KESAH.ID – Komunisme sebagai sebuah ideologi tidaklah beku terutama di Tiongkok. Beberapa kali ideologi komunisme diperbarui hingga tak sama dengan apa yang dikemukan oleh pencetusnya yakni Karl Marx. Pembaharuan terbaru komunisme Tiongkok memasukkan pengusaha sebagai bagian dari tiang komunisme. Padahal dalam komunisme tradisional, pengusaha atau pemodal dianggap sebagai kelas borjuis yang harus dilawan oleh kelas proletar.
Generasi yang lahir tahun 65-an hingga 90-an pasti akrab dengan hantu komunisme. Atmosfer yang dibangun tentang komunisme pada masa ini begitu buruk. Yang ingin mempelajari komunisme sebagai ilmu pengetahuanpun dipersulit. Membaca buku tentang komunisme bakal dianggap sebagai antek PKI.
Keburukan komunisme dibekukan dalam berbagai monumen termasuk di dalamnya sebuah film yang terus diputar selama berpuluh tahun. Film dengan judul Pengkhianatan G30S/PKI dimaksudkan untuk melengkapi PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.
PSPB muncul akibat ketidakpuasan Presiden Suharto pada pengajaran sejarah dalam Kurikulum 1975 yang dianggap tidak menanamkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.
Kritik Suharto ini kemudian diakomodir oleh Nugroho Notosusanto. PSPB kemudian lahir dan menjadi satu-satunya pelajaran yang masuk dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN.
Meski begitu PSPB kemudian banyak melahirkan kontroversi. Isinya cenderung ‘mengagungkan’ Suharto dan ‘menista’ Sukarno.
Dalam amatan para cendekiawan, skandal PSPB terjadi karena mentalitas ABS atau Asal Bapak Senang. Apa yang dituliskan sebagai sejarah dalam PSPB kurang otentik, isi pesannya kurang murni atau penuh pesan penguasa. Singkatnya sejarah yang benar adalah versi penguasa.
Fuad Hasan kemudian berjuang mengatasi kontroversi ini, PSPB kemudian diintegrasikan kembali kedalam materi Sejarah Nasional dan Pendidikan Moral Pancasila.
Sejarah terutama dalam dunia pendidikan kemudian mencatat PSPB sebagai salah satu skandal ilmiah terbesar di Indonesia.
Praktek meneruskan narasi sejarah ala Suharto memang lazim, sebab sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Namun akan selalu ada narasi sejarah alternatif, sebab saksi-saksi versi yang kalah juga masih ada.
Terlalu mengagungkan atau menglorifikasi pemenang di jaman yang makin terbuka, saat pengetahuan menjadi milik publik dengan mudah akan dibongkar.
Walau begitu regim Suharto terbukti mampu menanamkan kebencian sekaligus ketakutan pada PKI atau komunisme. Bahkan ketika secara resmi dilarang oleh UU, PKI dan komunisme tetap menjadi hantu yang menakutkan.
Saking tertanam begitu dalamnya tuduhan PKI kerap dipakai sebagai jalan terakhir untuk menjatuhkan seseorang. Tuduhan sebagai PKI atau komunis selalu dianggap ampuh untuk menghabisi orang atau kelompok lain.
Bahkan di tahun 2014 ketika Joko Widodo maju dalam pemilu presiden tak lepas dari tuduhan sebagai PKI.
BACA JUGA : Aktivasi Otak
Soal PKI atau komunis, kebanyakan masyarakat Indonesia memang memakai kacamata kuda. Partai atau ideologi komunis selalu dipandang buruk sejak awal. Selain karena propaganda Suharto, kebencian terhadap komunisme juga tak lepas dari propaganda Amerika Serikat yang waktu itu memimpin blok perang dingin dengan blok komunis.
Indonesia yang non blok baik pemerintah atau masyarakatnya cenderung berpihak pada blok Amerika Serikat atau NATO. Kita lebih takut pada komunisme dan sosialisme ketimbang liberalisme dan kapitalisme.
Negeri-negeri blok NATO memang kelihatan cenderung lebih maju dan menghormati HAM.
Sementara blok timur atau komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet tertinggal baik secara ekonomi maupun teknologi.
Runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta bubarnya Uni Soviet turut membuat kita senang karena pertanda pertahanan komunisme runtuh, luruh dari dalam.
Komunisme kemudian kita anggap arkaik. Dan negara-negara yang masih memakai ideologi itu dianggap sedikit lagi akan bubar, pecah atau berganti haluan.
Namun komunisme ternyata tidak punah walau di Eropa mungkin tak populer lagi. Namun di Asia, masih ada negara komunis yang moncer yakni China. Republik Rakyat China yang berideologi komunis kini menjadi salah satu pesaing paling kuat dari Amerika Serikat.
Kenapa China komunis itu bisa lebih maju, tidak seperti Korea Utara yang kuno sekali.
Korea Utara menjadi seperti katak dalam tempurung bukan karena ideologi komunis, melainkan karena kepemimpinan negara yang mirip kerajaan. Dasar dan haluan negara bukan komunisme melainkan maunya pemimpin tertingginya yang diwariskan dari pendiri ke anaknya lalu ke cucunya.
Sementara China menghindari nepotisme atau dinasti dalam kepemimpinan. Calon pemimpin digodok lewat Partai Komunis China, satu-satunya partai disana. Pemimpin diseleksi berdasarkan track records kepemimpinannya mulai dari bawah.
Dan di China ideologi tidak diberlakukan sebagai kitab suci yang tidak bisa diperbaharui. Komunisme ala China adalah rangkaian dari pembaharuan ke pembaharuan.
Seperti kita ketahui sejak kelahirannya sokoguru komunisme adalah buruh. Namun di China pada masa Mao Zedong, yang disebut dengan proletar di China adalah petani. Jumlah petani di China lebih banyak dari buruh pada masa itu.
Sokoguru komunisme itu kemudian diperbaharui lagi oleh Ziang Zemin yang merupakan penerus dari pemikiran Deng Xiaoping. Zemin menambahkan pengusaha. Dengan demikian sokoguru komunisme China adalah buruh, petani dan pengusaha.
Buat kaum pemikir komunis tradisional jelas pembaharuan ini adalah sesat. Bagaimana mungkin yang dilawan oleh komunis yakni kaum borjuis kemudian justru menjadi salah satu pilar penyangga komunisme?.
Belum puas dengan ‘kesesatannya’ ideologi komunis China diperbaharui kembali di jaman Hu Jintao. Sokoguru komunisme China ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan atau science.
Rangkaian pembaharuan komunisme di China yang kini dipimpin oleh Xi Jinping dengan semua kemajuan yang dicapai membuat orang jadi bungung, China ini negara apa?.
Tentu saja Xi Jinping dengan mudah akan menjawab Negara Komunis, karena satu-satunya partai di China adalah Partai Komunis China.
BACA JUGA : Taylor Swiftonomics
Salah satu yang paling saya ingat dari pelajaran ketika duduk di bangku sekolah tinggi adalah pernyataan seorang dosen yang menyebutkan bahwa ideologi harus selalu dikritik. Ideologi yang tak terbuka pada kritik akan menjadi ayat suci yang justru membelenggu perkembangan. Ideologi yang beku hanya akan bertahan dengan kekerasan.
Dan ternyata benar, regim-regim yang mempertahankan ideologi secara beku kemudian runtuh. Ataupun kalau tidak runtuh negeranya tidak berkembang, seperti katak dalam tempurung.
Regim Suharto pernah membakukan Pancasila, lewat BP 7 Pancasila hanya boleh ditafsir oleh negara. Tafsir dan penjelasannya kemudian disosialisasikan oleh negara melalui P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetya Pancakarsa.
Kursus ini wajib diikuti oleh pelajar, mahasiswa, pegawai, tentara, polisi, ormas, partai dan lain-lain. Jika tak lulus penataran P4, seorang pegawai misalnya tak bisa naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu.
Saking kakunya penerapan dan tafsir ideologi Pancasila, siapapun yang mengkritik di jaman Suharto akan dianggap sebagai tidak pancasilais dan bisa berakhir di penjara.
Kebekuan ini kemudian dibongkar lewat reformasi, regim Suharto runtuh. Namun pembaruan ideologi Pancasila tidak begitu kentara. Atau mungkin kita sudah menganggap diri pancasilais karena sudah menerapkan sistem pemerintahan demokratis.
Padahal semakin bertambah umur reformasi ternyata demokrasi kita makin memburuk, makin tidak memuaskan. Sokoguru demokrasi tidak semakin menguat, kedaulatan rakyat atau masyarakat sipil justru makin melemah.
Wakil rakyat justru menjadi wakil partai dan partai politik justru menjadi ‘dealer’ kekuasaan.
Pemilu 2024 mejadi bukti paling nyata hilangnya kekuatan masyarakat sipil dalam menghadapi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya.
Atas nama demokrasi dalam setiap pemilu para calon pemimpin selalu mengelorakan suara perubahan. Tapi perubahan substasial selalu tak terjadi karena siapapun yang terpilih selalu mengabdi pada kekuasaan.
Walau para pemimpin bisa mengklaim banyak keberhasilan lewat pembangunan namun tak ada satupun yang mampu mengenali kegagalan paling dasar yakni membuat masyarakat berpikir rasional.
Dalam negara dengan masyarakat yang tidak rasional, pembaruan atau perubahan adalah tahayul belaka.
