Menjelang peringatan Sumpah Pemuda yang ke 92 taun dan COP26 Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah melakukan survey tentang perubahan iklim kepada anak-anak muda di Indonesia.
Responden berjumlah 4.020 orang yang terbagi dalam dua kelompok umur antara 17-26 tahun dan 27 – 35 tahun. Survey dilakukan secara tatap muka dengan metode stratified multistage random sampling sehingga memenuhi syarat untuk mewakili seluruh anak muda Indonesia
Hasil survey menunjukkan bahwa secara umum anak-anak muda menganggap fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan, memicu dampak yang lebih luas dan pemerintah dianggap sebagai yang paling bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan itu.
Anak-anak muda Indonesia juga beranggapan bahwa partai politik belum memberi perhatian dan belum menjadikan krisis iklim sebagai prioritas dalam agenda politik mereka.
Kurang lebih separuh dari responden bersedia mengambil tindakan nyata, rela menyumbang atau membayar iuran bulanan untuk mengatasi krisis iklim. Mereka rela menyumbang sebanyak Rp. 30.000 per bulan untuk mitigasi perubahan iklim.
Dikaitkan dengan politik elektoral, survey ini menyatakan 78 persen responden menyatakan mereka berpartisipasi dalam pemilu 2019 dan 84 persen menyatakan akan ikut pemilu 2024.
Angka 84 persen adalah angka yang besar untuk partisipasi dalam pemilu dan ini menandakan generasi muda nampak antusias menyambut pemilu 2024. Dan salah satu aspirasi yang ada dalam diri anak-anak muda ini adalah soal perubahan iklim, soal bagaimana aktor-aktor politik di pemerintah maupun lembaga politik lainnya mengambil langkah terhadap isu perubahan iklim.
Persepsi anak muda ini mestinya ditangkap dan ditanggapi oleh para aktor politik. Masyarakat muda sudah ramai membicarakan namun para politisi belum menganggapnya sebagai isu panas, isu yang seksi.
Bisa jadi karena watak organisasi politik di Indonesia yang umumnya terikat dengan ‘bandar’, para penyokong atau pendana yang sebagian besar adalah industri atau usaha yang berbasis ektraksi sumberdaya alam.
Padahal kalau ditenggok, kini di lembaga-lembaga politik mulai diisi oleh politisi-politisi muda. Namun sayang mereka belum fasih bicara soal krisis iklim, pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan hidup lainnya. Ataupun kalau isu-isu tersebut disuarakan maka hanya sekedar gimmick sehingga tidak berkembang menjadi isu yang populis.
Bisa jadi politisi muda juga politisi tua tidak paham benar soal isu-isu ini, tidak tertarik untuk mempelajari lebih dalam sehingga tidak mengkomunikasikan isu ini pada pemilih-pemilih muda. Para politisi lebih sibuk untuk mencari ‘cuan’ karena amunisi lebih punya kekuatan untuk merebut suara pada pemilu ketimbang substansi isu.
BACA JUGA : Bencana Iklim
Sekitar tahun 60-an di sebagian besar negara Eropa Barat muncul gerakan politik alternatif yang menyuarakan isu-isu baru seputar pencemaran udara dan air, pemakaian zat-zat berbahaya dalam makanan, kelangkaan sumber daya alam dan lain-lain.
Isu-isu itu kemudian berkembang menjadi perdebatan politik hingga memunculkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup yang kemudian menjadi dasar dari kemunculan gerakan politik hijau.
Bermula dari jejaring gerakan yang gelisah terhadap perilaku partai politik dan pemerintah, gerakan politik hijau mulai menempuh berbagai upaya untuk mempengaruhi dan merubah kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Upaya ini kemudian mengerucut dengan pembentukan Partai Politik Hijau.
Kini di hampir semua negara industri dan negara berkembang terdapat partai hijau. Berbeda dengan partai lain yang umumnya berada dalam spektrum kiri atau kanan, partai hijau membawa spektrum baru untuk mengerakkan spektrum kiri dan kanan.
Ciri khas partai hijau terletak pada karakter dan perhatian yang kuat pada kesamaan hak, pemikiran ekologi dan solidaritas terhadap negara-negara lemah serta tertindas.
Secara organisatoris, partai hijau umumnya juga terdesentralisasi dan partisipatif. Partai hijau lebih memberi kesempatan kepada akar rumput untuk mengartikulasi kepentingan lokal.
Partai hijau juga sering disebut sebagai gerakan kiri baru, pemilihnya berbeda dengan para pemilih partai mapan. Pendukung partai hijau umumnya adalah generasi muda, kelas menengah baru yang tinggal di perkotaan dan berorientasi pada politik alternatif.
Pada tahun 2012 di Indonesia berdiri Partai Hijau Indonesia yang berkembang dari sebuah organ bernama Sarekat Hijau Indonesia. Namun sampai dengan hari ini Partai Hijau di Indonesia belum menjadi partai politik parlemen.
Nasib partai hijau di Indonesia tidak sebaik partai hijau di Australias, Kanada, Swedia dan lain-lain yang berhasil meraih kursi di parlemen.
Di Indonesia, jangankan meraih kursi, untuk terdaftar sebagai partai yang mengikuti pemilu saja gagal.
Hambatan utama yang membuat partai hijau tidak eksis dalam pemilu di Indonesia adalah syarat yang sangat berat bagai partai-partai baru apalagi partai alternatif untuk memenuhi apa yang tertera dalam undang-undang pemilu. Syarat berat ada pada urusan administratif dan juga electoral threshold.
Tantangan lainnya adalah membongkar patronase politik yang telah mengakar. Partai-partai mapan telah mengembangkan sayap dan mencengkram masyarakat dari kota hingga ke desa-desa, pelosok terpencil. Apa saja yang bertentangan dengan politik patronase bakal berhadapan dengan budaya klientisme dalam masyarakat.
Bahwa benar semakin banyak bencana melanda Indonesia, kesadaran akan krisis lingkungan hidup juga semakin tinggi. Namun hal itu nampaknya belum cukup untuk melahirkan dukungan besar bagi berkembangnya Partai Hijau di Indonesia.
Strategi menunggang angin dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam pembahasan berbagai RUU yang berhubungan dengan pembangunan desa dan lingkungan, PKB meminta APBN 2011 dan 2012 lebih berpihak pada desa dan lingkungan.
PKB menegaskan dirinya ingin menjadi Partai Hijau, yang ditegaskan melalui tema “Mengabdi pada lingkungan hidup dan desa”.
PKB kemudian membuat kelompok kerja {pokja} lingkungan hidup yang kemudian akan ditingkatkan menjadi satuan tugas {satgas} lingkungan hidup. Harapannya akan terjadi sinergi antara faksi dan partai mulai dari pimpinan pusat sampai daerah untuk mewujudkan arah partai menjadi partai hijau.
Hanya saja gaung PKB sebagai partai hijau makin hari makin melemah. PKB memang dikenal sebagai partai hijau, namun kewat atributnya yang kebanyakan berwarna hijau, bukan karena visi, misi dan kiprahnya yang berpihak pada lingkungan hidup.
BACA JUGA : Krisis Iklim Yang Tak Mudah Diatasi {dengan proyek}
Memasuki akhir 2021, geliat politik semakin memanas. Alih-alih bicara soal pemanasan global para aktor politik malah sibuk beradu deklarasi untuk mendukung sosok tertentu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti.
Sangking tak sabarnya, sudah ada beberapa kelompok yang mulai menyebut tahun ini dan kedepan sebagai tahun politik.
Itulah politik Indonesia yang berdasar pada one man, one vote dan one value. Untuk memenangkan pemilu yang paling penting adalah meraup suara. Dan modal utamanya adalah popularitas. Seorang yang populer diharapkan akan mampu mempunyai tingkat keterpilihan yang tinggi.
Residu pemilu yang berkali-kali terselenggara secara tak meyakinkan sebagai pemilu bersih, membuat masyarakat pemilih cenderung menjadi pragmatis. Masih besar pemilih yang menentukan pilihan hanya berdasarkan suka dan tak suka. Dan tak kurang besarnya yang menentukan pilihan karena suatu janji atau pemberian.
Amatlah kecil jumlah pemilih yang rasional, menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak calon dan gagasan yang diusungnya. Jargon-jargon indah saja sudah cukup untuk pemilih.
Isu lingkungan, perubahana iklim dan lainnya yang secara ilmiah jlimet menjadi tak punya tempat dalam diskursus antara politikus dengan konstituennya. Kalaupun ada, isu terkait lingkungan hidup biasanya hanya isu permukaan, mengatasi gejala ketimbang memberangus akar masalah.
Maka tak mengherankan jika isu pemanasan global menjadi isu yang tidak populis, masalah yang jarang menjadi pembahasan antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Buat politisi, berapi-api bicara soal pemanasan global dihadapan pemilih tak akan menghasilkan suara. Maka pilihan yang diambil adalah yang pasti-pasti saja seperti membagi sembalo untuk orban banjir, memberi traktor kepada petani yang gagal panen dan memberi uang kepada para mahasiswa agar bisa merayakan ulang tahun organisasinya.
