KESAH.ID – Ide membangun Ibu Kota Negara dengan menyandarkan pada investor secara nalar agak aneh. Di negeri manapun investor bukan diundang tapi dipancing untuk datang dengan berbagai fasilitas yang menunjang investasinya. Investor tidak diundang untuk membangun ‘pabrik’ melainkan disediakan ekosistem ‘industri’ yang memungkinkannya berkembang dan menghasilkan produk dengan biaya yang efektif. Mengundang investor untuk membangun akan menghasilkan kota dengan biaya hidup yang tinggi. Mirip kompleks atau kawasan real estate yang mewah.
Tak perlu tanya apakah saya setuju atau tak setuju soal pemindahan Ibu Kota Negara. Pada prinsipnya saya merasa IKN memang mesti dipindahkan dari Jakarta. Alasannya banyak sekali mulai dari historis, lingkungan sampai keberlanjutan di masa depan. Dari semua sisi ini, Jakarta tidak ideal lagi.
Sebenarnya saya tak menyangka IKN kemudian diputuskan untuk pindah ke Kalimantan Timur. Sebab secara tradisional yang disebut-sebut sebagai calon ibu kota baru semenjak jaman orde lama adalah Kalimantan Tengah.
Tapi mungkin setelah dihitung-hitung yang benar-benar tengah justru Kalimantan Timur.
Secara dasar infrastruktur mungkin Kalimantan Timur memang lebih punya dasar. Kaltim di masa pemerintahan Awang Faroek memang punya proyek-proyek infrastruktur besar, salah satu yang kemudian patut dibanggakan adalah Jalan Tol.
Dan kemudian kepindahan IKN ke Kaltim juga terasa pas ketika Kaltim dipimpin oleh Isran Noor yang punya visi Kaltim Berdaulat.
Pemindahan IKN ke Kaltim memang bisa menjadi bukti kedaulatan, artinya Indonesia tidak beribukota di bekas ibukota kolonial. Jakarta yang dulunya adalah Batavia merupakan ibukota kolonial Belanda.
Pilihan Kecamatan Sepaku sebagai lokasi IKN juga tak lepas dari kedaulatan lainnya. Semenjak merdeka, politik, ekonomi dan kebudayaan ternyata berpusat di Jawa, Indonesia menjadi Jawasentris, gagal menjadi Nusantara.
Para perancang pemindahan IKN memang berpikir soal merubah perilaku dan paradigma bernegara dari Jawa Sentris ke Indonesia Sentris. Pilihan nama IKN yakni Nusantara mencerminkan semangat itu.
Sampai di titik ini pemindahan IKN masih baik-baik saja.
Tantangan dari pemindahan IKN adalah tekanan di lokasi yang baru.
Banyak yang berpikir lokasi IKN adalah tanah kosong melompong tanpa ‘penguasa’. Kalaupun ada penguasanya akan mudah dikoordinasikan karena tanah yang luas itu adalah tanah konsesi usaha.
Realitasnya tidaklah demikian.
Di balik sejarah tanah yang kelihatan kosong selalu ada catatan konflik lahan. Mungkin memang tak mengemuka karena ditutupi atau direpresi dengan berbagai cara.
Lahan di Kalimantan Timur penuh dengan tumpukan klaim. Biar diganti rugi tetap saja ada pihak lain yang merasa masih memilikinya.
Dan konflik lahan selalu menyisakan bara atau sekam yang siap membara menjadi api kapan saja.
Soal bencana dalam pengertian umum seperti gempa, letusan gunung dan lainnya mungkin resikonya kecil untuk IKN Nusantara. Namun ada kebencanaan lain yang kurang mendapat perhatian yakni dua kondisi ekstrim berkaitan dengan air. Wilayah IKN akan kelebihan air di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau.
Persoalan ini sepintas dijawab dengan konsepsi spons city atau secara luas disebut sebagai Banua Rimba Raya, Kota Rimba.
Tapi jangan lupa, bahkan ketika Kalimantan Timur penuh dengan hutan dan sedikit penduduknya banjir tetap ada. Di Kalimantan Timur dikenal istilah banjir kap, masa-masa banjir saat hujan tiba.
Dan dalam regim bahkan regim pengetahuan kita istilah dataran banjir hampir tak pernah muncul.
BACA JUGA : Universitas Terbuka
Tentu tak perlu diragukan kapasitas para perancang pemindahan IKN baik dari sisi keilmuan maupun kebijaksanaan.
Tapi masalah pembangunan selalu bukan pada perencanaan, melainkan menjalankan sesuai dengan rencana.
Sebagai sebuah dokumen, aspek-aspek perencanaan selalu netral namun begitu memasuki wilayah implementasi rencana terutama rencana besar akan tercemari oleh politik dengan semua ambisinya.
Menurut rencana, IKN akan dibangun dalam tiga tahap mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2045.
Tahapan pertama dimulai dari tahun 2020 – 2024 meliputi pemindahan Istana Negara, pembangunan gedung DPR/MPR, kantor dan rumah menteri, perumahan untuk ASN dan infrastruktur dasar lainnya.
Sementara tahap kedua dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2035, pada fase ini pembangunan kota sudah diselesaikan dan kemudian diperkuat dengan pengembangan sektor ekonomi prioritas. Dalam tahap ini yang berperan penting adalah sektor swasta.
Ketika fase ini selesai, tahap berikutnya di tahun 2036 – 2045 fokusnya adalah peningkatan konektifitas dengan kota-kota mitra IKN, kota mitra IKN adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
Pada tahun ini diharapkan IKN akan masuk dalam daftar 10 kota paling layak huni di muka bumi. Karena IKN adalah kota yang ramah lingkungan, emisi karbonnya nol dan menggunakan energi terbarukan 100 persen.
Sampai disini perencanaan pembangunan IKN masuk akal adanya.
Pembangunan IKN serasa menjadi hingar bingar ketika Presiden Joko Widodo mulai berencana untuk berkantor disana sebelum menghabisi masa jabatan.
Segala sesuatu di IKN kemudian seperti dikebut.
Dari gambar-gambar yang beredar di sosial media, semua berlomba untuk menunjukkan bahwa IKN telah siap sedia untuk ditempati, bukan hanya oleh presiden, menteri dan para ASN tapi juga tetamu yang akan datang karena sudah ada hotel yang jadi.
Tidaklah salah kalau Presiden Joko Widodo punya ambisi. Sebab catatan sejarah memindahkan Ibu Kota Negara mungkin belum akan ditorehkan oleh presiden lainnya di Indonesia dalam seratus tahun ke depan.
Keberhasilan memindahkan IKN mungkin akan membuat nama Joko Widodo sebagai presiden terharum di Indonesia, sebab dua terhebat lainnya yakni Sukarno dan Suharto punya cacat.
Hanya saja pelajaran sejarah memberikan banyak contoh kalau ambisi yang kelewatan juga merupakan cacat tersendiri.
Karena ambisinya di IKN, Presiden Joko Widodo justru bisa kepleset. Sebab IKN kemudian dipenuhi dengan gimik terutama yang tersebar melalui media sosial.
BACA JUGA : Kai Biden
Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 79 pembangunan di kawasan IKN makin digenjot. Kali ini ditunjukkan segala sesuatu yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI sudah siap sedia.
Sebelumnya memang ada drama, Kepala Otorita IKN dan wakilnya mundur. Mungkin gugup kalau-kalau tak sanggup menyelesaikan persiapan IKN untuk upacara bendera dan Presiden serta Menteri berkantor disana.
Konon kalau untuk upacara bendera IKN memang sudah siap. Jangankan IKN, kalau Presiden ingin melakukan upacara bendera di seantero wilayah negeri manapun juga siap.
Walau sejatinya tak siap-siap benar. Makanya upacara akan dilakukan secara hibrid. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih pemilu 2024 akan melakukan upacara di IKN dan Wapres Maruf Amin dengan Wapres terpilih pemilu 2024 akan melakukan upacara di Istana Negara Jakarta.
Mestinya bulan Juli ini Presiden sudah berkantor di IKN, namun batal. Walau begitu di akhir bulan Presiden tetap datang dan akan mendiami kantor presiden selama beberapa hari. Dalam kesempatan ini Presiden mengajak pula banyak influencer untuk menjajal beberapa fasilitas di IKN.
Kita semua tahu tidak akan ada diantara influencer itu yang bakal membagi kabar dengan nada kritis. Semua pasti memuji-muji dan memamerkan senyumannya.
Presiden dan influencer pasti tak kekurangan apapun selama di IKN. Kalaupun ada satu dua hal yang membuat tak nyaman mereka juga akan mahfum.
Yang dag dig dug adalah pegawai kementerian atau pegawai lainnya. Jika mereka diminta segera tinggal di IKN. Layanan atas mereka tentu saja bukan layanan VIP.
Untuk yang bujangan mungkin bukan hal yang terlalu bermasalah. Anggap saja piknik atau petualangan. Tapi untuk yang sudah berkeluarga dan punya anak, tentu jadi pikiran.
Siapkah IKN menampung keluarga, anak, istri atau suami pegawai-pegawainya?.
Dimana anak-anak akan sekolah?. Atau kalau sakit mau dibawa ke rumah sakit mana?.
Dan yang paling penting untuk urusan logistik, keperluan dapur sehari-hari akan dibeli dimana?.
Itu hanya sebagian kecil saja masalah yang mungkin bakal timbul jika IKN segera dipaksa digunakan setelah perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Ambisi besar jelas perlu modal yang tak kalah besar.
Dan sepertinya ambisi agar IKN segera bisa digunakan punya masalah dengan modal. Kemampuan negara untuk mewujudkannya tak sebesar yang diinginkan oleh Presiden.
Makanya sejak semula Presiden Joko Widodo mengatakan sebagian besar dana untuk pembangunan IKN akan berasal dari investor.
Masalahnya investor mau investasi apa disana?. Semua masih ragu-ragu.
Memang ada satu dua yang berspekulasi, seperti membangun hotel atau lainnya. Namun kebanyakan yang lainnya masih wait and see.
Toh bukan baru pertama kali di Indonesia ada bangunan besar mangkrak. Bahkan di Jakarta sekalipun ada banyak hotel yang dibangun dan kemudian gagal beroperasi.
Namanya juga judi, kemungkinan gagal atau berhasil sama besarnya.
note : sumber gambar – BERITASATU
