KESAH.ID – Lebih dari 100 nama telah diumumkan oleh Presiden Prabowo untuk jabatan menteri dan wakil menteri. Jumlah ini melebihi nama dan jabatan yang pernah diinisiasi oleh Presiden Sukarno saat membentuk kabinet Dwikora yang kemudian dijuluki sebagai Kabinet 100 Menteri. Jumlah kementerian bertambah di masa Kepresidenan Prabowo karena beberapa kementerian dipecah, ada yang dipecah dua dan ada yang tiga. Para menteri dan wakil menteri sebelum melaksanakan tugasnya akan digembleng di Lembah Tidar, tempat Prabowo selama 3 tahun mereguk semangat dan komitmen merah putihnya, nasionalismenya yang kental.
Minggu terakhir sebelum dilantik menjadi Presiden, Prabowo telah memanggil calon menteri dan wakil menteri. Yang suka hitung menghitung mencatat ada 109 orang. Entah para penghafal nama bisa mengingat semuanya atau tidak.
Sebagian yang dipanggil adalah menteri atau wakil menteri dari kabinet Jokowi. Tidak salah karena Prabowo dalam kampanyenya dulu kerap mengatakan dirinya adalah penerus Jokowi. Kembali mengangkat menteri atau wakil menteri jaman Jokowi akan jadi bukti untuk itu.
Yang lainnya berasal dari partai-partai pendukung dan kelompok relawan, persis sama dengan jaman Jokowi.
Karena banyak yang dipanggil muncul olok-olok menyebut kabinet Prabowo sebagai kabinet gemoy. Tapi ada juga yang menyebut kabinet fufufafa walau konon Gibran tak ikut campur, sekurangnya yang terlihat di depan mata.
Meski memilih menteri atau pembantu presiden adalah hak prerogratif namun sungguh sulit untuk mewujudkannya. Tugas menteri adalah membantu presiden mewujudkan visi misinya, hanya saja latar belakangnya tak selalu bisa menerapkan prinsip man behind the gun atau mendudukkan orang tepat di tempat yang tepat.
Ada banyak pertimbangan yang harus diambil oleh Presiden untuk menentukan komposisi menterinya, salah satu pertimbangannya adalah kesatuan dan persatuan bangsa.
Dalam komposisi menteri selalu ada pertimbangan perwakilan dari suku di pulau-pulau besar Indonesia, Papua, Kalimantan, Sumatera dan Jawa, perwakilan agama atau golongan dan sebagainya.
Sementara dalam konteks kestabilan politik dengan lembaga mitra pemerintah, menteri-menteri yang mewakili partai juga menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks partai bisa saja yang dipilih bukan politisi melainkan kaum profesional yang terafiliasi atau direkomandasi oleh partai tertentu.
Dengan semua pertimbangan dan ‘keharusan-keharusan’ tertentu wajar jika jumlah anggota kabinetnya akan besar, kementeriannya jadi banyak.
Kisah menteri yang banyak pernah ada di jaman Sukarno. Waktu itu dijuluki sebagai “Kabinet 100 menteri”. Biasa agak dilebay-lebay kan, untuk menegaskan kalau jumlahnya banyak.
Padahal Kabinet Dwikora yang dibentuk oleh Sukarno kurang lebih berisi 84 jabatan yang diisi oleh 77 orang. Beberapa orang merangkap jabatan.
Salah satu yang merangkap adalah Dr. Johannes Leimena yang punya jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Distribusi dan Menteri Perguruan Tinggi/Ilmu Pengetahuan.
Walau tak sampai 100 orang, tujuan Sukarno untuk membentuk Kabinet Dwikora adalah untuk mengakomodir dan merangkul sebanyak mungkin orang. Sukarno pada masa itu sedang dalam posisi yang lemah setelah peristiwa G30S/PKI.
Kekuasaan Sukarno tengah diujung tanduk. Walau memegang jabatan sebagai presiden merangkap perdana menteri, di lapangan yang berkuasa adalah Suharto, mayor jenderal yang menguasai tentara sepenuhnya.
Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri versi Sukarno urung bekerja. Berhembus kabar tentang tentara yang mengepung istana. Hingga akhirnya Sukarno diungsikan ke Istana Bogor.
Dan kemudian Sukarno ditemui oleh 3 jenderal utusan Suharto yakni M. Yusuf, Amir Machmud dan Basuki Rahmat. Dalam pertemuan itu lahirlah Super Semar, Surat Perintah Sebelas Maret.
Surat yang ditujukan kepada Letjen Suharto itu menjadi cikal bakal Orde Baru. Dengan surat itu Suharto membersihkan PKI dan anasir-anasir pendukung Sukarno lainnya. Sepak terjang Suharto ini kemudian berujung pada pengangkatan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa MPR Maret 1967.
BACA JUGA : Super Cerdas
20 Oktober 2024 malam sesuai dengan janjinya, Presiden Prabowo mengumumkan nama-nama menteri dan jabatan lain setingkat menteri namun tidak berada di bawah Menko.
Jumlah menteri dan kepala badan 53 orang, sementara wakil menterinya berjumlah 56 orang. Total jumlahnya lebih dari 100.
Menariknya dalam pengumuman nama-nama menterinya, Presiden Prabowo tidak menunjuk Kepala Otorita IKN yang sedang lowong.
Sebagian yang diumumkan adalah nama-nama yang sudah dikenal publik karena sebelumnya telah duduk sebagai menteri dalam Kabinet Jokowi. Atau nama-nama yang selama ini berkiprah dalam dunia politik, seperti ketua partai, anggota DPR RI atau aktivis partai politik.
Hanya saja beberapa yang berlatar profesional, entah itu pengusaha, akademisi dan lainnya terdengar masih asing serta tak terlalu diketahui sepak terjangnya.
Presiden Prabowo menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Merah Putih.
Jumlah kementerian bertambah karena beberapa kementerian yang ada dipecah. Seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek menjadi Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi/Ristek.
Lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kawasan Permukiman.
Demikian juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
Sedangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kementerian lain yang juga dipecah adalah Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi juga dipecah menjadi Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi.
Sedangkan Kementerian Hukum dan Ham dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Perubahan lainnya adalah BKKBN yang naik kelas menjadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Sedangkan Kementerian Investasi /BPPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
BACA JUGA : Titisan Marquez
Mungkin ada yang dipanggil dan sudah bikin status namun ternyata tak diumumkan sebagai menteri atau wakil menteri. Dan ada pula yang tidak dipanggil tapi sering bertemu dengan Prabowo tiba-tiba diumumkan sebagai menteri.
Dalam politik hal itu biasa saja, sekali lagi walau menunjuk menteri adalah hak sepenuhnya dari Presiden tapi tetap saja kerap ada tekanan. Ambil contoh Maruarar Sirait yang telah diaudisi oleh Joko Widodo waktu itu namun urung dipilih.
Ada beberapa orang yang telah ramai dibicarakan karena dipanggil Prabowo kemudian namanya tidak muncul. Tidak perlu disebutkan siapa-siapa takutnya nanti dianggap menghina atau merendahkan.
Yang jelas nama-nama yang telah diumumkan oleh Prabowo untuk menjadi pembantunya akan segera dilantik. Dan konon sebelum mulai bekerja akan lebih dahulu digembleng di Magelang, tepatnya di Lembah Gunung Tidar.
Tidar memang begitu melekat dengan Prabowo. Pendidikan di Akademi Militer Magelang yang berada di Lembah Tidar membuat darah Prabowo menjadi merah putih. Tidar menjadi kawah candradimuka nasionalisme Prabowo yang kental.
Maka menteri dan wakil-wakilnya akan digembleng disana agar spirit Tidar merasuk ke dalam raga.
Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Jawa, Tidar dianggap sebagai paku bumi, Bumi Jawa. Dipercaya jika tak ada Tidar di Magelang, Jawa akan miring, goyang kanan-kiri dan kemudian rontok.
Akankah para menteri dan wakilnya yang akan digodok di kawah candradimuka Tidar menjadi pertanda jawasentrisme belum hilang?.
Entahlah, namun semoga tidak demikian.
Padahal mestinya IKN atau Kota Nusantara bisa dipilih untuk membekali para menteri dan wakilnya dengan semangat nasionalisme dan komitmen Indonesia Baru. Fasilitas yang telah dikebut di menjelang masa-masa akhir pemerintahan Joko Widodo sudah cukup untuk melaksanakan pembekalan bagi para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Semoga ini bukan pertanda buruk untuk perkembangan pembangunan IKN di hari-hari mendatang.
note : sumber gambar – DETIK
