KESAH.ID – Riuh rendah pemutaran film dokumenter Pesta Babi garapan Watchdoc menguak tabir gelap megaproyek food estate di Papua Selatan yang selama ini luput dari diskursus publik. Ini bukan sekadar drama prosedural atau intimidasi di balik layarnya, melainkan ancaman yang jauh lebih nyata: bagaimana ambisi ketahanan pangan nasional justru berisiko melenyapkan benteng ekologis terakhir, merenggut ruang hidup masyarakat adat, sekaligus mempertaruhkan masa depan demokrasi kita.
Viralnya film dokumenter Pesta Babi beberapa waktu terakhir ini bukan sekadar hiruk-pikuk perdebatan tentang masyarakat adat dan hak tanah. Di balik layar, ada pertanyaan yang lebih besar dan mengancam, namun nyaris tak tersentuh dalam percakapan publik: apakah program food estate yang digadang-gadang sebagai jalan menuju swasembada pangan justru sedang menabur benih bencana ekologis yang tak terperbaiki?
Film garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini memang kontroversial sejak awal. Berdurasi 96 menit, Pesta Babi mengupas proyek food estate dan bioetanol di Papua Selatan dengan argumen bahwa proyek tersebut mengancam hak atas tanah adat, hutan, dan mata pencaharian tradisional masyarakat setempat. Dalam 24 jam pertama setelah diunggah ke YouTube, film ini ditonton lebih dari dua juta kali, dan dalam tiga hari, angka itu melonjak menjadi lebih dari enam juta kali.
Namun, popularitas ini bukan tanpa harga. Watchdoc mencatat setidaknya 21 kali “intimidasi serius” selama pemutaran film di berbagai daerah; mulai dari telepon dari pihak keamanan, pemantauan intelijen, permintaan identitas penyelenggara, hingga pembubaran acara secara paksa. Sutradara Dandhy Laksono menyebut situasi ini sebagai “ancaman nyata bagi demokrasi”. Ironisnya, upaya pembungkaman ini justru memicu efek sebaliknya: semakin ditekan, semakin banyak orang yang penasaran dan menonton.
BACA JUGA : Muda Budiman
Hutan yang “Tak Terlihat”, Kerusakan yang “Tak Terbicarakan”
Yang paling mengkhawatirkan dari semua kontroversi ini adalah apa yang sengaja tidak dibicarakan: kerusakan ekologis yang sedang terjadi.
Papua Selatan bukanlah “tanah kosong” atau “rawa tak berguna” seperti yang kerap diklaim. Kawasan ini menyimpan hutan gambut tropis yang dalam, yang selama ribuan tahun menjadi penyerap karbon alami. Proyek food estate yang membutuhkan lahan hingga 2,2 juta hektare itu membuka kawasan hutan dan lahan gambut di Papua. Alih-alih mengurangi emisi, deforestasi justru melipatgandakan kontribusi emisi global Indonesia.
Laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 dari Yayasan Kehati menemukan bahwa proyek-proyek semacam ini membuka akses ke hutan primer, memicu fragmentasi habitat, hingga merusak fungsi hidrologis lanskap. Dampaknya? Meningkatnya risiko banjir, longsor, kekeringan, kebakaran gambut, dan penurunan kemampuan hutan menyerap karbon. Lembaga internasional Mighty Earth bahkan menyebut proyek ini berpotensi menjadi kasus deforestasi terbesar di dunia.
Jika pola pembangunan business as usual ini terus dipertahankan, proyeksi IEO 2026 sangat mengkhawatirkan: Indonesia berisiko kehilangan lebih dari 3,3 juta hektar hutan lagi pada tahun 2045.
Kolonialisme Modern Dibalut Ketahanan Pangan
Salah satu narasi paling kuat dalam film Pesta Babi adalah penggambaran proyek food estate sebagai bentuk “kolonialisme modern”. Kalimat ini memang terdengar provokatif. Tapi mari kita telaah dengan jujur: sebenarnya apa bedanya ekspansi lahan masif atas nama pembangunan dengan praktik kolonial di masa lalu, jika keduanya sama-sama merampas tanah dan menghancurkan kehidupan masyarakat adat?
Film ini merekam bagaimana masyarakat adat suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan memasang salib merah di tanah mereka yang menjadi lokasi proyek. Salib itu menjadi simbol penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan yang dianggap merampas ruang hidup mereka. Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan untuk dibuka; hutan adalah sumber kehidupan, identitas, dan spiritualitas. Di sinilah letak ironi terbesarnya: ketika ketahanan pangan yang hendak dibangun justru mengancam ketahanan hidup masyarakat yang telah ribuan tahun bertahan di tanah mereka sendiri.
Drama di Balik Layar: Mengalihkan dari Substansi
Perdebatan publik tentang Pesta Babi kini justru terbelah oleh drama di balik layar. Tokoh adat Yasinta Moiwend alias Mama Sinta yang wajahnya tampil dalam film, melaporkan sutradara dan LBH Papua Merauke ke Polda Metro Jaya karena mengaku tidak pernah memberikan izin untuk kemunculannya. “Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak melarang pemutaran film ini. “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” katanya. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Pembubaran paksa terjadi di mana-mana, meskipun Yusril mengklaim itu “bukan arahan pemerintah”.
Yang patut dipertanyakan adalah: mengapa isu prosedural dan administratif ini tiba-tiba menjadi lebih menarik daripada fakta bahwa ribuan hektar hutan sedang dibabat dan ribuan orang kehilangan tanahnya?
Demokrasi yang Diuji
Yang paling mengkhawatirkan dari fenomena Pesta Babi bukanlah filmnya sendiri, melainkan respons negara terhadap kritik. Dandhy Laksono mencatat lebih dari 30 insiden di mana aparat negara, terutama militer, menghentikan pemutaran film atas nama “ketertiban umum”. Padahal, tidak ada satu pun laporan tentang kerusuhan atau gangguan keamanan akibat pemutaran film ini. Yang terjadi justru sebaliknya: aparatlah yang datang, membubarkan, dan menciptakan ketegangan.
Direktur ELSHAM Papua, Pdt. Matheus Adadikam, mengatakan bahwa apa yang digambarkan dalam film Pesta Babi bukanlah hal baru bagi aktivis Papua; mereka telah berupaya mengangkat isu ini selama bertahun-tahun. Yang baru adalah kali ini jutaan orang di luar Papua bisa melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri.
Mungkin inilah yang paling ditakuti: bukan kebenaran yang diungkap, melainkan kesadaran yang terbangun. Karena ketika masyarakat mulai bertanya, mulai kritis, dan mulai menuntut pertanggungjawaban, maka ketahanan pangan yang sesungguhnya bukan lagi sekadar tentang beras yang melimpah, melainkan tentang keadilan yang ditegakkan dan demokrasi yang dijaga.
BACA JUGA : Belut Oli
Menimbang Ulang: Pangan atau Hutan?
Ketahanan pangan adalah tujuan yang mulia. Tidak ada yang membantah pentingnya Indonesia mampu memproduksi pangan sendiri. Tapi pertanyaan yang harus terus diajukan adalah: dengan harga apa?
Apakah ketahanan pangan harus dibangun di atas penggusuran masyarakat adat? Apakah swasembada beras harus berarti lenyapnya hutan yang menjadi sumber kehidupan ribuan orang? Apakah proyek strategis nasional harus dijalankan dengan mengabaikan suara-suara kritis yang justru bisa membuat kebijakan menjadi lebih baik?
Koalisi masyarakat sipil menyoroti revisi RTRW Papua Selatan yang berpotensi membuka jalan bagi deforestasi hingga ratusan ribu hektare. Proyek food estate di lahan gambut sebelumnya telah terbukti meningkatkan risiko kebakaran hutan dan banjir di berbagai wilayah Indonesia. Mengapa kita mengulangi kesalahan yang sama di Papua?
Ada jalan ketiga—jalan yang tidak pernah cukup keras disuarakan. Indonesia memiliki ribuan hektare lahan kritis dan terdegradasi yang tidak produktif serta tidak mengandung hutan primer. Mengapa proyek-proyek besar tidak dialihkan ke sana? Mengapa kita harus memilih hutan yang masih utuh dan gambut yang masih basah? Jika kemudahan akses dan minimnya perlawanan awal menjadi alasan, itu jelas bukanlah alasan ekologis—itu alasan politis.
Film Pesta Babi, terlepas dari apa pun kontroversi di sekitarnya, telah berhasil melakukan satu hal penting: ia membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dibungkam.
Di tengah hiruk-pikuk narasi pembangunan yang sering kali monolitik, film ini mengingatkan bahwa di balik setiap proyek besar, ada manusia dengan kehidupan, mimpi, dan ketakutan mereka masing-masing. Ada hutan yang bernapas, ada gambut yang menyimpan karbon, ada sungai yang mengalir, dan ada tanah yang menjadi saksi bisu peradaban ribuan tahun.
Pertanyaan yang harus kita tanyakan bukanlah “Apakah kita setuju dengan food estate?”, karena jawabannya akan selalu beragam. Pertanyaan yang lebih jujur dan mendesak adalah: “Apakah kita bersedia mengorbankan hutan terakhir kita dan demokrasi kita hanya demi nasi yang mungkin akan kita impor juga ketika musim kemarau panjang tiba?”
Ketahanan pangan tanpa ketahanan ekologi dan tanpa ketahanan demokrasi adalah istana di atas pasir. Megah, tapi hanya menunggu waktu untuk runtuh.
Penulis : Allief
Editor : Yustinus S Hardjanto
Gambar : GreenPeace
