KESAH.ID – Wilayah Delta Mahakam sejak jaman Kolonial Belanda mencatatkan diri sebagai ladang migas hingga menjadi salah satu blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Trilyunan rupiah disumbangkan oleh wilayah ini bagi negara namun ternyata masyarakatnya justru harus membayar lebih tinggi untuk energi, bahan bakar minyak dan gas. Hidup di kawasan petro dollar justru membuat akses masyarakat pada hampir semua kebutuhan atau hak dasar sulit terpenuhi. Bantuan pengmbangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal di wilayah ini meski dimulai sejak sepuluh tahun lalu belum berhasil membuat masyarakatnya mandiri energi terbarukan secara berlanjutan.
Matahari baru bergerak ke arah tengah, namun panasnya sudah terasa menyengat kulit. Dari kejauhan terlihat permukiman berderet di kedua sisi anak sungai, jembatan kayu melengkung menjadi penghubung kedua baris permukiman itu.
Speed boat yang berangkat dari Sungai Marian, Kecamatan Anggana beringsut pelan masuk muara sungai menuju perkampungan sembari mencari tempat untuk bertambat. Untung air cukup tinggi sehingga dengan berpijak di pinggir badan speed boat, sekali melangkah kaki sudah berpijak pada lantai kayu pengganti daratan di permukiman berpanggung itu.
Secara turun temurun permukiman itu disebut dengan nama Sungai Banjar dan merupakan bagian dari Dusun Bannati, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara.
Disebut Sungai Banjar karena konon yang bermukim pertama disana adalah orang-orang Banjar.
Sungai Banjar merupakan satu dari sekian permukiman di wilayah yang dikenal sebagai Delta Mahakam. Sebuah kawasan lahan dan ekosistem yang unik, karena tidak semua sungai memiliki delta yang memanjang.
Delta yang terbentuk di muara Sungai Mahakam ini bermula dari transisi bertahan rawa gambut dan dataran rendah menjadi pulau-pulau delta yang terbentuk akibat endapan lumpur yang terbawa aliran sungai dari hulu yang bertemu dengan gerakan pasang surut laut.
Pulau-pulau ini kemudian ditumbuhi bakau dan nipah lalu kemudian dihuni oleh flora dan fauna yang khas.
Terbentuk dari puluhan pulau, Delta Mahakam, jika dipandang dari atas bentuknya akan seperti kipas. Pulau-pulau dipisahkan oleh anak-anak sungai yang bervariasi kedalamannya. Jika air surut beberapa diantaranya tidak bisa dilalui oleh perahu.
Dulu wilayah ini dianggap miskin sumberdaya, penduduknya jarang dan dibiarkan menjadi ‘lahan kosong’ atau lahan tidur. Hingga kemudian tutupan hutan mangrove menjadi sabuk hijau yang melindungi wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dari ombak dan badai atau bahkan tsunami dari wilayah laut Selat Makassar.
Sungai Banjar berada dalam administrasi Desa Sepatin. Desa lain di Kecamatan Anggana yang berada di wilayah pesisir adalah Muara Pantuan dan Tani Baru. Namun kini bertambah karena Dusun Tanjung Berukang telah menjadi desa persiapan, berpisah untuk menjadi desa tersendiri, lepas dari desa induknya yakni Sepatin.
Walau dulu dikenal sebagai wilayah singgah dan persembunyian para perompak, kini keramahan terpancar jelas dari wajah penduduknya. Speed boat yang merapat disambut oleh Indra Rismawan, Ketua RT 04, Desa Sepatin.
Indra mungkin menunggu dengan harap-harap cemas, karena sistem komunikasi sedang terganggu.
“Sinyal HP mati karena tower di Muara Pantuan rusak,” ujarnya.
Dia mempersilahkan untuk istirahat sejenak. Duduk di beranda rumah, sehingga bisa melihat dan berinteraksi dengan warga lainnya yang lewat gang berupa jembatan kayu panjang, sepanjang permukiman.
Berkunjung ke kawasan Delta Mahakam memang harus selalu siap kehilangan sinyal. Sinyal biasanya justru lancar jaya ketika berada di lautan.
BACA JUGA : Paus Francis
Masalah lain adalah listrik, di Delta Mahakam listrik umumnya tersedia dari sore hingga menjelang pagi, karena sumber listriknya berasal dari mesin pembangkit listrik yang digerakkan oleh BBM. Untuk menyediakan listrik selama 24 jam jelas butuh biaya operasional yang besar.
Ternyata di dinding depan rumah warga selain terpasang banyak stiker yang menandakan warga telah didaftar ini dan itu, tertempel pula meteran listrik.
“Disini listriknya sudah 24 jam,” ujar Indra Rismawan.
“Kami mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal,” lanjutnya.
PLTS Komunal ini dibangun dengan dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan diresmikan [ada tahun 2016 oleh Edy Damansyah, Wakil Bupati Kutai Kartanegara waktu itu. PLTS ini mempunyai daya sebesar 20 KWP atau setara dengan 20.000 watt.
Dengan daya sebesar itu, PLTS Komunal off grid yang dibangun di Sungai Banjar akan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 50 rumah dan fasilitas umum yang ada disana.
Indra kemudian mengajak untuk berjalan melihat lokasi PLTS bersama dengan Usman, operator PLTS dan beberapa orang warga lainnya.
Setelah berjalan kurang lebih 100 meter dan melewati jembatan kayu, dari kejauhan terlihat jajaran panel surya dan sebuah bangunan bercat putih berbentuk seperti peti kemas.
Lokasi PLTS Komunal Sungai Banjar berdekatan dengan masjid, dibangun diatas dek panggung yang terbuat dari kayu ulin.
Bangunan bercat putih dengan bentuk kotak itu adalah tempat penyimpanan baterei yang sekaligus difungsikan sebagai ruang kontrol.
Usman kemudian menunjukkan beberapa panel kontrol dan inverter yang menurutnya sudah tidak berfungsi.
“Dulu instalasi ini dilengkapi dengan komputer, tapi komputernya juga sudah rusak,” terang Usman.
Ketika ditanya kenapa tidak diganti, Indra mengatakan pengelola tidak mempunyai cukup biaya.
Dengan kondisi seperti itu, kemampuan PLTS semakin hari semakin menurun untuk menyediakan kebutuhan listrik bagi seluruh warga.
Lantai tempat meletakkan deretan baterei penyimpan listrik juga terlihat sudah miring karena tonggak penyangganya tak mampu menahan beban.
“Sebenarnya lokasi disini kurang tepat karena tanahnya lunak,” terang Indra.
Dalam perjalanan kembali ke beranda rumah Indra Rismawan, Usman menceritakan jika pendapatan yang diperoleh dari iuran warga atas penggunaan listrik tidak cukup untuk melakukan perbaikan atau penggantian peralatan yang rusak.
Setiap warga yang memperoleh aliran listrik dari PLTS dibebani iuran sekitar lima puluh ribu rupiah. Dengan 44 rumah yang dialiri listrik PLTS, hasil iuran sebulannya jika lancar akan terkumpul uang sebesar dua juta dua ratus ribu rupiah.
Setiap bulan uang ini akan dipotong kurang lebih 500 ribu untuk biaya dua orang operator dan satu orang kolektor. Dengan demikian dalam kas akan tersisa uang satu juta tujuh ratus ribu rupiah. Dengan sisa uang sejumlah itu maka untuk membeli peralatan yang harganya jutaan rupiah perlu waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkannya.
Dengan umur yang sudah hampir 10 tahun kinerja baterei PLTS Sungai Banjar juga sudah menurun dan perlu diganti.
“Pusing kepala saya memikirkan dari mana uang untuk mengganti baterei jika nanti mati,” ujar Indra Rismawan.
Pembangunan PLTS Sungai Banjar dulu dilakukan karena wilayah pesisir Delta Mahakam tidak mempunyai akses terhadap jaringan listrik PLN. Bantuan dari Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk menyediakan listrik secara mandiri dengan sumberdaya alami.
Namun seperti umumnya bantuan pemerintah, pemerintah daerah hanya membangun dan menyerahkan pengelolaannya pada masyarakat tanpa pendampingan untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam merawat, memelihara dan mengelola secara berkelanjutan.
BACA JUGA : Masih Marquez
Di tengah geliat program transisi energi, akses pada energi dalam kehidupan masyarakat Delta Mahakam menjadi ironi tersendiri. Kawasan ini sejak jaman Kolonial Belanda dikenal sebagai ladang migas.
Ekplorasi migas di wilayahyang terhubung dengan Delta Mahakam dimulai dengan penemuan lapangan Louise I pada tahun 1897 dan lapangan Mathilde I pada tahun 1898. Migas kemudian dikelola di wilayah Sanga Sanga oleh BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) dan Shell melalui anak perusahaannya. BPM kemudian menjadi bagian dari Royal Ducth Shell.
Setelah kemerdekaan ekplorasi ladang migas di kawasan ini dikuasai lewat Kontrak Kerja Sama {KKS} oleh Total E&P Indonesia {Perancis} dan Inpex Coorporation {Jepang}. Kontrak Kerja Sama ini berakhir pada tahun 1997 sebelum Suharto lengser, dan diperbaharui lagi hingga tahun 2017. Setelah itu tidak diperpanjang dan ekplorasi migas di Delta Mahakam dilakukan oleh Pertamina, lewat Pertamina Hulu Mahakam {PHM}.
Bau dollar telah lama berembus di Delta Mahakam, namun masyarakatnya membentuk sistem ekonomi lokal tersendiri secara organik dengan membuka empang atau tambak di pulau-pulau kosong dengan cara mengkonversi hutan bakau.
Pengembangan ekonomi lokal secara organik ini memunculkan patronase ekonomi kapitalis hybrid khas Delta Mahakam yang disebut Ponggawa.
Pemerintah cenderung membiatkan praktek illegal pembukaan lahan untuk empang atau tambak di wilayah yang masuk dalam kategori hutan ini. Namun disisi lain pemerintah juga tak serius dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan ini, sehingga di daerah penghasil migas ini tak ada pasokan listrik dari jaringan PLN, harga BBM lebih tinggi dari wilayah lainnya di daratan, dan proyek penyediaan air bersih juga tak berkelanjutan.
Walau akrab dengan proyek-proyek rehabilitasi lingkungan dan mitigasi iklim seperti penanaman mangrove, dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang dimandatkan oleh berbagai macam program dan bantuan, namun persoalan akses pada air bersih dan energi tetap menjadi persoalan besar di Delta Mahakam.
Mereka yang mampu dan sukses secara ekonomi kemudian lebih suka membangun rumah di kota, di Sungai Mariam, Anggana bahkan di Samarinda. Lingkungan permukiman di desa-desa pesisir Delta Mahakam justru makin memburuk.
Sungai Banjar misalnya mengalami abrasi yang tinggi. Permukiman semakin bergeser ke dalam.
“Mungkin sudah satu kilo meter dari rumah paling ujung luar dulu bergesernya,” ujar Indra dengan nada prihatin.
Nampaknya pemerintah daerah dalam skema transisi energi perlu melakukan perubahan paradigma kebijakan dalam memberikan bantuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah desa-desa yang beradai di Delta Mahakam.
Pendidikan penyadaran dan peningkatan kapasitas serta ketrampilan masyarakat untuk mengelola PLTS secara berkelanjutan mestinya menjadi bagian integral dalam bantuan pengembangan energi terbarukan di ladang energi migas ini.
Reporter dan Fotografer : Yustinus Sapto Hardjanto
Penulis Berita : Yustinus Sapto Hardjanto
