KESAH.ID – Silahkan berteori, termasuk teori asing dan aseng soal gejolak sosial terkini. Tapi yang pasti tak ada sebuah gejolak sosial yang lahir mendadak. Kemarahan publik, selalu dibangun oleh luka, kekecewaan, rasa ketidakadilan yang lama, semua bersifat akumulatif. Dan selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo yang mendapat pujian dan diafirmasi dalam survey terakhir menjelang pemilu 2024 dengan angka kepuasan publik yang tinggi, nyatanya itu justru merupakan bom waktu yang meledak tak lama setelah pergantian kepemimpinan nasional.
Menjelang pemilu 2024 banyak lembaga penelitian yang merilis angka tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Angkanya sangat tinggi, bisa jadi tertinggi di dunia untuk seorang presiden yang mesti mengakhiri tugasnya setelah menang gemilang selama dua kali pemilihan.
Padahal biasanya seorang Presiden yang telah dua kali menjabat berturut-turut akan mengalami penurunan tingkat popularitas. Jokowi adalah anomali.
Saya bukan peneliti politik jadi tak paham benar apakah itu penelitian benar-benar atau penelitian pesanan demi kepentingan elektoral.
Angka popularitas atau tingkat kepuasaan ini menjadi penting karena siapapun yang didukung oleh Jokowi maka akan memenangkan pemilihan.
Dua calon berebut pengaruh Joko Widodo, yakni PDIP dan Gerindra yang mencalonkan Ganjar Pranowo dan Prabowo.
Kode-kode Joko Widodo untuk tidak mendukung calon PDIP sudah terlihat dari awal. Menjelang pengumuman pencalonan Ganjar, Joko Widodo pulang ke Solo. Setelah itu memang bersama Ganjar sama-sama pulang ke Solo, namun beberapa hari kemudian menerima Prabowo.
Dalam skema Jokowi, pasangan calon yang paling pas di Pemilu 2024 adalah Prabowo – Ganjar. Tapi nampaknya ego partai yang kemudian membuat skenario tak terjadi.
Untuk memenangkan dukungan Joko Widodo, koalisi pengusung Prabowo punya kartu truf, hubungan darah.
Mereka kemudian menawarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Usulan yang sepertinya tak mungkin itu akhirnya terwujud, karena MK mengabulkan persyaratan soal wakil presiden.
Pasangan Prabowo – Gibran dalam kampanyenya terus mengamplitikasi bahwa pemerintahan mereka nanti adalah kelanjutan dari pemerintahan Joko Widodo.
Hampir tak ada bantahan terhadap fakta ini termasuk bagaimana meragukan atau memandang dengan kritis hasil temuan berbagai lembaga survey yang seragam perihal popularitas Joko Widodo yang tinggi.
Sepertinya hanya Eep Saifulloh Fatah yang punya pikiran lain. Eep dengan sangat rajin menyebarkan pemikirannya tentang angka popularitas Joko Widodo yang tinggi sebagai menyesatkan dan tidak sesuai realitas.
Melalui berbagai talk show atau podcast, Eep menjelaskan analisisnya.
Menurut Eep, angka popularitas tinggi itu bertentangan dengan kebatinan masyarakat. Di tingkat akar rumput banyak orang khawatir dengan harga-harga kebutuhan pokok, merasa tak aman karena ancaman pemutusan hubungan kerja, pekerjaan makin susah didapatkan.
Tapi kenapa angka popularitas Joko Widodo masih tinggi?. Menurut Eep, bangsa Indonesia itu tak enakan. Suka menghormati pemimpin, terlebih pemimpin yang dianggap baik ke rakyat. Menjelang pemilu 2024, Joko Widodo memang rajin mengelontorkan aneka skema bantuan langsung ke masyarakat.
Hasilnya Joko Widodo kemudian menjadi satu-satunya presiden Indonesia aktif yang kemudian punya peran elektoral untuk menentukan siapa pasangan calon presiden yang akan menggantikannya.
BACA JUGA : Rossi Mingkem
Bermula dari Pati, kemudian terjadi rentetan demo besar-besaran di berbagai kota besar. Utamanya di Jakarta.
Demo yang mulanya menyasar Gedung DPR RI kemudian berpindah ke Gedung Kepolisian. Dan setelah itu demo menyasar rumah-rumah pejabat dan anggota DPR RI.
Belum pernah terjadi demo seperti ini. Walau bisa jadi setelah mengeruduk rumah pejabat atau anggota DPR, bisa jadi masa menjarah warung, toko atau kedai warga karena haus dan lapar.
Jika direfleksikan secara tajam, demo ini bisa jadi punya hubungan dengan apa yang dipaparkan Eep Saifulloh Fatah perihal angka popularitas atau kepuasaan publik pada Joko Widodo.
Masyarakat yang sebenarnya tidak puas dalam hati, memainkan dramaturgi. Di ruang publik rakyat memuji prestasi dan kinerja Joko Widodo, sesuai dengan yang dipromosikan olehnya sendiri, seperti pembangunan infrastruktur. Jalan tol memang kelihatan jadi tak sulit untuk masyarakat memuji. Padahal rencana pembangunan Jalan Tol bukan khas Joko Widodo, rencana itu ada sejak jaman Suharto.
Suara-suara kritis terhadap Joko Widodo menjelang pemilu 2024 secara sistematis dihadapi bukan sebagai evaluasi melainkan serangan elektoral sehingga dengan sangat keras dihadapi oleh para pengusung pasangan yang didukung oleh Joko Widodo.
Saking kerasnya serangan dan mereka sulit untuk membantah, maka kemudian dihadapi dengan ‘Jogetin Aja’.
Penampilan pasangan presiden yang didukung oleh Joko Widodo menjadi menghibur. Gemoy menjadi kata kunci, pemilihpun gemes.
Kita tahu pemilu adalah event. Siapa yang paling memikat menjelang pemunggutan suara, dia yang akan dipilih. Dan pasangan Prabowo – Gibran berhasil melakukan itu dengan modal lucu.
Normalnya pemilih Indonesia memang tidak memikirkan jangka panjang. Mirip kalau memilih barang atau makanan, yang disebut enak itu yang menarik mata, atau tercium di hidung. Mereka tak akan mengulik sampai dalam, apa kandungan makanan atau minuman itu, menyehatkan atau tidak.
Pun demikian dalam memilih pemimpin.
Walau Hendro Priyono menyatakan tak mungkin seorang yang tak pintar akan terpilih.
Pernyataan itu diucapkan oleh mantan petinggi BIN yang sering jadi rujukan soal intelejen takkala ditanya tentang gejolak akibat rangkaian demonstrasi.
Hendro Priyono nampaknya mau membela regim, namun takut menyalahkan masyarakat, sehingga memilih menuduh pihak ketiga sebagai mengerakkan dengan tangannya.
Sebuah analisa yang menunjukkan kemalasan berpikir dan sekaligus tidak mau mengkoreksi kepemimpinan politik terkini.
Hendro Priyono memang benar namun tak lengkap mengucapkan premisnya, yakni tak mungkin seseorang yang tak pintar ‘memanipulasi’ akan terpilih.
Kita tahu dalam semua komunikasi politik baik elektoral dan non elektoral, selalui bernuansa manupulatif. Kenapa, karena semua sosok elit politik pingin dicitrakan baik di ruang publik, punya kapasitas dan integritas.
Ambil contoh saja kebijakan para pemimpin daerah, anggap saja mereka pintar. Bagaimana mungkin seorang pintar akan selalu mencari jalan termudah untuk mengatasi masalah kekurangan pendapatan. Di tengah iklim ekonomi kreatif, pemimpin malah tak kreatif karena cenderung memilih menaikkan pungutan atau pajak daerah untuk menambah PAD.
BACA JUGA : Kopi Revolusi
Adalah aneh ketika masyarakat yang digambarkan memuji kinerja Jokowi dan kemudian memilih pasangan Presiden dan Capres yang direstuinya, lalu belum setahun memimpin tiba-tiba timbul ketidakpuasan dimana-mana, ketidakpuasan yang manifes.
Tempo menyebutnya sebagai bisul yang pecah, tapi jika kembali kepada analisa Eep Saifulloh Fatah sebelum pemilu 2024, lebih layak untuk disebut sebagai bom waktu.
Ingat tak ada ledakan sosial yang terjadi tiba-tiba. Reformasi 1998 lahir dari luka, kecewa dan pengekangan selama puluhan tahun. Yang terjadi sekarang bukan reformasi, tapi ledakan. 10 tahun terakhir yang digambarkan dengan sangat positif, nyatanya rakyat hidup dalam penderitaan, harga pangan melambung, kesempatan kerja menyempit dan kesenjangan sosial makin terasa. Rakyat kebanyakan menikmati kehidupan dengan menyaksikan flexing-flexing di media sosial.
Pemerintah kerap kali menunjukkan data ‘aman’ lewat analisis yang dilakukan oleh BPS dan lembaga-lembaga lainnya. Yang disebut aman sebenarnya dalam tataran makro. Program Makan Siang Bergizi, dengan semua alasan yang dipublikasikan, menunjukkan kesadaran bahwa di level terendah yakni perut bangsa ini bermasalah.
Masa depan bangsa ini abu-abu.
Dan yang mesti memastikan masa depan ini menjadi cerah ternyata kelakuannya memuakkan. Mereka yang berada dalam pusaran kekuasaaan gemar memamerkan hidup yang berlebih, juga tuntutan yang lebih. Negara sepertinya harus memberi lebih pada mereka.
Dengan semua moda komunikasi, semua yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat mudah terpublikasi. Hanya diperlukan pemicu kecil dan luapan kekesalan masyarakat atas kebebalan lingkar kekuasaan bakal meledak.
Kejadian di Pati merupakan alarm. Demo di DPR RI pertanda darurat dan kematian Affan Kurniawan kemudian menjadi bensin.
Hendro Priyono, boleh saja mengkambinghitamkan ‘pihak ketiga’ yang mengerakkan. Tapi asumsi seperti ini jelas berbahaya karena kita cenderung membaca gejala permukaan. Terus menerus mempercayai gejolak sebagai sebuah setting oleh tangan tak kelihatan akan membuat kita abai pada persoalan sesungguhnya dari bangsa ini, yakni kebebalan para penguasa, mereka yang merasa berkuasa yang lingkarannya ikut-ikutan punya kuasa.
Buat rakyat atau masyarakat hidup menderita itu sudah biasa. Jadi bukan kemiskinan yang membuat orang terluka. Luka timbul karena perbandingan yang kemudian membuat masyarakat diperlakukan tidak adil.
Rasa ketidakadilan karena membandingkan ini, semakin perih karena mereka yang seharusnya punya empati pada rakyat justru mempertontonkan cara hidup flexing ala pencari views di media sosial. Ketika yang mewakili kemudian justru menyakiti, masyarakat tak terima lagi. Ketika mereka yang harus melindungi justru memukul, masyarakat tak sudi untuk berdiam.
Gejolak akhir-akhir ini jelas, mereka ingin meruntuhkan DPR, meruntuhkan polisi. Harus disadari ini menguncang demokrasi. Masyarakat yang disebut rakyat jelata sesungguhnya yang memungkinkan DPR ada. Tanpa rakyat tak ada DPR, tapi yang lahir dari rakyat justru menyakiti ibu kandungnya.
Yang durhaka memang pantas dihukum.
Masalahnya hukuman dari rakyat itu tak terlembagakan. Terlebih jika manifestasinya dalam bentuk gerombolan.
Demokrasi memang mahal terlebih jika terus dikorupsi.
note : sumber gambar – RMOL
