KESAH.ID – Samarinda Utara dikenal sebagai lumbung pangan Kota Samarinda. Namun di wilayah itu justru menjadi salah satu wilayah operasi pertambangan batubara, baik yang legal maupun ilegal. Operasi pertambangan ini berdampak pada pertanian, lahan kehilangan produktifitasnya karena sering terendam air, lumpur dan pasir. Tambang juga menganggu badan-badan air alami, anak sungai hilang, tak dikenali lagi. Menjadi korban pertambangan batubara untuk memenuhi kerakusan pada energi, petani kini sering dijadikan garda depan pemulihan lingkungan lewat proyek berlabelkan pemanfaatan lahan eks tambang untuk ladang pangan.
Mulai dari regim Suharto hingga Prabowo, ada ambisi yang terus dipelihara untuk membuat sejarah agar Indonesia dikenal dan dikenang karena swasembada pangan, utamanya beras. Suharto berhasil mencapainya lewat revolusi hijau, ektensifikasi dan intensifikasi pertanian yang membuat petani kemudian punya ketergantungan tinggi pada produsen bibit, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama.
Suharto dikenang dengan keinginannya membuka sawah sejuta hektar di lahan gambut Kalimantan Tengah.
Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ambisi untuk berswasembada ditempuh dengan pengembangan Food Estate. Presiden SBY menetapkan wilayahnya di Merauke, lewat proyek MIFFE yang bukan hanya untuk kebutuhan pangan melainkan juga energi. MIFEE adalah Merauke Intergrated Food and Energy Estate.
Proyeknya tidak lancar karena berniat mengkonvesi lahan yang 90 persennya berupa tutupan hutan. Dan kemudian Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Food Estate, namun urung juga karena tumpang tindih lahan.
Ambisi ini terus dipelihara oleh Jokowi, yang kemudian mencanangkan pembukaan sawah berjuta hektar di Papua. Konversi lahan gambut menjadi lahan tanaman pangan juga diteruskan. Dalam era regim Jokowi yang diberi tanggungjawab untuk memikul ambisi ketahanan pangan justru Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Tentara akan dijadikan garda depan swasembada pangan.
Semangat untuk mencapai swasembada pangan makin menguat ketika Prabowo terpilih menjadi presiden. Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya, posisi TNI dalam urusan ketahanan pangan makin menguat.
Pemerintah Daerah lewat slogan ‘Satu Komando’ diminta berperan aktif. Tentu saja Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda punya masalah jika harus menjadi penghasil pangan.
Bukan rahasia lagi kalau kebutuhan pangan Kota Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya dipenuhi dengan mendatangkan bahan kebutuhan pokok dari luar. Pangan dari arti seluas-luasnya hampir sembilan puluh persen tergantung dari daerah luar, Sulawesi dan Jawa.
Data dari BPS tak berubah dari waktu ke waktu, yang bisa dipenuhi sendiri adalah ubi kayu atau ketela, dan kemudian daging ayam.
Samarinda memang bukan penghasil pangan. Dan potensi Samarinda untuk menjadi penghasil pangan bahkan semakin menurun ketika lahan-lahan produktif yang diupayakan oleh masyarakatnya justru terdampak oleh operasi pertambangan.
Luasan lahan produktif di Kota Samarinda makin menurun dari waktu ke waktu. Ada yang terkonversi menjadi lahan tambang, namun ada pula yang ditinggalkan menjadi lahan tidur karena petani merasa hanya memanen rugi jika mengolahnya. Hanya sebagian yang tetap mempertahankan walau pada dasarnya berjudi dengan nasib.
Semenjak tahun 2000-an, wilayah Kecamatan Samarinda Utara yang dikenal sebagai lumbung pangan lokal, karena mempunyai persawahan, kebun sayur dan kebun buah kemudian akrab dengan banjir. Banjir yang membawa lumpur dan pasir sehingga mempengaruhi produktifitas lahan dan tanaman.
Banjir yang mulanya merupakan kosa kata yang akrab dengan warga Samarinda bagian hilir Sungai Karang Mumus, sepuluh tahun terakhir ini merembet ke wilayah tengah dan hulu Sungai Karang Mumus. Pun juga anak-anak sungai lainnya seperti Sungai Lantung, Sungai Siring, Sungai Tanah Merah, Sungai Pampang Kanan dan Kiri, Sungai Muang Dalam dan anak-anak sungai lain yang mengalir di wilayah Samarinda Utara.
Walau ada bendungan atau waduk di Lempake, bagian tengah aliran Sungai Karang Mumus, namun daya tampung sudah hilang. Waduk mengalami pendangkalan yang ekstrim karena setiap kali hujan, air yang masuk ke waduk membawa lumpur dan pasir. Secara teknis fungsi Bendung Lempake untuk mengendalikan banjir sudah hilang.
Akibatnya yang kebanjiran bukan hanya daerah dibawah aliran, melainkan juga diatasnya.
BACA JUGA : Air Hujan
“Dulu daerah ini dikenal sebagai penghasil buah-buahan. Kita bisa berpesta durian disini kalau sedang musimnya,” ujar Supandi, warga Bintek, Sungai Lantung, Kelurahan Sungai Siring.
Daerah permukiman ini tak jauh dari Bandara APT Pranoto, namun tak terlalu dikenal karena masuk ke dalam, arah kanan sebelum Bandara jika dari Samarinda.
Awal tahun 2025 lalu, banjir yang mengenangi dua RT ini pernah mengejutkan netizen Kota Samarinda karena beredar video seorang ibu yang meminta dievakuasi karena airnya terus meninggi.
Jejak banjir itu masih terasa saat ini, memasuki wilayah permukiman ini terasa jalan dan halaman warga banyak pasir, pun anak sungainya menjadi sangat dangkal karena penuh dengan pasir. Warga menyebut serasa tinggal di pantai tanpa laut.
Supandi yang saat ini berumur 59 tahun dan tinggal di RT 07, Sungai Lantung, Kelurahan Sungai Siring ini hampir seumur hidupnya menghabiskan waktu untuk mengembangkan lahan tanaman buah sebagai bekal hari tuanya.
Mulai tahun 80-an Supandi tinggal disana, bercocok tanam menanami lahan dengan tanaman buah-buahan.
Di rumah yang munggil, lingkungan sekitarnya terlihat asri, dipenuhi dengan tanaman buah, ada matoa, jambu air dan jambu kristal di pekarangan depan rumahnya. Disisi kanan dan kiri, ada pohon duku, cempedak, dan durian. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya.
Dengah hasil yang dipeoleh dari bertani buah, Supandi juga terus memperluas lahannya.
“Dulu lahan disini murah, jadi saya membeli jika punya uang lebih,” kata Supandi.
Dia menunjuk salah satu sisi bukit tak jauh dari rumahnya.
“Yang disana itu ada sumur gas Belanda, ada bekas-bekas botol minumannya,” lanjut Supandi.
Kisah manis buah dari kerja keras Supandi mulai berubah setelah sehabis reformasi daerah disekitar tempat tinggalnya mulai ditambang. Adalah Lana Harita yang memperoleh konsensi, namun penambangannya dilakukan oleh kontraktor yakni PT. Buma.
Wilayah sekitar tempat tinggal Supandi menjadi base camp, PT Buma. Ada sisa-sisa bangsal pekerja yang sekarang bangunannya kelihatan menua dan seperti ambles, karena permukaan tanah meninggi akibat sedimentasi.
Supandi mengakui ketika masa pertambangan tiba, sebagian warga beroleh rejeki. Ada yang bekerja ditambang, ada yang rumahnya disewa untuk tempat tinggal, ada pula yang bisa mengembangkan bisnis memasok kebutuhan untuk para pekerjanya.
Tapi untuk Supandi dan rekan-rekannya yang terus bertani, tambang menjadi malapetaka. Sungai yang kemudian dangkal karena sedimentasi kemudian airnya meluap, mengenangi kebun dan lahan pertanian. Pohon buah ada yang mati, yang hidup kemudian enggan berbuah.
“Beberapa pohon durian saya yang batangnya sudah satu drum, mati,” ujar Supandi sedih.
Lebih merana lagi karena keluhan Supandi dan teman-temannya tak ada yang menanggapi.
Derita Supandi dan petani lain di Bintek, Sungai Lantung makin panjang karena setelah PT Buma Hengkang, lahan terus ditambang oleh perusahaan kecil, tambang koridoran yang operasi tambangnya lebih sembarangan.
“Pemerintah tidak ada yang membela kami,” keluh Supandi yang melihat jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan malah lebih akrab dengan perusahaan tambang. Lewat pemerintah kelurahan perusahaan tambang kerap menyalurkan bantuan yang dilabeli sebagai CSR.
“Tapi buat saya CSR tambang ya lumpur dan banjir,” tegas Supandi.
BACA JUGA : Nyabu Sabu
Bukan hanya warga di RT 06 dan RT 07, Bintek, Sungai Lantung yang sering kebanjiran. Warga lain di Kelurahan Sungai Siring yang berada di sisi sejajar dengan Bandara APT Pranoto, 3 tahun terakhir ini juga digenangi banjir setiap kali hujan turun.
Jum’at, 03/05/2025 lalu, Yomi, petani muda yang berusia 37 tahun itu hanya bisa merenungi nasibnya melihat lingkungan rumah dan kebunnya terendam air.
“Sudah tiga tahun terakhir ini selalu saja banjir setiap kali turun hujan deras,” keluhnya.
Banjir membuat biji jagung yang ditanamnya dan baru tumbuh tergenang air, dan jika bertahan cukup lama sebagian akan mati. Pun demikian dengan tanaman tomatnya, jika terendam air akan membusuk.
Yomi yang tinggal di Gang Tani, Kelurahan Sungai Siring ini datang ke Samarinda karena mengikuti orang tuanya yang merantau dari Jawa Barat. Berharap bisa memperoleh penghidupan dengan bertani, operasi tambang yang legal dan illegal membuat penghidupannya terasa suram.
Banjir di Gang Tani, terhubung dengan aliran air yang berasal dari Pampang, Tanah Datar, Badak Mekar dan lingkungan sekitar Bandara APT Pranoto.
Area Bandara APT Pranoto dulu sering disebut sebagai Rawa Besar, area untuk menampung air permukaan yang berasal dari Sungai Karang Mumus hulu dan anak-anak sungai lainnya seperti Sungai Siring. Pembangunan Bandara telah menghilangkan Wilayah Tangkapan Air di Samarinda Utara, utamanya kelurahan Sungai Siring. Airpun kemudian meluap, mengenangi wilayah sekitar, termasuk Gang Tani.
Selain wilayah Samarinda Utara, pertambangan juga marak di Kecamatan Badak, yang wilayah hulu Sungai Karangmumus di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Banjir di wilayah Samarinda Utara seolah tanpa solusi. Perbaikan drainase, pengerukan anak anak sungai bahkan pembangunan DAM atau bendung pengendali hanya memberikan solusi sementara. Got atau saluran air yang dilebarkan dan diperdalam tak lama kemudian akan penuh dengan sedimen.
Derita petani makin panjang, terlebih lagi pemerintah justru kerap terlihat menutup jejak praktek buruk pertambangan di masa lalu yang masih meninggalkan dampak hingga sekarang. Pemerintah baik Provinsi maupun Kota malah lebih mengkampanyekan lahan eks tambang sebagai ladang pangan.
Bahkan lubang bekas tambang yang sudah merenggut nyawa puluhan bocah di Samarinda, dipromosikan sebagai Destinasi Wisata Air.
Sungguh ironis, petani yang menjadi korban kecanduan listrik yang dibangkitkan dengan batubara. Didorong untuk menjadi pembersih operasi buruk pertambangan dengan menjadi pemulih lingkungan. Menanami area yang ditinggalkan oleh tambang tanpa pemulihan menjadi lahan pertanian.
Trend dan kebijakan transisi energi, dari energi fosil ke energi terbarukan tetap membuat petani menjadi kelompok rentan.
Supandi mengungkapkan sumur sumber air bersih kini tak lagi bisa dimanfaatkan karena tercemar lumpur dari wilayah tambang. Dan kini Supandi bersama keluarga dan masyarakat di lingkungannya justru mendapat pasokan air bersih untuk MCK dari lubang tambang yang dibiarkan dan kemudian dimanfaatkan sebagai air baku layanan air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat di Sungai Lantung Sungai Siring.
Pantas jika kemudian Supandi kerap mengambarkan lingkungan tempat tinggalnya yang tak jauh dari Bandara APT Pranoto dengan istilah 3 T.
“Disini kami hidup seperti di daerah tertinggal, terluar dan terisolir,” pungkasnya.
Reporter/Penulis Berita : Herliana
Editor : Yustinus Sapto Hardjanto
Sumber Gambar : KJW Kaltim
