KESAH.ID – Meski telah memasuki jaman industri yang ditopang oleh kecerdasan buatan, namun watak industrialisasi kita masih terkungkung dalam mentalitas pemburu harta karun. Kita masih terusan mengeruk dan mengeduk dengan rakus sehingga yang disebut cadangan sumber daya alam tak lagi berumur lama. Kita terus panen sumberdaya alam, tapi mengkonsumsi produk inovasi teknologi dari negeri lain yang membeli bahan dari kita.
“Nggak sulit kalau pingin dapat nilai baik. Cukup belajar satu jam sehari, rutin,” begitu nasehat dari guru pamong saya di asrama dulu.
Tapi membangun disiplin agar setiap hari bisa belajar ternyata sulit. Bahkan pekerjaan rumah yang diberikan guru juga tak berhasil meningkatkan keinginan belajar. Mengerjakan PR bukan untuk belajar melainkan agar tidak dimarahi oleh guru besok harinya.
Dan banyak kali PR dikerjakan dengan cara menyalin atau mencontek punya teman yang lebih rajin.
Dulu dikalangan anak sekolah dikenal istilah wayangan. Belajar kebut semalam karena sudah dekat ulangan atau ujian. Seperti dalang yang mementaskan wayang semalaman, bahan pelajaran yang setumpuk juga dikebut sepanjang malam.
The power of kepepet, semangat atau dorongan untuk melakukan sesuatu baru akan muncul dalam keadaan terdesak.
Kebiasaan semacam ini bukan hanya kebiasaan orang per orang melainkan juga menjadi kebiasaan komunal, masyarakat, negara dan juga bangsa.
Negara-negara dengan kelimpahan sumberdaya pada umumnya baik warga maupun pemeritahannya cenderung selow, tidak antisipatif terhadap segala sesuatu.
Karena segala sesuatunya banyak maka hampir tak ada ancaman yang dirasa, semua aman terkendali.
Karena berlimpah maka yang ada diobral, dijual begitu saja tanpa memikirkan nilai tambah yang mungkin bisa diperoleh dari komoditas tertentu.
“Kalau begini saja sudah laku kenapa harus begitu?”
Ada benarnya jika itu menyangkut sumberdaya yang terbarukan. Namun seringkali yang diobral adalah sumberdaya yang tak terbarukan seperti minyak bumi, mineral dan bahan tambang lainnya. Hingga pada suatu masa akhirnya cadangan menipis atau bahkan habis. Disitu baru kebingungan.
Seperti kisah Kalimantan Timur, provinsi yang mempunyai hampir semua yang dibutuhkan oleh masyarakatnya untuk menjadi sejahtera.
Karena berlimpah dengan sumber daya, sejak lama Kalimantan Timur diekstrak habis-habisan. Yang pertama adalah hutannya. Hutan yang awalnya menghasilkan hasil hutan non kayu yang ternama hingga mancanegara kemudian dibabat. Yang dipanen dari hutan adalah kayu, kayu alam yang umurnya ratusan tahun dengan kualitas terbaik.
Hutan dianggap berharga karena kayunya, bukan karena ekosistem atau keanekaragaman hayatinya.
Sekitar tahun 70-an, muncul semangat menebang hutan. Ramai orang berbondong-bondong terkena demam kayu. Muncul istilah ‘banjir kap’ karena kayu gelondongan yang ditebang dari hutan bisa dihanyutkan ke sungai kalau banjir.
Kalimantan Timur mengalami ledakan penduduk, mereka yang datang untuk mengadu nasib menebang kayu di hutan. Kayupun menipis, mata pencaharian sebagai penebang kayu hilang dan ekonomi kembali sulit.
Hanya beberapa raja kayu yang berhasil mengkonversi kekayaan dari hasil menebang hutan menjadi usaha lainnya.
Kayu tak boleh lagi dijual gelondongan, mesti diolah menjadi kayu lapis dan lainnya. Lama kelamaan perusahaan kayu lapis yang punya ribuan pekerja pun juga tutup, pabrik kekurangan bahan kayu bermutu karena hutan semakin menipis.
BACA JUGA : Makroman, Hidup Mati Untuk Bertani
Tapi Kalimantan Timur belum habis. Memasuki tahun 2000-an lagi-lagi Kaltim terkena deman. Kali ini demam batubara. Lagi-lagi terjadi ledakan jumlah penduduk dengan beroperasinya perusahaan tambang batubara yang butuh banyak pekerja.
Hampir tak ada wilayah yang bebas dari konsesi tambang batubara, bahkan Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur juga ditambang. Mungkin layak dimasukkan dalam catatan rekor dunia karena di tempat lain sulit ditemukan saingannya.
Hanya Kota Balikpapan yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai kota yang bebas dari tambang batubara. Kota minyak itu tak sudi wilayahnya dikeruk untuk diambil emas hitamnya.
Jika di masa kejayaan kayu, Sungai Mahakam menghitam karena tertutup kayu gelondongan, di jaman demam batubara Sungai Mahakam ramai dilalui oleh gunungan hitam, puluhan ribu ton batubara yang lalu lalang diangkut tongkang.
Demam batubara berlangsung cukup lama, dari demam konsensi menjadi demam tambang batubara ilegal yang disebut tambang koordinasi atau tambang koridoran. Ada beberapa nama yang dikenal sebagai pemain tambang koridoran yang terkemuka. Tangan hukum seolah sulit menyentuh mereka.
Seperti kayu yang lama-lama habis, cadangan batubarapun juga makin menipis. Muncul ide atau gagasan agar batubara tidak hanya dijual dalam bentuk bongkahan, melainkan juga dalam bentuk gas atau cairan. Batubara mesti diolah bukan dijual begitu saja.
Ekstraksi sumberdaya alam yang kemudian dijual begitu saja kerap disebut sebagai industri hulu. Industri semacam ini tidak berkelanjutan dan cenderung menguntungkan negeri lain. Maka bahan mentah mesti diolah agar kemudian mempunyai nilai tambah. Hilirisasi kemudian menjadi sebuah kebijakan.
Hilirisasi minyak bumi menghasilkan industri petrokimia, sementara hilirisasi batubara entah melahirkan apa. Dari semua rencana hilirisasi yang nampaknya yang paling berhasil adalah hilirisasi nikel.
Mungkin keberhasilan ini berkaitan dengan kecenderungan dunia yang membutuhkan bahan untuk pembuatan baterei bagi kendaraan listrik.
Tapi kali ini demam nikel tidak terjadi di Kalimantan Timur melainkan di Morowali, Sulawesi Tengah.
Meski sudah lama Sulawesi terkenal dengan nikelnya yang ditambang oleh Inco dan Antam, namun penambangan dengan pembangunan smelter sebagai langkah kebijakan hilirisasi nikel ternyata mampu membuat riuh rendahnya sendiri.
Puluhan tahun, tanah yang mengandung nikel atau disebut ore hanya diambil begitu saja dan langsung diekport. Dan entah di negara pengimport-nya bisa menghasilkan apa saja ketika ore diolah. Mungkin mirip Freeport dahulu yang mengirim konsentratnya ke Amerika Serikat. Bisa jadi dibilang konsentrat tembaga padahal sampai disana ternyata menghasilkan emas juga.
Nah pemain lama sudah terbiasa mengirim ore lalu dipaksa harus mengolahnya. Tentu tak mudah dan ketika dipaksa maka tidak semuanya bisa. Ketika kebijakan sedang menjadi prioritas, niscaya semua perijinannya pasti dipermudah.
Karenanya ijin membangun smelter kemudian ramai-ramai diajukan oleh berbagai pihak. Pada gilirannya, jumlah smelter atau kapasitas smelter lebih besar dari pasokan bahan mentah atau ore. Smelter tidak bekerja secara penuh, sebagian kesulitan bahan bakar.
Dan smelter ternyata tak hanya ada di Sulawesi saja melainkan juga di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara.
Padahal bahan baku nikel tidak dihasilkan dari Kalimantan Timur, namun ada yang berani membangun pabrik pengolahan nikel atau smelter di Kutai Kartanegara.
BACA JUGA : Gus Muhaimin Akhirnya Ketemu Jodoh
Banyak kali kebijakan negara kita memang telat. Pemerintah atau para pemangku kebijakan seperti telat mikir. Baru kepikiran kalau sudah krisis. Dan karena mulai terdesak, jalan keluarnya terkadang malah menjadi masalah baru.
Kembali ke nikel misalnya, ternyata cadangan nikel tidak sebesar yang kerap digembar-gemborkan. Para pemain nikel menyakini tidak sampai 10 tahun lagi nikel akan habis jika dikeruk besar-besaran seperti sekarang ini.
Soal cadangan kita memang kerap membesar-besarkan. Akibatnya antara apa yang disampaikan dan realitasnya akan terjadi ketimpangan.
Pemerintah boleh saja membuka kran sebesar-besarnya untuk pembangunan smelter nikel. Namun yang paling tahu berapa jumlah yang dibutuhkan adalah para pemainnya. Asosiasi pertambangan bahkan sudah mendesak pemerintah untuk menghentikan atau melakukan moratorium pembangunan smelter baru.
Para ahli memperkirakan cadangan nikel hanya akan bertahan selama 7 tahun ke depan jika pembangunan smelter baru terus dilakukan.
Pertanyaannya jika cadangan menipis, kenapa investor masih rajin membangun smelter. Padahal umumnya investasi besar harus beroperasi cukup panjang, sekitar 20 hingga 30 tahun.
Dengan demikian hilirasi yang disambut hangat oleh investor ini sebenarnya masuk akal atau tidak jika tak sampai 10 tahun ke depan mereka akan kesulitan memperoleh bahan baku untuk diolah.
Begitulah sebuah kebijakan meski kelihatannya prospektif namun jika diputuskan karena terdesak, rencana untuk mengambil untung justru bisa berakhir buntung.
Persoalan nilai tambah, jika dari barang mentah ke barang setengah jadi hampir tak menolong apa-apa. Hilirasinya masih tetap berwatak pengeruk harta karun, belum sampai pada invoasi atau kreasi untuk menghasilkan barang yang kemudian dijual pada pemakai akhir.
Kitapun sudah bangga dengan hilirisasi padahal ketinggalan 4 – 5 langkah dengan negeri lainnya. Negeri yang tidak lagi menjual bahan baku Melainkan barang-barang jadi, yang makin kecil ukurannya malah semakin mahal.
Kita sesungguhnya masih terus menjadi pelayan, penyedia bahan mentah untuk negeri-negeri industri yang produksinya kemudian kita beli.
note : sumber gambar ilustrasi – KATADATA.CO.ID
