KESAH.ID – Walau bukan tumbuhan asli Nusantara, padi kemudian menjadi makanan pokok dan mengalami domestifikasi lewat berbagai kisah legenda di masyarakat-masyarakat adat Nusantara. Posisi beras sebagai makanan pokok menguat tatkala Suharto mengalakkan intensifikasi dan ektensifikasi untuk swasembada beras.
Kenapa orang Jawa menyebut nasi sebagai sego. Jawabannya konon ada dalam salah satu relief di Candi Borobudur.
Dalam sebuah relief ada pahatan pohon menyerupai pohon sagu bukan hamparan padi yang luas. Relief ini mengambarkan bahwa sagu merupakan makanan pokok masyarakat Nusantara sebelum kedatangan beras.
Ketika padi diperkenalkan oleh pendatang dari India, bulir-bulir beras yang dimasak kemudian dinamakan sebagai Sego oleh orang Jawa atau Sangu oleh orang Sunda.
Hingga menjelang tahun 70-an, sebenarnya makanan pokok orang Indonesia beragam. Ada yang makan sagu, umbi-umbian, kacang-kacangan bahkan buah, seperti pisang yang kerap jadi makanan pokok untuk sarapan.
Di Jawa selain nasi ada juga gaplek yang dimasak jadi tiwul, ada juga getuk dari gadung atau juga grontol yang terbuat dari jagung. Dan ada jenis umbian lain yang bisa dimasak untuk menjadi makanan pokok seperti suweg dan lain-lain.
Selain beras dari padi, masyarakat Indonesia pada umumnya juga mengenal beras jagung.
Namun pembangunan pertanian di era Suharto mulai tahun 70-an berfokus pada padi. Lewat program ekstensifikasi dan intensifikasi beras menjadi berlimpah. Dan beras yang kemudian ditanak menjadi nasi perlahan menjadi makanan pokok, mengeser kebiasaan masyarakat lokal yang tadinya mengkonsumsi sagu, jagung, umbi dan lain-lain sebagai makanan pokok.
Saya ingat persis menjelang tahun 80-an, masyarakat yang mengkonsumsi tiwul diolok-olok sebagai masyarakat miskin, kurang gizi.
Kami sering menjuluki dengan sebutan ‘Gunung Kidul’, karena Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta itu dikenal sebagai daerah yang gersang sehingga sulit menumbuhkan padi disana. Berita yang selalu terkait dengan Gunung Kidul adalah kekeringan, kurang air.
Keberhasilan revolusi hijau ala Suharto kemudian memancing obsesi pemerintah untuk swasembada beras. Dan suatu ketika cita-cita itu tercapai hingga Suharto diberi penghargaan oleh FAO. Isu ketahanan pangan pada masa itu penting karena dunia sedang diancam kekhawatiran kekurangan pangan akibat pertumbuhan populasi yang sangat cepat.
Teori yang diungkapkan oleh Robert Malthus tentang pertumbuhan begitu menghantui para pemimpin dunia. Menurutnya pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung.
Dengan teori ini jika pertumbuhan populasi penduduk tidak dibatasi maka masyarakat akan kekurangan pangan, karena pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan bahan pangan.
Maka Suharto selain mengektensi dan mengintensifkan lahan pangan kemudian juga mencanangkan program pembatasan kelahiran lewat Keluarga Berencana.
BACA JUGA : Taylor Swiftonomics
Ancaman ketahanan pangan terkini bukan lagi perbandingan antara jumlah penduduk dan produksi pangan. Ketersediaan pangan pada saat ini lebih terkait dengan iklim, perubahan iklim telah menimbulkan banyak bencana yang kemudian mempengaruhi produksi pangan.
Seperti pemerintah orde baru, pemerintahan sesudahnya juga mempunyai dua pendekatan untuk memastikan beras tersedia dalam jumlah yang cukup yakni intesifikasi dan ekstensifikasi.
Presiden SBY misalnya lewat proyek stategis nasional berupaya membuat MIFEE, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Kawasan lahan pangan dan energi terintegrasi yang maha luas ini konon malah memusnahkan lahan pangan lokal yang alami yakni hutan sagu.
Proses pengembangan MIFE tidak lancar, sempat ada rencana memindahkan Food Estate ke Kalimantan Timur tapi juga urung.
Presiden Jokowi sempat meneruskan rencana MIFEE lewat pembukaan sawah di Merauke dengan luasan yang sangat ambisius. Dan kemudian dalam periode kedua masa kepresidenannya, Jokowi menunjuk Prabowo menjadi panglima pengembangan ketahanan pangan, tentara kemudian menjadi pasukan pangan.
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang mempunyai banyak rawa-rawa termasuk rawa gambut yang kemudian menjadi sasaran Food Estate. Rencana ini mengulang kembali apa yang dulu dicanangkan oleh Presiden Suharto lewat program sawah sejuta hektar yang gagal.
Dan program pembukaan sawah baru atau lahan pangan baru di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini diolok-olok layaknya pohon semangka berdaun sirih, yang ditanam ketela atau padi tapi yang berbuah jagung.
Keberhasilan ektensifikasi dan intensifikasi di jaman Suharto nampaknya sulit diulang.
Di masa sekarang, ektensifikasi terganjal oleh kesesuaian dan ketersediaan lahan. Proyek yang membutuhkan lahan luas selalu rawan konflik lahan.
Sementara intensifikasi akan mengalami masalah dengan sumberdaya manusia, petani umumnya sudah berusia tua. Anak-anak muda kurang tertarik untuk mengeluti pertanian utamanya tanaman pangan.
Menanam padi tidak menjamin pendapatan yang layak. Masyarakat sejak jaman Tritura terbiasa beranggapan pangan mesti murah. Naik sedikit berteriak dan pemerintah kemudian mengadakan operasi pasar pangan murah, stabilisasi harga dilakukan dengan mengelontorkan cadangan beras pemerintah ke pasar.
Petani menjadi budak beras, dituntut untuk menyediakan beras dengan harga murah. Ketika harga beras naik, yang untung bukan petani tapi pedagang. Dan kemudian yang untung lagi importir, mereka mendapat jatah mendatangkan beras dari luar negeri. Beras yang pasti dibeli oleh pemerintah untuk menstabilkan harga.
Dengan kondisi sekarang ini, ketahanan pangan atau ketersediaan beras hanya mungkin dilakukan apabila pertanian pangan dimodernisasi. Namun kemampuan petani untuk menyediakan peralatan pertanian modern sangat terbatas.
Memang tak masuk akal jika petani yang sawahnya hanya sejengkal mesti membeli alat pengolah tanah, alat tanam, alat panen sendiri. Modernisasi pertanian mesti dilakukan secara kelompok dengan basis wilayah area tanam.
Lahan kelompok dikelola bersama sehingga peralatan bisa diadakan secara komunal. Jika petani harus berjuang sendiri-sendiri, maka petani akan tetap menjadi budak beras.
BACA JUGA : Pembaharuan Komunisme
Kegemaran kita mengkonsumsi yang instan-instan ternyata mempengaruhi pikiran kita sehingga tindakan kita juga instan.
Krisis pangan dihadapi dengan import, atau pengadaan pompa air dengan harapan petani bisa terus menerus menanam karena bisa mengaliri sawah dengan pompa. Padahal biar ada pompanya, kalau sumber airnya taka da, pompa juga bakal mangkrak.
Soal lahan pangan, kita hampir tak menyadari kalau lahan yang baru dibuka pasti belum bisa menghasilkan produksi padi sebagaimana diharapkan. Dari hutan, rawa, atau lahan lainnya kemudian menjadi sawah perlu waktu bertahun-tahun agar bisa menghasilkan panenan.
Pun demikian dengan mekanisasi atau modernisasi pertanian. Pemerintah sudah benar mendorong terbentuknya kelompok tani. Namun bantuan peralatan menjadi kurang efektif karena lahan pertanian pada umumnya disiapkan untuk pertanian tradisional, cangkul untuk menanam dan babat untuk memanen.
Peralatan yang diberikan atau tersedia menjadi kurang cocok dengan lahannya. Maka lahan mesti ditata ulang atau peralatan mesti dimodifikasi.
Soal ketahanan pangan pekerjaan rumah kita memang besar. Namun sebagai program prioritas nampaknya pemerintah dalam hal ini para pemimpinnya tidak benar-benar menempatkannya sebagai sebuah prioritas.
Ambil contoh soal keragaman pangan. Dorongan untuk mengkonsumsi selain beras lebih bersifat seremoni. Tidak ada upaya yang sangat kuat untuk merubah perilaku mulut dan perut masyarakat Indonesia yang merasa sudah makan kalau sudah menelan nasi.
Padahal kita punya peluang untuk itu, selain keragaman bahan pangan dalam beberapa tahun terakhir ini generasi baru Indonesia mulai bisa merasa kenyang dan merasa sudah makan kalau mengunyah makanan yang berasal dari tepung-tepungan.
Mengeser nasi dengan tepung menjadi memungkinkan. Tentu saja tidak harus tepung terigu, melainkan bisa tepung ketela, tepung jagung, tepung talas, tepung sagu, tepung suweq, tepung porang dan lain-lain.
Ketahanan pangan kemungkinan besar bisa terwujud apabila kita mampu membebaskan diri dari perbudakan beras. Dengan begitu kita tak lagi memperbudak petani untuk terus menerus miskin papa karena dituntut menghasilkan beras murah.
