KESAH.ID – Panggung politik makin seru, para politikus bersaing untuk memviralkan isu tertentu agar beroleh perhatian publik. Tak peduli yang dilontarkan hanya bualan. Yang penting ramai dan menjadi perbincangan masyarakat luas serta media massa. Viralitas makin menjadi mantra dalam komunikasi publik kita.
There are many ways to go to rome, pepatah ini muncul di jaman dinasti Romawi untuk menggambarkan jalan ke Roma pada waktu itu banyak rintangan. Sehingga banyak orang membangun atau membuat jalan baru untuk memastikan mereka yang akan pergi ke Roma selamat sampai di tujuan.
Kini pepatah ‘Ada banyak jalan ke Roma’ dipakai untuk menyatakan bahwa mencapai tujuan tidak boleh terpaku hanya pada satu cara. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
Untuk melawan regim yang dianggap tidak adil, korup, otoriter dan hal-hal buruk lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dulu aktivis akrab dengan istilah advokasi.
Advokasi adalah sebuah rangkaian tindakan atau proses yang dimulai dari pendidikan dan penyadaran pada masyarakat yang tertindas atau kelompok yang terpinggirkan secara politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya.
Masyarakat yang sadar dirinya tertindas atau terpinggirkan kemudian diajak berjuang secara kolektif dengan membangun organisasi rakyat atau masyarakat.
Secara berkelompok kemudian mereka akan berjuang, melawan dan mendorong perubahan kebijakan dari pemerintah.
Ada berbagai macam kegiatan atau tindakan mulai dari kampanye agar isu yang diperjuangkan menjadi isu publik, berjejaring untuk memperluas dukungan, membawa isu atau persoalan ke ranah politik dan birokrasi, demonstrasi untuk melakukan tekanan dan lain-lain.
Lanskap advokasi tradisional ini kemudian berubah dengan kemunculan internet dan media sosial.
Kini mulai banyak perubahan kebijakan atau keputusan politik diambil oleh pemerintah akibat sebuah isu yang diangkat oleh seseorang di media sosial dan kemudian viral.
Mereka yang mengalami ketidakadilan, perlakuan yang tidak menyenangkan atau menemui hal-hal yang tidak sepantasnya bisa speak up, menyampaikan sendiri permasalahannya di media sosial.
Jika apa yang disampaikan mampu menyentuh emosi publik, maka netizen akan bergerak, ikut menyuarakan dan kemudian melakukan tekanan pada pihak yang dimaksud tanpa diorganisir. Jejaring terbentuk begitu saja di dunia maya.
Speak up atau postingan peristiwa tertentu bahkan sering menimbulkan butterfly effect. Dampak yang lebih luas dan membongkar kasus lain yang tidak secara langsung atau bahkan tidak dimaksudkan oleh mereka yang mengabarkan pertama kali.
Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi adalah video kekerasan yang dilakukan oleh Mario pada David.
Video kekerasan itu kemudian menjadi pemicu untuk unboxing kasus-kasus lainnya. Kekerasan yang berbau asmara kemudian menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi di instansi tempat ayah Mario bekerja.
Kementerian Keuangan sampai kebakaran jenggot karena instansi dibawahnya yakni instansi perpajakan dan bea cukai kemudian diobrak-abrik oleh netizen.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pun akhirnya turun tangan, ikut membongkar praktek yang tidak benar dengan dugaan putaran uang didalamnya yang amat besar.
Karena ikut cawe cawe, Menkopolhukam sampai berseteru dengan DPR.
Kasus lainnya yang bisa menjadi contoh betapa vitalitas di media sosial kemudian membuat pemerintah bergerak adalah kasus jalan rusak yang di-posting oleh Bima.
Bima yang mengeluhkan jalan di tanah kelahirannya dengan menambahkan ungkapan yang dianggap tidak sopan kemudian disoal.
Kritik yang disoal ini kemudian menjadi viral. Presiden pun turun tangan dan kemudian meminta menteri PUPR untuk mengambil alih tanggungjawab. Perbaikan jalan akan dibiayai oleh negara.
Efek lain dari kasus jalan rusak, pejabat yang suka flexing di provinsi itu kemudian diperiksa oleh KPK.
Media sosial kemudian menjadi salah satu jalan ke Roma. Dengan media sosial sesuatu menjadi mudah viral.
Saking banyaknya hal-hal viral yang kemudian merubah situasi atau keadaan, maka tak salah jika ada yang berpendapat No Viral No Justice.
BACA JUGA : MM 23
Adalah Denny Indrayana itu yang nampaknya juga menyakini adagium No Viral No Justice.
Akademisi yang dulu juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi di UGM, hingga kemudian menjadi Staf Khusus Presiden SBY lalu ditunjuk menjadi Wamenkumham ini beberapa waktu terakhir mulai membuat postingan yang kemudian viral.
Denny yang lama tidak terdengar setelah kalah dalam kontestasi pilkada Kalimantan Selatan mengejutkan publik dengan pernyataan bahwa Hakim MK akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup.
Mengaku mendapat informasi dari sumber terpercaya, pernyataan Denny Indrayana kemudian ditanggapi oleh Fraksi-Fraksi di DPR yang akan ‘menganjar’ MK dengan anggaran yang diperkecil dan lainnya jika benar memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup.
Penyataan Denny Indrayana menjadi viral karena ditanggapi oleh Mahfud MD, Menkopolhukam yang menyebut Denny bisa dipidanakan karena membocorkan rahasia negara.
Apakah Denny membocorkan rahasia negara?. Tidak.
Pernyataan Denny Indrayana itu bualan, bukan kenyataan. Yang disampaikan hanya prediksi.
Denny memakai media sosial untuk melakukan tekanan karena dia tak percaya MK akan bertindak adil dan independen. Dalam dirinya Denny tidak yakin MK bebas dari intervensi penguasa.
Dan setelah apa yang disampaikannya viral serta mendapat dukungan dari sebagian besar fraksi di DPR, Denny kemudian mulai menebar jurus sapu jagad.
Kali ini yang menjadi sasaran adalah Presiden. Oleh Denny presiden dianggap terlalu cawe-cawe dalam urusan suksesi kepemimpinan tahun 2024 nanti.
PK yang dilakukan oleh Moeldoko, dicurigai sebagai langkah presiden untuk menjegal calon presiden yang tak dikehendaki olehnya.
Denny bahkan tak segan mengatakan bahwa Ketua PPP diganti karena tak sejalan dengan presiden dalam urusan suksesi 2024 nanti.
Karena menurut Denny, kesalahan Presiden sudah fatal maka dia mengusulkan agar Presiden di-impeach.
Tebaran duga-duga Denny Indrayana yang disebar bukan hanya melalui cuitan namun juga lewat surat terbuka dan artikel opini tentu disambar oleh banyak pihak. Partai Demokrat pun merasa dibela, hingga ikut bicara untuk mendukungnya.
Pihak-pihak lain yang merasa atau mengamini dihambat-hambat oleh Joko Widodo kemudian juga turut sambat.
Situasi kemudian memanas, karena jurus mabuk Denny Indrayana yang merasa ada ketidakadilan menjelang pemilu 2024 ini.
Presiden Joko Widodo yang oleh banyak pihak sering diolok-olok sebagai ‘Petugas Partai’ oleh Denny ditempatkan sebaliknya.
Dia tidak menolak sebutan Petugas Partai namun punya kekuatan sendiri di luar partai, menjadi king maker yang menulis skenario elektoral 2024.
Kekuatan Joko Widodo bukan hanya mampu mengkonsolidasi partai-partai pendukungnya di pemerintahan, kecuali Nasdem. Namun juga mencengkeram lembaga-lembaga negara yang bisa dipakai untuk menjegal lawan.
Keberhasilan KPK periode ini meloloskan permintaan perpanjangan jabatan, oleh Denny dianggap sebagai salah satu langkah Joko Widodo mengamankan skenario yang dibuatnya.
Jurus Sapu Jagad Denny Indrayana makin menjadi-jadi. Sebagai seseorang yang berlatar akademisi, pernah menjadi pejabat tinggi negara dan kini mempunyai lembaga konsultan hukum di Indonesia dan Australia, Denny Indrayana memilihkan CD free bertindak ala Denny Siregar, yang terkenal sebagai Buzzer Istana entah dengan bayaran atau tidak.
Denny Indrayana tak ragu menggunakan data atau informasi yang bersumber dari ‘katanya’ untuk membuat apa yang disampaikannya menjadi viral. Apa yang dikatakan oleh orang lain sepanjang menguntungkan dicomot olehnya tanpa memperhatikan konteks atau kemudian diberi konteks baru.
BACA JUGA : Politik Kejang Kejang
Orkestrasi isu yang dimainkan oleh Haji Denny, demikian panggilan yang dipopulerkan olehnya saat menjadi cagub pada Pilkada Kalsel, berhasil menarik perhatian.
Apa yang dilontarkan oleh Denny sejenak bisa mengalihkan percakapan publik yang saling berbantah atas para calon yang mengemuka untuk pilpres 2024.
Haji Denny jeli, disaat semua survey mengatakan popularitas Joko Widodo menjelang akhir jabatannya masih amat tinggi, namun sesungguhnya kepercayaan terhadap lembaga publik terlebih yang berkaitan dengan penegakan hukum sangat rendah. Pun juga terhadap kementerian yang selama ini dianggap paling reformatif yakni Kementerian Keuangan. Direktorat dibawah kementerian keuangan terutama perpajakan dan bea cukai sangat brengsek.
Senjata ketidakpuasan publik ini kemudian dipakai oleh Haji Denny untuk menyerang Joko Widodo. Presiden dianggap bertanggung jawab karena ikut campur tangan.
KPK dianggap kurang berwibawa karena dipakai untuk menjegal atau mempidanakan lawan-lawan politik. Pun juga MK dan MA, keputusannya dianggap menguntungkan penguasa.
Kiprah lembaga-lembaga hukum termasuk kepolisian memang membuat index persepsi korupsi Indonesia kian menurun.
Sebenarnya penurunan index bukan karena campur tangan pemerintah melainkan karena lembaga penegak hukum ternyata juga merupakan sarang koruptor.
Lembaga-lembaga ini gagal membersihkan diri meski rajin mengusung slogan reformasi birokrasi.
Joko Widodo pantas dianggap gagal dalam soal ini. Dan cara demokrasi menghukumnya adalah dengan tidak memilihnya kembali jika mencalonkan diri. Namun Joko Widodo tidak mungkin menjalani hukuman itu karena tak bisa maju kembali dalam kontestasi.
Namun ketidakberhasilan ini tak cukup untuk membuatnya dimaksulkan, dilengserkan dari kursi kepresidenan. Tidak ada hukum yang dilanggar olehnya, tak ada garis konstitusi yang dilewati olehnya.
Demokrasi kita belum cukup umur, belum cukup dewasa sehingga kesalahan moral atau tanggungjawab etis mampu membuat pemimpin mau mundur tanpa didesak-desak.
Bahkan yang disebut dengan janji politik, lalu tak ditepati tidak membuat seorang pemimpin tercela secara moral.
Ingkar janji bukan pelanggaran konstitusi. Dan mereka yang biasa memberi janji sudah terbiasa pula mencari alasan untuk pembenaran atas janji yang tidak terpenuhi. Termasuk alasan konstitusional.
Maka memakai cara memviralkan sesuatu agar memperoleh keadilan dalam politik bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana.
Cara ini hanya akan membuat kegaduhan, kegaduhan yang disukai oleh media hingga mereka tak kekurangan berita dan bahan untuk talkshow.
Hingga kemudian kita lupa membincang tema-tema yang lebih substansial, gagasan yang lebih bernas agar di tahun 2024 nanti kita punya pemimpin yang lebih baik.
note : sumber foto – ELSHINTA.COM
