerap berseberangan dengan pemerintah diserbu ketika sedang berkumpul di sebuah tempat.
Yang menyerbu dan mengobrak-abrik ruang serta sarana pertemuan adalah sebuah kelompok yang tak jelas.
Namun yang jelas kalau dilihat dari profilnya, tak mungkin orang-orang ini merasa terancam dengan apa yang akan diperbincangkan dalam pertemuan ini. Yang terancam adalah para tuannya. Atau para tuannya sedang ingin menyenangkan yang dipertuankan agung.
note : sumber gambar – REPUBLIKA
