KESAH.ID – Suasana politik menuju pemilu 2024 masih dinamis. Koalisi muncul silih berganti, ada yang layu sebelum berkembang. Ada pula yang membesar lalu digembosi. Yang meloncat-loncat bukan hanya orang melainkan juga partai. Hingga akhirnya ada yang melontarkan kata khianat. Padahal memang semuanya belum pasti dan dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi.
Presidential threshold atau ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mensyaratkan partai atau gabungan partai dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila dalam pemilu legislative sebelumnya memperoleh 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari jumlah suara sah secara nasional.
Dengan persyaratan seperti itu maka hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusulkan calonnya sendiri. Sedangkan partai peserta pemilu lainnya yang lolos electoral threshold harus bergabung atau berkoalisi dengan partai lain untuk mengusulkan calonnya.
Koalisi Perubahan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS kemudian menjadi gabungan partai yang memproklamirkan diri untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Kemudian muncul Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebagai hasil duet dari Gerindra dan PKB. Dan Prabowo Subianto yang dikedepankan sebagai calon presiden.
Golkar, PPP dan PAN kemudian menyusul dengan mendeklarasikan Koalisi Indonesia Baru. Kemungkinan besar koalisi ini akan menjadi kendaraan Airlangga Hartarto untuk mencoba peruntungannya maju sebagai capres.
PDI Perjuangan percaya diri, tidak membentuk koalisi apapun meskipun terbuka pada dukungan dari partai-partai lainnya.
Meski telah tergabung dalam sebuah koalisi, Gerindra, PKB, PPP, PAN dan Golkar ternyata masih runtang-runtung dengan Joko Widodo. Bahkan dalam sebuah kesempatan mereka mengatakan dirinya sebagai Koalisi Jokowi, orangnya Pak Jokowi.
Muncul isu tentang Koalisi Besar, gabungan antara partai-partai yang selama ini mendukung pemerintahan Joko Widodo, minus PDI P.
Oleh sebagian pengamat, ide Koalisi Besar ini dipandang akan memakan korban. Sebab Gerindra dan PKB sebelum telah membangun komitmen bersama. Masuknya partai-partai lain bakal merubah suasana kebatinan di dalam koalisi.
PDI Perjuangan kemudian mendeklarasikan Ganjar Pranowo yang waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. PSI yang sejak semula sudah menyatakan dukungan pada Ganjar tidak diajak.
Tak lama setelah dideklarasikan, Hanura menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan disusul oleh PPP.
Ide Koalisi Besar buyar karena PPP menyeberang ke PDI Perjuangan.
Golkar dan PAN masih solid lalu merapat ke Gerindra.
Di mata publik kemudian menjadi jelas bahwa dalam pemilu 2024 akan ada 3 kubu yang akan bertarung memperebutkan kursi presiden.
Peta bakal calon presidennya sudah jelas yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Kini yang diperebutkan adalah siapa calon wakil presidennya.
Di kubu Koalisi Perubahan mulai muncul tanda-tanda bahwa yang akan diusung sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono.
Sementara PDI Perjuangan belum menunjukkan kode atau signal soal siapa yang akan ditunjuk mendampingi Ganjar Pranowo.
Sementara di kubu Prabowo yang kemudian gemuk dengan masuknya Golkar dan PAN, suasananya menjadi makin kabur, tanda-tanda Muhaimin Iskandar akan ditunjuk sebagai cawapres tidak muncul-muncul.
Cak Imin yang sejak jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan dirinya sebagai capres atau cawapres seperti teredam oleh kehadiran Golkar dan PAN.
Tenggara bahwa ide koalisi besar akan memakan korban mulai kelihatan.
BACA JUGA : Demam Smelter Nikel
Kasak-kusuk soal siapa yang hendak menjadi wapresnya siapa kemudian buyar ketika Surya Paloh mengumumkan akan memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.
Pengumuman ini dengan cepat ditindaklanjuti dengan deklarasi. Pasangan Anies – Muhaimin atau dibranding dengan nama Amin telah dinyatakan.
Selain mengejutkan publik, deklarasi ini juga membuat Demokrat meradang.
Keluarnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto dan merapat ke Koalisi Perubahan membuat harapan AHY untuk maju menjadi cawapres lewat Koalisi Perubahan menjadi pupus.
Muhaimin Iskandar berhasil membongkar kebekuan, mengeser Demokrat sekaligus melemahkan Koalisi Raksasa yang berhasil digalang oleh Prabowo Subianto.
Demokrat menyebut deklarasi Anies – Muhaimin sebagai pengkhianatan. Meski sangat menyesalkan keputusan itu namun sikap Demokrat tidak jelas apakah keluar dari koalisi atau tetap didalam meski hati kurang senang.
Kalaupun keluar, Demokrat hendak berlabuh kemana?.
Rasanya akan sulit bagi Demokrat untuk merapat ke PDI Perjuangan. Dua partai ini beda DNA, yang satu matriarch dan yang satu patriarch. Belum lagi antara sang matriarch dan patriarch tidak akur. Megawati dan SBY belum berdamai.
Akankah Demokrat bergabung ke koalisi besutan Prabowo?. Mungkin ada chemistry karena kedua partai ini punya patron sama-sama bekas militer.
Namun jelas jika Demokrat bergabung ke koalisi Prabowo menjadi langkah tanpa daya. Tidak ada daya tawar yang besar karena disana telah bercokol partai-partai besar lainnya yakni Golkar dan PAN, mereka lebih piawai dalam urusan tawar menawar.
Dengan posisi yang melemah seusai ditinggal PKB, posisi Golkar dalam koalisi Prabowo menjadi menguat. Mereka bisa saja meminta posisi wakil presiden diberikan kepada Golkar.
Lagipula jika dikaitkan dengan sosok muda, nampaknya pilihan Prabowo bukan ke AHY melainkan Gibran. Pengaruh Joko Widodo dalam koalisi Prabowo masih besar.
Tidak banyak alternatif bagi Demokrat untuk menancapkan kukunya pada pemilu presiden 2024. Masih perlu ditunggu langkah strategis untuk membuktikan kejeniusan SBY yang saat aktif di militer merupakan ahli strategi.
Untuk sementara Koalisi Perubahan yang digambarkan bakal digoyang jalannya menuju pemilu 2024 aman. Gabungan antara Nasdem, PKB dan tetap didukung oleh PKS telah memenuhi persyaratan ambang batas. Bahkan ketika PKS nanti menyatakan tidak lagi mau bersama, posisi pasangan Anies – Muhaimin tetap bisa didaftarkan.
Koalisi gemuk Prabowo juga baik-baik saja, namun dengan keluarnya PKB mereka kehilangan dukungan golongan Islam dalam koalisi. Bagaimanapun juga PKB adalah representasi politik dari kelompok NU.
Prabowo butuh berkoalisi dengan NU non PKB. Dan dalam konteks ini Koalisi Prabowo akan beririsan dengan PDI Perjuangan karena akan sama-sama memikat NU non PKB.
BACA JUGA : Makroman Hidup Mati Untuk Bertani
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, posisi NU yang walau secara politik sering cair tetap penting untuk memenangkan kontestasi politik. Memperoleh dukungan dari NU paling tidak bakal punya potensi memenangkan suara di wilayah kantong suara besar yang ada di Jawa dan pulau-pulau lainnya.
Dengan posisi yang strategis ini maka bukan tidak mungkin semua calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 nanti semua berbau NU. Baik NU yang berdarah murni, migran maupun hasil naturalisasi.
Meski Muhaimin telah menyeberang ke kubu Koalisi Perubahan, massa NU masih besar untuk diperebutkan. Bukan rahasia lagi kalau secara politik, kebanyakan orang NU tidak nyaman dengan PKS.
Dan buat PKS yang posisinya sama-sama tidak nyaman seperti Demokrat. Pilihan tetap bertahan dalam Koalisi Perubahan menjadi yang paling rasional. Sebab PKS dan Anies sudah lama berteman, posisi PKS kuat dalam hubungan personal dengan Anies Baswedan.
Sebelum PKB menyeberang ke Koalisi Perubahan, Joko Widodo dipersepsikan oleh masyarakat politik sebagai ikut cawe-cawe. Salah satu bukti dari keberhasilan cawe-cawenya adalah bergabungnya Gerindra, PAN, PKB dan Golkar dalam koalisi.
Jokowi yang runtang-runtung dengan Ganjar Pranowo, calon dari PDI Perjuangan dipandang kurang ‘clear and cut’ dalam memberikan dukungan kepada keputusan PDI Perjuangan. Sikap Joko Widodo ini oleh sebagian orang merupakan isyarat kalau dirinya lebih berpihak ke sebelah, bukan ke partai yang selama ini menaunginya.
Tapi ini hanya duga-duga. Kalau Joko Widodo menginginkan penerusnya bukan Ganjar Pranowo melainkan anaknya sendiri. Bukan pada posisi presiden melainkan wakil presiden. Dan posisi itu dimungkinkan dalam Koalisi Prabowo.
Prabowo sendiri nampaknya sreg dengan Gibran, walau mesti ditunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal batas umur minimal calon wakil presiden.
Hanya saja dengan keluarnya PKB dari koalisi membuat posisi Golkar jadi menguat. Posisi Gibran jadi cawapres Prabowo kemudian melemah. Bagaimanapun juga meski pengaruh Joko Widodo lebih kuat dari partai, namun tetap bukanlah partai yang punya hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
Joko Widodo dalam tahun politik ini menunjukkan dirinya sebagai politisi paling populer. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya juga tinggi. Tapi apakah tingkat kepuasan masyarakat bisa dikonversi menjadi dukungan suara, itu yang mesti dibuktikan.
Kekuatan Joko Widodo ada pada pasukan pendukungnya, kelompok yang disebut sebagai relawan. Kelompok ini yang mampu mengkonversi approval rate Jokowi menjadi suara pada pemilu nanti.
Hanya saja kelompok ini juga tidak solid dalam mengarahkan dukungan. Jokowi dipandang tidak secara tegas dan jelas memerintahkan berlabuh ke arah mana.
Dibandingkan dengan bapaknya, Gibran nampaknya mulai menunjukkan pilihan yang jelas. Tidak lagi ikut menari-nari dalam gelombang politik. Gibran terlihat tidak lagi plintat-plintut dalam menunjukkan dukungannya ke Ganjar Pranowo, calon dari PDI Perjuangan.
Cak Imin telah menabuh gong tapi baru gong kecil. Yang ditunggu adalah gong besar yang akan ditabuh oleh Jokowi untuk memungkasi koalisi yang masih terus berubah-ubah ini.
Dan kata seorang teman, Jokowi itu seperti Acil-Acil Motoran. Suka menyalakan lampu sein kanan tapi belok ke kiri.
Plot twist Cak Imin membuat Anies mempunyai pasangan. Entahlah nyala lampu kanan tapi belok kiri Jokowi bakal memunculkan apa.
Akankah Jokowi balik lagi ke PDI Perjuangan setelah menari goyang kanan goyang kiri, kita tunggu saja.
note : sumber gambar ilustrasi – KOMPAS.COM
